Klungkung, baliilu.com – Berbagai upaya sudah dilakukan di bekas galian C Gunaksa Klungkung sebelumnya, di antaranya investasi sejumlah pihak tetapi rupanya tidak jodoh, bahkan sampai menimbulkan kasus hukum. Namun ketika Gubernur Bali Wayan Koster mendedikasikan kawasan ini untuk membangun keluhuran dan kemuliaan budaya Bali, semua proses berjalan lancar dan mulus.

‘’Astungkara, niat baik bertemu jalan baik, bertemu bupati yang mendukung, dan saya beruntung mendapatkan mitra kerja yang baik-baik, dapat Kakanwil Pertanahan yang baik, Kapolda Bali yang baik, Pangdam yang baik, Kajati baik. Sehingga semua proses ini berjalan lancar dan mulus,’’ ucap Gubernur Koster saat Sosialisasi Pembebasan Lahan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, Kamis, (Weraspati Umanis Pahang), 16 Desember 2021 di Balai Budaya Ida Idewa Agung Istri Kanya, Semarapura, Klungkung.

Pada sosialisasi yang diawali toast arak Bali bersama seluruh peserta, turut hadir Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., wakil dari Kodam Udayana, Kakanwil Pertanahan Provinsi Bali, Kajati Bali, Bupati Klungkung, Ketua DPRD Klungkung, Kajari, Kepala BPN Klungkung, serta para pemilik lahan yang terkena pembebasan. Pertemuan ini yang sudah keempat kalinya dalam kaitan rencana pembanguanan kawasan PKB khususnya terkait dengan pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran Tejakula Buleleng ini menuturkan, astungkara setelah terpilih jadi Gubernur dengan niat baik, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan prioritas pembangunan kebudayaan, Bali memerlukan fasilitas budaya berkelas dunia yang di dalamnya mengandung unsur pelestarian dan perbendaharaan kekayaan, keunikan kebudayaan Bali yang diwariskan leluhur kita. Dan fasilitas itu diyakini di tempat sakral ini, dimana, Klungkung dalam sejarahnya yang merupakan pusat kebudayaan pada masa Kerajaan Gelgel Dalem Waturenggong. Ia merancang kawasan PKB terpadu, terintegrasi sebagai perkembangan perekonomian di wilayah Bali Timur dan Tengah.

Gubernur yang mantan anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini kembali mereview perkembangan dan tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan PKB. Dampak letusan Gunung Agung tahun 1963 menjadikan kawasan ini menjadi kawasan galian C yang kemudian terbengkalai berpuluh tahun karena tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Total lahan yang dibebaskan 334 ha yang berada di wilayah Desa Tangkas, Gelgel, Sampalan Kelod, Gunaksa, dan Jumpai.

Di lahan inilah yang diyakini sebagai tempat sakral dibangun kawasan PKB. Arsitekturnya secara gratis dikerjakan oleh Popo Danes, dengan konsep filosofi lokal Sad Kerthi yakni atma kerthi, segara kerthi, wana kerthi, jana kerthi, danu kerthi dan jagat kerthi. PKB ini satu-satunya kawasan di Bali yang full bisa menerapkan dengan utuh konsep nilai kearifan lokal Sad Kerthi.

Kawasan PKB ini dibagi menjadi 4 zone yakni zone inti, penunjang, penyangga dan zone pendukung. Di zone inti akan berisi 15 fasilitas pentas seni. Di antaranya panggung terbuka utama dengan kapasitas 15 ribu, panggung terbuka madya kapasitas 4 ribu, kalangan terbuka kapasitas 1.000, panggung semi tertutup multifungsi kapasitas 500, wantilan berbentuk tapal kuda, wantilan berbentuk arena kapasitas 1.000, panggung tertutup dengan auditorium black box untuk tari dan tabuh, gedung teater film, wahana olahraga, permainan tradisional. Ada 12 museum tematik, di dalamnya ada museum raja-raja, museum wastra Bali sesuai arahan Bapak Presiden bersama Ibu Negara Iriana. Museum tari dan gamelan Bali, museum arsitektur Bali, museum seni rupa dan desain klasik, museum seni kontemporer, museum pengupa jiwa dan subak, museum aksara dan sastra Bali serta ritus manusia Bali, museum usadha Bali, museum botanika Bali berbagai tanaman Bali, anjungan kabupaten kota, anjungan nusantara Indonesia, anjungan kebudayaan dunia. Ada lintasan pawai yang bagus seperti di Brasil, bangunan menerima tamu terhormat, kepala negara, duta besar dll. Ada juga kawasan khusus yang lengkap untuk difabel.

Di zona penunjang ada auditorium Bung Karno dengan kapasitas 3 ribu orang, pertunjukan seni berkelas dunia, dengan fasilitas seni modern, dekorasi, ligthing, panggungnya hidrolik bisa datang dari samping, atas, kanan kiri dll. Ada juga Bali International Convention Center yang berkapasitas 10 ribu orang yang digunakan sebagai sumber perkembangan perekonomian. Ada pusat informasi ekspor dengan memajang produk unggulan Bali. Dibangun juga Bali Eksebhisi Center untuk pameran kapasitas 30 ribu orang, gelanggang tertutup kapasitas 11 ribu bisa digunakan aktivitas tennis, volley, badminton, pentas musik konser dll. Ada hotel, apartemen, ada pusat perbelanjaan, club house. ‘’Itu adalah zone penunjang yang menjadi zone komersial sebagai pelaba Pusat Kebudayaan Bali dengan total 88 ha,’’ ujar Gubernur.

Dalam zone penyangga ada hutan wisata, ada taman rekreasi ekologis, bencingah, taman patung, sungai buatan, pelabuhan, dan ada Pura Padma Angelayang menempatkan roh suci korban Gunung Agung meletus, G30 S PKI, roh suci pada waktu peperangan. Para korban diupacarai, rohnya disucikan dan ditempatkan di Pura Padma Angelayang. Sedangkan zone pendukung ada area parkir timur dan barat, pasar dll.

Setelah memaparkan fasilitas di kawasan PKB, Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyebutkan lahan yang dibebaskan 234 ha dari total 334 ha. Dimana 100 ha merupakan tanah milik provinsi, kabupaten dan sitaan kejaksaan yang sudah disetujui dihibahkan menjadi satu kawasan.  Ini sudah selesai tetapi masih ada proses konsinyasi di pengadilan sekitar 17 miliar dari total 309 miliar yang sudah dibayar, dan akhir bulan ini akan terbayarkan.

Terkait pembebasan lahan, Gubernur menegaskan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang didampingi pihak kejaksaan. Tidak boleh ada yang mengaku-ngaku punya tanah dan menuntut dibayar. ‘’Saya minta kepala pertanahan menjalankan sesuai bukti yang konkret bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang main-main di sini biar dilibas oleh alam. Tak boleh ada calo-calo di sini, kalau salah proses, yang membuat kebijakan, yang membayar, yang menerima itu kena hukum. Jadi harus hati-hati. Saya tak ada kepentingan. Di sini yang saya lakukan memuliakan budaya, tak ada kepentingan pribadi dan saya minta semuanya begitu. Harus jalan dengan damai, proses dengan baik,’’ tukasnya.

‘’Barang siapa yang macam-macam, siapa pun orangnya akan saya hadapi, jeg kelawan. Siapa yang berhak itu ada dokumennya bisa menunjukkan fisiknya,’’ imbuhnya.

Setelah ini selesai, maka selanjutnya pembebasan lahan untuk jalan dari barat dan timur menuju kawasan PKB. Ada lahan, pohon, ada rumah, ada bangunan semua akan dihitung dan akan dilakukan penetapan lokasi. Yang menentukan harganya berapa per are berapa pohonnya, harga bangunannya ditentukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Gubernur menegaskan bagi tanahnya yang kena pembebasan, jika ingin membeli tanah akan dibantu administrasinya. Di kawasan ini akan menampung puluhan ribu tenaga kerja. Tenaga kerja mulai dari bawah-menengah akan diprioritaskan dari Desa Gunaksa, Sampalan Kelod, Jumpai, Tangkas dan Gelgel. Juga akan disiapkan zone khusus untuk menampung warga lima desa ini baik untuk IKM maupun UMKM secara gratis.  ‘’Jadi masyarakat di sini akan memiliki sumber penghidupan. Jadi kami ini tidak beli dan putus. Kalau bapak-bapak kaku ngotot harganya pang tegeh di samping kerawanan hukum habis jual selesai. Saya tak mau begitu,’’ ujarnya. Untuk yang ada bangunannya terkena pembebasan, gubernur berjanji akan membiayai bangunan, sanggah sampai melaspas.

Gubernur mengungkapkan, kita patut berbangga karena ini satu kawasan luas dengan sumber ekonomi yang sangat lengkap. ‘’Saya menutup diri untuk swasta nyari-nyari fee, saya dak cari yang begituan. Dari lacur tiwas nektek jadi gubernur apalagi dicari terakhir mati juga, lahir dak bawa duit, mati dak akan bawa duit. Alapagi dipikirin jalan yang lurus saja. Jadi saya minta bapak ibu yang terdampak pikirkan untuk generasi yang akan datang, bapak ibu yang terdampak mohon dukungan dan kerelaan agar prosesnya dengan lancar,’’ ujarnya seraya menegaskan mulai Januari akan ada pematangan lahan.

Pada sesi tanya jawab, beberapa pemilik lahan mengungkapkan berbagai permintaan, di antaranya kehilangan pekerjaan akibat lahan satu-satunya dibebaskan. Gubernur langsung memerintahkan Kadis PUPR untuk memberikan pekerjaan kepada petani yang kehilangan pekerjaannya. (gs)