Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Badung Berkomitmen Dorong Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

BALIILU Tayang

:

des
Wabup Suiasa didampingi Sekda Adi Arnawa saat mengikuti acara Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung tahun 2019 oleh Kemen PAN-RB RI secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8).

Badung, baliilu.com – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi sesuai arahan dan rekomendasi tim evaluasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan hal itu saat mengikuti acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8-2020). Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kepala BKPSDM yang juga Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya, Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan capaian kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 secara keseluruhan rata-rata kinerja sebesar 104,17 %. “Kalau dilihat capaian indikator kinerja utama, maka dari 21 indikator terdapat 19 indikator  atau 90,48% yang telah mencapai atau melebihi target,” jelasnya.

Sementara itu terkait dengan inovasi pelayanan publik, yang diperoleh Kabupaten Badung sebanyak 8 judul dari tahun 2014 – 2020. Pada tahun 2019 masuk nominasi sebanyak 2 judul dan tahun 2020 masuk nominasi sebanyak 1 judul. Hasil capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung sebesar 35,68 dari total 40. Sedangkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,62% termasuk kategori sangat baik.

Wabup Suiasa juga menjelaskan beberapa kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan pandemi Covid-19 antara lain gratis pembayaran pemakaian air PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/KPM), pemberian insentif untuk masyarakat Badung yang di-PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung, dan pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis dengan jumlah refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 274 milyar lebih.

Baca Juga  Update Covid-19 Senin (4/5) PDP 643 Orang, Gubernur Koster: Tak Terapkan PSBB, Penanganan Covid-19 Tunjukkan Hasil Lebih Baik

Pihaknya juga menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini mungkin belum sesuai harapan bersama, untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon kepada tim evaluasi di samping melakukan evaluasi, tetapi juga sekaligus dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mendorong tumbuhnya budaya kinerja di Kabupaten Badung.

Sementara itu Anesia Ribka dari Tim Evaluator Kemen PAN-RB dalam arahannya menyampaikan penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

“Setiap tahun, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Adi Arnawa mengatakan terkait dengan evaluasi SAKIP memiliki kejelasan dari sisi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah sehingga ada kejelasan bagi pimpinan untuk memberikan reward atau punishment kepada aparaturnya/pejabatnya. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi internal, sehingga sampai November nanti masukan-masukan yang diterima bisa diperbaiki sebagaimana yang diharapkan Tim dari Kemen PAN RB. (bt)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bupati Sanjaya Lantik Pimpinan Perumda Sanjayaning Singasana, Tekankan Peran Penggerak Ekonomi

Published

on

By

Perumda Sanjayaning Singasana
LANTIK DIREKTUR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya melantik Direktur Utama dan Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di Rumah Jabatan Bupati Tabanan, Senin (29/6). Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sehingga Perumda mampu dikelola secara profesional, sehat, dan berdaya saing sebagai penggerak ekonomi daerah.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan tertanggal 15 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, I Gusti Made Arya Gunanta, S.E. resmi dilantik sebagai Direktur Utama Perumda Sanjayaning Singasana, sementara Kadek Surya Prasetya Wiguna, S.E. dilantik sebagai Dewan Pengawas Independen Perumda Sanjayaning Singasana.

Acara pengambilan sumpah dan jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Direktur Utama Perumda Tirta Amertha Buana, serta jajaran pegawai Perumda Sanjayaning Singasana.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan struktural, melainkan menjadi momentum memperkuat peran perusahaan daerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Menurutnya, keberadaan Perumda harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Ia menjelaskan, Perumda tidak boleh hanya dipandang sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan semata, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran perusahaan daerah juga harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola yang profesional.

“Hari ini bukan sekadar mengisi jabatan struktural. Perumda tidak boleh hanya menjadi badan usaha yang mengejar keuntungan, tetapi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perumda harus mampu menggerakkan sektor ekonomi dan dikelola oleh sumber daya manusia yang baik,” ujar Sanjaya.

Baca Juga  Luncurkan GrabProtect di Bali, Hadirkan Standar Kebersihan Terbaik bagi Pelanggan

Lebih lanjut, Sanjaya menekankan bahwa Perumda yang sehat adalah Perumda yang mampu menciptakan keuntungan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, manajemen perusahaan dituntut membangun sistem kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong Perumda memiliki daya saing yang tinggi dengan membuka peluang bisnis baru, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), mendukung penyelenggaraan berbagai event dan festival, serta melakukan ekspansi usaha tidak hanya di tingkat Provinsi namun hingga ke tingkat nasional.

Menutup arahannya, Sanjaya mengajak seluruh jajaran Perumda Sanjayaning Singasana untuk menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi dalam membangun perusahaan daerah yang profesional, inovatif, dan berintegritas. “Bangun semangat, etos kerja, dan budaya gotong royong. Saya percaya Perumda Sanjayaning Singasana akan mampu tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, profitable, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Tabanan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertemuan Gubernur Koster dengan Biffa London, PWC, dan Transport for London

Published

on

By

Gubernur Koster
KUNJUNGAN KERJA: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat saat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. (Foto: Hms Pemprov Bali)

London, Inggris, baliilu.com – Setibanya di London, tanggal 21 Juni 2026, Gubernur Bali Wayan Koster, bersama Tim, langsung melakukan kunjungan kehormatan di Kantor Kedutaan Besar Indonesia, diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia, Desra Percaya. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Duta Besar berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama strategis di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan program prioritas Provinsi Bali.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 08.00-12.00, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke BIFFA, yang merupakan Badan Usaha Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang terbesar di Inggris. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bali dan Menteri LH RI meninjau fasilitas dan proses pemilahan sampah dengan mesin modern untuk jenis sampah non-organik dari rumah tangga dan industri. Hasil pemilahan sampah untuk jenis sampah plastik dijual kepada pihak ketiga sebagai bahan baku industri, sedangkan jenis sampah kemasan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat melakukan rapat dengan jajaran manajemen BIFFA dan PACK UK (Packaging PRO Appointed to Deliver Extended Producer Responsibility for Packaging Scheme). Dalam rapat dibahas secara mendalam mengenai perlunya pemberlakuan kebijakan Extended Producer Responsibility bagi industri yang mengeluarkan produk kemasan yang menimbulkan sampah. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan sudah menyiapkan kebijakan berupa kajian awal untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang tanggungjawab tambahan produsen yang menimbulkan sampah atau dikenal EPR/Extended Producer Responsibility. Namun, rancangan Peraturan Daerah ini belum bisa diselesaikan, karena masih menunggu selesainya Rancangan Peraturan Presiden yang tengah disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup beserta jajaran dalam rapat, bahwa rancangan Peraturan Presiden ini akan segera diselesaikan dan Bali akan dijadikan sebagai percontohan pemberlakuan EPR.

Baca Juga  Luncurkan GrabProtect di Bali, Hadirkan Standar Kebersihan Terbaik bagi Pelanggan

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa rancangan Perda tentang EPR akan segera diproses, finalisasi menunggu terbitnya Perpres, serta menegaskan Bali siap menjadi percontohan penerapan EPR.

Tanggal 22 Juni 2026, pukul 14.00-16.00, Gubernur Bali Wayan Koster, mengadakan pertemuan dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC) dan Transport for London. Pertemuan membahas; perkembangan inisiatif di Bali yang didukung oleh Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), menyelaraskan prioritas strategis, serta menjajaki peluang keberlanjutan dukungan teknis ke depan. Memperoleh wawasan dari pengalaman London dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bertukar pandangan mengenai model tata kelola, mekanisme pembiayaan, serta pengembangan mobilitas perkotaan.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, memaparkan mengenai kebijakan dan program tentang Bali Energi Bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019, yang merupakan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Gubernur Bali, menyampaikan bahwa kebijakan ramah lingkungan dan berkelajutan ini merupakan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, berbasis nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan kepada PwC untuk bekerjasama dalam merancang model transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan secara terintegrasi yang akan diterapkan untuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Diundang Menghadiri London Climate Action Week 2026

Published

on

By

Gubernur Koster
Dubes Inggris untuk Indonesia Yang Mulia Dominic Jermey bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: ist)

London, Inggris, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, memenuhi undangan Secretariat Climate Group tanggal 20 Mei 2026, untuk menghadiri acara Opportunity Summit Perdana Climate Group dan Program Under2 Coalition pada London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20 – 24 Juni 2026.

Summit ini mempertemukan para pembuat kebijakan senior, eksekutif perusahaan global besar, investor, serta komunitas iklim yang lebih luas untuk membuka gelombang baru daya saing energi bersih.

London Climate Action Week 2026 merupakan salah satu acara independen terbesar di dunia yang berfokus pada perubahan iklim, dengan menghadirkan ratusan kegiatan dan acara di seluruh London, baik secara langsung, hybrid, maupun daring.

Setiap tahun, pemerintah daerah, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, otoritas lokal, dan perwakilan masyarakat sipil dari seluruh Inggris dan berbagai negara di dunia berkumpul untuk mempercepat aksi iklim, mendorong kolaborasi, dan menampilkan solusi yang telah memberikan dampak nyata.

Summit ini menyoroti kepemimpinan kota, negara bagian, dan wilayah dalam menghadirkan solusi iklim yang praktis, memajukan energi bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pihak penyelenggara percaya bahwa tindakan dan komitmen inovatif dari Bali memiliki kekuatan untuk menginspirasi pihak lain serta membantu mendorong momentum global yang sangat dibutuhkan saat ini. Gubernur Bali,Wayan Koster, diminta untuk menampilkan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dapat dikontribusikan untuk mencapai tujuan iklim nasional maupun internanasional.

Pihak penyelenggara menilai bahwa Gubernur Bali Wayan Koster, memiliki pengalaman dan wawasan yang dapat membantu membentuk masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Oleh karena itu, pihak penyelenggara sangat mengharapkan Gubernur Bali Wayan Koster, untuk hadir dalam acara yang telah diagendakan, sehingga mendapat kesempatan untuk terhubung dengan para pemimpin lainnya, bertukar pengetahuan, dan menjajaki kemitraan baru.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19, PKB XLII Tahun 2020 Ditiadakan

Kehadiran Gubernur Bali, Wayan Koster, diyakini akan membantu membentuk percakapan global dan memastikan bahwa suara serta inovasi daerah menjadi bagian terdepan dalam aksi iklim.

Kedutaan Besar Inggris, tanggal 26 Mei 2026 mengirim surat kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk berpartisipasi dalam London Climate Action Week 2026, pada tanggal 20–24 Juni 2026. Kedutaan Besar Inggris menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim, melalui berbagai inisiatif kebijakan.

Kedutaan Besar Inggris mengharapkan partisipasi Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dalam rangka menghadiri Climate Group’s Inaugural Opportunity Summit dan rangkaian kegiatan Under2 Coalition Programme.

Forum ini mempertemukan para pemimpin pemerintah daerah, pemangku kebijakan, pelaku usaha, serta mitra internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Kedutaan Besar Inggris memahami bahwa Bali telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mendukung agenda transisi hijau di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, Bali telah menjadi daerah percontohan yang penting untuk pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan di tingkat daerah. Ambisi dan upaya Bali untuk mencapai target Net Zero Emission yang lebih awal dibandingkan target nasional telah mengundang perhatian internasional, dan kehadiran Bali pada forum ini dinilai akan memberikan kontribusi berharga serta contoh positif bagi pemerintah daerah lainnya, baik di Indonesia, maupun di luar negeri.

Partisipasi Gubernur Bali juga akan semakin memperkuat profil Indonesia dalam jejaring kerja sama internasional di bidang perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan berbagai mitra global.

Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan bahwa penyelenggara acara, Climate Group, telah menyediakan dukungan penuh terkait partisipasi Gubernur Bali, termasuk tiket perjalanan, akomodasi, transportasi lokal, dan fasilitasi visa. (gs/bi)

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Kerahkan ASN dan Tenaga Kontrak Sukseskan SP 2020

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca