Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (17/2) pagi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Bangkitkan Baliku” yang diselesanggarakan oleh Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Hindu Indonesia melalui virtual dari Kediaman Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan bahwa pembangunan Bali berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan konsep Transformasi Ekonomi Kerthi Bali guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali guna terwujudnya Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi.
Gubernur Koster menyampaikan, perekonomian Bali saat ini didominasi oleh sektor pariwisata (56,78%), sektor pertanian (9,24%), sektor kelautan/perikanan(4,21%), sektor industri(14.63%), dan sektor lain (15,14%). Kemudian kontribusi sektor di luar pariwisata relatif kecil, bahkan berpotensi terus mengalami penurunan. Perekonomian Bali di satu pihak, sangat tergantung dan sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal. Di pihak lain, pertumbuhan kapasitas ekonomi Bali kurang berkembang secara optimal.
“Sektor pertanian, sektor kelautan/perikanan dan sektor industri kerajinan, belum diberdayakan secara optimal dan bahkan cenderung bergeser atau beralih ke sektor pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut, secara eksternal, dunia telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital. Secara dinamis, masif, dan mengglobal merasuk dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Untuk itu perlu diakomodasi dan diterapkan dalam memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali.
“Guna memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan suatu konsep ekonomi yang komprehensif, yaitu Ekonomi Kerthi Bali,” terangnya.
Dijelaskan Gubernur asal Buleleng ini, Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip yakni (1). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. (2). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya. (3). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. (4). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan berbasis nilai-nilai tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. (5). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan. (6). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. (7). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. (8). Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala-niskala. (9).Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong. (10). Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. (11).Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama Bali.
“Sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan/perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat di Bali memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Ke depan sektor ini perlu diprioritaskan dan dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Bali. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap berbagai gejolak yang berkaitan dengan keamanan, bencana alam, dan bencana bukan alam. Sudah waktunya Bali mengembangkan perekonomian yang tidak lagi menggantungkan pada satu kantung sektor pariwisata,” tegasnya.
Dikatakan Gubernur Koster, Bali harus mengambil pilihan mengembangkan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat. Selanjutnya pengembangan perekonomian Bali hendaknya mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah.
“Sektor pariwisata diposisikan sebagai sumber tambahan (bonus/benefit) dalam perekonomian Bali. Sektor pariwisata harus berperan sebagai penarik (lokomotif) untuk bergeraknya sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali. Diperlukan arah kebijakan, pendekatan, dan prinsip untuk menata serta mengembangkan perekonomian Bali dengan struktur dan fundamental yang berbasis pada sumber daya lokal Bali, lebih berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan sumber daya kelautan perlu ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi wilayah. Bali harus mencapai kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali maupun wisatawan, dan berorientasi ekspor. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan sudah seharusnya menerapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik.
“Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Bali perlu dibangun/dikembangkan Industri Branding Bali dari hulu sampai ke hilir, Ekonomi Kreatif berbasis budaya Branding Bali serta ekonomi digital. Pembangunan/pengembangan perekonomian Bali dilakukan sesuai dengan potensi wilayah dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali diperlukan pengembangan dan penguatan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi terutama Koperasi Produksi serta Lembaga Perekonomian Adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat.
Dengan demikian, Ekonomi Kerthi Bali bertujuan membangun perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam beserta isinya serta memberikan manfaat dan nilai tambah berganda secara langsung dan tidak langsung, baik nilai tambah ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, maupun tatanan kehidupan. Nilai tambah masing-masing elemen tersebut di atas akan membentuk lingkaran nilai yang semakin membesar sehingga daya dukung perekonomian Bali semakin meningkat dan berkelanjutan.
“Sehingga Ekonomi Kerthi Bali dapat menjadi acuan/pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perekonomian Bali. Serta dapat diadopsi untuk pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional dan internasional. Astungkara Ekonomi Kerthi Bali akan menjadi arus utama (mainstream) baru pembangunan perekonomian. Paradigma baru pembangunan perekonomian. Memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat. Astungkara juga konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini telah dijadikan model transformasi ekonomi berupa Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI, dan telah berkenan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, pada tanggal 3 Desember 2021 lalu di Bali,” imbuhnya. (gs/bi)
