Denpasar, baliilu.com
– Di tengah Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan Covid-19
bekerja keras bersama-sama bergotong royong dengan semua pihak untuk melakukan
pencegahan penyebaran Covid-19 di Pulau Dewata, namun ada yang mengkritisi kinerja
Gubernur Bali yang dianggap bersikap gabeng,
kurang berani bahkan menyebut Bali membutuhkan pemimpin yang tegas.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam wawancaranya dengan TV local
Bali, Senin siang (30/3-2020) menyatakan dalam konteks wabah Covid-19 yang tren
penyebarannya semakin meningkat di tingkat nasional, politisi harus menanggalkan identitas politiknya.
Jadi jangan dalam situasi seperti ini
mencuri panggung, mengambil kesempatan di tengah orang yang lagi sedang bekerja
keras secara bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi masalah Covid-19.
‘’Jangan nyinyir, ngomong seenaknya. Menyerang pemerintah,
menyudut-nyudutkan pemerintah, menyalahkan pemerintah yang menurut saya sangat
tidak arif dan bijak. Dalam kondisi ini semestinya semua harus mengeluarkan
sesuatu yang konkrit, membantu secara nyata apa yang bisa dilakukan, jangan
mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kontraproduktif. Ini masalah
besar yang kita hadapi,’’ ujar Gubernur Koster saat disodori pertanyaan tentang
politisi yang menyebut dirinya gabeng
dan kurang berani.
Gubernur Koster menegaskan, keberhasilan pencegahan dan
penanganan Covid-19 tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi
tanggung jawab bersama-sama yang harus
dilakukan secara bersama dengan tertib dan disiplin. Jangan malah cari panggung
politik. ‘’Kalau panggung politik nanti waktu pilkada September 2020 atau pada
pemilu 2024 silakan keluarkan jurusnya akan saya hadapi. Tapi sekarang yang
kita hadapi harus dengan niat, sikap, dan perilaku nyata secara bersama-sama
dengan bergotong royong. Jangan nyinyir, apalagi menyalah-nyalahkan orang. Sementara
dia menyalahkan, nyinyir hanya diam di tempat tanpa melakukan apa-apa,’’ ungkap
Koster yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Apalagi mengatakan pemerintah ini gabeng, kurang tegas, kurang berani, Gubernur Koster menandaskan jika
melihat kebijakan yang sudah dilakukan sejak awal dari pembentukan Satgas,
penetapan status Bali siaga darurat, imbauan, keputusan dan instruksi kurang
berani apa lagi, kurang tegas apalagi. ‘’Tetapi apa yang saya lakukan sebagai
produk kebijakan sebagai satu upaya yang dilakukan dengan berbagai pihak ‘kan
tidak selalu harus diomongin tiap menit, cari popularitas. Untuk apa, mendingan
saya kerja,’’ ujarnya.
Gubernur menegaskan dan mengajak semua tokoh masyarakat,
pengamat, para politisi kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk
mengatasi masalah ini secara bersama-sama mending diam. ‘’Jangan mengatakan tidak
berani, tidak tegas. Apa yang tidak berani, kurang tegas,’’ tanyanya.
‘’Saya lebih dulu melakukan keputusan mengambil kebijakan
menerapkan Bali siaga darurat. Pertama kali Provinsi Bali membentuk Satgas bahkan
mendahului pemerintah pusat. Tanggal 10 Maret membentuk Satgas sedangkan pemerintah
pusat belakangan, pemerintah daerah lain belum ada. Jadi satu keberanian,
ketegasan yang menurut saya terukur sesuai dengan kewenangannya,’’ jelasnya.
Gubernur mengakui banyak ada masukan namun ada yang tidak
bisa dijalankan karena bukan kewenangannya. ‘’Jangan lupa kita ini Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Saya ini gubernur di atasnya ada presiden. Ada kebijakan di
level presiden baru bisa dijalankan oleh kepala daerah di bawahnya. Itu harus
dilakukan,’’ imbuhnya.
Sebagai gubernur mendapat arahan dan kebijakan dari
presiden, maka yang boleh dilakukan sesuai dengan kewenangan di wilayahnya masing-masing.
‘’Itu yang saya lakukan secara optimal dan terukur dengan jajaran semua yang diajak
terlibat di dalamnya. Jadi terus terang saya mempertanyakan, orang-orang yang
mempertanyakan tidak berani, pemimpin gabeng,
butuh pemimpin tegas. Saya tanya apa keberaniannya, apa ketegasannya dan apa
bukti nyata yang bisa dilakukan,’’ ujar Gubernur Koster. (*/gs)