Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat komitmen pelayanan publik melalui inovasi kesehatan yang cepat, mudah dan tepat sasaran. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi implementasi program “Mantap Nak Badung” (Manfaat Tambahan Penjaminan Pelayanan Kesehatan) di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Rabu (29/4).

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dengan dihadiri Inspektur Kabupaten Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kabag Prokompim, serta Tim Perumus Kebijakan.

Program Mantap Nak Badung dirancang sebagai pelengkap layanan Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inovasi ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan seperti home care, telemedicine, layanan SIGAP, hingga sistem antar-jemput pasien dalam satu ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi.

Bupati Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini bukanlah kecanggihan fitur, melainkan dampak nyata yang dirasakan oleh warga. Ia menyoroti perlunya memangkas kesenjangan akses layanan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Ia mendorong penguatan unit layanan bergerak agar tenaga medis dapat menjemput bola hingga ke lingkungan terkecil.

“Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai bagus di atas kertas, tetapi tidak terasa di lapangan,” tegasnya.

“Saya ingin ada armada yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke gang-gang. Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul, itulah yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemanfaatan layanan saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Badung yang mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. Faktor utamanya adalah sosialisasi yang belum merata. Untuk itu, Bupati meminta puskesmas, perbekel, dan perangkat desa bergerak aktif sebagai ujung tombak informasi.

Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan bahwa inovasi harus dibarengi dengan kesiapan SDM dan infrastruktur yang mumpuni. “Inovasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta penyederhanaan sistem layanan agar tidak menyulitkan masyarakat. Ini bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita hadir memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Kita harus lebih serius, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Made Padma Puspita, menjelaskan bahwa regulasi teknis dan pengaturan tarif baru tuntas pada akhir 2025. Hal inilah yang mempengaruhi optimalisasi di tahap awal. Ia menambahkan, seluruh layanan kini telah terintegrasi dalam aplikasi “Badung Sehat”. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat memantau riwayat kesehatan hingga mengakses layanan home care secara mandiri. Ke depan, Pemkab Badung akan terus mengembangkan layanan respons cepat (fast response) untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin dinamis. (gs/bi)

Banyumas, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Kepala Negara membuka peluang agar produk tersebut dapat dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.

“Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis. Kepala Negara mendorong pengurangan penggunaan seng yang dapat berkarat dalam pembangunan perumahan.

“Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya,” pungkas Kepala Negara.

Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, bukan hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 resmi digelar pada Senin (27/4) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana. Agenda utama rapat ini berfokus pada penyampaian Keputusan DPRD mengenai rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Jembrana, Drs. I Wayan Wardana, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2025 yang secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kinerja keuangan dinilai efektif dan efisien, ditandai dengan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran serta realisasi belanja yang efisien, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang positif,” ucapnya.

Meski demikian, DPRD Jembrana memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi.

Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, namun terdapat penurunan pada sektor spesifik seperti PBBP2, BPHTB, dan Pendapatan BLUD. DPRD mempertanyakan keseriusan Perangkat Daerah terkait dan merekomendasikan pembaruan data wajib pajak secara serentak guna mencegah penurunan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi Transparansi Data, DPRD meminta penyediaan sistem informasi penerimaan PAD yang real-time dan dapat diakses langsung oleh dewan guna mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Sementara Pemulihan RSU Negara ikut menjadi catatan. Menyoroti kondisi keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara, DPRD mendorong Pemkab Jembrana untuk mengalokasikan anggaran dari SiLPA 2025 guna menyelesaikan utang rumah sakit, sehingga kualitas layanan kesehatan dapat kembali optimal.

Kemudian merekomendasikan penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya untuk mendekatkan akses bagi warga di wilayah pedesaan.

“Beberapa poin penting yang kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada saudara Bupati, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat,” ujar Wayan Wardana.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas evaluasi yang faktual dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa sidang paripurna ini adalah ruang pertanggungjawaban kerja dan pengabdian pemerintah kepada masyarakat.

“Rekomendasi yang telah disampaikan akan kita jadikan kompas untuk menuntun langkah perbaikan ke depan. Saya tidak menghendaki berbagai catatan ini hanya berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Seluruhnya harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati Kembang.

Bupati Kembang secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk tidak menjadikan tindak lanjut ini sebagai formalitas semata. “Segera lakukan evaluasi internal untuk merumuskan aksi nyata yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti urgensi penyelesaian persoalan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase), layanan kesehatan dan pendidikan, kemandirian ekonomi, serta penanganan sampah. Terkait optimalisasi pendapatan, pihaknya berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal dengan menekan potensi kebocoran PAD tanpa membebani masyarakat.

Rapat paripurna ini ditutup dengan penegasan dari kedua belah pihak untuk terus menjaga sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, guna memastikan setiap kebijakan berpihak penuh pada kepentingan masyarakat Jembrana. (gs/bi)