Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Update Covid-19 (23/6) Bali, Kasus Transmisi Lokal Nambah lagi 36, Dewa Indra: Tekan TL, Masyarakat harus Sadar dan Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

BALIILU Tayang

:

de

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan perkembangan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Bali, Selasa (23/6-2020) kembali terjadi penambahan kasus positif sebanyak 36 orang WNI yang seluruhnya karena transmisi lokal (TL). Dengan demikian jumlah kumulatif pasien positif sebanyak 1.116 orang.

Sementara jumlah pasien yang sembuh juga semakin bertambah. Hari ini pasien sembuh sebanyak 24 orang WNI. Terdiri dari 1 orang PMI dan 23 orang transmisi local. Sehingga jumlah pasien yang telah sembuh sebanyak 639 orang.

Jumlah pasien yang meninggal sebanyak 9 orang (terdiri dari 7 orang WNI dan 2 orang WNA). Jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) 468 orang yang berada di 11 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah dan BPK Pering. 

Sekda Bali Dewa Made Indra melalui siaran persnya Selasa (23/6) mengatakan jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh transmisi lokal secara kumulatif sejumlah 771 orang. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 270/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Evaluasi Screening PPLN dengan ini disampaikan beberapa penyesuaian pengaturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebagai berikut : a) Seluruh PPLN akan tetap dilakukan swab test dengan PCR oleh Gugus Tugas Provinsi Bali, kecuali yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil negatif. b) Penanganan PPLN diatur melalui mekanisme sebagai berikut : 1. Gugus Tugas Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil swab test PCR. 2. PPLN yang tidak ada agennya, maka setelah dilakukan swab di provinsi mohon dijemput langsung oleh kabupaten/kota dan dikarantina sampai dengan keluarnya hasil swab test PCR. 3. PPLN yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali mohon dijemput langsung oleh kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong-Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri. 4. Untuk hasil swab test PCR positif tetap akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. 5. PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali maka Gugus Tugas Provinsi Bali mengijinkan yang bersangkutan untuk melakukan karantina mandiri dengan syarat memiliki hasil swab test PCR negatif dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan (diunduh dari http://cekdiri.baliprov.go.id).

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, 10 Orang Sembuh, Kasus Positif Bertambah 5 Orang

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 281/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020, Hal : Tim Penanganan Jenasah Covid-19 dengan meningkatnya kasus konfirmasi positif Covid-19 dan jumlah pasien yang dirawat, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan terhadap penanganan jenasah. Terkait hal ini, disampaikan hal sebagai berikut : a). Seluruh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Bali dimohon menyiapkan tim untuk menangani jenasah yang meninggal akibat Covid-19. b). Tim penanganan jenasah dimaksud dapat diatur dalam 2 (dua) tim yaitu tim pemulasaran jenasah dan tim evakuasi/pemakaman. c). Seluruh rumah sakit rujukan Covid-19, wajib membentuk tim pemulasaran jenasah. d). Tim evakuasi/pemakaman dibentuk dari unsur luar rumah sakit dengan tugas pokok antara lain: Membantu evakuasi ke instalasi penanganan/pemulasaran jenasah, mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait seperti keluarga korban, keamanan dan/atau tempat pemakaman atau crematorium, mengkoordinasikan mobil jenasah, membantu evakuasi dari kamar jenasah dan di tempat pemakaman, tim penanganan jenasah agar melibatkan TNI dan Polri.

Untuk itu dimohon pengertian masyarakat untuk mematuhi peraturan dan lebih baik tetap di tempat. Masyarakat Bali yang akan mudik lebih baik mempertimbangkannya. Pengetatan ini tidak hanya dilakukan Pemprov Bali namun juga pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu sebaiknya tidak mudik tetap di tempat. Begitu pula krama Bali yang ada di luar daerah khususnya di daerah yang melakukan PSBB atau daerah zona merah dimohon agar tetap di tempat jangan dulu pulang ke Bali. Kepulangan krama Bali bisa berdampak negatif pada anda, keluarga dan masyarakat Bali, karena kita tidak tahu jika  kita terinfeksi atau tidak sampai  dilakukan tes. Untuk itu masyarakat Bali diminta tetap tinggal di tempat dulu kecuali  ada hal yang sangat penting atau mendesak.

Baca Juga  Satgas Banjar Gaduh Sesetan: Melanggar PKM Kena Sanki Administratif dan Adat

Mengingat transmisi lokal Covid-19 memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka diminta kepada seluruh warga masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, dan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menguatkan disiplin kita semua dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 yakni selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari keramaian, melaksanakan etika batuk/bersin, melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat yang tepat, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Semakin kita disiplin dalam pelaksanaan pencegahan ini maka transmisi lokal penyebaran Covid-19 pasti bisa kita hentikan.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kami minta semua elemen masyarakat membantu dan bekerjasama dengan petugas survailans Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tracing contact untuk menemukan siapa pun yang pernah kontak dekat dengan orang yang positif Covid-19 sehingga kita bisa menangani lebih awal orang-orang yang berisiko terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran berikutnya kepada orang lain. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada Umat Muslim
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka MPLS, Kadis Astika Ingatkan Sekolah Lakukan Kegiatan Bersifat Edukatif dan Kreatif

Published

on

By

mpls di buleleng
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7). (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Pentingnya kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif harus di tekankan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal ini untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, sejuk, dan nyaman bagi peserta didik.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2024/2025 jenjang TK, SD, dan SMP yang diadakan di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7).

Lebih lanjut, pihaknya berharap sekolah dapat menciptakan kegiatan yang edukatif dan kreatif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta dalam pelaksanaan MPLS.

“Masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan juga bagian integral dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” ujar Kadis Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Ditambahkannya, bahwa pada MPLS kali ini, sekolah harus mengimplementasikan program pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah (PPKSP) serta fokus pada Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari masalah bullying serta kekerasan.

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan 26 episodenya menekankan pentingnya penyesuaian dan penyelarasan paradigma berpikir dalam pengembangan pendidikan, yang harus dimulai dari para pelaku pendidikan untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak.

Terkait program Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kadis Astika menyampaikan bahwa dukungan sumber daya manusia melalui penempatan tenaga guru PAUD ke SD telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran di kelas awal berjalan efektif.

Baca Juga  Lima Fraksi Tanggapi Raperda APBD Bali 2019 di Rapat Paripurna Ke-8, Apresiasi LKPD Bali 2019 Peroleh Opini WTP

“Pengelolaan pendidikan fase fondasi yang ada di PAUD mesti dilanjutkan di SD kelas awal. Menyikapi hal tersebut, pihak PAUD dan SD serta dukungan para orang tua perlu menyamakan persepsi dan gerak dalam memfasilitasi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang mereka terima sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPRD Gianyar Beri Pandangan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Published

on

By

DPRD Gianyar
Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar pada Senin (15/7). (Foto: gianyarkab.go.id)

Gianyar, baliilu.com – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7).

“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023,” terang pimpinan sidang I Gusti Ngurah Anom Masta selaku Wakil Ketua DPRD, dikutip dari gianyarkab.go.id.

Fraksi PDI Perjuangan Luh Suciningsih menyampaikan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dimana Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh WTP. “Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Fraksi Golkar I Wayan Gede Sudarta menyampaikan, bahwa antara RPJPD, RPJM, RKPD dan APBD perlu dicermati sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata tetapi yang lebih penting adalah quality tourism mengingat masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ucapnya.

Terkait sampah dia mengatakan, pemerintah semestinya memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green. “Perlu edukasi, sehingga pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” terangnya.

Baca Juga  Satgas Banjar Gaduh Sesetan: Melanggar PKM Kena Sanki Administratif dan Adat

Masalah pendidikan, karena banyak kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan terutama gedung Sekolah Dasar, Fraksi Golkar mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk memonitoring keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, supaya dioptimalkan Tahun Anggaran 2024. “Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer semua bisa ditekan dari yang direncanakan, efisiensi belanja daerah sudah terlaksana, tetapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yaitu kesejahteraan untuk masyarakat,” terangnya.

Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi, mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan. “Namun, kami juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” katanya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca