Klungkung, baliilu.com – Berbagai upaya sudah dilakukan di bekas galian C Gunaksa Klungkung sebelumnya, di antaranya investasi sejumlah pihak tetapi rupanya tidak jodoh, bahkan sampai menimbulkan kasus hukum. Namun ketika Gubernur Bali Wayan Koster mendedikasikan kawasan ini untuk membangun keluhuran dan kemuliaan budaya Bali, semua proses berjalan lancar dan mulus.
‘’Astungkara, niat baik bertemu jalan baik, bertemu bupati yang mendukung, dan saya beruntung mendapatkan mitra kerja yang baik-baik, dapat Kakanwil Pertanahan yang baik, Kapolda Bali yang baik, Pangdam yang baik, Kajati baik. Sehingga semua proses ini berjalan lancar dan mulus,’’ ucap Gubernur Koster saat Sosialisasi Pembebasan Lahan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, Kamis, (Weraspati Umanis Pahang), 16 Desember 2021 di Balai Budaya Ida Idewa Agung Istri Kanya, Semarapura, Klungkung.
Pada sosialisasi yang diawali toast arak Bali bersama seluruh peserta, turut hadir Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., wakil dari Kodam Udayana, Kakanwil Pertanahan Provinsi Bali, Kajati Bali, Bupati Klungkung, Ketua DPRD Klungkung, Kajari, Kepala BPN Klungkung, serta para pemilik lahan yang terkena pembebasan. Pertemuan ini yang sudah keempat kalinya dalam kaitan rencana pembanguanan kawasan PKB khususnya terkait dengan pembebasan lahan.
Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran Tejakula Buleleng ini menuturkan, astungkara setelah terpilih jadi Gubernur dengan niat baik, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan prioritas pembangunan kebudayaan, Bali memerlukan fasilitas budaya berkelas dunia yang di dalamnya mengandung unsur pelestarian dan perbendaharaan kekayaan, keunikan kebudayaan Bali yang diwariskan leluhur kita. Dan fasilitas itu diyakini di tempat sakral ini, dimana, Klungkung dalam sejarahnya yang merupakan pusat kebudayaan pada masa Kerajaan Gelgel Dalem Waturenggong. Ia merancang kawasan PKB terpadu, terintegrasi sebagai perkembangan perekonomian di wilayah Bali Timur dan Tengah.
Gubernur yang mantan anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini kembali mereview perkembangan dan tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan PKB. Dampak letusan Gunung Agung tahun 1963 menjadikan kawasan ini menjadi kawasan galian C yang kemudian terbengkalai berpuluh tahun karena tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Total lahan yang dibebaskan 334 ha yang berada di wilayah Desa Tangkas, Gelgel, Sampalan Kelod, Gunaksa, dan Jumpai.
Gubernur Bali Wayan Koster dengan latar belakang kawasan PKB. (Foto: gs)
Di lahan inilah yang diyakini sebagai tempat sakral dibangun kawasan PKB. Arsitekturnya secara gratis dikerjakan oleh Popo Danes, dengan konsep filosofi lokal Sad Kerthi yakni atma kerthi, segara kerthi, wana kerthi, jana kerthi, danu kerthi dan jagat kerthi. PKB ini satu-satunya kawasan di Bali yang full bisa menerapkan dengan utuh konsep nilai kearifan lokal Sad Kerthi.
Kawasan PKB ini dibagi menjadi 4 zone yakni zone inti, penunjang, penyangga dan zone pendukung. Di zone inti akan berisi 15 fasilitas pentas seni. Di antaranya panggung terbuka utama dengan kapasitas 15 ribu, panggung terbuka madya kapasitas 4 ribu, kalangan terbuka kapasitas 1.000, panggung semi tertutup multifungsi kapasitas 500, wantilan berbentuk tapal kuda, wantilan berbentuk arena kapasitas 1.000, panggung tertutup dengan auditorium black box untuk tari dan tabuh, gedung teater film, wahana olahraga, permainan tradisional. Ada 12 museum tematik, di dalamnya ada museum raja-raja, museum wastra Bali sesuai arahan Bapak Presiden bersama Ibu Negara Iriana. Museum tari dan gamelan Bali, museum arsitektur Bali, museum seni rupa dan desain klasik, museum seni kontemporer, museum pengupa jiwa dan subak, museum aksara dan sastra Bali serta ritus manusia Bali, museum usadha Bali, museum botanika Bali berbagai tanaman Bali, anjungan kabupaten kota, anjungan nusantara Indonesia, anjungan kebudayaan dunia. Ada lintasan pawai yang bagus seperti di Brasil, bangunan menerima tamu terhormat, kepala negara, duta besar dll. Ada juga kawasan khusus yang lengkap untuk difabel.
Gubernur Bali Wayan Koster dengan latar belakang Bali Internatonal Convention Center. (Foto: gs)
Di zona penunjang ada auditorium Bung Karno dengan kapasitas 3 ribu orang, pertunjukan seni berkelas dunia, dengan fasilitas seni modern, dekorasi, ligthing, panggungnya hidrolik bisa datang dari samping, atas, kanan kiri dll. Ada juga Bali International Convention Center yang berkapasitas 10 ribu orang yang digunakan sebagai sumber perkembangan perekonomian. Ada pusat informasi ekspor dengan memajang produk unggulan Bali. Dibangun juga Bali Eksebhisi Center untuk pameran kapasitas 30 ribu orang, gelanggang tertutup kapasitas 11 ribu bisa digunakan aktivitas tennis, volley, badminton, pentas musik konser dll. Ada hotel, apartemen, ada pusat perbelanjaan, club house. ‘’Itu adalah zone penunjang yang menjadi zone komersial sebagai pelaba Pusat Kebudayaan Bali dengan total 88 ha,’’ ujar Gubernur.
Gubernur Bali Wayan Koster dengan latar belakang Gelanggang Tertutup. (Foto: gs)
Dalam zone penyangga ada hutan wisata, ada taman rekreasi ekologis, bencingah, taman patung, sungai buatan, pelabuhan, dan ada Pura Padma Angelayang menempatkan roh suci korban Gunung Agung meletus, G30 S PKI, roh suci pada waktu peperangan. Para korban diupacarai, rohnya disucikan dan ditempatkan di Pura Padma Angelayang. Sedangkan zone pendukung ada area parkir timur dan barat, pasar dll.
Setelah memaparkan fasilitas di kawasan PKB, Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyebutkan lahan yang dibebaskan 234 ha dari total 334 ha. Dimana 100 ha merupakan tanah milik provinsi, kabupaten dan sitaan kejaksaan yang sudah disetujui dihibahkan menjadi satu kawasan. Ini sudah selesai tetapi masih ada proses konsinyasi di pengadilan sekitar 17 miliar dari total 309 miliar yang sudah dibayar, dan akhir bulan ini akan terbayarkan.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Forkopimda Bali, Bupati Klungkung, Forkopimda Klungkung dan pemilik lahan melakukan toust arak Bali. (Foto: gs)
Terkait pembebasan lahan, Gubernur menegaskan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang didampingi pihak kejaksaan. Tidak boleh ada yang mengaku-ngaku punya tanah dan menuntut dibayar. ‘’Saya minta kepala pertanahan menjalankan sesuai bukti yang konkret bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang main-main di sini biar dilibas oleh alam. Tak boleh ada calo-calo di sini, kalau salah proses, yang membuat kebijakan, yang membayar, yang menerima itu kena hukum. Jadi harus hati-hati. Saya tak ada kepentingan. Di sini yang saya lakukan memuliakan budaya, tak ada kepentingan pribadi dan saya minta semuanya begitu. Harus jalan dengan damai, proses dengan baik,’’ tukasnya.
‘’Barang siapa yang macam-macam, siapa pun orangnya akan saya hadapi, jeg kelawan. Siapa yang berhak itu ada dokumennya bisa menunjukkan fisiknya,’’ imbuhnya.
Setelah ini selesai, maka selanjutnya pembebasan lahan untuk jalan dari barat dan timur menuju kawasan PKB. Ada lahan, pohon, ada rumah, ada bangunan semua akan dihitung dan akan dilakukan penetapan lokasi. Yang menentukan harganya berapa per are berapa pohonnya, harga bangunannya ditentukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.
Gubernur menegaskan bagi tanahnya yang kena pembebasan, jika ingin membeli tanah akan dibantu administrasinya. Di kawasan ini akan menampung puluhan ribu tenaga kerja. Tenaga kerja mulai dari bawah-menengah akan diprioritaskan dari Desa Gunaksa, Sampalan Kelod, Jumpai, Tangkas dan Gelgel. Juga akan disiapkan zone khusus untuk menampung warga lima desa ini baik untuk IKM maupun UMKM secara gratis. ‘’Jadi masyarakat di sini akan memiliki sumber penghidupan. Jadi kami ini tidak beli dan putus. Kalau bapak-bapak kaku ngotot harganya pang tegeh di samping kerawanan hukum habis jual selesai. Saya tak mau begitu,’’ ujarnya. Untuk yang ada bangunannya terkena pembebasan, gubernur berjanji akan membiayai bangunan, sanggah sampai melaspas.
Gubernur mengungkapkan, kita patut berbangga karena ini satu kawasan luas dengan sumber ekonomi yang sangat lengkap. ‘’Saya menutup diri untuk swasta nyari-nyari fee, saya dak cari yang begituan. Dari lacur tiwas nektek jadi gubernur apalagi dicari terakhir mati juga, lahir dak bawa duit, mati dak akan bawa duit. Alapagi dipikirin jalan yang lurus saja. Jadi saya minta bapak ibu yang terdampak pikirkan untuk generasi yang akan datang, bapak ibu yang terdampak mohon dukungan dan kerelaan agar prosesnya dengan lancar,’’ ujarnya seraya menegaskan mulai Januari akan ada pematangan lahan.
Pada sesi tanya jawab, beberapa pemilik lahan mengungkapkan berbagai permintaan, di antaranya kehilangan pekerjaan akibat lahan satu-satunya dibebaskan. Gubernur langsung memerintahkan Kadis PUPR untuk memberikan pekerjaan kepada petani yang kehilangan pekerjaannya. (gs)
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.
Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.
Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.
“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.
Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.
Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.
Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.
“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.
Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.
Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.
Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.
Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.
Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.
Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.
“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.
Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.
Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.
Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.
“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.
Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.
“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.
I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.
Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.
“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.
Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.
Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.
“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.
Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.
Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.
Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.
Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.
Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.
Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.
Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)