Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Cadangan Kelistrikan Bali Sangat Kritis, Gubernur Koster: Sampaikan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali 2020-2050

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Kondisi kelistrikan eksisting di Bali tahun 2019 memiliki kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit di Bali sebesar 1.440,85 MW. Sementara daya mampu yang dihasilkan sebesar 927,20 MW, sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar 920 MW, sehingga apabila dibandingkan dengan daya mampu maka kondisi cadangan kelistrikan di Bali hanya 0,77% dan ini termasuk kondisi sangat kritis mengingat cadangan aman minimal 30% dari beban puncak.

Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, energi juga digunakan pada sektor lain terutama pada sektor transportasi, komersil, industri, rumah tangga dan sektor lainnya, terutama yang mendukung pariwisata.

Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P), sehingga ke depannya Bali Mandiri Energi dapat terwujud. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6-2020).

“Saya kira memang sudah saatnya kita tidak bergantung lagi dengan daerah lain, kita harus mandiri dalam energi bersih. Untuk itu, ini memang sudah sangat mendesak dan perlu kita design secara terencana agar kita juga bisa mengantisipasi tantangan di masa mendatang. Jadi saya minta kerja sama dari anggota dewan agar segera melakukan pembahasan terhadap Raperda ini yang kemudian dapat kita ajukan ke pusat,” ujar Gubernur Koster yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

de
RAPAT PARIPURNA, Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6-2020).

Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang siang itu, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

Baca Juga  PKM Wujudkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Cegah Penyebaran Covid-19

‘’RUED-P merupakan sebuah dokumen perencanaan energi Bali tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan Energi Bersih di Bali. RUED-P bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah dengan membangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,’’ ujarnya.

RUED-P memuat sedikitnya antara lain: Isu dan permasalahan energi; Kondisi energi daerah saat ini; Kondisi energi daerah di masa mendatang; Kebijakan dan strategi energi daerah; Program dan kegiatan pengembangan energi bersih daerah dan Kelembagaan energi daerah.

Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga menegaskan Raperda tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah, pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan Energi Bersih yang bertujuan agar Bali menjadi mandiri energi, berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mendukung tujuan nasional yaitu secara bertahap dan pasti untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, yang saat ini hanya 0,4 % akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025 dan menjadi 20,10 % pada tahun 2050.

“Tentunya dalam perjalanan nanti juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pemanfaatan EBT dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan adat, menjadi sangat penting agar kita bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal dan menindaklanjuti rancangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Energi Bersih di Bali ke depannya,” kata Gubernur Koster, meyakinkan.

Pada rapat paripurna tersebut juga memuat pembahasan terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga  Pengurus Dekorwil Bali Puskor Hindunesia Ditetapkan, IBK Susena: Fokus Masalah Kemanusiaan

Gubernur Koster menyampaikan secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar 6,498 triliun rupiah lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 6,645 triliun rupiah lebih atau 102,26 persen; Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 7,201 triliun rupiah lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 6,518 triliun rupiah lebih atau 90,52 persen.

Sedangkan Neraca Pemerintah Provinsi Bali, menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2019. “Dapat saya jelaskan bahwa posisi Neraca Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 sebagai berikut: Aset yang dimiliki sebesar 10,880 triliun rupiah lebih; Kewajiban sebesar 168,312 milyar rupiah lebih; dan Ekuitas Dana sebesar 10,712 triliun rupiah lebih,” ucapnya, menjelaskan.

Selanjutnya Gubernur Koster juga melaporkan terkait Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Pembiayaan dan Laporan Saldo Anggaran Lebih. (*/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bareskrim Polri Jemput Paksa Influencer ZNM dan YouTuber RV Terkait Kasus Gas N2O ‘Whip Pink’

Published

on

By

whip pink
Gedung Bareskrim Polri di Jakarta. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas kasus penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip Pink. Pada Jumat (29/5/2026), penyidik dari Subdit III terpaksa melakukan upaya penjemputan paksa terhadap dua figur publik, yakni seorang influencer berinisial ZNM dan seorang YouTuber berinisial RV. Tindakan tegas ini diambil lantaran keduanya dinilai tidak kooperatif setelah mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan resmi kepolisian.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol. Zulkarnain Harahap, membenarkan adanya tindakan penjemputan paksa tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menjalankan prosedur pemanggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebelum akhirnya menerbitkan surat perintah penjemputan.

Dua kali dipanggil tidak datang dan Jumat, 29 Mei 2026, dikeluarkan surat perintah membawa untuk dihadapkan ke penyidik, ungkap Kombes Pol. Zulkarnain Harahap kepada awak media.

Dalam pusaran penyidikan kasus ini, pihak kepolisian juga telah melayangkan panggilan kepada saksi-saksi lain yang diduga turut menjadi konsumen dari produk gas tersebut. Terkait status saksi lainnya, Kombes Zulkarnain menjelaskan bahwa hanya saksi berinisial AM yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi panggilan penyidik pada hari yang sama.

Untuk saksi APG konfirmasi akan hadir setelah Lebaran (Iduladha), imbuhnya memberikan keterangan terkait saksi yang berhalangan hadir.

Langkah pemanggilan deretan figur publik ini merupakan hasil pengembangan kasus pasca-penggerebekan pabrik produksi Whip Pink yang dikelola oleh PT Suplaindo Sukses Sejahtera (SSS) beberapa waktu lalu. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menuturkan bahwa penyidik memang tengah membidik para konsumen yang secara aktif membeli dan menyalahgunakan tabung gas tersebut.

Baca Juga  Pengurus Dekorwil Bali Puskor Hindunesia Ditetapkan, IBK Susena: Fokus Masalah Kemanusiaan

Kasus ini semakin mencuri perhatian publik setelah influencer ZNM terekam dalam sebuah video viral di jagat maya, khususnya di platform Instagram. Dalam rekaman milik temannya tersebut, ZNM tampak tengah asyik melakukan aktivitas ngebalon, sebuah istilah populer yang merujuk pada penyalahgunaan gas N2O dengan cara dihirup hingga menimbulkan efek tertentu bagi penggunanya.

Subdit 3 akan melakukan pemanggilan beberapa konsumen yang melakukan pembelian tabung Whip Pink, salah satunya adalah influencer platform Instagram. Yang bersangkutan membeli dan menggunakan produk gas N2O Merk Whip Pink dan sempat viral di jagat media sosial Instagram, tutur Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Secara keseluruhan, Bareskrim Polri telah memetakan dan memanggil sejumlah nama yang diduga kuat terlibat sebagai konsumen. Selain influencer ZNM, daftar saksi yang dipanggil meliputi selebgram berinisial APG (21), YouTuber RV (29), AM (29), serta seorang warga sipil berinisial CD (29). Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas rantai peredaran dan penyalahgunaan gas N2O ini guna memutus tren berbahaya di kalangan generasi muda. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Inovasi Anggaran Ringankan APBD Buleleng, Penataan Titik Nol Singaraja Siap Jadi Ikon Baru Kota Bersejarah

Published

on

By

titik nol singaraja
NARASUMBER: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra, saat menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar di Rumah Plastik Mandiri, Desa Petandakan, Sabtu (30/5/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Penataan kawasan Titik Nol Kota Singaraja terus menjadi perhatian masyarakat. Selain digadang-gadang menjadi ikon baru kota bersejarah di Bali Utara, proyek tersebut juga dinilai strategis karena mampu menjawab berbagai kebutuhan perkotaan, mulai dari pengendalian banjir, penataan kawasan heritage, hingga pengembangan pariwisata. Menariknya, proyek ini dilaksanakan dengan inovasi anggaran sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng secara berlebihan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Ekaputra, saat menjadi narasumber dalam talkshow yang digelar di Rumah Plastik Mandiri, Desa Petandakan, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Adiptha, penataan Titik Nol merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun sinergi lintas pemerintahan untuk menghadirkan pembangunan strategis tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.

“Proyek ini anggarannya kita inovasikan tanpa memberatkan APBD Kabupaten Buleleng. Pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik sehingga pembangunan tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, penataan kawasan Titik Nol tidak hanya berorientasi pada keindahan kota. Di balik proyek tersebut terdapat fungsi penting sebagai upaya penanggulangan banjir yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah kawasan perkotaan Singaraja.

Lebih lanjut dijelaskan kawasan Titik Nol terdapat saluran utama yang memiliki peran besar dalam sistem drainase kota. Melalui proyek tersebut, saluran yang ada dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengalirkan debit air secara lebih optimal menuju Tukad Banyumala.

“Tujuan awalnya memang untuk mengatasi persoalan banjir. Dengan peningkatan kapasitas saluran, diharapkan genangan yang selama ini terjadi di beberapa kawasan perkotaan seperti Jalan Anggrek, Kampung Anyar dan wilayah sekitarnya dapat berkurang secara signifikan,” kata Adiptha.

Baca Juga  Pergelaran Seni Virtual “Bung Karno dan Bali” Pukau Netizen

Selain aspek infrastruktur, penataan Titik Nol juga diarahkan untuk menghidupkan kembali identitas sejarah Kota Singaraja. Kawasan tersebut berada di jantung kota lama yang dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dan memiliki nilai penting dalam perjalanan pemerintahan maupun perkembangan ekonomi Buleleng.

Adiptha mengatakan, keberadaan Kantor Bupati Buleleng, Gedung Gallery, Gedung Laksmi Graha, serta sejumlah bangunan heritage lainnya menjadikan kawasan itu layak dikembangkan sebagai pusat wisata sejarah perkotaan.

“Titik Nol adalah pusat kawasan bersejarah Singaraja. Penataan ini menjadi upaya untuk menghubungkan nilai-nilai sejarah yang kita miliki dengan kebutuhan kota modern. Kami ingin masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih tertata sekaligus mengenal sejarah daerahnya,” ungkapnya.

Penataan juga dilakukan melalui pengaturan utilitas perkotaan. Jaringan kabel listrik dan telekomunikasi secara bertahap dipindahkan ke bawah tanah guna menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Lebih jauh, kawasan Titik Nol dirancang menjadi bagian dari jalur city tour yang menghubungkan sejumlah destinasi sejarah dan budaya di Kota Singaraja. Jalur tersebut nantinya akan terkoneksi dengan berbagai titik wisata, mulai dari Puri Agung Singaraja, Taman Bung Karno, sentra kerajinan perak dan songket Beratan, kawasan heritage SMAN 1 Singaraja, hingga Pabean dan Labuan Buleleng.

Ditambahkan, konsep tersebut juga akan diperkuat melalui penyelenggaraan Buleleng Festival pada Agustus mendatang. Kawasan Titik Nol dan Gedung Gallery direncanakan menjadi ruang ekspresi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

“Kami ingin kawasan ini benar-benar hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, toilet, keamanan, serta kantong parkir juga telah menjadi bagian dari perencanaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adiptha juga mengapresiasi tingginya perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai program penataan kota di Buleleng. Menurutnya, kritik dan masukan yang konstruktif menjadi energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan pembangunan.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Ajak Pelaku Pariwisata Ikut Berperan Implementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah

“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Kepedulian masyarakat menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa memiliki terhadap daerahnya. Itu menjadi modal penting untuk membangun Buleleng yang lebih baik,” katanya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penataan Titik Nol tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi mampu menjadi simbol kebangkitan kawasan kota lama Singaraja yang modern, tertata, dan tetap berakar pada nilai-nilai sejarahnya. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi antarpemerintah yang terus terjalin, kawasan ini diharapkan menjadi ikon baru yang membanggakan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali Utara. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dukung Kesenian Inklusif, K3S Badung Fasilitasi Sekaa Arja Tuna Netra Tampil di PKB

Published

on

By

k3s badung
SERAHKAN BANTUAN: Ketua Koordinator Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, memberikan dukungan moril dan materiil kepada Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Kabupaten Badung di Sekretariat DPC PERTUNI Badung, Kecamatan Abiansemal, Minggu (31/5). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua Koordinator Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, memberikan dukungan moril dan materiil kepada Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Kabupaten Badung di Sekretariat DPC PERTUNI Badung, Kecamatan Abiansemal, Minggu (31/5). Bantuan berupa sembako dan dana operasional sebesar Rp 10 juta ini diserahkan untuk mendukung persiapan mereka mewakili Badung dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) mendatang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Plt. Camat Abiansemal, Yayasan Bunga Bali, serta tim Gerakan Badung Peduli.

Nyonya Rasniathi menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas dedikasi para seniman. Ia menegaskan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk melestarikan budaya dan meraih prestasi.

“Saya sangat terharu dan bangga melihat semangat Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu lakukan ini bukan sekadar berkarya seni, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan kemauan yang kuat segala sesuatu dapat diwujudkan. Arja bukan sekadar hiburan, melainkan warisan budaya yang harus kita jaga, dan Bapak-Ibu telah membuktikan bahwa Bapak-Ibu adalah pelestari budaya yang hebat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan ini merupakan wujud nyata kepedulian K3S Badung dan pemerintah daerah agar sekaa dapat berlatih dengan fokus. Kehadiran mereka di panggung provinsi diharapkan membawa nama harum daerah sekaligus menyampaikan pesan inklusi sosial.

“Kami berharap Bapak-Ibu dapat tampil percaya diri, tunjukkan bakat terbaik, dan buktikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa Sekaa Arja Duduk Tuna Netra Badung memiliki kualitas seni yang luar biasa,” tambahnya.

Ketua DPC PERTUNI Kabupaten Badung, Anak Agung Mayun, mengucapkan terima kasih atas perhatian besar tersebut. Dukungan ini menjadi penyemangat luar biasa bagi seluruh anggota untuk berlatih lebih keras demi menampilkan pertunjukan terbaik di PKB. (gs/bi)

Baca Juga  Update Covid-19 (25/10) Kota Denpasar, Pasien Sembuh Bertambah 21 Orang, Kasus Positif Bertambah 23 Orang

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca