Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wacana “Nyepi Desa Adat” 3 Hari Bukan Kewenangan Pemprov Bali

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Menyikapi  ramainya  diskusi dan pendapat baik di media cetak maupun media online tentang wacana ‘‘Nyepi Desa Adat’’ yang akan dilaksanakan pada tanggal 18, 19 dan 20 April mendatang, Pemprov Bali menegaskan hal-hal yang berkenaan dengan ritual keagamaan, tradisi, yadnya maupun pelaksanaan tradisi di wilayah desa adat, bukanlah wilayah kewenangan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga bukan kewenangan dari Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya, Selasa (7/4-2020) di Denpasar.

Lebih jauh, Sekda Dewa Indra menyampaikan Pemprov Bali sangat memahami ide maupun gagasan Nyepi Desa Adat yang dikaitkan dengan upaya-upaya  penguatan pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan tradisi yang kita miliki di Bali yaitu nyepi. Demikian pula halnya dengan banyaknya muncul di media pemikiran maupun penjelasan yang bernada kurang setuju dengan wacana tersebut dengan argumen masing-masing baik dari sisi agama, hukum, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini Pemprov Bali sangat memahami munculnya pandangan berbeda tersebut. Menyadari ini bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Gubernur, Pemprov Bali telah menyampaikan hal ini kepada Ketua PHDI dan juga Majelis Desa Adat untuk dilakukan pembahasan. “Besok (8/4), PHDI dan jajarannya akan membahas hal ini dalam Sabha Pandita. Para sulinggih akan mengkaji hal ini dari segi sastra agama. Ketika nantinya Sabha Pandita dengan berdasar kajian sastra agama menyetujui ‘Nyepi Desa Adat’ dilaksanakan di seluruh Desa Adat di Bali, maka yang memimpin pelaksanaannya adalah Majelis Desa Adat baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota beserta bendesa adatnya. Sekali lagi hal ini bukan wewenang pemerintah dan pemerintah tidak intervensi terhadap kajian yang terkait sastra agama,“ imbuhnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Berlakukan Perda 9/2020 tentang RUED, Wujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

Dewa Indra juga menegaskan, jika seandainya keputusan dari paruman menyetujui pelaksanaan dari  “Nyepi Desa Adat’’ maka Pemprov Bali akan memfasilitasi supaya pelaksanaan Nyepi Desa Adat  berjalan baik dan tertib dengan mempertimbangkan semua aspek baik itu kesehatan, ketersediaan  pangan, keamanan, dan lain sebagainya.  Pemprov Bali telah meminta PHDI agar apa pun yang menjadi keputusan disampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah memiliki cukup waktu untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk memfasilitasinya.

Ditambahkannya, jika wacana ini disetujui, Pemerintah juga akan menyampaikan informasi sedini mungkin ke masyarakat sehingga masyarakat bisa bersiap-siap baik itu menyangkut persediaan pangan, obat-obatan dll sehingga pelaksanaannya di tengah masyarakat menjadi tertib dan lancar.

Di akhir siaran persnya, Dewa Indra juga mengajak semua pihak untuk menyampaikan perbedaan pandangan secara santun, baik pihak yang menyampaikan gagasan terkait nyepi desa adat  maupun yang memberikan pandangan yang berbeda. ‘’Kita bangun komunikasi yang baik sehingga niat baik dari sudut pandang yang berbeda ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita semua. Hindari cara berargumen atau berkomunikasi yang tidak santun. Hindari cara berkomunikasi yang menjelekkan pendapat orang lain. Kita bangun diskusi yang baik, dasar argumen yang kuat dan dalam suasana yang tenang dan damai sehingga bersama-sama kita menjaga kondusifitas Bali di tengah upaya penanganan pandemi virus corona,“ tuturnya. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Kapolda Petrus Reinhard Golose: Mari Bekerja Sama Jaga Bali yang Kita Cintai
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka MPLS, Kadis Astika Ingatkan Sekolah Lakukan Kegiatan Bersifat Edukatif dan Kreatif

Published

on

By

mpls di buleleng
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7). (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Pentingnya kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif harus di tekankan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal ini untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, sejuk, dan nyaman bagi peserta didik.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2024/2025 jenjang TK, SD, dan SMP yang diadakan di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7).

Lebih lanjut, pihaknya berharap sekolah dapat menciptakan kegiatan yang edukatif dan kreatif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta dalam pelaksanaan MPLS.

“Masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan juga bagian integral dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” ujar Kadis Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Ditambahkannya, bahwa pada MPLS kali ini, sekolah harus mengimplementasikan program pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah (PPKSP) serta fokus pada Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari masalah bullying serta kekerasan.

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan 26 episodenya menekankan pentingnya penyesuaian dan penyelarasan paradigma berpikir dalam pengembangan pendidikan, yang harus dimulai dari para pelaku pendidikan untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak.

Terkait program Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kadis Astika menyampaikan bahwa dukungan sumber daya manusia melalui penempatan tenaga guru PAUD ke SD telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran di kelas awal berjalan efektif.

Baca Juga  Update Covid-19 (29/9), Pasien Sembuh Bertambah 123 Orang, 8 Pasien Meninggal

“Pengelolaan pendidikan fase fondasi yang ada di PAUD mesti dilanjutkan di SD kelas awal. Menyikapi hal tersebut, pihak PAUD dan SD serta dukungan para orang tua perlu menyamakan persepsi dan gerak dalam memfasilitasi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang mereka terima sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPRD Gianyar Beri Pandangan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Published

on

By

DPRD Gianyar
Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar pada Senin (15/7). (Foto: gianyarkab.go.id)

Gianyar, baliilu.com – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7).

“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023,” terang pimpinan sidang I Gusti Ngurah Anom Masta selaku Wakil Ketua DPRD, dikutip dari gianyarkab.go.id.

Fraksi PDI Perjuangan Luh Suciningsih menyampaikan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dimana Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh WTP. “Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Fraksi Golkar I Wayan Gede Sudarta menyampaikan, bahwa antara RPJPD, RPJM, RKPD dan APBD perlu dicermati sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata tetapi yang lebih penting adalah quality tourism mengingat masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ucapnya.

Terkait sampah dia mengatakan, pemerintah semestinya memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green. “Perlu edukasi, sehingga pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” terangnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Minta Anggota BVD Turut Aktif Sosialisasikan Pentingnya Penggunaan Masker

Masalah pendidikan, karena banyak kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan terutama gedung Sekolah Dasar, Fraksi Golkar mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk memonitoring keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, supaya dioptimalkan Tahun Anggaran 2024. “Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer semua bisa ditekan dari yang direncanakan, efisiensi belanja daerah sudah terlaksana, tetapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yaitu kesejahteraan untuk masyarakat,” terangnya.

Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi, mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan. “Namun, kami juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” katanya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca