Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tim Yustisi Badung Bongkar Tower Tidak Berizin

Sekda Adi Arnawa Pantau Pembongkaran Satu Tower di Jimbaran

Loading

BALIILU Tayang

:

tower
Sekda Adi Arnawa ikut memantau pembongkaran salah satu tower di Jimbaran yang dilakukan Tim Yustisi Badung, Senin (10/4). (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum, terkait penertiban tower menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. Senin (10/4) pagi, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyaksikan langsung pembongkaran sebuah tower menara telekomunikasi yang berlokasi di lingkungan Perumahan Bali Arum (belakang Fakultas Teknik Unud) Jimbaran, yang tidak berizin.

Pembongkaran tersebut dilakukan Tim Yustisi Kabupaten Badung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran Nomor : 331.1/519/Satpol PP tanggal 6 April 2023. Turut hadir Kepala Satpol PP Kabupaten Badung IGAK Suryanegara, Kadis Kominfo Badung IGN Jaya Saputra, Kadis PUPR Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kadis PMPTSP Agus Aryawan, Kadis LHK I Wayan Puja, Kabag Hukum Anak Agung Gde Asteya Yudhya dan Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta.

Sekda I Wayan Adi Arnawa menerangkan, Pemkab Badung di bawah koordinasi Ketua Tim Yustisi Kabupaten Badung hadir untuk memantau satu titik lokasi tower menara telekomunikasi yang pembangunannya tidak berizin. Sebagaimana arahan Bupati Badung tetap komit dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan menara telekomunikasi yang tidak memiliki ijin. Hal tersebut sekaligus untuk menunjukkan kepada pihak Bali Towerindo Sentra (BTS) selaku para pihak yang diajak bekerja sama, terkait dengan pembangunan menara di Badung.

“Ini komitmen kami, tetap untuk melakukan langkah-langkah penertiban dan sebagaimana yang menjadi harapan pihak BTS juga,” ucapnya.

Dipaparkannya, bahwa beberapa hari lalu sempat terjadi situasi yang kurang mengenakan yang terkesan perangkat daerah di Pemkab Badung ada sesuatu, padahal semua itu ditegaskannya merupakan suatu bentuk dan harapan dari pihak BTS, agar bagaimana Pemkab Badung merespon secepatnya terhadap tindakan penegakan hukum atas pembangunan menara yang tidak memiliki izin. Penegakan tersebut ditegaskannya akan tetap berlanjut, dengan komitmen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan tower menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin melalui Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) di bawah komando Kadis Kominfo.

Baca Juga  Upacara ‘’Melaspas’’ di Pura Dalem Sukun Sibanggede

“Ini akan kami tetap lakukan secara konsisten dan sekaligus walaupun nantinya terdapat bangunan tower yang tidak memiliki izin seperti kondisi ini, tentu kita akan melakukan penertiban dan pembongkaran,” tegasnya.

Sesuai dengan laporan Kadiskominfo dan Ketua Tim Yustisi, saat ini terdapat 38 titik tower milik 48 usaha yang akan dibongkar. Hal ini akan tetap berproses terus dan berlanjut, yang diharapkan nantinya apa yang menjadi kekhawatiran dari pihak BTS terkait dengan pembangunan tower liar itu bisa diminimize atau dizerokan. Di sisi lain, pihaknya juga menegaskan bahwa penyelidikan Bareskrim Mabes Polri sebagai bentuk keberatan dari BTS, yang menganggap Pemkab Badung tidak serius dan konsisten terhadap Perjanjian Kerja Sama yang pernah dibuat tahun 2017-2027. Menurut BTS ada beberapa perangkat daerah yang dianggap tidak serius, padahal Pemkab Badung sudah berproses. Karena tahapan-tahapan penertiban tidak serta merta langsung bisa dilaksanakan dengan pembongkaran. Ada tahapan sesuai dengan SOP, dari memberikan surat peringatan dari Dinas Kominfo dan hari ini sudah ditindaklanjuti dengan pembongkaran oleh TIM Yustisi. “Sesuai dengan informasi dari Kasatpol PP ditargetkan ada 2-3 tower yang bisa dikerjakan akan dilakukan pembongkaran,” ucapnya.

