Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wisman Stop Berlaku Seenak Jidat di Bali, Koster Terbitkan SE Nomor 7 Tahun 2025, Larangannya Keras dan Tegas

BALIILU Tayang

:

Wisman tidak bisa berlaku seenak jidatnya lagi di Bali karena Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan tatanan baru wisman
TERBITKAN SE: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 pada Senin, 24 Maret 2025 di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Wisatawan mancanegara (Wisman) tidak bisa berlaku seenak jidatnya lagi di Bali, karena Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang isinya tentang tatanan baru wisman selama berada di Bali.

Regulasi ini diterbitkan Koster sama seperti surat edaran dikeluarkan pada tahun 2023 yakni Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2003 yang isinya sama mengatur wisman selama berada di Bali.

Wisatawan asing di Bali wajib tahu apa saja larangan yang termuat dalam surat edaran ini. Larangannya tegas dan keras demi menjaga tatanan kepariwisataan Bali berbasis budaya. Gubernur Koster sing main-main (tak main-main). Akan tegas, keras, lurus menindak wisman yang ingin merusak Pulau Dewata tercinta.

Berikut sejumlah larangan kepada wisatawan asing yang disampaikan Koster pada Senin, 24 Maret 2025 di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha.

Koster menjabarkan secara detail isi larangan tersebut seperti yang disajikan di bawah ini.

A. Memasuki utamaning mandala dan madyaning mandala tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura, pelinggih, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana adat Bali atau persembahyangan dan tidak sedang datang bulan atau menstruasi.

B. Dilarang memanjat pohon yang disakralkan.

C. Dilarang berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau tanpa pakaian.

D. Dilarang membuang sampah sembarangan atau mengotori danau, perairan, sungai, laut dan tempat umum.

E. Dilarang menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polistirena atau styrofoam, sedotan plastik, dan minuman kemasan plastik.

F. Dilarang mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal, maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti menyebar informasi bohong atau hoax.

G. Dilarang bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Baca Juga  Perkuat Sinergi Pariwisata, Bupati Badung dan Bupati Wakatobi Sepakat Dorong Kunjungan Wisatawan

H. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral melakukan jual-beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang.

Gubernur Koster juga menyampaikan poin ketiga dalam SE yang mengatur sanksi tegas kepada wisman yang melanggar larangan dalam SE.

Ditegaskan Koster, bagi wisatawan asing yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Pungutan Wisman juga diatur dalam SE Nomor 7 ini. Bagi Wisman yang masuk Bali tanpa membayar PWA akan dikenakan sanksi tegas.

Tujuan liburan wisman bisa amburadul jika tak membayar PWA. Karena pengelola daya tarik wisata di Bali tak akan memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan.

“Bagi wisatawan asing yang belum membayar pungutan wisatawan asing, akan dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan di daya tarik wisata,” tegas Koster.

Dalam surat edaran, Koster mengimbau sekaligus mengajak masyarakat agar berperan aktif melaporkan apabila ditemukan pelanggaran oleh wisatawan asing melalui WhatsApp siaga nomor 081-287-590-999.

Selanjutnya Koster juga membacakan isi SE pada poin enam yang menugaskan kepada Polisi Pamong Praja Bali untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan surat edaran ini. Kepolisian Daerah Bali agar melakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap pelaku pelanggaran.

Semua pihak agar bersungguh-sungguh memahami, melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajarannya serta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hari ini, Senin, 24 Maret 2025.

Koster juga menjelaskan, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali menindaklanjuti surat edaran seperti ini yang sudah dikeluarkan pada tahun 2023 yakni Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang hal yang sama.

Baca Juga  Gubernur Koster: Efek Ganda DBFW, Penggunaan Produk Lokal Bali Meningkat, Budaya Tetap Lestari

Gubernur asal Sembiran ini mengakui dalam perjalanannya ada hal yang harus disempurnakan karena dinamika yang terjadi selama satu setengah tahun dimana dirinya sedang jeda menjabat gubernur.

“Yang perlu saya akomodir dituangkan dalam surat edaran ini agar tatanan kepariwisataan di Bali berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang akan ditegakkan mulai tahun 2025. Ini berkaitan dengan standar penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali,” jelas Gubernur Bali dua periode ini.

Koster menegaskan regulasi ini diterbitkan karena pemerintah dan semua krama Bali inginkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Karena itu semua pelaku penyelenggaraan kepariwisataan di Bali akan ditertibkan, sesuai dengan standar yang sudah diatur dalam peraturan daerah dan Gubernur Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

UDG XXXIII Tinggal Hitungan Hari, Bali Siapkan Duta Terbaik ke Tingkat Nasional

Published

on

By

Persiapan UDG XXXIII Provinsi Bali 2026
Tim Kurator UDG XXXIII, Prof. Dr. I Made Surada, M.A. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 tinggal menghitung hari. Mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma”, ajang seni dan sastra keagamaan Hindu ini akan berlangsung pada 11–16 September 2026 dan dipusatkan di Art Center, Taman Budaya Provinsi Bali.

UDG dijadwalkan dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat, 11 September 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, UDG XXXIII juga menjadi tahapan seleksi untuk menjaring duta terbaik Bali yang akan berlaga pada UDG tingkat nasional tahun 2027 di Sulawesi Tengah.

Salah satu anggota Tim Kurator UDG XXXIII, Prof. Dr. I Made Surada, M.A., mengatakan bahwa tahun ini terdapat 11 bidang lomba dengan 37 kategori. Bidang yang dilombakan meliputi membaca sloka, palawakya, kakawin, kidung, nyanyian keagamaan Hindu, gaguritan, dharmawacana bahasa Bali, dharmawacana bahasa Inggris, menghafal sloka, dharmawiwada, dan dharmacarita.

“UDG tahun 2026 ini untuk mencari juara I yang nantinya akan mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional yang akan digelar tahun 2027. Sebanyak 11 bidang lomba ini disesuaikan dengan UDG di tingkat nasional yang akan diadakan di Sulawesi Tengah,” kata Prof. Surada di sela Rapat Pleno di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Selasa (8/9/2026).

Guru Besar UHN I Gusti Bagus Sugriwa ini menambahkan, persiapan peserta dari sembilan kabupaten/kota di Bali telah dilakukan jauh hari. Pembinaan dilakukan oleh Widyasaba sejak Juli lalu, termasuk untuk mempersiapkan peserta pada 11 bidang yang dilombakan.

Kesiapan tersebut juga terlihat dalam technical meeting yang diikuti oleh Dinas Kebudayaan kabupaten/kota, Widyasaba, pembina, serta koordinator juri. Masing-masing daerah telah menyiapkan duta yang akan tampil membawa nama daerahnya.

Baca Juga  Buka PICA Fest 2025, Gubernur Koster Dukung Kreativitas Anak Muda dan Penguatan Budaya Lokal

“Widyasaba telah melakukan pembinaan sejak Juli lalu untuk 11 bidang lomba di sembilan kabupaten/kota,” tegasnya.

Bahasa Inggris Jadi Salah Satu Perhatian

UDG Bali tahun ini juga memberikan ruang bagi dharmawacana bahasa Inggris. Menurut Prof. Surada, kehadiran kategori tersebut menjadi penting karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia.

Penyampaian nilai-nilai adat, budaya, dan agama Hindu, kata dia, tidak hanya membutuhkan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris juga diperlukan agar pesan-pesan keagamaan dan kebudayaan Hindu Bali dapat disampaikan kepada masyarakat internasional.

“Dharmawacana bahasa Inggris juga untuk mendapatkan juara yang akan mewakili Bali. Di tingkat nasional juga ada dharmawacana bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, untuk dharmawacana bahasa Indonesia, Bali memilih tidak melaksanakannya di tingkat provinsi. Bali tetap menggelar dharmawacana bahasa Bali sebagai bagian dari program penguatan dan pelestarian bahasa Bali.

Peserta yang menjadi juara nantinya akan mendapatkan pembinaan lanjutan sebelum mengikuti kompetisi nasional. Materi dharmawacana bahasa Bali akan disesuaikan dan disampaikan dalam bahasa Indonesia saat berlaga di tingkat nasional.

“Bagi peserta yang menang nantinya, materi dharmawacana bahasa Bali tersebut harus diubah ke dalam bahasa Indonesia ketika mengikuti tingkat nasional. Oleh karena itu, akan ada pembinaan ulang,” jelasnya.

Persoalan Peserta dan Pendanaan

Di tengah persiapan tersebut, Prof. Surada menyoroti belum meratanya jumlah peserta yang dikirim oleh masing-masing kabupaten/kota. Tidak semua daerah mampu mengirimkan peserta secara lengkap pada seluruh bidang lomba. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan pendanaan.

Kabupaten Badung menjadi satu-satunya daerah yang mengirimkan peserta secara lengkap untuk seluruh 11 bidang lomba. Sementara itu, beberapa daerah lainnya hanya mengirimkan peserta pada sebagian bidang.

Baca Juga  Gubernur Koster Berpidato Energi Bersih di Forum CASE for Southeast Asia

“Kabupaten yang mengirimkan peserta secara lengkap untuk seluruh 11 bidang hanya Kabupaten Badung. Namun, daerah yang paling minim mengirimkan peserta adalah Kabupaten Bangli dan Buleleng yang hanya mengirim tiga atau empat bidang saja,” imbuhnya.

Menurut Prof. Surada, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia berharap pelaksanaan UDG ke depan dapat dilakukan secara lebih serempak di seluruh kabupaten/kota, sebagaimana pelaksanaan Bulan Bahasa Bali.

“Kami rasa selama ini belum serempak sehingga jumlah peserta yang dikirimkan setiap daerah bervariasi. Daerah yang memiliki kemampuan pendanaan lebih besar, seperti Badung, mengirimkan peserta secara lengkap. Bahkan, sebelumnya mengadakan utsawa di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Ia menilai UDG memiliki posisi penting dalam pembinaan generasi Hindu. Sebab, para peserta terbaik nantinya tidak hanya bertanding untuk daerahnya, tetapi juga membawa nama Bali di tingkat nasional.

“Padahal, jika dibandingkan dengan Bulan Bahasa Bali, UDG juga penting karena nantinya para peserta akan bertanding di tingkat nasional. Dalam ajang tersebut, mereka akan membawa nama Bali yang selama ini berturut-turut menjadi juara umum UDG tingkat nasional,” katanya.

Bali Dituntut Pertahankan Tradisi Juara

Perkembangan UDG di sejumlah daerah menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap ajang tersebut. Prof. Surada menyebut beberapa provinsi kini mulai menggelar UDG secara mandiri untuk menjaring peserta terbaik sebelum tampil di tingkat nasional.

Lampung, Sulawesi Tengah, hingga Jayapura disebut telah melakukan pembinaan dan seleksi di daerah masing-masing dengan dukungan pemerintah daerah.

“Lampung bahkan juga melaksanakan UDG di daerahnya untuk menjaring juara yang akan dikirim ke tingkat nasional. Bukan comot-comot seperti sebelumnya. Demikian pula Sulawesi Tengah dan Jayapura yang juga melaksanakan UDG. Mereka didanai daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Baca Juga  8 Agustus 2023, Gubernur Koster Secara Resmi akan Distribusikan Bibit Gemitir Bali Sudamala kepada Petani di Bali

Pada UDG tingkat nasional mendatang, sebanyak 38 provinsi diproyeksikan mengikuti ajang tersebut. Kondisi ini membuat persaingan semakin terbuka dan menuntut Bali mempersiapkan duta-dutanya secara lebih serius.

Bali selama ini menjadi salah satu barometer pelaksanaan UDG sekaligus dikenal memiliki tradisi prestasi yang kuat di tingkat nasional. Karena itu, UDG XXXIII tidak hanya menjadi panggung untuk mencari juara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi Bali sebagai juara umum di tingkat nasional.

Dengan pembinaan yang telah berjalan sejak Juli, para peserta kini bersiap menuju panggung UDG XXXIII. Enam hari pelaksanaan di Art Center akan menjadi ruang pembuktian sekaligus penentu siapa yang berhak menyandang predikat terbaik dan melangkah membawa nama Bali ke UDG tingkat nasional tahun 2027. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Satpol PP Denpasar Tertibkan Ratusan Baliho dan Spanduk di Fasilitas Umum

Published

on

By

Satpol PP Denpasar Tertibkan Baliho dan Spanduk
PENERTIBAN: Satpol PP Kota Denpasar bersama Regu Quick Response saat melaksanakan penertiban berbagai media promosi yang terpasang di fasilitas umum, Rabu (9/9). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (KUKM) bersama Regu Quick Response kembali melaksanakan penertiban berbagai media promosi yang terpasang di fasilitas umum, Rabu (9/9).

Penertiban menyasar sejumlah ruas jalan utama di Kota Denpasar, di antaranya Jalan Mahendradatta, Jalan Teuku Umar, dan Jalan P.B. Sudirman. Petugas menertibkan baliho, pamflet, banner, dan spanduk yang terpasang pada fasilitas umum dan dinilai mengganggu ketertiban serta estetika ruang publik.

Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 131 media promosi, terdiri atas 7 baliho, 37 pamflet, 56 banner, dan 31 spanduk.

Selain menertibkan media promosi, Satpol PP Denpasar juga menyasar kawasan sepanjang Pasar Phula Kerti Sanglah. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan area trotoar.

Penertiban pedagang di atas trotoar dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya, khususnya sebagai ruang bagi pejalan kaki. Aktivitas perdagangan yang menggunakan trotoar dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Kabid KUKM Satpol PP Kota Denpasar, Yudie Asmara, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kegiatan penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas umum dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Kami juga mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak memasang media promosi secara sembarangan dan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan,” ujar Yudie.

Ia menambahkan, penertiban akan dilakukan secara berkala di sejumlah titik di wilayah Kota Denpasar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik.

Baca Juga  8 Agustus 2023, Gubernur Koster Secara Resmi akan Distribusikan Bibit Gemitir Bali Sudamala kepada Petani di Bali

Satpol PP Denpasar juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pemasangan media promosi maupun pemanfaatan fasilitas umum, sehingga wajah Kota Denpasar tetap tertib dan nyaman. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Eddy Mulia Buka YOUNITE Festival Volume 1, Dukung Ruang Generasi Muda Bertumbuh dan Berkarya

Published

on

By

Sekda Eddy Mulia Buka YOUNITE Festival Volume 1
BUKA YOUNITE FESTIVAL: Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulia membuka secara resmi YOUNITE Festival Volume 1 bertempat di Gedung DNA Lumintang, pada Rabu (9/9). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulia membuka secara resmi YOUNITE Festival Volume 1 bertempat di Gedung DNA Lumintang, pada Rabu (9/9).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulia, beserta tamu undangan lainnya.

Sekda Eddy Mulia menyampaikan disela-sela kegiatan, bahwa kegiatan ini bisa digunakan sebagai wadah bagi generasi muda Kota Denpasar untuk terus berkembang dan bertumbuh mengembangkan potensi dirinya.

“Saya percaya bahwa generasi muda Denpasar memiliki kreativitas, energi, dan potensi yang luar biasa. Potensi tersebut harus kita arahkan menjadi kekuatan untuk membangun Denpasar yang semakin maju, inklusif, kreatif, dan berkelanjutan melalui YOUNITE FEST Volume 1 ini,” ungkap Eddy Mulia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menuturkan bahwa menjadi remaja bukan hanya tentang menikmati masa muda, tetapi menjadi masa untuk mempersiapkan masa depan.

“Saya berharap semakin banyak ide, kreativitas dan kolaborasi serta gerakan yang positif dari anak-anak muda Kota Denpasar. Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani mengambil peran,” tutur Sagung Antari.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk tumbuh, berkarya, berkreasi, menyampaikan gagasan, serta mengambil peran dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota. (eka/bi).

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Dukung Forum Investasi yang Bermanfaat untuk Masyarakat Tanpa Korbankan Budaya dan Lingkungan
Lanjutkan Membaca