Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,8 kilometer yang akan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai daerah di Badung dan Denpasar.
‘’Pembangunan jalan tol tersebut akan memberikan kemudahan akses kepada angkutan barang/logistik yang melalui jalan poros nasional dari Jawa, Bali dan NTB, sehingga bisa dikembangkan menjadi salah satu pusat logistik nasional,” ujar juru bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja dalam rapat paripurna ke-18 DPRD Bali masa persidangan II tahun 2023 untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023) di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Denpasar.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Asmara Putra Sukawati dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Tjok. Oka Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekwan Gede Indra Dewa Putra, serta pimpinan sejumlah OPD di Pemprov Bali.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov Bali untuk menambah penyertaan modal di Bank BPD Bali sehingga provinsi menjadi pemegang saham terbesar. Pada hakikatnya, BPD adalah bank pembangunan daerah provinsi, sehingga sewajarnya saham provinsi adalah saham terbesar. “Selanjutnya, dilaksanakan perubahan akte BPD Bali yang mewajibkan pemilik saham terbesar adalah Provinsi Bali,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga menegaskan, pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Bali. Salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada di atas rerata nasional.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar mendorong Gubernur memberi perhatian terhadap beberapa permasalahan Belanja Jasa pada Subkegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ini mengakibatkan pembayaran insentif bendesa adat yang tumpang-tindih membebani keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan/atau kabupaten/kota, serta terdapat risiko penyalahgunaan dana penguatan desa adat atas bukti pengeluaran yang kurang lengkap dan Fraksi ini juga menyoroti penatausahaan aset tetap dan aset lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai. “Kami mengharapkan penganggaran dan realisasi honorarium tim pelaksana kegiatan sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, sehingga tidak mengakibatkan pemborosan keuangan,” ujar Rawan Atmaja.
Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar secara intensif diupayakan terobosan-terobosan yang memadai sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi bisa di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, untuk menjaga tingkat gini rasio yang ideal. “Demikian halnya dengan tingkat inflasi yang rata-rata berada di atas angka nasional nasional, diharapkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasi,” tegasnya.
Selain terkait dengan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 pada kesempatan yang baik ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal lainnya.
Salah satu aspek Sad Kertih adalah danu kertih. Untuk hal tersebut diharapkan penataan Danau Beratan menjadi prioritas, pada saat ini terkesan kondisi penataan di Danau Beratan belum memadai. Aspek lain dari Sad Kertih adalah wana kertih. Peristiwa-peristiwa banjir bandang, khususnya di Kabupaten Jembrana, memerlukan perhatian yang lebih khusus. Tenaga polisi hutan penjaga pelestarian hutan yang mengawasi 27.000 hektar hutan di sana, masih sangat terbatas. Diperlukan dukungan personel dan teknologi modern untuk membantu pengawasn intensif kawasan hutan tersebut, misalnya dengan penggunaan drone (pesawat tanpa awak). Di sisi lain hendaknya diintensifkan program reboisasi dan pembinaan kelompok-kelompok tani hutan social, dan lain-lain. Begitu juga perhatian terhadap kawasan-kawasan hutan di luar Kabupaten Jembrana.
Pihaknya juga mengusulkan pemberian bantuan untuk desa adat dilakukan secara proporsional dengan jumlah banjar adat dan/atau jumlah krama adat. Pada saat ini bantuan diberikan secara merata sehingga desa adat yang jumlah banjar adat/krama adatnya sedikit, sering kesulitan saat membuat pelaporan karena menerima bantuan terlalu besar. Sedangkan desa adat yang banjar adat/krama adatnya besar merasakan nilai bantuan untuk desa adat sangat kurang.
Terkait masih terjadinya kelangkaan BBM untuk para nelayan di Bali, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam distribusi BBM khususnya pertalite bersubsidi. “Satu lagi sehubungan dengan program pensertifikatan tanah oleh pemerintah pusat, kami mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar jangan ada muatan politik tertentu dalam pelaksanakan program tersebut,” pungkas Wayan Rawan Atmaja. (gs/bi)