Proses pembongkaran ini diakuinya tidak mengalami kendala, namun memang hal itu baru dilaksanakan karena baru diketahui. Langkah tersebut kembali ditegaskan merupakan suatu bukti keseriusan dan komitmen Pemkab Badung, sesuai arahan Bupati maka dilaksanakan pembongkaran terhadap menara yang tidak berizin. Satpol PP sebagai Tim Yustisi dan TP3MT di bawah Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan menara yang tidak berizin.

Terkait dengan pengurusan izin pembangunan menara, jika melihat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan pihak BTS, hal itu sudah jelas sekali sampai Tahun 2027 tidak akan mengijinkan pembangunan menara baru. Hal itu dilakukan agar di Badung tidak terjadi pembangunan ribuan tower, mengingat Badung sebagai destinasi pariwisata sehingga estetika harus tetap dijaga. Salah satunya bagaimana melakukan penataan tower, sebab tower ini tidak mungkin dizerokan karena merupakan infrastruktur pendukung telekomunikasi dan perkembangan. Namun bagaimana teknologi saat itu tapi tetap diatur dan dikendalikan.

Baca Juga  Hadiri Upacara ''Pamikukuh Prajuru'' Desa Adat Pecatu, Sekda Adi Arnawa Berpesan Hilangkan Polarisasi

“Saya sudah perintahkan Kadis Kominfo selaku Ketua TP3MT Badung agar melakukan pemantauan secara berkala. Kalau hal dipandang perlu melakukan langkah-langkah seperti saat ini (pembongkaran), silahkan lakukan, jangan ragu-ragu,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Hadiri Puncak Dies Natalis Ke-59 FEB Unud, Gubernur Koster Berharap Konsep Ekonomi Kerthi Bali Dikenalkan di Kampus

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026).
HADIRI DIES NATALIS FEB UNUD: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana yang berlangsung di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana yang berlangsung di halaman kampus setempat, Selasa (1/9/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyinggung keberadaan Unud sebagai lembaga Pendidikan tinggi yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah Bali. “Pakar yang tergabung di Pemprov Bali sebagian dari Unud dan secara institusi maupun pribadi, saya dengan Bapak Rektor memiliki hubungan yang sangat baik, terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kerja sama antara Pemprov dengan Unud,” ucapnya.

Ia menilai, Unud adalah salah satu perguruan tinggi top di Bali yang menjadi rujukan bagi wilayah Indonesia Timur. Selain itu, universitas ini juga membawa nama besar Udayana, raja yang sangat berpengaruh pada jamannya dan di bawah pemerintahan beliau, Bali mencapai masa keemasan. Saat dipercaya menjadi pemimpin, Gubernur Koster banyak mempelajari konsep para raja terdahulu dalam membangun Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Ini saya jadikan pedoman agar alam, manusia dan alam Bali tetap ajeg. Bali harus betul-betul dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Ini yang sedang saya kerjakan dengan sangat serius melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” urainya.

Dijelaskan olehnya, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun isinya sangat lengkap, berkaitan dengan segala aspek tentang kehidupan, baik alam, manusia maupun budaya yang semuanya harus hidup, tumbuh dan menjaga keterkaitan satu sama lain agar Bali terpelihara dengan baik.

Salah satu konsep yang menurutnya relevan dengan keberadaan FEB adalah Ekonomi Kerthi Bali dan sudah tertuang dalam sebuah buku. Ia yakin konsep ini sangat penting untuk diketahui oleh keluarga besar FEB Unud, baik kalangan dosen maupun mahasiswa.

Baca Juga  Upacara ‘’Melaspas’’ di Pura Dalem Sukun Sibanggede

“Saya berharap konsep ini dikenalkan di kampus karena sangat bagus, supaya pengetahuan yang kita bangun benar-benar menyentuh dan menyatu dengan karakter serta potensi daerah Bali. Saya siap memberi kuliah umum tentang Ekonomi Kerthi Bali di FEB,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berharap Unud terus memberi kontribusi nyata untuk membangun Pulau Dewata. “Ini yang sangat saya harapkan, khususnya pada FEB yang genap berusia 59 tahun. Jadikan dies natalis menjadi momentum untuk bergerak maju agar FEB makin kuat, tangguh dan makin terkenal. Menjadi kebanggaan masyakarat Bali dan Indonesia,” pungkasnya.

Dekan FEB Unud Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari dalam sambutannya menyampaikan sejumlah capaian fakultas yang dipimpinnya. FEB Unud saat ini telah menjadi fakultas ekonomi terkemuka di wilayah Indonesia Timur dengan ribuan lulusan yang terserap di berbagai sektor. Capaian lainnya, 10 dari 12 prodi di FEB telah terakreditasi unggul. Menurut dia, capaian ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja kolektif dan dukungan dari berbagai komponen.

Dalam momentum ini, Wiwin Setyari mengajak keluarga besar FEB memaknai tema Dies Natalis Empowering Collective Impact: Driving Change Beyond Limits, Together as One untuk menghasilkan dampak kolektif yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap ini bukan hanya sekadar slogan tapi penegasan bahwa keunggulan dari kerja keras harus diterjemahkan dalam tindakan nyata hingga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. Perayaan dies natalis FEB ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan Wiwin Setyari dan potongan pertama diserahkan kepada Gubernur Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Panitia Lomba Layang-layang Tak Profesional, Bupati Jembrana Kecewa Berat

Published

on

By

Bupati Tinjau Lomba Layang-layang
TINJAU LOMBA: Bupati Jembrana saat meninjau penyelenggaraan Lomba Layang-layang Jembrana yang berlangsung di Pantai Pengambengan pada Minggu (30/8). (Foto: jembranakab.go.id)

Jembrana, baliilu.com – Penyelenggaraan Lomba Layang-layang Jembrana yang berlangsung di Pantai Pengambengan pada Minggu (30/8) memicu gelombang kekecewaan mendalam dari para peserta (rare angon) hingga Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Event yang diselenggarakan oleh organisasi Kite Pelangi Jembrana tersebut dinilai gagal disajikan secara profesional akibat buruknya manajemen teknis, minimnya koordinasi, hingga ketidaktransparanan penilaian.

Padahal dengan kapasitas dan nama besar organisasi tersebut, Pelangi Jembrana dinilai seharusnya mampu menyuguhkan ajang berstandar tinggi yang profesional dan rapi.

Kondisi di lapangan menunjukkan minimnya persiapan panitia, atmosfer acara yang sepi, bentroknya jadwal dengan Denpasar Kite Festival, hingga sikap penyelenggara yang dinilai tidak profesional. Hal ini dinilai merugikan potensi pariwisata dan roda perekonomian UMKM lokal yang seharusnya berputar optimal melalui event budaya karena dinilai sepi. Padahal Pemkab Jembrana turut menggelontorkan anggaran untuk mendanai kegiatan tersebut.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara terpisah, Senin (31/8) turut menyampaikan kekecewaannya. Bahkan ia melihat langsung di lapangan saat meninjau acara dan menyerukan pembenahan menyeluruh.

“Pelaksanaannya sangat mengecewakan dan terkesan asal-asalan, tanpa persiapan yang matang. Bahkan event yang digarap komunitas kecil dengan anggaran lebih sedikit bisa dikemas jauh lebih baik dari ini. Ini harus jadi catatan sekaligus evaluasi total panitia,” tegas Kembang dikutip dari laman jembranakab.go.id.

Ia menegaskan agar seluruh organisasi di Jembrana lebih serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemas kegiatan di masa mendatang demi menjaga nama baik daerah.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh peserta lainnya. Selain kendala teknis dan pengemasan acara yang buruk, proses penentuan juara oleh panitia dinilai mencederai sportivitas serta semangat kebersamaan para pecinta seni layang-layang Bali.

Baca Juga  Rakor DPRD Badung soal SE Rasionalisasi, Putu Parwata Minta Eksekutif Transparan terhadap Kondisi Keuangan Kabupaten Badung

“Banyak kekecewaan yang terjadi, baik itu teknis sampai keputusan pengambilan juara yang dilakukan oleh pihak panitia. Kegaduhan ini sudah menimbulkan banyak kekecewaan, baik itu rare angon Jembrana dan rare angon Sarbagita,” ungkap salah satu peserta dari komunitas yang enggan disebut namanya.

Karena itu, ia mendesak Pemkab Jembrana meminta pengurus Pelangi Jembrana melakukan evaluasi menyeluruh agar seluruh organisasi di Jembrana lebih serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemas event daerah.

“Perlu ada evaluasi terhadap Ketua Pelangi Jembrana saat ini. Yang kita butuhkan sosok yang memiliki kapasitas serta komitmen tinggi untuk mengayomi asosiasi sehingga kami tetap merasa dinaungi serta diurus oleh asosiasi,” ujarnya.

Peserta juga berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi agar penyelenggaraan event budaya di masa mendatang dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab demi mengayomi seluruh pecinta layang-layang di Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sutjidra Pastikan Penuntasan Jalan Bukti-Tunjung, Progres Pengerjaan Lampaui Target

Published

on

By

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra meninjau progres pengerjaan proyek peningkatan ruas Jalan Bukti-Tunjung, Selasa (1/9).
TINJAU PROYEK: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat meninjau langsung progres pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak), Selasa (1/9). (Foto: Hms Buleleng)  

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memastikan penuntasan Jalan Bukti-Tunjung terus berlanjut sesuai rencana. Ia menyampaikan optimisme tersebut saat meninjau langsung progres pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan yang secara resmi bernama Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak), Selasa (1/9).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sutjidra melihat perkembangan pekerjaan pada seksi satu ruas jalan yang menghubungkan wilayah Desa Bukti menuju Desa Tunjung. Pekerjaan utama berupa penghamparan aspal hotmix telah selesai, sementara saat ini pengerjaan memasuki tahap penyelesaian bahu jalan.

“Sekarang tinggal memasang bahu jalan, hamparan hotmix-nya sudah selesai. Nanti dilanjutkan untuk section dua,” ujar Sutjidra.

Menurut Sutjidra, kualitas pengerjaan jalan tersebut cukup baik, terutama dari sisi ketebalan aspal yang digunakan. Ia menyebut hasil pengerjaan saat ini lebih baik dibandingkan ruas yang sebelumnya telah dikerjakan di wilayah Desa Tunjung.

“Ini aspalnya cukup bagus, tebal. Lebih tebal dari yang di Tunjung pertama. Yang pertama mungkin sudah dicoba, ini hasil pengembangannya,” katanya.

Sutjidra menjelaskan, pekerjaan lanjutan Jalan Bukti-Tunjung pada tahun 2026 memiliki panjang sekitar 3 kilometer dengan nilai anggaran mencapai Rp 6,3 miliar. Pekerjaan tersebut tidak hanya menyasar badan jalan, tetapi juga mencakup pembangunan bahu jalan untuk memperkuat konstruksi dan menjaga ketahanan ruas jalan.

“Untuk proyeknya, selain badan jalan, ada bahu jalan dengan ukuran 1 meter dan setengah meter,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyelesaikan tahap pertama peningkatan Ruas Jalan SP3 Jn. Bukti (Jalan Merak – Tunjung Br. Desa Tonggak) sepanjang sekitar 3,1 kilometer pada 2025 yang berlokasi di Desa Tunjung. Pembangunan bertahap ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menuntaskan akses jalan yang selama bertahun-tahun menjadi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Kunjungi Subak Selasih Desa Sedang

Terkait target penyelesaian pekerjaan lanjutan tahun 2026, Sutjidra menyebut proyek tersebut direncanakan rampung pada Oktober. Melihat progres pekerjaan di lapangan, ia optimistis pengerjaan dapat selesai sesuai jadwal bahkan lebih cepat.

“Targetnya 29 Oktober sudah harus selesai. Tapi melihat progresnya sekarang, harusnya sudah selesai. Kita optimistis ini selesai. Deviasinya sudah lebih dari 8 persen dari target,” ungkap Sutjidra.

Dengan proses penyelesaian proyek ini, Pemkab Buleleng berharap Jalan Bukti-Tunjung segera tuntas dan mampu meningkatkan konektivitas masyarakat. Terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, serta mobilitas warga di wilayah Kecamatan Kubutambahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca