Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Cegah Penyimpangan Dana Covid-19, Sekda Dewa Indra: Kedepankan Azas Kehati-hatian dan Akuntabilitas

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengingatkan agar penggunaan dana untuk penanganan Covid-19 tetap mengedepankan azas kehati-hatian dan akuntabilitas.

Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan timbulnya persoalan di kemudian hari. Penekanan tersebut disampaikan Dewa Indra saat didaulat menjadi narasumber pada dialog interaktif virtual RRI Denpasar membahas upaya mengawal penggunaan dana bansos Covid-19, Rabu (10/6-2020).

Lebih jauh Dewa Indra yang mengikuti dialog secara daring dari ruang kerjanya menerangkan, secara prinsip pemerintah pusat hingga daerah punya semangat yang sama dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. “Semangatnya adalah bagaimana dana itu benar-benar digunakan untuk penanganan Covid-19 dan akuntabilitasnya terjamin dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Bali menggunakan standar yang lebih dari regulasi yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deases  2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Mengacu pada standar yang diatur dalam Permendagri, pencairan dana Covid-19 cukup dengan pengajuan rencana kebutuhan biaya ke BPKAD. Dengan pola ini, dalam waktu 2 kali 24 jam dana diharapkan sudah bisa cair.

Namun hal itu dianggap belum cukup hingga Pemprov Bali menambah prosedur tanpa mengurangi kecepatan pencairan dana. “Prosedurnya kita tambah untuk menjamin akuntabilitas, namun kita jamin tak mengurangi kecepatan dalam pencairan dana. Kami juga tak ingin hanya mengutamakan akuntabilitas, namun faktor kecepatan terabaikan,” ucap birokrat asal Buleleng ini. 

Prosedur yang ditambahkan dalam proses pencairan dana penanganan Covid-19 Pemprov Bali adalah dengan adanya proses review dari inspektorat. Menurut Dewa Indra, setiap OPD yang mengajukan dana Covid-19, direview dengan cepat oleh inspektorat. Dalam proses review, inspektorat menganalisa dan selanjutnya memberi saran mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah melalui proses review, sekda kemudian mengajukan permohonan penggunaan dana kepada gubernur.

Baca Juga  Soal PMI Asal Bali, Sesuai Protokol Tak Semua Dikarantina

“Meskipun dalam regulasinya tak diatur tentang pengajuan ke gubernur, namun jangan sampai kepala daerah tidak tahu untuk apa saja dana itu digunakan,” tambahnya. Dengan pola ini, Sekda Dewa Indra ingin lebih meyakinkan dan menjamin dana penanganan Covid-19 dialokasikan dalam jumlah yang benar dan tak ada penyimpangan.

Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Di tengah situasi saat ini, banyak barang dan jasa yang dituntut bisa disediakan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pihaknya menugaskan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memberi asistensi untuk menjamin jumlahnya benar dan harganya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penambahan standar yang diterapkan, Dewa Indra berharap upaya penanganan Covid-19 dapat diselesaikan dengan baik.

de
DEWA MADE INDRA, Saat dialog virtual di RRI Denpasar

Pria yang banyak berkecimpung dalam penanganan bencana saat menjabat sebagai Kepala BPBD ini punya prinsip, jangan sampai kena bencana setelah menangani bencana. “Artinya, kami tidak berharap ada bencana yang menimpa individu setelah penanganan Covid-19,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas banyaknya lembaga yang melakukan pengawasan dalam penggunaan dana. Menurutnya semakin berlapis pengawasan, maka akuntabilitas penggunaan dana akan makin terjamin.

Dalam dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh RRI Denpasar itu, Sekda Dewa Indra juga menguraikan besaran dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan oleh Pemprov Bali. Sesuai arahan pusat, daerah diminta melakukan refokusing APBD untuk membiayai upaya penanganan Covid-19.

Dari hasil refokusing, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 756,69 miliar. Dana tersebut tak hanya digunakan untuk penanganan penyakitnya, tapi juga penanganan dampak yang dihadapi masyarakat. Secara lebih rinci, dana dialokasikan untuk tiga bidang yaitu kesehatan Rp 274 miliar lebih, penanganan dampak Rp 220 miliar lebih dan Rp 261 miliar untuk jaring pengaman sosial.

Baca Juga  Jaya Negara Mendem Pedagingan di Pura Maospahit Tonja

Alokasi dana untuk tiga bidang itu telah terealisasi dengan presentase bervariasi. Untuk penanganan kesehatan, hingga Rabu (10/6) telah terealisasi Rp 133,8 miliar yang digunakan oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan BPBD. Dinkes tak menggunakan anggaran sendiri, namun juga diarahkan untuk penguatan penanganan Covid-19 di sejumlah RS seperti RSUP Sanglah, RS PTN Unud dan RS Bali Mandara. “Dana tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan sarana prasarana termasuk pengembangan kamar isolasi,” katanya.

Selain mengoptimalkan upaya penanganan di RS Rujukan, Pemprov Bali juga mengupayakan penambahan lab uji swab. Saat ini, uji swab bisa dilaksanakan di lab RSUP Sanglah, lab RS PTN Unud dan lab Warmadewa. Mencermati kecenderungan transmisi lokal penyebaran Covid-19 yang makin meningkat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali sedang menyiapkan dua lab untuk pemeriksaan uji swab yaitu Lab Kesehatan Provinsi Bali dan Lab RSBM.

Sementara terkait penanganan dampak ekonomi, dana disalurkan melalui dinas koperasi, disperindag dan diskominfos. Dari total dana yang dialokasikan Rp 220 miliar lebih, telah terealisasi Rp 9,4 miliar lebih. Sedangkan untuk jaring pengaman sosial, telah digunakan masing-masing Rp 100 juta oleh 1.493 desa adat yang tersebar di seluruh Bali. “Untuk bidang pendidikan, bapak gubernur juga telah menyerahkan kepada peserta didik dari berbagai jenjang yang terdampak Covid-19,” tambahnya.

Sikap kehati-hatian Pemprov Bali dalam penggunaan dana penanganan Covid-19 mendapat apresiasi dari Kasatgas IX Korwil KPK Sugeng Basuki. Menurutnya hal ini sejalan dengan arahan KPK agar jangan terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Sugeng menggarisbawahi pengadaan barang dan jasa di tengah Covid-19. “Potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19 harus diantisipasi. Jangan ada mark up, jangan sampai ada pejabat menerima suap, ingat selalu jaga integritas,” ujarnya mengingatkan.

Baca Juga  Jaya Negara Apresiasi Pembangunan Gedung MDA Denpasar, Realisasi Komitmen Besar dalam Bidang Adat dan Kebudayaan Bali

Terkait dengan sumbangan pihak ketiga, ia mengingatkan agar Pemprov melakukan pencatatan yang baik terkait penerimaan dan penyalurannya. Di lain pihak, Sugeng juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dana penanganan Covid-19.

 Hal senada diutarakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Bali Ari Dwikora Tono,Ak, M.Ec.Dev. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang sangat krusial di masa pandemi. Sebab di tengah tuntutan akan ketersediaan barang dan jasa secara cepat, aparatur negara juga wajib tetap menjaga akuntabilitas. Ia mengingatkan agar tak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi ini.

Oleh sebab itu, BPKP sebagai bagian dari gugus tugas akan terus melakukan pendampingan agar dana penanganan Covid-19 benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional Pekan Baru Sambangi Pemkot Denpasar

Published

on

By

Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional Pekan Baru
TERIMA KUNJUNGAN: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima kunjungan Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional Pekan Baru di Kantor Walikota Denpasar pada Senin (15/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional Pekan Baru melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan guna membahas potensi kelautan, perikanan, dan wisata bahari antar-kedua daerah ini dipimpin oleh Presiden Bangsa Orang Laut Sedunia, PRJ Haryono Maha Seri Bijawangsa, dan diterima oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Kantor Walikota Denpasar pada Senin (15/7).

Dalam kesempatan tersebut, Haryono menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Bangsa Orang Laut Dunia yang akan melakukan studi potensi kelautan, perikanan, dan wisata bahari di Bali, khususnya di Denpasar.

“Sebagai langkah awal, kami ingin mengetahui sejauh mana penerapan potensi kelautan, perikanan, dan wisata bahari yang ada di Kota Denpasar,” ungkap Haryono.

Haryono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamati aktivitas penangkapan tuna di Pelabuhan Benoa dan akan mempelajari potensi kelautan lainnya di Kota Denpasar.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Lembaga Adat Bangsa Orang Laut Internasional Pekan Baru terhadap potensi kelautan dan perikanan di Denpasar.

Menurut Arya Wibawa, wisata bahari di Denpasar tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Bali. Laut di Bali memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat, termasuk sebagai tempat upacara melasti dan pekelem.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan laut setiap hari, dengan melibatkan kelompok nelayan, Krama Bendega, untuk membersihkan laut dan hutan laut. Selain itu, Krama Bendega juga melayani wisatawan mancanegara dan domestik.

“Dari hal yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar memberikan insentif dan bantuan kepada kelompok ini untuk mendukung aktivitas mereka,” ungkap Arya Wibawa.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Semua Pihak Tetap Waspada Sikapi Situasi Wabah Virus Corona

Arya Wibawa menjelaskan bahwa Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar sedang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Tourism Hub untuk marina, yacht, dan kapal pesiar besar. Harapannya, hal ini dapat mendukung studi potensi kelautan, perikanan, dan wisata bahari di Bali.

“Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi kelautan dan wisata bahari di Kota Denpasar serta Bali secara keseluruhan,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Seluruh Fraksi Setujui Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA 2024

Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Published

on

By

perubahan kua denpasar 2024
SIDANG PARIPURNA: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Sidang Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2024. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7).

Hadir langsung dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariayana Wandhira, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar, Anggota DPRD Kota Denpasar serta Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh seluruh fraksi lewat Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menjelaskan, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2024 dilaksanakan guna menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Induk Kota Denpasar Tahun 2024.

Dimana, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berubah menjadi sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 2,43 triliun lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,79 triliun lebih, bertambah sebesar Rp 359,59 miliar lebih.

Selanjutnya dari sisi Belanja Daerah, pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp 3,26 triliun lebih bertambah sebesar Rp 555,18 miliar lebih yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 2,70 triliun lebih. Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah tersebut, pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit sebesar Rp 468,14 miliar lebih, bertambah sebesar Rp 195,72 miliar lebih yang akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 578,63 miliar lebih dan pengeluaran pembiayan sebesar Rp 110,48 miliar lebih.

Baca Juga  Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Pemprov Bali Penuh Khidmat dan Ikuti Prokes

Wawali Arya Wibawa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2024.

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini guna mewuudkan sinergitas dan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut Arya Wibawa berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

“Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya, ini merupakan wujud sinergi bersama dukung percepatan pembangunan,” ujar Arya Wibawa. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Jaya Negara Mendem Pedagingan di Pura Maospahit Tonja
Lanjutkan Membaca