Tuesday, 23 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wakili Gubernur Koster, Cok Ace Sampaikan Tanggapan Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana

BALIILU Tayang

:

wagub
JAWABAN GUBERNUR: Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Sukawati mewakili Gubernur Bali Wayan Koster membacakan Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-39 DPRD Provinsi Bali, Minggu (3/9) malam. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Sukawati mewakili Gubernur Bali Wayan Koster membacakan Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-39 DPRD Provinsi Bali, Minggu (3/9) malam.

Dalam jawaban Gubernur Bali menyampaikan bahwa terhadap Pandangan Umum Dewan mengenai usulan peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik (dana Banpol), saat ini masih dalam proses mohon persetujuan ke Pusat dan pengalokasiannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terhadap saran untuk membuat Juknis pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana Banpol oleh partai politik agar laporan keuangan partai dapat dipantau dengan mudah oleh publik, serta mekanisme audit keuangan partai juga dapat diperkuat untuk menjamin transparansi, Saya sependapat dan akan dikaji sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,” ujarnya.

Sementara terkait pandangan umum dewan mengenai pendapatan daerah, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan lainnya yang sah dalam meningkatkan PAD begitu juga dalam mengejar capaian PAD saat ini, ia juga memiliki pendapat yang sama.

wagub
Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Sukawati. (Foto: ist)

Mengenai usulan penetapan mekanisme pelaksanaan dan pembuatan aplikasi online untuk pungutan bagi wisatawan asing ia sependapat bahwa pembayaran pungutan wajib dilakukan secara nontunai (cashless) melalui sarana pembayaran elektronik yang dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali. Pembayaran dilakukan dengan mengakses Sistem Love Bali sebelum memasuki pintu kedatangan ke Bali, atau secara nontunai di tempat pembayaran (counter), yang tersedia di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, Bali. Proses pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Juga  Gubernur Koster Ajak BEM Se-Indonesia Majukan Bangsa & Negara Indonesia

“Hasil pungutan bagi wisatawan akan dipertanggungjawabkan secara transparan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan wisatawan asing dan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil pungutan bagi wisatawan asing,” jelas Gubernur Bali.

Ia juga menambahkan bahwa mengenai adanya penurunan pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2,591 miliar lebih atau 0,32% dari APBD Induk sebesar Rp 810 miliar lebih menjadi sebesar Rp 808 miliar lebih, disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara Peningkatan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah yang naik sebesar Rp 40 miliar atau 4,47% dari sebesar Rp 900 miliar lebih menjadi sebesar Rp 940 miliar lebih bersumber dari penyesuaian komponen target Lain-lain PAD yang sah dan peningkatan target dari pendapatan BLUD sebesar Rp 41,97 miliar lebih.

Terkait belanja daerah ia menjelaskan bahwa perhitungan belanja bagi hasil pajak dalam Perubahan APBD Tahun 2023 ini didasarkan pada peningkatan pendapatan pajak daerah dan pembayaran kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Peningkatan alokasi belanja barang dan jasa Rp 36 miliar lebih atau 2,69 % dari APBD Induk sebesar Rp 1,348 triliun lebih menjadi sebesar Rp 1,385 triliun lebih disebabkan adanya peningkatan pada beberapa pos belanja, antara lain belanja jasa Rp 19,08 miliar lebih, belanja pemeliharaan Rp 1,19 miliar lebih,  belanja barang dan jasa BOS Rp 3,91 miliar lebih, serta belanja barang dan jasa BLUD Rp 26,42 miliar lebih.

“Sementara mengenai saran untuk mengkaji ulang anggaran untuk penjaga gunung, akan Saya pertimbangkan,” ujarnya.

Baca Juga  Kunjungi Petani Garam di Tianyar dan Les, Gubernur Koster Siap Fasilitasi Program Pemberdayaan ke Petani Garam

Di sisi lain Rapat Paripurna ke-39 DPRD Bali tahun 2023 juga diisi dengan penyampaian tanggapan dewan terhadap pendapat Gubernur Bali atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

layang
TERIMA KOMANDAN LANUD: Pj. Gubernur Mahendra Jaya saat menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, menegaskan akan segera mengambil langkah strategis guna menghindari terulangnya peristiwa helikopter jatuh akibat lilitan tali layangan belum lama ini.

Hal ini tercetus saat Pj. Gubernur menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7).

Pj. Gubernur menekankan kembali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya.

“Tentu ini akan kita sosialisasikan dengan lebih intensif lagi, melibatkan kabupaten/kota dan desa adat serta Satpol PP. Bahwa sudah ada aturan mengenai dimana, pada ketinggian berapa, dan kapan boleh menaikkan layangan,” tandasnya.

Mahendra Jaya mengakui bahwa layang-layang merupakan bagian dari kearifan lokal, budaya yang mengakar dan bahkan menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Namun, ia menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan dan nyawa manusia harus menjadi prioritas.

“Penting untuk dilakukan tindakan pencegahan, dan ditekankan bahwa hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melakukan sinergi guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

Sebagai informasi, Perda Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari bandar udara. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Gelar Upacara Jana Kerthi pada Rahina Tumpek Landep di Pura Pangukur-ukur

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Produksi Lele Capai 339,1 Ton, Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Kelompok Budidaya

Published

on

By

lele
Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kelompok budidaya yang ada. Dari langkah dan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perikanan Denpasar mencatat produksi ikan lele mencapai 339,1 ton pada tahun 2023 lalu.

“Produksi jenis ikan air tawar ini akan terus digenjot sehingga untuk mencukupi konsumsi masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa, yang ditemui di Denpasar, Senin (22/7).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar membutuhkan 8 ton ikan per harinya untuk dikonsumsi. Sementara untuk produksi baru 50 persennya atau sekitar 4 ton per hari. Sisa kebutuhan tersebut selama masih disuplai dari luar kota atau provinsi. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk melalui Kedonganan.

Untuk itu beragam upaya dilakukan untuk menggejot produksi. Salah satunya mendorong terbentuknya kelompok budidaya lele dan nila. Terlebih hal ini dalam pelaksanaan produksi ikan lele tidaklah sulit dan tidak membutuhkan lahan besar. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat, terlebih serapannya di Denpasar juga cukup tinggi.

“Selain lele, prokduksi ikan di Kota Denpasar ada dari perairan tangkap yang mencapai 3 ton per hari. Kemudian ada pula kerapu yang ada di Serangan. Produksi ikan kerapu inipun akan digenjot dengan menumbuhkan kelompok pembudidaya di wilayah tersebut,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Lepas 397 Kontingen KORMI Bali Menuju FORNAS VII Bandung
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Komit Cegah dan Tangani Kasus Stunting

Pemkot Denpasar Rancang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting

Published

on

By

wawali
PIMPIN RAPAT: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Kota Denpasar. Pada Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha, Pemkot Denpasar menggelar rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati, Perbekel/Lurah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting.

“Sebelumnya dari data kegiatan intervensi serentak yang dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar terdapat 450 kasus stunting. Karenannya, berbagai upaya terus digalakkan, mulai dari optimalisasi peran posyandu hingga jemput bola dengan door to door di kediaman masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan, bahwa penanganan stunting sebagai program nasional harus ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar dengan upaya intervensi yang konvergen.

Langkah tersebut meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung, dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Hal ini, berkaitan dengan balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penanganannya harus lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Baca Juga  Bali-Jabar Teken Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan Layanan Publik

“Dalam pertemuan ini nantinya dapat melakukan perumusan pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah, hingga ketika sudah punya anak. Serta harus ditingkatkan akselerasi agar zero stunting, termasuk optimalisasi program posyandu serta jemput bola pendataan dengan menyasar masyarakat, dan kami mengajak semua pihak, baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil untuk terus menggelorakan cegah stunting,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar IGA Sri Wetrawati menjelaskan, dari hasil kegiatan intervensi serentak menyasar sebanyak 23.311 balita. Dari kegiatan tersebut terdapat sebanyak 450 kasus stunting dengan persentase sebanyak 1,9 persen.

“Dari jumlah tersebut tercatat 273 kasus ber KTP Denpasar dan sebanyak 177 kasus non ber-KTP Denpasar. Kami juga mengimbau untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita, di bulan Agustus mendatang agar membawa anaknya yang  balita hadir ke posyandu terdekat karena ada bulan vitamin A,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati mengatakan, beragam upaya telah dilaksanakan, dimulai dari pendataan sasaran Balita dan Ibu Hamil, Kick Off Posyandu Intervensi penanganan stunting. Di samping itu dilakasanakan kegiatan sweeping dengan menyasar Balita dan Ibu Hamil yang tidak hadir pada Posyandu serentak, serta pendampingan dari Dokter Spesialis dengan menyasar seluruh Puskesmas secara bertahap.

“Semoga dengan beragam upaya ini stunting di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik, dan kami mengajak masyarakat yang memiliki Balita dan Ibu Hamil untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sebagai upaya dini dalam mencegah stunting,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca