Denpasar, baliilu.com
– Terkait adanya peningkatan kasus transmisi lokal di Bali, Sekretaris Daerah
Provinsi Bali yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan
Covid-19 di Provinsi Bali Dewa Made Indra menggelar rapat koordinasi dengan
seluruh stake holder terkait, baik dari pihak pemerintahan kabupaten/kota
se-Bali, TNI, Polri, para pengurus desa adat serta beberapa pihak terkait
lainnya yang dilakukan via video conference/daring, pada Selasa (16/6-2020).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan sejak
5 Juni 2020 tren kasus Covid-19 di Bali mengalami peningkatan pada transmisi lokal,
dimana sebelumnya sejak Februari sampai awal Juni 2020 tren peningkatan kasus
masih berasal dari Para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
VIDEO TELECONFERENCE, Antara Sekda Bali dengan stake holder terkait.
Dengan munculnya tren baru ini, Sekda Dewa Indra menyampaikan seluruh stake holder harus kembali merapatkan barisan dan memantik semangat. Pasalnya, menurut Dewa Indra jika strategi penekanan penyebaran Covid-19 melalui PPLN bisa dilakukan melalui screening pintu masuk Bali, maka lain halnya dengan transmisi lokal yang sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan sulit untuk menerapkan strategi pasti.
“Oleh karena itu saya mengundang seluruh komponen atau stake
holder yang langsung terlibat dalam hal ini untuk ikut memberikan sumbangan
pemikiran, apa yang harus kita lakukan sebagai upaya menekan penyebaran
transmisi lokal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Dewa Indra menyampaikan update kasus Covid-19 per
Selasa (16/6-2020), dimana jumlah kumulatif pasien positif sebanyak 782 orang.
Bertambah 22 orang yang terdiri dari 1 orang WNA dan 21 orang WNI. 1 WNA
positif karena terdampak transmisi lokal, sedangkan WNI positif terdiri dari 1
orang PMI dan 20 orang transmisi lokal.
Sedangkan jumlah
pasien yang telah sembuh secara kumulatif berjumlah 510 orang. Pada hari ini
bertambah sebanyak 8 orang terdiri dari 1 orang WNA dan 7 orang WNI dari transmisi
lokal. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal sejumlah 6 orang (tidak ada
penambahan). Saat ini jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif)
sebanyak 266 orang yang berada di 11 rumah sakit rujukan dan dikarantina di
Bapelkesmas, UPT Nyitdah dan BPK Pering.
“Dari data tersebut bisa kita lihat hari ini terjadi lagi
penambahan 22 orang transmisi lokal, jika dihitung dengan persentase, dimana
kumulatif dari penyebaran transmisi lokal sebanyak 59,08%, jika kita teliti
lebih jauh transmisi lokal ini penyebarannya paling banyak terjadi di pasar dan
ini menimbulkan cluster baru yang sangat berisiko,” terang Sekda Dewa Indra.
Selanjutnya, dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota
Denpasar AA Ngurah Rai Iswara membenarkan saat ini terlebih sejak 5 Juni 2020
terjadi peningkatan transmisi lokal yang sangat signifikan di Kota Denpasar.
Jika dipersentasekan jumlah transmisi lokal di Kota Denpasar
mencapai 73% dan hal tersebut didominasi dari penyebaran di pasar tradisional.
Untuk itu, terdapat 3 hal yang sudah dan harus dilaksanakan dalam menekan
transmisi lokal tersebut. Pertama, Kota Denpasar telah menerapkan Perwali No.
32 yaitu Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Kedua menggencarkan sosialisasi kepada
masyarakat terkait physical distancing,
Ketiga memberikan suatu hal yang bisa diadaptasi oleh masyarakat misalnya
dengan membiasakan diri dalam penerapan protokol kesehatan, dan Keempat dimana
semua hal tersebut bisa menuju pada kemandirian masyarakat.
Selain itu Denpasar juga sudah meningkatkan kembali peran
dan fungsi dari satgas gotong-royong. “Beberapa hal ini diharapkan dapat
menekan terjadinya transmisi local,”pungkasnya.
Lebih dari itu, usul lain juga muncul dari beberapa komponen
di antaranya SOPS Kodam IX/Udayana yang mengatakan salah satu strategi yang
harus dilakukan adalah penguatan dalam kontroling. Khususnya di area pasar
tradisional yang merupakan tempat pertemuan orang banyak.
“Perlu adanya posko khusus yang terdiri dari semua komponen
pemerintah, TNI dan Polri dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi di pasar,
karena biasanya jika seseorang sudah ada di pasar maka protokol kesehatan akan
diabaikan meskipun para petugas sudah menyediakan tempat cuci tangan atau
sarana yang lainnya. Jadi perlu dilakukan upaya penegasan,” ungkapnya.
Menanggapi beberapa usul dari berbagai pihak, maka Sekda Dewa
Indra selaku pimpinan rapat menyimpulkan beberapa hal yang akan segera ditindaklanjuti,
yaitu:
1. Upaya pencegahan transmisi lokal harus dilakukan secara
bersama-sama. Khususnya terkait dengan upaya pencegahan di pasar maka Dinas
Perindag Provinsi Bali segera melakukan koordinasi dengan Disperindag
Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya pengawasan dan sosialisasi secara masif di
pasar -pasar.
2. Diperlukan suatu upaya pengawasan atau kontrol yang kuat
di lingkungan pasar yang melibatkan untur TNI/Polri sehingga penegasan terhadap
masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan dapat dilakukan.
3. Upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat
yang kurang informasi harus terus dilakukan baik menggunakan media sosial,
cetak maupun elektronik.
4. Penguatan satgas gotong-royong harus kembali digalakkan,
untuk meminimalisir penyebaran transmisi lokal di wilayah pedesaan.
“Kesimpulan ini akan segera saya tindak lanjuti baik nanti
akan dituangkan dalam bentuk kebijakan atau lainnya, untuk itu saya meminta
seluruh komponen mari kita bekerjasama dalam upaya menekan penyebaran virus
ini, sehingga virus ini dapat segera berlalu,” pungkasnya seraya menutup rapat
tersebut. (*/gs)
RAKOR: Rapat Koordinasi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Learning Management System yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Selasa (11/8/2026). (Foto: Hms KPU Bali)
Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan Learning Management System (LMS) di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Learning Management System yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan dihadiri Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI Parsadan Harahap, jajaran Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris/Plt. Sekretaris, serta jajaran pengelola SDM KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu perhatian utama dalam membangun organisasi yang profesional. Ia menegaskan, jajaran komisioner dan sekretariat harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugas kelembagaan. Menurutnya, pengembangan kompetensi perlu terus didorong, termasuk melalui peningkatan pendidikan formal serta pembelajaran mandiri. “Kita dorong untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM KPU,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI Parsadan Harahap menjelaskan bahwa LMS merupakan program nasional yang akan diterapkan pada seluruh satuan kerja KPU. Melalui LMS, setiap ASN KPU didorong mengikuti pembelajaran mandiri dengan ketentuan minimal 20 jam pelajaran (JP) bagi PNS dan 24 JP bagi PPPK. Ia menekankan bahwa penerapan LMS bertujuan membangun standar pengembangan kompetensi yang sama di seluruh satuan kerja. Adapun LMS bagi komisioner saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan administratif dan ditargetkan dapat diuji coba dalam waktu mendatang.
Parsadan juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara komisioner dan sekretariat sebagai satu kesatuan kelembagaan, sekaligus menjaga budaya kerja, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta tata kelola arsip sesuai ketentuan. Ia mengibaratkan KPU seperti kendaraan yang harus selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Karena itu, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu, kinerja dan kompetensi jajaran harus tetap dijaga. Ia juga mendorong pengembangan materi pembelajaran yang lebih spesifik dan berbasis kearifan lokal.
Untuk KPU di Bali, pelaksanaan pembelajaran melalui sistem yang tersedia ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada September 2026 dan selanjutnya dievaluasi pada November dan Desember. Melalui penguatan LMS, KPU diharapkan mampu membangun SDM yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2029. (gs/bi)
BUKA KOMPETISI: Gubernur Bali Wayan Koster membuka Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026 yang berlangsung di Hotel Padma Resort, Legian Kuta, Selasa (11/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuka Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026 yang berlangsung di Hotel Padma Resort, Legian Kuta, Selasa (11/8). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Koster disaksikan sejumlah undangan. Untuk diketahui, kompetisi global yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di bawah naungan International Cyber Security Center of Excellence (INCS-CoE).
Kompetisi ini merupakan bagian dari pengembangan Cyber Security Center of Excellence yang dibangun melalui kerja sama hibah Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Program telah berjalan selama enam tahun dengan Universitas Indonesia sebagai pelaksana dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai mitra pemerintah dalam pengembangannya.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar dalam sambutan yang disampaikan secara daring menyampaikan bahwa ajang bergengsi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas talenta siber nasional sekaligus memperluas kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Ia menegaskan, perkembangan geopolitik dunia membuat serangan siber terus meningkat dan melintasi batas negara. Karena itu, setiap negara perlu memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber agar mampu menghadapi berbagai tantangan baru di era digital.
Alexander Sabar menilai, pengembangan talenta menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan siber nasional. Karena itu, Kemkomdigi mendukung penyelenggaraan C2C-CTF 2026 yang mempertemukan mahasiswa dan peneliti keamanan siber dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan serta menguji kemampuan teknis menghadapi berbagai skenario ancaman digital.
Rektor Universitas Indonesia Prof. Heri Hermansyah dalam sambutan yang disampaikan melalui tayangan video menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026. Universitas Indonesia bangga bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini.
Kompetisi diikuti 81 peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Australia, Hong Kong, Singapura, Bangladesh, Kamboja, Inggris, Kazakhstan, Laos, Filipina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Ajang ini melibatkan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi dunia, antara lain University of Cambridge, Keio University Jepang, Royal Holloway University of London, Edith Cowan University Australia, The University of Melbourne, Cambodia Academy of Digital Technology, National University of Laos, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah C2C-CTF 2026 melalui Universitas Indonesia dengan menggandeng Universitas Udayana sebagai mitra pelaksana di Bali.
Penyelenggaraan ini menjadi capaian penting karena sebelumnya kompetisi tersebut digelar di sejumlah universitas terkemuka dunia, seperti Royal Holloway University of London, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Keio University Jepang, Edith Cowan University Australia, dan Northeastern University di Boston. (gs/bi)
Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. saat memberikan arahan kepada jajaran personel lalu lintas. (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya melalui layanan Polri 110 yang kini semakin mudah diakses, cepat dan responsif serta terintegrasi dalam pelayanan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya di ruas Tol.
Melalui layanan 110, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu platform secara lebih praktis. Kehadiran fitur layanan Polri 110 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.
Melalui sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat mengenai kondisi darurat di jalan tol dapat diteruskan kepada jajaran kepolisian sesuai wilayah dan kebutuhan penanganannya. Dengan demikian, petugas yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera memberikan respons.
Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. mengatakan, penguatan layanan berbasis digital 110 yang terintegrasi dengan layanan Ruas Tol merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang semakin mudah dan cepat.
“Korps Lalu Lintas Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan responsif. Melalui 110 masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kepolisian di Ruas Tol,” ujar Kombes Pol. Ruben.
Menurutnya, layanan Polri 110 menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian ketika membutuhkan bantuan maupun menyampaikan informasi terkait situasi yang memerlukan kehadiran petugas.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Di jalan tol dengan sistem yang terintegrasi, laporan atau kebutuhan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada jajaran yang memiliki kewenangan dan kedekatan wilayah untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Kombes Pol. Ruben.
Kombes Pol. Ruben menuturkan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kata Kombes Pol. Ruben, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal pelayanan Polri 110 merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat di jalan tol mendapatkan respons dan penanganan yang tepat,” kata Kombes Pol. Ruben.
Polri juga terus mendorong seluruh jajaran untuk memberikan respons yang cepat dan profesional terhadap setiap laporan yang diterima. Integrasi layanan di jalan tol diharapkan dapat memperpendek waktu respons sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.
“Teknologi bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di jalan tol, Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan petugas, mereka (masyarakat) tahu harus menghubungi ke mana, mudah mengaksesnya, dan mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.
Adapun fitur layanan 110 Petugas dapat diunduh melalui Google Play Store pada perangkat Android. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepolisian.
Korps Lalu Lintas Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan 110 Petugas secara bijak sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepolisian. Dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, Korps Lalu Lintas Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat. (gs/bi)