Saturday, 13 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Berhasil Kelola SP4N LAPOR!, Pemprov Bali Berbagi Praktik Baik dengan Empat Daerah di Indonesia

BALIILU Tayang

:

SP4N LAPOR bali
BERBAGI: Kegiatan berbagi praktik baik pengelolaan kanal pengaduan yang difasilitasi Kemen PAN-RB RI dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Inspektorat Bali, Jumat (14/6/2024). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), Pemprov Bali berbagi praktik baik dengan empat daerah di Indonesia yaitu Sumatera Selatan, NTT, NTB dan Maluku. Agenda berbagi praktik baik pengelolaan kanal pengaduan yang difasilitasi Kemen PAN-RB RI dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Inspektorat Bali, Jumat (14/6/2024). Paparan tentang praktik baik pengelolaan SP4N LAPOR! disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana dan Kadis Kominfo Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan selamat datang kepada rombongan dari empat provinsi yaitu Sumatera Selatan, NTT, NTB dan Maluku. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemen PAN-RB yang memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini.

Bicara tentang pengelolaan SP4N LAPOR!, secara garis besar Sekda Dewa Indra menyebut dua manfaat kanal pengaduan berbasis digital ini. “Pertama adalah manfaat internal yaitu bagi lembaga penyedia layanan publik. Di internal, kita mungkin merasa sudah memberikan layanan secara maksimal sehingga tak ada lagi kekurangan. Padahal penilaian itu harusnya datang dari masyarakat karena mereka yang merasakan,” ujarnya.

Dikaitkan dengan SP4N LAPOR!, masyarakat bisa memberikan feedback sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi oleh lembaga pemberi layanan. Manfaat internal lain dari SP4N LAPOR! adalah terbukanya kesempatan bagi lembaga pelayan publik untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan masyarakat yang bisa jadi tak sepenuhnya benar. Sekda Dewa Indra kemudian mencontohkan pengaduan masyarakat terkait layanan RS Pemerintah, dimana mereka ingin langsung mendapat penanganan dokter spesialis tanpa melalui prosedur IGD.

Baca Juga  Sambut Hari Konsumen Nasional, Disperindag Bali Gelar Sosialisasi Perlindungan Konsumen

“Padahal prosedurnya, pasien harus tuntas dulu dalam penanganan kegawatdaruratan, sehingga dokter spesialis mempunyai data tentang kondisi pasien secara umum,” terangnya.

Berikutnya, birokrat kelahiran Buleleng ini memaparkan tentang manfaat SP4N LAPOR! bagi masyarakat. Diterangkan olehnya, masyarakat berhak mendapat layanan publik berkualitas dan pemerintah wajib memenuhinya. “Dengan adanya kanal ini, masyarakat bisa penyampaian pengaduan terkait layanan publik yang menurut mereka perlu diperbaiki,” cetusnya.

Dewa Indra menilai, SP4N LAPOR! yang merupakan produk kolaborasi sejumlah kementerian adalah kanal yang diciptakan untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui saluran digital. Kebetulan, ujar Dewa Indra, Bali menjadi daerah percontohan dalam penerapan sistem pengaduan ini. Pemprov Bali mengawali penerapan SP4N LAPOR! dengan penyatuan komitmen di kalangan internal.

“Komitmen di lingkungan internal pemerintahan sangat dibutuhkan agar sistem ini bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya barulah kita melangkah pada sosialisasi agar keberadaan kanal ini diketahui oleh masyarakat luas,” paparnya.

Dalam penerapannya, Pemprov Bali juga menghadapi sejumlah kendala seperti masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan kanal pengaduan SP4N LAPOR! Kendala lainnya, ketidakberanian masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Mengatasi kendala tersebut, Pemprov Bali melakukan sosialisasi lebih masif agar masyarakat lebih mengenal apa itu SP4N LAPOR! Sedangkan untuk mendorong keberanian masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, Pemprov Bali menempuh strategi responsif terhadap pengaduan yang masuk.

“Pengaduan yang masuk kita respons dengan cepat, sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat. Kalau tak ada respons, mereka akan menganggap kanal ini tak serius. Jadi kunci keberhasilan dalam penerapan SP4N LAPOR! adalah kecepatan respons,” tandasnya.

Kadis Kominfos Bali Gede Pramana dalam paparannya menyampaikan bahwa kesuksesan Pemprov Bali dalam pengelolaan SP4N LAPOR! tak terlepas dari dukungan akses jaringan internet gratis yang saat ini telah terpasang di 2.303 titik. Memanfaatkan jaringan free WiFi di Desa Adat, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya, Diskominfos selaku leading sektor dalam pengelolaan SP4N LAPOR!, mengintensifkan sosialisasi terkait keberadaan kanal pengaduan ini.

Baca Juga  Bali Jagadhita V Tahun 2024 Resmi Dibuka

“Kita gunakan strategi Pop-Up dan Landing Page sehingga masyarakat langsung mendapat informasi saat menggunakan layanan WiFi gratis,” ungkapnya. Selanjutnya Gede Pramana juga memaparkan tentang statistik jumlah pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N LAPOR dari tahun 2019 hingga 2023 yang hampir seluruhnya tuntas mendapat tindak lanjut.

Sementara itu, Analis Kebijakan Kemen PAN-RB Solikin menerangkan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi SP4N LAPOR! karena dinilai berhasil mengelola kanal pengaduan berbasis digital ini. Pihaknya sengaja menghadirkan empat daerah yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan SP4N LAPOR! Melalui kegiatan ini, perwakilan empat daerah diharapkan dapat menyerap informasi terkait praktik baik yang diterapkan Bali dalam pengelolaan SP4N LAPOR! untuk kemudian diterapkan di wilayah masing-masing. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

BI Bali Buka QRIS Jelajah Indonesia dengan Tagline “Wisata Bali Makin Praktis Pakai QRIS”

Published

on

By

QRIS Jelajah Indonesia bali
QRIS JELAJAH INDONESIA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali pada Jumat (12/7) di Pantai Sanur, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dalam rangka mengkampanyekan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat Bali terhadap QRIS dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya. QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dibuka secara resmi pada Jumat (12/7) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya di Pantai Sanur, Denpasar.

Program QRIS Jelajah Indonesia bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptansi, sinergi, literasi, dan diseminasi kebijakan, yang dikemas dalam bentuk kompetisi dimana peserta akan melalui berbagai misi terkait inisiatif/kebijakan digitalisasi sistem pembayaran di lokasi yang telah ditentukan. QRIS Jelajah Indonesia serentak dilaksanakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tagline “Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” yang merupakan sebuah kegiatan dengan format kompetisi untuk mengkampanyekan QRIS dan inisiatif digitalisasi SP lainnya seperti APU PPT, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pelindungan Konsumen.

Erwin mengatakan, “Khusus Provinsi Bali, QRIS Jelajah Indonesia 2024 mengangkat tema Start with Sunrise and End with Sunset dengan maksud agar peserta dapat merasakan pengalaman menggunakan transaksi nontunai serta turut mendiseminasikan kebijakan Bank Indonesia lainnya pada destinasi-destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Bali. Kami berharap para peserta juga menggencarkan inisiatif sistem pembayaran lainnya seperti Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Pelindungan Konsumen serta paham akan penggunaan KUPVA BB berizin.”

Baca Juga  Wagub Cok Ace Terima Kunjungan Komisi X DPR RI

Melalui QRIS Jelajah Indonesia 2024, KPw BI Provinsi Bali optimis untuk meningkatkan capaian target QRIS di 2024. Saat ini QRIS diterima dengan baik di Provinsi Bali dengan total pengguna sebanyak 1.032.894. Pengguna baru QRIS di 2024 sebanyak 39.479 pengguna baru atau telah tercapai 45,26% dari target, serta volume transaksi mencapai 54,59 juta transaksi atau telah tercapai 120,52% dari target. Hal ini menandakan sebagai salah satu destinasi utama pariwisata, eksosistem pariwisata di Bali antusias menerima wisatawan yang mau bertransaksi menggunakan QRIS.

Nyoman Sumanaya menyampaikan ”Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia merupakan langkah penting bagi perluasan akses pembayaran dan menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Saat ini, QRIS dapat dikatakan sebagai powerful tool yang dapat mendukung digitalisasi di Provinsi Bali”.

QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dilakukan pada 12-13 Juli 2024. Peserta akan menjelajahi 5 titik pusat wisata di Provinsi Bali dimulai dari Pantai Sanur, Tanah Lot, Pasar Seni Ubud, Pesta Kesenian Bali dan ditutup di Pantai Kuta. Salah satu peserta, Mila, menyampaikan kesan bahwa penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia 2024 merupakan bentuk sosialisasi inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia yang seru dan keren karena mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan masyarakat umum terkait pentingnya sistem pembayaran nontunai dengan cara-cara yang aman.

“Terima kasih QRIS Jelajah Indonesia 2024, kejar-kejaran waktu buat ngerjain misi di destinasi-destinasi keren buat pengalaman yang gak bakal kami lupakan!” ujar Mila. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polisi Bubarkan Kerumunan PSHT di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung

Published

on

By

kerumunan psht
BUBARKAN: Personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan saat membubarkan kerumunan dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Selatan mendapat pengaduan melalui call center 110 terkait adanya kerumunan orang di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (12/7/24) sekira pukul 01.00 Wita.

Peristiwa ini sempat di viral di media sosial dimana kerumunan tersebut telah dibubarkan oleh personil Gabungan Polsek Kuta.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut Perwira pengawas Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib A, S.Tr.K, S.I.K, M.H. bersama piket fungsi dibackup Patroli Polresta Denpasar dan Patroli Dit Samapta Polda Bali mendatangi TKP dan mendapati sekitar kurang lebih 500 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedang berkumpul melaksanakan kegiatan Pengesahan Warga Baru PSHT Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan ini sebanyak 85 orang warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Gianyar, Badung dan Klungkung dilakukan pengesahan saat itu, namun ratusan anggota PSHT yang ingin memasuki lokasi acara dihadang panitia penyelenggara untuk tidak memasuki lokasi acara sehingga berkumpul, berkerumun dan konvoi di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh.

Dalam kesempatan tersebut Pawas melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Penasehat PSHT Kangmas H. Djuworo dan Ketua Panita Mas Adam agar mengimbau anggotanya supaya membubarkan diri

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut dan personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan berhasil membubarkan kerumunan tersebut dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang.

Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita seluruh anggota PSHT membubarkan diri meninggalkan lokasi kegiatan. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Sampaikan Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke Depan, Menurun Budaya sebagai Sumber Nilai-nilai Kehidupan Masyarakat Bali

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Viral Konvoi Atribut PSHT, Polsek Kutsel Jalin Koordinasi dengan Pengurus PSHT Badung

Published

on

By

konvoi di kuta
PERTEMUAN: Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung, pada Sabtu, 13 Juli 2024 terkait konvoi menggunakan atribut PSHT. (Foto: Hms Polresta Dps)

Badung, baliilu.com – Menanggapi berita viral mengenai konvoi yang dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan atribut PSHT di jalanan utama, Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, S.H., M.H., mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSHT Badung Sigit Suwarsono, dan Ketua 1 PSHT Badung  Kasno, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi terkait kegiatan konvoi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Kuta Selatan menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari kegiatan konvoi yang dapat mengganggu kamtibmas. Ia mengimbau pengurus PSHT untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Umum PSHT Badung, Sigit Suwarsono, menjelaskan bahwa organisasi PSHT bertujuan untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anggotanya. Ia menegaskan bahwa pengurus PSHT selalu mengingatkan anggotanya untuk taat aturan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, Sigit Suwarsono menjelaskan bahwa kegiatan konvoi tersebut tidak dilakukan oleh anggota resmi PSHT yang terdaftar dalam undangan kegiatan wisuda pengesahan dan kelulusan warga baru. Pengurus PSHT telah melarang anggota yang tidak terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pengurus PSHT juga memiliki aturan tegas bagi anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pihak kepolisian dipersilahkan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari organisasi.

Terkait komunitas-komunitas yang dibentuk oleh anggota PSHT tanpa sepengetahuan pengurus, Sigit Suwarsono mengakui kesulitan dalam melakukan pengawasan. Ia mengimbau agar masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kepada pengurus resmi PSHT jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan.

Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pengurus PSHT berkomitmen untuk terus membina anggotanya agar menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Baca Juga  Pemprov Bali Kumpulkan Berbagai Pihak untuk Bahas Pendirian PAUD/TK Hindu

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca