Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Bali Launching QRIS untuk Dana Punia dan UMKM

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali I Wayan Koster

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma melakukan launching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya  kepada BPD, yang  dengan simultan  terus meningkatkan  kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking. “Saya sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan Pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian.  Ke depan saya harapkan akan semakin ditingkatkan sistem  keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah  dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD,” ungkap Gubernur Wayan  Koster dalam sambutannya saat launching QRIS di Lapangan Kantor Gubernur, Jumat (14/2).

Gubernur Koster yang juga didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Ace, Sekda Bali Dewa Made Indra dan sejumlah Kepala OPD menginginkan agar pembangunan perekonomian Bali  ke depan  lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang terlibat di lapangan langsung dan berasal dari Bali, dengan tujuan mereka mampu memberikan kontribusi Bali agar semua yang digali di Bali mampu diputar dan diinvestasikan di Bali lagi. Sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat Bali. “Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh  secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali secara luas.

Baca Juga  Update Covid-19 (1/6) Kasus Positif Bertambah Tinggi Capai 17 Orang, Dewa Indra: Minta Elemen Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bali yang kecil harus didesain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, maka  BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk  berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

 Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur, maka Gubernur Wayan Koster selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki  rekening BPD, di samping  BPD juga harus memiliki  sistem protect yang kuat, imbuh Gubernur Wayan Koster di sela-sela sambutannya.

Sementara itu Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan bahwa BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan  negara, termasuk peningkatan kapasitas UMKM  yang ada di Bali. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS  juga berlaku  untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk  Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang.

 Untuk saat ini punia di sejumlah pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan  tidak hanya dengan uang tunai saja.

Dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan  akan lebih cepat dan trasparan. Transaksi ini mempermudah dan bisa diakses oleh tata kelola pemerintahan sampai  dengan desa adat dan masyarakat adat  dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (*/balu1)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  DR. Ketut Mardjana: Kembangkan Toya Devasya, Pertahankan Kearifan Lokal

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Jelang PD U-20, Gubernur Koster Optimis Rehabilitasi Markas Bali United Bertaraf Internasional

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Ketua BKOW Bali Ny. Cok Ace: Dampingi Suami Laksanakan Tugas dan Tanggung Jawab

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  DR. Ketut Mardjana: Kembangkan Toya Devasya, Pertahankan Kearifan Lokal

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Penjualan Eceran Bali Tetap Tumbuh di Tengah Normalisasi Aktivitas Pariwisata

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.

Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.

Baca Juga  Terapkan Protokol Kesehatan, 1.017 Orang Ikuti SKB CPNS Kota Denpasar

“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.

Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)

Baca Juga  DR. Ketut Mardjana: Kembangkan Toya Devasya, Pertahankan Kearifan Lokal

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca