Thursday, 18 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Wagub Cok Ace Harap Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Master Plan Ulapan Mampu Kembalikan Pariwisata Bali Menuju ‘’Quality Tourism’’

BALIILU Tayang

:

de
KETERANGAN PERS: Wagub Bali COk Ace saat memberikan keterangan pers seusai peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan pada Jumat (3/12) di Three Mountains, Kura Kura Bali, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengharapkan  Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan yang dikembangkan Kementerian Bappenas dan Pemerintah Daerah Bali, mampu mengembalikan konsep pembangunan dan pariwisata Bali ke ‘marwahnya’.

“Konsep pembangunan Bali yang kita lihat sekarang sudah mulai keluar dari konsep dasarnya, konsep-konsep dasar yang berasal dari pemikiran-pemikiran luhur bagaimana membangun Bali yang kokoh dari berbagai sisi,” tandas Wagub saat memberikan keterangan pers seusai peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan pada Jumat (3/12) di Three Mountains, Kura Kura Bali, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini menilai kontraksi perekonomian Bali yang luar biasa karena dampak pandemi menunjukkan bagaimana rapuhnya pariwisata Bali yang jadi sektor penopang bahkan hingga 70 persen perekonomian Bali baik secara langsung maupun tidak langsung. “ Ini terjadi karena konsep pariwisata Bali selama ini tidak dibangun oleh orang Bali sendiri dan dalam hal ini pemerintah daerah Bali. Sehingga banyak terjadi paradoks-paradoks yang luar biasa atas sektor, khususnya di bidang pertanian,” jelas mantan Bupati Gianyar ini.

“Untuk itu saya berterimakasih kepada pihak Kementerian Bappenas yang memberikan perhatian khusus yang luar biasa kepada Bali dan Ubud khususnya, sebagai sentra tumbuhnya pariwisata Bali di era 1930-an,” imbuhnya lagi.

Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan (Ubud-Tegallang-Payangan) disebutkan Wagub Cok Ace yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, merupakan konsep pembangunan budaya Bali yang  lahir dari alam dan budaya Bali. Konsep ini adalah salah satu langkah mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali yang berbasis pada kekayaan budaya secara berkelanjutan.

Baca Juga  Buka Munaslub HDCI, Wagub Cok Ace Harapkan Vibrasi Positif Bagi Peserta dan Masyarakat Bali

Dilanjutkan Wagub, meskipun sektor-sektor lain akan terus dikembangkan dan dipacu untuk bisa perlahan sejajar dengan sektor pariwisata, bukan berarti lantas sektor tersebut akan ‘dilupakan’. “malah sektor pariwisata akan kita tekankan untuk menuju quality tourism, sustainable tourism yang diarahkan untuk tidak menghancurkan bahkan membunuh ‘ibu kandungnya’ sendiri yakni alam dan budaya Bali,” tuturnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Amalia Adiniggar Widyasanti menjelaskan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan, adalah salah satu tugas kementerian Bappenas yang disusun karena pasca covid-19 ekonomi Bali harus bertransformasi. “ Kita menyusun transformasi Indonesia yang tentunya harus didukung transformasi ekonomi di provinsi,” tukas Amalia. “ Mengapa Bali yang pertama? Karena selama ini Bali yang terkontraksi paling dalam dibandingkan provinsi lain dan ekonomi bali berdasarkan pengalaman kita sangat rentan gejolak eksternal,” imbuhnya.

Artinya dilanjutkan Amalia, ada kesalahan mendasar dari struktur perekonomian Bali yang harus segera ditata dan dibenahi menjadi ekonomi yang lebih resilien dan berkelanjutan. “Jadi kita betul-betul menuju Bali dengan wajah baru dan berdaya tahan,” tandasnya.

Dirinya juga menjelaskan enam strategi besar Transformasi Ekonomi Bali adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Smart Island, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Proses penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera berlangsung sejak April 2021 dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mencakup Pemerintah Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Bali, hingga masyarakat, melalui serangkaian focus group discussion dan proses analisis yang mendalam. “Jadi ini merupakan sinergi kita dan kebetulan konsep yang disusun Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan konsep kita,” katanya lagi.

Baca Juga  Wagub Bali Lepas Kontingen BAPOMI Pengprov Bali Ikuti POMNas XVII di Padang

Sementara itu Deputi Bidang Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata menjelaskan bahwa Master Plan Ulapan adalah salah satu langkah mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali yang berbasis pada kekayaan budaya secara berkelanjutan. Dirinya menjelaskan ada tiga zonasi di Kawasan Ulapan yang akan dikembangkan yakni Ubud, Tegallang dan Payangan. “Disanalah selama ini kental dengan pariwisata budaya, bagaimana sekarang kita optimalkan pertanian, lingkungan dan pariwisata sehingga ketergantungan atas pariwisata bisa berimbang,” papar Rudy.

Disampaikannya pula, pihak Pemerintah Pusat juga ingin ekonomi tetap tumbuh melalui keseimbangan yang akan dibangun lewat masterplan Ulapan tersebut. ‘’Untuk itu kita coba zonasikan,  karena setiap wilayah punya keunikan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Kita juga pastikan wisata yang sustainable itu seperti apa. Pariwisata bisa berkembang namun lingkungan  juga tetap terjaga,” urainya.

Rudy pun memastikan tahapan-tahapan dalam masterplan tersebut akan segera dijalankan di lapangan sehingga hasilnya bisa dilihat dalam waktu dekat. “Sesuai arahan presiden harus segera eksekusi, kami akan bekerja bersama pemerintah daerah karena pemda yang tahu persis isu masalah dan juga bagaimana penerapan masterplannya.

Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden yang didampingi Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (gs)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Tindaklanjuti Perda Pungutan Wisatawan Asing, Dispar Bali Lakukan Pemantauan di DTW Uluwatu

Published

on

By

pungutan wisatawan bali
PEMANTAUAN: Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, petugas dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pemantauan terhadap wisatawan di Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung pada Selasa (26/3) sore. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pemantauan terhadap wisatawan di Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung pada Selasa (26/3) sore.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun yang memimpin langsung pemantauan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring sekaligus sosialisasi terhadap program pungutan wisatawan asing yang sudah berlaku sejak 14 Februari 2024. Pemantauan seperti ini akan dilakukan secara rutin di Daerah Tujuan Wisata. Menurutnya, masih ada wisatawan mancanegara tidak mengetahui adanya kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut.

“Secara regulasi pemantauan atau pengecekan voucher pungutan ini tidak hanya dilakukan di bandara saja, akan tetapi juga dilaksanakan di daerah tujuan wisata, akomodasi dan tempat-tempat lain yang dikunjungi wisatawan asing. Tidak semua wisatawan mancanegara mengetahui bahwa Bali telah menerapkan pungutan wisatawan asing ini. Kita telah melakukan sosialisasi ke Kedutaan Besar RI di luar negeri, Duta Besar Negara sahabat di Jakarta juga sudah dilakukan pemberitahuan, namun itu belum cukup. Sehingga kita akan terus lakukan sosialisasi,” ungkapnya seraya menambahkan jika respons wisatawan mancanegara terhadap kebijakan pungutan wisatawan asing ini sangat baik.

“Mereka menyambut baik kebijakan ini, akan tetapi harus transparan dan penggunaannya jelas. Kita sudah sampaikan bahwa nantinya akan digunakan untuk pelestarian lingkungan dan penguatan budaya Bali,” imbuhnya.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha juga menyambut baik kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut. Ia mengatakan siap mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikatakannya sangat bagus itu.

Baca Juga  Dampingi Mendikbudristek, Wagub Cok Ace Ingatkan Program Pendidikan dan Pemerintah harus Sejalan

“Kami menyambut baik kebijakan ini dan siap membantu pemerintah terutama untuk membantu petugas pungutan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kita harus memberikan pelayanan dan penjelasan yang bagus kepada wisatawan, jangan sampai mereka tidak nyaman,” terangnya sembari berharap agar dana yang terkumpul juga dapat digunakan untuk sektor pariwisata selain lingkungan dan budaya.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana menyampaikan akan terus mengawal kebijakan pungutan wisatawan asing ini agar tidak menimbulkan masalah baru di industri pariwisata kedepannya.

“Kita pasti akan terus kawal, jangan sampai menimbulkan masalah baru di industri pariwisata. Dana yang telah terkumpul saat ini mungkin bisa segera digunakan. Tentu saya berharap dana yang telah masuk bisa juga dikembalikan (digunakan-red) untuk sektor pariwisata,” jelas Gus Agung panggilan akrab tokoh pariwisata Sanur ini.

Hadir pula pada kesempatan ini, Manager Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Wayan Wijana, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

BI Bali: Adaptasi dan Inovasi, Kunci Pendorong Wisman Potensial ke Bali

Published

on

By

fgd pariwisata Bi bali
FGD: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata pada Senin, 18 Maret 2024. (Foto: Hms BI Bali) 

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali pada Senin, 18 Maret 2024 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata bertemakan ”Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali”.

Penyelenggaraan FGD secara garis besar membahas upaya dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) dari kantong wisman potensial yakni Australia, Tiongkok, dan India, yang merupakan tiga negara dengan wisman yang mendominasi kunjungan ke Bali. FGD menghadirkan beberapa narasumber diantaranya: 1) Deputi Chief Mission KBRI Beijing, Parulian Silalahi, 2) Minister Counsellor KBRI New Delhi, Hanafi Athena, 3) Minister Counsellor KBRI Canberra, Gunarmand Nainggolan, 4) Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno, 5) Vice President CSR BCA, Nona Faletta Aryuni, dan 6) Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja kepada awak media mengatakan, berdasarkan amatan dari Perwakilan RI di ketiga negara tersebut, Bali masih menjadi primadona bagi wisman Australia, Tiongkok, dan India. Kendati demikian terdapat pergeseran preferensi wisman pascapandemi yang patut perlu diantisipasi salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap paket-paket wisata yang ditawarkan sehingga tetap sesuai dengan permintaan pasar, seperti preferensi wisman Tiongkok bergeser dari culture dan experience tourism menjadi event tourism.

FGD yang dihadiri oleh dinas pariwisata kabupaten/kota se-Bali dan asosiasi di bidang pariwisata juga membahas isu pariwisata Bali terkini yakni terkait dengan penerapan tourist levy dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas.

Erwin Soeriadimadja lanjut mengungkapkan, berkaitan dengan kelancaran implementasi tourist levy penting untuk melakukan sosialisasi secara luas guna memastikan bahwa wisman paham terkait kebijakan baru ini dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala termasuk penyiapan kebijakan untuk pemanfaatan dana yang terkumpul. ‘’Sementara itu, untuk meningkat kenyamanan mobilitas wisatawan dalam jangka panjang perlu diakselerasi pembangunan akses transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT),’’ ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Bali Tjok. Oka Sukawati Mengucapkan Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2023

Erwin Soeriadimadja menyebutkan, arah pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih fokus pada quality tourism. Quality tourism tidak melulu identik dengan kunjungan wisman high end, namun terkait upaya untuk meningkatkan length of stay wisatawan dan menciptakan branding Bali yang positif agar terjadi kunjungan yang berulang. Untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, perlu didorong event/atraksi yang memiliki story telling dan konsep berkelanjutan. ‘’Selain itu dukungan kemudahan bertransaksi non-tunai lintas batas, tersedianya konektivitas langsung dari negara kantong wisman dan promosi yang efektif merupakan daya dorong untuk meningkatkan kunjungan,’’ ujar Erwin.

Erwin mengatakan bahwa pengembangan desa wisata juga dinilai menjadi salah satu langkah alternatif potensial daya tarik wisatawan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Desa wisata memiliki keunggulan karena mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk pengembangan UMKM. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) juga sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas.

Ditegaskan bahwa beberapa poin penting untuk pengembangan pariwisata Bali ke depan yaitu: i) pengembangan pariwisata di Bali harus dilakukan dalam kerangka keberlanjutan dan inklusif; ii) diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) untuk mendorong pariwisata Bali yang seimbang alam dan budayanya; dan iii) mendorong diversifikasi produk-produk pariwisata (seperti wellness & health tourism) termasuk event-event budaya yang unik, yang dapat meningkatkan length of stay wisman. Hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan citra pariwisata berkualitas adalah komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberikan jaminan bahwa daerah tujuan wisata di Bali aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Bali Interfood 2023 Momentum UMKM Bali untuk Tingkatkan Kualitas-Kuantitas Produk

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Mulai Minggu Depan Pemprov Bali Gelar Sidak Optimalisasi PWA

Published

on

By

pungutan wisatawan asing bali
DTW Tanah Lot Tabanan dipadati pemedek yang akan bersembahyang dan wisatawan. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali percepat pelaksanaan sidak pungutan wisatawan asing (PWA) Rp 150.000 yang rencananya dilakukan mulai Mei 2024 setelah berjalan 3 bulan. Akan tetapi, setelah dilaksanakan beberapa evaluasi akhirnya jadwal pelaksanaan sidak dimajukan mulai bulan Maret 2024.

Sidak akan dilaksanakan mulai minggu depan tepatnya tanggal 26 Maret 2024 yang bakal menyasar objek wisata yang ada di Bali. Diantaranya, Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan dan juga Tampaksiring.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi PWA di Ruang Etna Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (19/3). Rapat yang digelar oleh Dinas Pariwisata Bali dan dihadiri GIPI, Asita, HPI, Satpol PP, Inspektorat, BPD, Bapenda, dan stakeholder lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun menjelaskan, sidak ini sifatnya pengecekan untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.

“Jadi kami melakukan pemantauan, yakni monitoring dan evaluasi di objek wisata, sekaligus sosialisasi karena bagaimanapun juga, ini merupakan kebijakan baru yang diberlakukan di Bali,” katanya.

Dikatakan, dari jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali, baru 40 persen yang melakukan pembayaran PWA. “Sejak PWA diberlakukan, wisatawan asing yang membayar rata-rata 5.000 orang per hari,” sebutnya.

“Pemantauan bakal dimulai pada minggu terakhir tepatnya tanggal 26 Maret 2024 ini, yang melibatkan semua komponen pariwisata dan juga Pol PP Pariwisata,” tegasnya.

Pengecekan PWA ini bakal dilakukan pada pintu masuk atau pintu keluar objek wisata, sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan daerah tujuan wisata.

“Pemantauan akan dilaksanakan minimal 2 kali seminggu, untuk jadwal lengkapnya akan menyusul,” imbuhnya. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Bali Lepas Kontingen BAPOMI Pengprov Bali Ikuti POMNas XVII di Padang

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca