Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Terima Hasil ‘’Rapid Assessment’’, Sekda Dewa Indra Komit Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI

BALIILU Tayang

:

sekda bali
TUNJUKKAN DOKUMEN: Sekda Bali Dewa Made Indra bersama Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menunjukkan dokumen kerjasama saat pertemuan di Kantor Gubernur, Senin (28/8/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI Provinsi Bali yang baru saja merampungkan rapid assessment terhadap pelayanan publik terkait keberadaan Desa Adat. Komitmen itu disampaikan Sekda Dewa Indra saat menerima Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Gubernur, Senin (28/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Sri Widhiyanti yang didampingi Kepala Pencegahan Ombudsman RI Provinsi Bali Ida Bagus Oka M menyampaikan gambaran umum tugas yang diemban lembaga yang dipimpinnya. Widhiyanti menerangkan, Ombudsman mempunyai beberapa tugas yaitu menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan serta menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. “Selain menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan maladministrasi, kami juga melakukan kajian cepat terhadap pelaksanaan pelayanan publik,” ujarnya.

Pelayanan publik yang berkaitan dengan keberadaan Desa Adat menjadi salah satu bahan kajian Ombudsman RI Provinsi Bali. “Kami mulai bisa masuk untuk melakukan pengawasan terhadap Desa Adat karena sudah ada payung hukum berupa Perda. Sudah bisa diketagorikan urusan dinas karena ada anggaran pemerintah masuk ke Desa Adat,” urainya. Langkah ini diambil karena pihaknya banyak mendapat pengaduan masyarakat, khususnya persoalan yang berhubungan  dengan pungutan.

sekda bali
Sekda Dewa Indra saat menerima Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Gubernur, Senin (28/8/2023). (Foto: ist)

Untuk itu, Ombudsman RI mendorong Pemprov Bali mengambil langkah untuk memperlancar proses pemberian nomor register agar konsep pararem yang telah disusun sejumlah Desa Adat dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum di wewidangan masing-masing. Salah satu rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI adalah penetapan standar waktu dalam proses pengajuan pararem hingga memperoleh nomor register.

Menambahkan penjelasan Widhiyanti, Kepala Pencegahan Ombudsman RI Bali Ida Bagus Oka M menyarankan agar lembaga terkait menyusun standar pelayanan yang meliputi durasi, biaya dan hal lainnya. Dalam proses rapid assessment, Ombudsman melakukan wawancara di 21 Desa Adat. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sosialisasi terkait hasil pesamuan agung belum sepenuhnya dipahami prajuru Desa Adat. “Untuk itu, kita merekomendasikan pelaksanaan rekomendasi yang lebih intens dengan melibatkan pengurus inti, bukan hanya tenaga admin,” cetusnya.

Baca Juga  Panen Jagung di Kantor Gubernur, Hasilnya Dibagi untuk Kelompok Tani dan Ternak

Menanggapi hasil rapid assessment tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ombudsman RI yang menaruh perhatian terhadap pelayananan publik khususnya yang berkaitan dengan Desa Adat di Bali.  “Kita mempunyai komitmen yang sama terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Makin banyak yang mengawasi, dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan akan makin kuat,” ucapnya.

Diakui olehnya, persoalan pungutan di lingkup Desa Adat beberapa kali mencuat ke ruang publik dan memang ada laporan masyarakat ke lembaga seperti Ombudsman hingga KPK. Menyikapi hal ini, Pemprov Bali telah melakukan sejumlah langkah diantaranya dengan melakukan revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum tentang pungutan Desa Adat. “Ini harus jadi perhatian kita bersama. Kita terus berusaha melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari lembaga terkait,” tandasnya.

Terkait rekomendasi Ombudsman RI tentang perlunya penetapan standar waktu, Sekda Dewa Indra minta jajaran Kadis PMA melakukan pemetaan dan menetapkan skala prioritas. “Identifikasi pengajuan pararem dari Desa Adat yang isunya muncul di ruang publik, beri prioritas untuk memperoleh nomor registrasi,” cetusnya. Untuk Desa Adat lainnya, disarankan untuk mengikuti pedoman yang telah disusun Pemprov Bali dengan semangat berkeadilan dan besaran pungutan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Menindaklanjuti arahan Sekda Dewa Indra, Kepala Dinas PMA Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, SH akan melakukan konsolidasi dan koordinasi karena tahapan pengeluaran nomor register melibatkan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Prinsipnya, bila usulan pararem sudah terverifikasi MDA, pihaknya langsung mengeluarkan nomor registrasi.

Penyerahan hasil rapid assessment ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekda Dewa Indra dan Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti. (gs/bi)

Baca Juga  Ikuti Aksi Bersih Negeri, Sekda Dewa Indra Harap “Budaya Bersih” Terus Ditumbuhkan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Regenerasi Kepemimpinan, Kodam IX/Udayana Perkuat Soliditas dan Kesiapan Hadapi Dinamika Tugas

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin Upacara Serah Terima Jabatan di Aula Supardi, Denpasar.
PIMPIN SERTIJAB: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Laporan Korps Pejabat Kodam IX/Udayana di Aula Supardi, Jalan Udayana Nomor 1, Denpasar, Sabtu (29/8/2026). (Foto: Hms Kodam IX/Udayana)

Denpasar, baliilu.com – Regenerasi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan dan kesiapan organisasi TNI Angkatan Darat menghadapi dinamika tugas. Hal tersebut disampaikan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Laporan Korps Pejabat Kodam IX/Udayana di Aula Supardi, Jalan Udayana Nomor 1, Denpasar, Sabtu (29/8/2026).

Dalam amanatnya, Pangdam menyampaikan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar perpindahan personel, melainkan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi untuk menghadirkan semangat serta gagasan baru dalam menjawab tuntutan tugas.

“Pergantian jabatan bukan sekadar pergantian personel, tetapi merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi agar senantiasa mampu menjawab tuntutan tugas dan perkembangan zaman,” ungkap Pangdam.

Pangdam menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab, bukan semata-mata penghargaan. Karena itu, para pejabat baru dituntut segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, satuan, dan dinamika tugas di lingkungan Kodam IX/Udayana, serta menjalankan amanah dengan integritas, profesionalisme, loyalitas, disiplin, dan keteladanan.

“Bangun komunikasi serta sinergi dengan seluruh unsur pimpinan, pemerintah daerah, Polri, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. Hadirkan TNI AD sebagai solusi bagi kesulitan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana, kegiatan sosial, dan berbagai persoalan di wilayah,” pesan Pangdam.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IX/Udayana menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama beserta istri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Kodam IX/Udayana. Kepada para pejabat baru, Pangdam menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas serta berharap amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Adapun pejabat Kodam IX/Udayana yang melaksanakan serah terima jabatan, yaitu:  Kolonel Kav Guruh Prabowo Wirajati, M.Eng., sebelumnya menjabat sebagai Asintel Kasdam IX/Udayana, selanjutnya mengemban tugas sebagai Dirbinum Pusintelad, digantikan oleh Kolonel Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P.

Baca Juga  Panen Jagung di Kantor Gubernur, Hasilnya Dibagi untuk Kelompok Tani dan Ternak

Kolonel Cba Ilham Rusydi, S.E., M.M., sebelumnya menjabat sebagai Kabekangdam IX/Udayana, selanjutnya mengemban tugas sebagai Dirbinjasaang Pusbekangad, digantikan oleh Letkol Cba Nazharnoor, S.Sos.

Kolonel Cke Gerson Alexander M.K., S.I.P., sebelumnya menjabat sebagai Kakomlekdam IX/Udayana, selanjutnya mengemban tugas sebagai Kakomlekdam XXIII/PW, digantikan oleh Kolonel Cke I Gusti Ngurah Sumahardika, S.E.

Kolonel Inf Amin M. Said, S.H., sebelumnya menjabat sebagai Kajasdam IX/Udayana, selanjutnya mengemban tugas sebagai Kasiter Kasrem 162/WB (Mataram) Kodam IX/Udayana, digantikan oleh Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, S.I.P., M.Han.

Mayor Kav Fariz Yukito, S.T.Han., sebelumnya menjabat sebagai Dandenkav 4/Shimha Pasopati, selanjutnya mengikuti Pendidikan Seskoad, digantikan oleh Kapten Kav Eka Syarif Hidayat Sunarto, S.T.Han.

Selain serah terima jabatan, rangkaian kegiatan juga laksanakan tradisi penerimaan beberapa pejabat Kodam IX/Udayana. Tradisi ini menjadi momentum untuk menyambut personel yang mendapat kepercayaan mengemban amanah baru sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, soliditas, dan kesinambungan pengabdian dalam menjalankan tugas di lingkungan Kodam IX/Udayana.

Rangkaian sertijab dan tradisi laporan korps tersebut tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme pembinaan organisasi, tetapi juga mencerminkan komitmen Kodam IX/Udayana untuk terus menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas. Pergantian pejabat diharapkan mampu membawa semangat baru sekaligus memperkuat soliditas dan sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan personel yang secara berkesinambungan dilakukan untuk menjaga dinamika dan efektivitas organisasi.

Menurutnya, kehadiran pejabat baru diharapkan dapat memberikan energi positif, inovasi, serta memperkuat kualitas pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab dan bidang masing-masing.

“Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pejabat yang menerima amanah harus mampu beradaptasi, membangun komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Kodam IX/Udayana berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit dan menghadirkan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Kapendam. (gs/bi)

Baca Juga  Ikuti Aksi Bersih Negeri, Sekda Dewa Indra Harap “Budaya Bersih” Terus Ditumbuhkan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

“Satu Jiwa, Tiga Rupa”, Konsep Ny. Putri Koster Kembangkan Wastra Bali Menuju Panggung Mode Global

Seni Beri Taksu, Bisnis Hidupi Perajin, Politik Kebudayaan Beri Perlindungan

Loading

Published

on

By

Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster menghadiri Dekranasda Bali Fashion Road Show Wastra Hita Kara di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana.
WASTRA HITA KARA: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster saat menghadiri Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hita Kara” di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana, Kamis (27/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, memperkenalkan konsep “Satu Jiwa, Tiga Rupa” sebagai strategi mengembangkan wastra Bali agar tidak hanya lestari sebagai warisan budaya, tetapi juga tumbuh menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan mampu menembus panggung mode global. Konsep tersebut disampaikan dalam Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hita Kara” di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana, Kamis (27/8/2026).

Ny. Putri Koster mengatakan, Dekranasda Provinsi Bali secara berkelanjutan menjalankan tiga program peragaan busana, yakni Dekranasda Bali Fashion Day, Dekranasda Bali Fashion Week, dan Dekranasda Bali Fashion Road Show. Ketiga program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri mode berbasis wastra sekaligus meninggalkan warisan bagi perkembangan mode Bali.

“Dekranasda Provinsi Bali ingin mendapatkan legacy terkait dengan fashion di Pulau Bali. Astungkara, ke depannya Bali bisa menjadi pusat mode dunia. Ini harus kita lakukan secara kontinu dan konsisten,” ujarnya.

Fashion Road Show “Wastra Hita Kara” di Jembrana merupakan pelaksanaan ketiga setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi panggung peragaan busana, tetapi juga ruang untuk membuka wawasan mengenai arah pengembangan industri mode berbasis wastra yang ingin dibangun Bali.

“Satu Jiwa, Tiga Rupa”

Menurut Ny. Putri Koster, membawa wastra Bali menuju industri mode global membutuhkan lebih dari sekadar kreativitas dan estetika. Wastra Bali harus memiliki jiwa yang bersumber dari kekayaan seni dan budaya Bali, kemudian dikembangkan melalui tiga “rupa”, yakni seni, bisnis, dan politik kebudayaan.

“Satu jiwa itu muncul dari rasa seni dan estetika masyarakat Bali, baik dari leluhur kita maupun generasi muda yang ada saat ini, yang diwujudkan dalam bentuk wastra tradisional. Kemudian ada tiga rupa yang bisa memunculkan, mengagungkan, dan memuliakan wastra kita, yaitu seni, bisnis, dan politik kebudayaan,” jelasnya.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Apresiasi Perkonas Kemenkes 2021 Sebagai Upaya Membantu Pulihkan Ekonomi Bali

Rupa pertama, seni. Seni menjadi roh dan jiwa yang membedakan wastra tradisional Bali dengan tekstil pabrikan. Motif dan ikatan dalam wastra Bali tidak hanya menghadirkan keindahan, tetapi juga mengandung filosofi, identitas, dan nilai spiritual.

“Seni yang memberi roh dan jiwa dari kain-kain dalam ikatan itu. Di dalamnya mengandung filosofi kuat sebagai anak Bali yang mewakili tanah Bali, yang konon adalah Pulau Dewata, pulau kesenian. Seni akan mengangkat sehingga kain itu punya taksu. Itulah yang membedakan tenun tradisional dengan bahan tekstil pabrikan yang begitu dingin,” ungkapnya.

Rupa kedua, bisnis. Ny. Putri Koster menekankan bahwa pelestarian wastra harus berjalan beriringan dengan peningkatan nilai ekonominya. Wastra Bali harus mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat langsung kepada para perajin, khususnya penenun yang berada di desa-desa. Nilai ekonomi yang semakin baik diharapkan meningkatkan kesejahteraan perajin sekaligus mendorong regenerasi agar tradisi menenun terus berlanjut.

Rupa ketiga, politik kebudayaan. Aspek ini dinilai menjadi pemungkas dalam menjaga keberlangsungan wastra Bali. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan dan regulasi untuk melindungi kain tradisional beserta nilai filosofis, spiritual, dan identitas budaya yang terkandung di dalamnya.

“Politik kebudayaan ini menjadi pemungkas dari semuanya karena di dalamnya ada aturan-aturan hukum. Bila kain tenun ini tidak kita lindungi dengan aturan hukum, maka akan hilang,” tegasnya.

Menurut Ny. Putri Koster, kekuatan ekonomi wastra tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum. Tanpa regulasi, produk budaya lokal berisiko terdesak dalam persaingan pasar dan kehilangan nilai serta identitasnya.

“Perekonomian tidak akan terjaga jika tidak ada aturan. Karena dalam dunia bisnis seperti hutan rimba. Kain-kain kita akan menjadi terpuruk dan turun kastanya, tidak punya roh dan taksu-nya,” katanya.

Baca Juga  Ikuti Aksi Bersih Negeri, Sekda Dewa Indra Harap “Budaya Bersih” Terus Ditumbuhkan

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak bergerak bersama menjaga keberlanjutan wastra Bali. Pelestarian, kreativitas, pengembangan pasar, hingga perlindungan hukum harus dijalankan secara kontinu dan konsisten.

“Mari kita tenun sepenuh jiwa dan kita lestarikan. Syaratnya harus kontinu dan konsisten. Mari bergerak bersama,” ajaknya.

Dorong Desainer Jembrana Mengglobal

Khusus di Kabupaten Jembrana, Ny. Putri Koster berharap semakin banyak desainer lokal tumbuh dan mampu membawa kreativitas berbasis wastra daerah menuju panggung yang lebih luas. Kehadiran desainer lokal dinilai penting untuk menghubungkan perajin, kekayaan motif tradisional, kreativitas, dan kebutuhan pasar sehingga terbentuk ekosistem mode yang kuat.

“Di Jembrana saya ingin tumbuh lagi desainer-desainer lokal yang kemampuannya mengglobal. Kalau itu tumbuh, maka akan terbangun ekosistem,” ujarnya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Jembrana, Ny. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jembrana untuk menjadi bagian dari Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hita Kara”.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Dekranasda Jembrana, ini merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Jembrana karena dapat menjadi bagian dari Dekranasda Bali Fashion Road Show ‘Wastra Hita Kara’,” ungkapnya.

Menurut Ny. Ani, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya lokal sekaligus mempertemukan desainer, pelaku IKM, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus kesejahteraan para perajin.

“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi momentum dalam mempertemukan para desainer, pelaku IKM, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya sehingga tercipta kolaborasi yang berkelanjutan dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan para perajin dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Jembrana sendiri memiliki beragam potensi budaya yang terus dikembangkan, salah satunya penggunaan cepaka purih sebagai ciri khas masyarakat setempat. Dekranasda Jembrana juga telah memilih Duta Tenun Jembrana yang diharapkan tidak hanya menjadi ikon, tetapi turut mengedukasi generasi muda serta memperkenalkan tenun Jembrana kepada masyarakat yang lebih luas.

Baca Juga  Hadirkan Teknologi Bedah Telerobotik, Sekda Dewa Indra Hadiri Pembukaan Kongres UAA

“Kami harap melalui Dekranasda Bali Fashion Road Show ini akan semakin banyak para perajin yang semakin naik dan berkelas serta mampu berkancah di tingkat nasional maupun internasional,” harap Ny. Ani.

Tampilkan Tujuh Desainer, IKM, dan UKM

Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hita Kara” di Jembrana menampilkan karya tujuh desainer, yakni Busana Adat AAA Turah Mayun, Body N Mine, Urban Etnik, Kacarita, Deluxe, Luh Jaum, dan Taksu. Peragaan busana turut diiringi musik dari Gus Teja.

Selain peragaan busana, kegiatan dimeriahkan dengan pameran produk IKM dan UKM. Sebanyak 11 IKM ambil bagian, yakni Putri Mas Collection, Kembar Sari, Arca Collection, Ani Galery, Caka Kembang, Bali Rajut, Linggasari, Ariati Embroidery & Handlace, Butik Jepun, Surya Putra, dan Dana Jaya. Pameran juga menghadirkan 10 UKM kuliner, yaitu Sibabui, Warung Bu Alit, Lumpia Potong Tugu, Kopi Kelana, Jamu Kunyit Asam, Uma Pia Kasih, Umah Tuak, Sambal Gorlin, Bakii, dan JeCo.

Melalui Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hita Kara”, Dekranasda Provinsi Bali bersama Dekranasda Kabupaten Jembrana mendorong terbentuknya ekosistem mode dan ekonomi kreatif yang berpijak kuat pada identitas budaya. Dengan sinergi seni, bisnis, dan politik kebudayaan, wastra Bali diharapkan tidak hanya lestari sebagai warisan leluhur, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan bagi perajin serta membawa identitas Bali menuju panggung mode nasional dan global. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ny. Putri Koster Tutup Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026

Published

on

By

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menutup Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 di Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
TUTUP BIMTEK: Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster menutup Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jumat (28/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berlangsung selama tiga hari sejak Rabu (26/8), Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali resmi ditutup oleh Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Jumat (28/8).

Penutupan Bimtek yang melibatkan 111 peserta dari Kabupaten Jembrana ini ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada peserta terbaik oleh Ny. Putri Koster.

Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster menginformasikan bahwa total pengurus TP Posyandu yang telah mengikuti Bimtek hingga Angkatan XI tercatat sebanyak 1.257 orang. Mereka yang telah mengikuti Bimtek dan memperoleh pemahaman terkait perluasan bidang tugas Posyandu, yang saat ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), diminta menularkan ilmu yang diperoleh di wilayah tugas masing-masing.

“Apa yang diperoleh di sini, sosialisasikan hingga kader Posyandu yang bertugas di masing-masing banjar. Kalau apa yang diperoleh dalam Bimtek didiamkan, ya tidak akan ada gunanya,” ujarnya.

Guna mengatasi kendala anggaran, Ny. Putri Koster menyarankan kerja sama dengan Dinas Kominfo di kabupaten/kota sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan secara daring.

Masih dalam arahannya, Ny. Putri Koster mengajak jajaran pengurus di setiap jenjang untuk memahami secara utuh transformasi Posyandu yang saat ini berstatus sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Menurutnya, tantangan terbesar yang saat ini dihadapi kader Posyandu adalah mengubah pola pikir tentang Posyandu yang sebelumnya hanya identik dengan kegiatan penimbangan bayi.

“Kita harus cepat mengalihkan pemikiran bahwa saat ini ada bidang-bidang selain kesehatan yang menjadi tugas Posyandu,” cetusnya.

Para kader juga diingatkan agar tidak berpikir terlalu rumit dalam menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing yang mengacu pada enam SPM. Ia mencontohkan, kader yang mendapat tugas di bidang pekerjaan umum bukan berarti harus turun langsung memperbaiki jalan atau rumah warga. Kader Posyandu memiliki tugas utama menyerap aspirasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi warga untuk selanjutnya disampaikan dan dikoordinasikan dengan perangkat desa. (gs/bi)

Baca Juga  Laboratorium Lingkungan Bali Raih Akreditasi Nasional, Sekda Dewa Indra Dorong Transformasi BLUD demi Layanan Cepat

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca