Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Update Covid-19 Selasa (21/4) Positif Bertambah 10 Orang Imported Case 82,67%, Dewa Indra: Komposisi Tentukan Strategi Penanganan

BALIILU Tayang

:

de
KETUA HARIAN GUGUS TUGAS COVID-19 BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Sampai Selasa petang (21/4) kasus positif Covid-19 di Bali didominasi 82,67 persen dari imported case dan daerah terjangkit. Komposisi ini menentukan strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

‘’Karena sumber resiko di Bali adalah imported case, maka strategi yang diutamakan adalah melakukan screening dan pemeriksaan yang sangat ketat, baik di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa dan Gilimanuk. Tak ada orang yang masuk atau bisa masuk ke tengah masyarakat kalau dia positif Covid-19,’’ terang Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  Provinsi Bali Dewa Made Indra saat video conference, Selasa petang (21/4-2020) di Kantor Dinas Kominfos Provinsi Bali Renon, Denpasar.

Oleh karena itu, kata Dewa Indra yang juga Sekda Bali, proses pemeriksaan dilakukan seketat mungkin. Baik melalui serangkaian pemeriksaan seperti suhu tubuh dan rapid test. Agar setiap orang diketahui segera, positif, reaktif terhadap Covid-19 atau tidak.

Dewa Indra lanjut menginformasikan perkembangan update Covid-19 sampai Selasa petang dimana ada pertambahan kasus positif sebanyak 10 orang dari warga negara Indonesia. 10 orang ini terdiri dari 7 orang punya riwayat perjalanan ke luar negeri (PMI), transmisi local 2 orang dan dari daerah terjangkit 1 orang. Jumlah akumulatif positif sampai sore ini sebanyak 150 orang. Untuk yang sembuh belum mendapat laporan, dengan kata lain masih tetap 42 orang, yang meninggal masih tetap 3 orang.

Selanjutnya pasien yang masih dalam perawatan baik di rumah sakit dan karantina sebanyak 105 orang. Dari jumlah akumulatif positif 150 orang terdiri dari 8 orang WNA dan 142 WNI. Sedangkan 142 orang WNI menurut sumber dimana terinfeksi, dari imported case sebanyak 99 orang, dari daerah terjangkit 17 orang, dan transmisi lokal 26 orang.

Baca Juga  Tim A-Kidzue Unud Sukses Raih Prestasi

Sementara itu, jika dipersentasekan antara yang terjangkit melalui transmisi lokal dan imported case sebagai berikut. Positif transmisi lokal sebanyak 26 orang sama dengan 17,33% dari akumulatif positif sebanyak 150 orang. Positif dari imported case (baik dari luar negeri dan daerah terjangkit) sebanyak 124 orang sama dengan 82,67%.

 Artinya, kata Dewa Indra, dari 150 orang terkonfirmasi ini yang terjadi melalui transmisi lokal 17,33% dan imported case 82,67%. Angka ini penting untuk bisa memahami strategi apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Karena strategi yang diterapkan tidak harus persis sama dengan daerah lain. Pendekatannya sangat tergantung pada sumber resikonya.

Kalau di ibukota Jakarta kasus positif banyak terjadi karena transmisi local, maka strategi penanganan penyebaran Covid-19 melalui pembatasan aktivitas penduduk, untuk membatasi ruang gerak warga masyarakat.

Namun sumber resiko di Bali adalah imported case, tegas Dewa Indra, maka strategi yang diutamakan adalah melakukan screening dan pemeriksaan yang sangat ketat, baik di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa dan Gilimanuk. ‘’Tak ada orang yang masuk atau bisa masuk ke tengah masyarakat kalau dia positif Covid-19,’’ ujar Dewa Indra.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan dilakukan sangat ketat. Baik melalui serangkaian pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test. Pemeriksaan yang seketat mungkin ini agar setiap orang bisa segera diketahui apakah positif, reaktif terhadap Covid-19 atau tidak.

Jika setelah melalui rapid test dinyatakan positif maka diambil oleh Pemprov Bali untuk dirawat di RS PTN Unud, RSUP Sanglah atau karantina Pemprov Bali agar benar-benar tidak masuk ke tengah-tengah masyarakat. Jika hasilnya negatif maka akan dikarantina pemerintah kabupaten/kota selama 14 hari.  

Meskipun yang positif terkonfirmasi melalui transmisi lokal 17,33% bukan berarti Tim Gugus Tugas mengabaikan cara pencegahan melalui transmisi lokal. Pada prioritas, angka 17,33 persen ini tentu juga angka yang penting. ‘’Kita berharap angka ini tidak naik. Strategi untuk mengendalikan agar transmisi lokal tidak bertambah lagi tentu berbeda dengan strategi untuk menghadapi imported case,’’ ujar Dewa Indra.

Baca Juga  Beri Rasa Aman dan Nyaman, Rai Mantra Apresiasi Pemasangan Pembatas Plastik di Pasar Kertha Waringin Sari

Untuk mencegah transmisi local naik, Dewa Indra menyatakan kita harus disiplin betul untuk menerapkan, semua warga Bali menggunakan masker terutama di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, harus berusaha terus menjaga jarak aman dengan orang lain, kita semua berupaya menghindari tempat ramai, berinteraksi dengan banyak orang. Karena kita tidak pernah tahu apakah yang diajak berinteraksi positif atau tidak, mengingat banyak orang yang positif tidak menunjukkan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas dll.

‘’Oleh karena itu, untuk mengendalikan kasus transmisi lokal tidak berkembang terus, saya tidak pernah berhenti untuk mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan. Karena kunci utama untuk mencegah penyebaan Covid-19 melalui transmisi lokal adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, keramaian. Jika itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Bali maka kasus transmisi lokal tidak akan bertambah,’’ ujar Dewa Indra optimis.

Sedangkan kasus imported case agak sulit dikendalikan. Mengapa, karena masih banyak warga masyarakat Bali yang merupakan PMI sedang pulang ke Bali. Karena mereka menghadapi persoalan di perusahaan tempat bekerja di luar negeri. ‘’Jadi tidak mungkin kita mengambil kebijakan menghambat atau mencegah, atau mengerem imported case ini dengan kita mengambil kebijakan tidak mempersilakan pulang, itu tidak mungkin kita lakukan karena PMI yang pulang ini adalah warga masyarakat kita sendiri,’’ ungkap Dewa Indra.

Yang terpenting adalah meskipun terus pulang, terus berdatangan, Tim Gugus Tugas memastikan melakukan screening, pemeriksaan yang sangat ketat di bandara dan pelabuhan sebagai pintu masuk Bali. Meski kasus ini bertambah angkanya, mereka tidak kita lepas di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak menginfeksi orang lain di masyarakat.

Baca Juga  Tinjau Warga Serokadan, Gubernur Koster Serahkan Berbagai Paket Bantuan

‘’Mudah-mudahan melalui upaya kita bersama maka Covid-19 ini dapat kita kendalikan bersama di Bali dan penyebarannya bisa kita tekan sampai pada titik yang rendah sehingga kehidupan masyarakat bisa pulih kembali dan aktivitas perekonomian bergerak, berputar lagi dan kehidupan masyarakat menjadi normal. (*/gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pansus TRAP DPRD Bali Bakal Evaluasi Total Aset Pemprov Bali Buat ICCB Renon Mangkrak 22 Tahun

Published

on

By

iccb
Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mulai menyoroti serius aset-aset milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar. Salah satunya, proyek India Cultural Centre Bali (ICCB) yang diketahui mangkrak selama lebih dari 22 tahun.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah maupun belum dimanfaatkan secara optimal.

Sorotan aset Pemprov Bali untuk ICCB Renon, muncul setelah aset daerah tersebut diketahui mangkrak selama lebih dari dua dekade tanpa kepastian penyelesaian. Bahkan, kini Pansus TRAP DPRD Bali mulai mendalami berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penguasaan aset yang tidak sesuai regulasi.

“Nanti evaluasi, banyak aset-aset kita yang kemudian dikuasai dengan cara tidak benar. Ya, seluruhnya dievaluasi wilayah Renon ke depan akan diperdalam. Itu banyak Dumas dan banyak laporan,” kata Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H.,.M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Hal itu disampaikan usai menerima Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali. Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.

Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.

Baca Juga  Gubernur Koster: Bali Sangat Siap Menerima Kedatangan Wisatawan Mancanegara

Made Supartha menilai persoalan aset daerah di Bali tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan justru terbengkalai selama puluhan tahun. Namun, aset tersebut diketahui belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berstatus belum tuntas sejak awal perencanaan pada 2004.

Keberadaan aset mangkrak tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Bali, terutama setelah Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik aset daerah dan menemukan berbagai persoalan tata ruang, aset, serta perizinan.

Made Supartha memastikan evaluasi tidak hanya menyasar satu lokasi, tetapi seluruh aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah atau belum dimanfaatkan secara optimal. “Selain melakukan pendalaman terhadap laporan masyarakat, kami juga mendorong adanya kepastian kebijakan dari pihak eksekutif terkait status aset yang hingga kini masih menggantung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack mengaku baru mengetahui soal tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri permasalahan tersebut.

“Baru juga tau.”..!! Ayo nanti sama-sama telusuri,” jawab Dewa Jack secara singkat di Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Untuk diketahui, rencana pembangunan proyek ICCB atau Pusat Kebudayaan India tersebut sempat diresmikan Gubernur Bali (1998-2008), Dewa Beratha, Dubes India, Hemant Krishan Singh dan DG ICCR, Rakesh Kumar, hingga saat ini justru diketahui proyek tersebut mangkrak dan tidak ada tanda-tanda progress keberlanjutan, sehingga menjadi kewajaran publik mempertanyakan nasib aset Pemprov Bali yang dipergunakan untuk proyek tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir menilai persoalan aset tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan agar tidak terus terbengkalai selama puluhan tahun.

Baca Juga  Update Covid-19 Rabu (29/4) Positif Nihil, Sembuh Nambah 8 Orang, Dewa Indra: Penyakit Corona Bisa Disembuhkan

Dr. Somvir yang juga selaku Wakil Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menegaskan bahwa penggunaan aset daerah harus memberikan kejelasan bagi semua pihak. Ia juga mendukung penuh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali melakukan evaluasi di Kawasan Renon.

Pansus TRAP DPRD Bali akan membuka aset Pemprov Bali secara transparan baik yang sudah atau terbengkalai. Evaluasi mulai dilakukan dari pusat kota atau jantung pemerintahan. Upaya itu agar aset jelas dan tata kota tertib. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jelang Galungan dan Kuningan, PHDI dan Bakesbangpol Denpasar Bagikan 300 Paket Daging Babi kepada Masyarakat

Published

on

By

phdi denpasar
BAGIKAN DAGING BABI: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat membagikan daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Jelang hari Raya Galungan dan Kuningan, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), membagikan 300 paket daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6).

Hadir saat itu, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, dan pihak terkait lainnya.

Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka mengatakan, kegiatan pembagian daging babi ini diharapkan akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat yang akan merayakan hari Raya Galungan dan Kuningan.

“Tentu harapannya ini akan membawa kemanfaatan bagi umat yang akan menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, menyampaikan, program ini merupakan implementasi dari spirit Vasudhaiva Kutumbhakam yang bermakna kita semua bersaudara atau menyama braya.

Sehingga diharapkan mampu menghadirkan semangat sagilik, saguluk, salunglung subayantaka dalam menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan di tengah masyarakat.

“Pembagian daging babi ini juga merupakan salah satu implementasi dari semangat Vasudhaiva Kutumbhakam,” katanya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Kukuhkan Ketut Lihadnyana sebagai Pjs Bupati Badung
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Percepatan Penguatan Aksesibilitas Transportasi Keluar Masuk Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

aksesibilitas Bandara Ngurah Rai
FGD: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menurutnya, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi kaluar masuk bandara. Ia berpendapat, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Selanjutnya, Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

“Pada tahun 2025, wisatawan manca negara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” urainya.

Mencermati data tersebut, menurutnya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Ia berharap, FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar.

“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya.

Ia berharap, seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealiasikan rencana tersebut.

Baca Juga  Tinjau Warga Serokadan, Gubernur Koster Serahkan Berbagai Paket Bantuan

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Ia menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurutnya, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca