Friday, 19 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Wagub Cok Ace: Meski Dilanda Pandemi, Pulau Bali masih Dipercaya sebagai Destinasi Favorit Wisman

BALIILU Tayang

:

de
Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. (ist)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace mengatakan berbicara terkait pariwisata, Pulau Bali telah mendapat tempat tersendiri di mata industri pariwisata internasional. Keunikan pariwisata budaya Bali telah menarik perhatian dunia internasional dan hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Bali.

‘’Meskipun sedang dilanda pandemi Covid-19, Pulau Bali masih dipercaya sebagai destinasi favorit wisatawan mancanegara,‘’ terang Wagub Cok Ace saat berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara Web Seminar (Webinar) Institut Pariwisata Bali (IPB) Internasional dalam Webinar Series 4 “World Tourism Day 2020” yang bertajuk New Era Tourism Order, yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (3/10).

Namun, lanjut Cok Ace, di sisi lain pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan bagi semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Bali bukan satu-satunya yang mengalami tantangan ini, seluruh dunia juga menghadapi kesulitan yang sama.

Wagub Cok Ace memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020 minus (1,14)%, sedangkan pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Bali menurun lebih dalam hingga minus (10,98)%.  Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh penurunan tajam pendapatan dari sektor utama Bali yaitu pariwisata.  Jumlah wisatawan mancanegara di Bali telah menurun sejak awal pandemi hingga 99,97 persen pada Mei 2020. Bali mengalami kerugian sekitar 9,7 triliun rupiah setiap bulan dari sektor pariwisata saja.  Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, per 25 Mei 2020, sebanyak 71.313 tenaga kerja sektor formal di-PHK dan 2.570 orang kehilangan pekerjaan. 

Sementara itu, kata Cok Ace, industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia yang dianggap sebagai industri paling menguntungkan secara nasional melalui peningkatan nilai tambah produk sebagai hasil kreativitas dan inovasi seseorang.  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat, industri kreatif memberikan kontribusi sekitar Rp 989 triliun pada PDB nasional 2017 atau sekitar 7,28 persen.  Kontribusi sektor ini sebenarnya terus meningkat dimana pada tahun 2017 tumbuh 5,07 persen. 

Baca Juga  Wastra Bali Go International, Dekranasda Bali Fesyen Busana Berbahan Kain Tenun Tradisional Bali di Paris

Selain itu, industri kreatif menyediakan 17,7 juta lapangan kerja atau sekitar 14,61 persen dari angka penyerapan tenaga kerja nasional.  Pekerja industri kreatif rata-rata menerima gaji 2,23 juta rupiah.  “Melihat potensi yang luar biasa ini, saya sangat berharap Bali bisa menjadi yang terdepan di Indonesia dalam mengembangkan industri kreatif,” ujar penglingsir Puri Ubud ini.

Guru Besar ISI Denpasar ini juga menyampaikan Bali kaya akan seni dan budaya.  Hal ini menjadikan Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif.  Secara nasional jumlah subsektor industri kreatif tertinggi adalah kuliner (41,47%), fashion (17,68%) dan kerajinan (14,99%).  Bali memiliki peluang yang menjanjikan untuk mengembangkan kuliner, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan.  Misalnya, Ubud pernah mendapatkan penghargaan dari UNWTO sebagai Global Gastronomy Destination pada 2019. Selain terkenal dengan mahakarya seninya seperti lukisan dan tari tradisional, Ubud ternyata juga memiliki potensi kuliner lokal.

Diakuinya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan konsumsi dan produksi produk kreatif dan berdampak negatif pada 98 persen pekerja industri kreatif.  Ini memang sangat disayangkan.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan perekonomian Bali, termasuk sektor industri kreatif.  Secara umum, Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebenarnya telah menyiapkan berbagai program dan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak saat pandemi. 

Program ini dibagi menjadi dua bagian;  Perlindungan Sosial dan Perlindungan Bisnis.  Dalam Perlindungan Sosial, program PEN memberikan beberapa bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang paling rentan.  Bantuan tersebut adalah: Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Langsung, Bantuan Tunai Sosial, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Program Kartu Pra-Kerja, Bantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Subsidi Upah.

Baca Juga  Lebih Efisien dan Bantu Sektor Pariwisata, Menparekraf Ajak Pengusaha dan Profesional Bekerja dari Bali

Dalam Perlindungan Usaha, pemerintah memberikan Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jaminan Kredit UMKM, Jaminan Kredit Korporasi, dan Penempatan Tunai Negara pada Bank Umum Mitra sebagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Program dukungan ini didedikasikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kita saat krisis, khususnya di Bali.  Namun, program tersebut tidak diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi  pasca pandemi.  “Ini adalah masalah penting yang perlu kita pertimbangkan mulai sekarang.  Berbicara tentang pemberdayaan industri kreatif, saya ingin menyoroti 4 aspek penting, yaitu: Refulation Support, Human Resource Improvement, Capital Support, dan Market Accessibility Support,” paparnya.

Wagub Cok Ace menegaskan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada industri kreatif khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama bagi UMKM melalui dukungan regulasi seperti UU Gubernur No. 79/2018 dan UU Gubernur No. 99/2018 yang ditujukan untuk  mendukung penggunaan dan konsumsi produk lokal Bali.  Selain itu, saat terjadi pandemi, pemerintah juga mempermudah proses perizinan dan perizinan investasi di Bali guna mendongkrak perekonomian.

Di sisi lain, peningkatan sumber daya manusia industri kreatif dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan workshop sesuai dengan bidang yang dikembangkan masing-masing (kuliner, seni, fashion, dll).  Jika kualitas sumber daya manusia kita ditingkatkan maka produk kreatif juga akan jauh lebih baik dan memiliki nilai tambah yang lebih baik.

Pada aspek dukungan permodalan selanjutnya, industri kreatif di Bali juga dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dan modal.  Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah dan lembaga keuangan bagi industri kreatif untuk mengembangkan dan memperluas industri.  Terakhir, dukungan aksesibilitas pasar juga menjadi aspek penting dalam mengembangkan industri kreatif.  Pemerintah menggagas berbagai program dan kampanye untuk membuka akses pasar seluas-luasnya.  Pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai jalur promosi, program pasar terjangkau, dan program pendukung lainnya seperti “Jalan-Jalan Bali” atau “explore Bali” sebagai kampanye mengajak masyarakat menjelajahi keindahan Bali sekaligus mendukung produk kreatif lokal di Bali. 

Baca Juga  Update Covid-19 (4/1) di Bali, Pasien Sembuh Bertambah 131 Orang

Selain mengantisipasi dalam bidang ekonomi, Pemprov Bali juga telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir perluasan dampak yang akan ditimbulkan oleh pandemi Covid- 19 ini yaitu di antaranya mengeluarkan berbagai perda, baik yang mengatur terkait usaha pertanian lokal, pendisiplinan masyarakat terhadap pelarangan kerumunan dan pendisiplinan penggunaan masker. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menekan kasus Covid-19 di Bali yang cenderung semakin meningkat.

Selanjutnya Wagub Cok Ace juga menyampaikan bahwa memang pemerintah tidak bisa memprediksi kapan pariwisata mancanegara akan kembali dibuka. Hal tersebut masih melihat perkembangan kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun, ia memastikan bahwa ke depan pariwisata Bali akan berbasis pada pariwisata quality, dengan tidak mengesampingkan quantity, diharapkan quality dan quantity bisa berjalan beriringan.

Untuk itu, ia sedang gencar meminta para industri pariwisata untuk mempersiapkan protokol kesehatan secara matang pada setiap destinasi wisata yang ada di Bali. Selain itu dukungan masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dimana masyarakat harus bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa penerapan protokol kesehatan di masyarakat sangat dilakukan secara disiplin.

Dalam webinar tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lain yaitu: Fod and Travel Influencer Andre Wijaya Binarto, dan Indonesia Leading Travel Writer “The Naked Travel” Trinity Traveler. (gs)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Tindaklanjuti Perda Pungutan Wisatawan Asing, Dispar Bali Lakukan Pemantauan di DTW Uluwatu

Published

on

By

pungutan wisatawan bali
PEMANTAUAN: Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, petugas dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pemantauan terhadap wisatawan di Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung pada Selasa (26/3) sore. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pemantauan terhadap wisatawan di Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung pada Selasa (26/3) sore.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun yang memimpin langsung pemantauan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring sekaligus sosialisasi terhadap program pungutan wisatawan asing yang sudah berlaku sejak 14 Februari 2024. Pemantauan seperti ini akan dilakukan secara rutin di Daerah Tujuan Wisata. Menurutnya, masih ada wisatawan mancanegara tidak mengetahui adanya kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut.

“Secara regulasi pemantauan atau pengecekan voucher pungutan ini tidak hanya dilakukan di bandara saja, akan tetapi juga dilaksanakan di daerah tujuan wisata, akomodasi dan tempat-tempat lain yang dikunjungi wisatawan asing. Tidak semua wisatawan mancanegara mengetahui bahwa Bali telah menerapkan pungutan wisatawan asing ini. Kita telah melakukan sosialisasi ke Kedutaan Besar RI di luar negeri, Duta Besar Negara sahabat di Jakarta juga sudah dilakukan pemberitahuan, namun itu belum cukup. Sehingga kita akan terus lakukan sosialisasi,” ungkapnya seraya menambahkan jika respons wisatawan mancanegara terhadap kebijakan pungutan wisatawan asing ini sangat baik.

“Mereka menyambut baik kebijakan ini, akan tetapi harus transparan dan penggunaannya jelas. Kita sudah sampaikan bahwa nantinya akan digunakan untuk pelestarian lingkungan dan penguatan budaya Bali,” imbuhnya.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha juga menyambut baik kebijakan pungutan wisatawan asing tersebut. Ia mengatakan siap mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikatakannya sangat bagus itu.

Baca Juga  Wastra Bali Go International, Dekranasda Bali Fesyen Busana Berbahan Kain Tenun Tradisional Bali di Paris

“Kami menyambut baik kebijakan ini dan siap membantu pemerintah terutama untuk membantu petugas pungutan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kita harus memberikan pelayanan dan penjelasan yang bagus kepada wisatawan, jangan sampai mereka tidak nyaman,” terangnya sembari berharap agar dana yang terkumpul juga dapat digunakan untuk sektor pariwisata selain lingkungan dan budaya.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana menyampaikan akan terus mengawal kebijakan pungutan wisatawan asing ini agar tidak menimbulkan masalah baru di industri pariwisata kedepannya.

“Kita pasti akan terus kawal, jangan sampai menimbulkan masalah baru di industri pariwisata. Dana yang telah terkumpul saat ini mungkin bisa segera digunakan. Tentu saya berharap dana yang telah masuk bisa juga dikembalikan (digunakan-red) untuk sektor pariwisata,” jelas Gus Agung panggilan akrab tokoh pariwisata Sanur ini.

Hadir pula pada kesempatan ini, Manager Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Wayan Wijana, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

BI Bali: Adaptasi dan Inovasi, Kunci Pendorong Wisman Potensial ke Bali

Published

on

By

fgd pariwisata Bi bali
FGD: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata pada Senin, 18 Maret 2024. (Foto: Hms BI Bali) 

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali pada Senin, 18 Maret 2024 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata bertemakan ”Strategi Optimalisasi Kunjungan dari Kantong Wisman Potensial untuk Mendorong Daya Ungkit Pariwisata Bali”.

Penyelenggaraan FGD secara garis besar membahas upaya dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) dari kantong wisman potensial yakni Australia, Tiongkok, dan India, yang merupakan tiga negara dengan wisman yang mendominasi kunjungan ke Bali. FGD menghadirkan beberapa narasumber diantaranya: 1) Deputi Chief Mission KBRI Beijing, Parulian Silalahi, 2) Minister Counsellor KBRI New Delhi, Hanafi Athena, 3) Minister Counsellor KBRI Canberra, Gunarmand Nainggolan, 4) Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Asia-Pasifik Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno, 5) Vice President CSR BCA, Nona Faletta Aryuni, dan 6) Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja kepada awak media mengatakan, berdasarkan amatan dari Perwakilan RI di ketiga negara tersebut, Bali masih menjadi primadona bagi wisman Australia, Tiongkok, dan India. Kendati demikian terdapat pergeseran preferensi wisman pascapandemi yang patut perlu diantisipasi salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap paket-paket wisata yang ditawarkan sehingga tetap sesuai dengan permintaan pasar, seperti preferensi wisman Tiongkok bergeser dari culture dan experience tourism menjadi event tourism.

FGD yang dihadiri oleh dinas pariwisata kabupaten/kota se-Bali dan asosiasi di bidang pariwisata juga membahas isu pariwisata Bali terkini yakni terkait dengan penerapan tourist levy dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas.

Erwin Soeriadimadja lanjut mengungkapkan, berkaitan dengan kelancaran implementasi tourist levy penting untuk melakukan sosialisasi secara luas guna memastikan bahwa wisman paham terkait kebijakan baru ini dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala termasuk penyiapan kebijakan untuk pemanfaatan dana yang terkumpul. ‘’Sementara itu, untuk meningkat kenyamanan mobilitas wisatawan dalam jangka panjang perlu diakselerasi pembangunan akses transportasi massal seperti Lintas Rel Terpadu (LRT),’’ ujarnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Setuju beberapa Obyek Wisata di Ubud Dibuka

Erwin Soeriadimadja menyebutkan, arah pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih fokus pada quality tourism. Quality tourism tidak melulu identik dengan kunjungan wisman high end, namun terkait upaya untuk meningkatkan length of stay wisatawan dan menciptakan branding Bali yang positif agar terjadi kunjungan yang berulang. Untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali, perlu didorong event/atraksi yang memiliki story telling dan konsep berkelanjutan. ‘’Selain itu dukungan kemudahan bertransaksi non-tunai lintas batas, tersedianya konektivitas langsung dari negara kantong wisman dan promosi yang efektif merupakan daya dorong untuk meningkatkan kunjungan,’’ ujar Erwin.

Erwin mengatakan bahwa pengembangan desa wisata juga dinilai menjadi salah satu langkah alternatif potensial daya tarik wisatawan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali. Desa wisata memiliki keunggulan karena mengangkat nilai-nilai kebudayaan lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar termasuk pengembangan UMKM. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) juga sangat esensial dalam mendorong pariwisata berkualitas.

Ditegaskan bahwa beberapa poin penting untuk pengembangan pariwisata Bali ke depan yaitu: i) pengembangan pariwisata di Bali harus dilakukan dalam kerangka keberlanjutan dan inklusif; ii) diperlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dll) untuk mendorong pariwisata Bali yang seimbang alam dan budayanya; dan iii) mendorong diversifikasi produk-produk pariwisata (seperti wellness & health tourism) termasuk event-event budaya yang unik, yang dapat meningkatkan length of stay wisman. Hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan citra pariwisata berkualitas adalah komitmen pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memberikan jaminan bahwa daerah tujuan wisata di Bali aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan. (gs/bi)

Baca Juga  PPKM, Satgas Covid-19 Sanur Bagi Masker dan Pantau Prokes

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Mulai Minggu Depan Pemprov Bali Gelar Sidak Optimalisasi PWA

Published

on

By

pungutan wisatawan asing bali
DTW Tanah Lot Tabanan dipadati pemedek yang akan bersembahyang dan wisatawan. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali percepat pelaksanaan sidak pungutan wisatawan asing (PWA) Rp 150.000 yang rencananya dilakukan mulai Mei 2024 setelah berjalan 3 bulan. Akan tetapi, setelah dilaksanakan beberapa evaluasi akhirnya jadwal pelaksanaan sidak dimajukan mulai bulan Maret 2024.

Sidak akan dilaksanakan mulai minggu depan tepatnya tanggal 26 Maret 2024 yang bakal menyasar objek wisata yang ada di Bali. Diantaranya, Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan dan juga Tampaksiring.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi PWA di Ruang Etna Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Selasa (19/3). Rapat yang digelar oleh Dinas Pariwisata Bali dan dihadiri GIPI, Asita, HPI, Satpol PP, Inspektorat, BPD, Bapenda, dan stakeholder lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun menjelaskan, sidak ini sifatnya pengecekan untuk memastikan wisatawan asing yang ke Bali ini telah membayar PWA atau belum.

“Jadi kami melakukan pemantauan, yakni monitoring dan evaluasi di objek wisata, sekaligus sosialisasi karena bagaimanapun juga, ini merupakan kebijakan baru yang diberlakukan di Bali,” katanya.

Dikatakan, dari jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali, baru 40 persen yang melakukan pembayaran PWA. “Sejak PWA diberlakukan, wisatawan asing yang membayar rata-rata 5.000 orang per hari,” sebutnya.

“Pemantauan bakal dimulai pada minggu terakhir tepatnya tanggal 26 Maret 2024 ini, yang melibatkan semua komponen pariwisata dan juga Pol PP Pariwisata,” tegasnya.

Pengecekan PWA ini bakal dilakukan pada pintu masuk atau pintu keluar objek wisata, sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan daerah tujuan wisata.

“Pemantauan akan dilaksanakan minimal 2 kali seminggu, untuk jadwal lengkapnya akan menyusul,” imbuhnya. (gs/bi)

Baca Juga  Sambut Kunker Baleg DPR RI, Wagub Cok Ace Jabarkan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bali

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca