Denpasar, baliilu.com
– Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengingatkan agar penggunaan dana
untuk penanganan Covid-19 tetap mengedepankan azas kehati-hatian dan akuntabilitas.
Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan timbulnya persoalan di kemudian hari. Penekanan tersebut
disampaikan Dewa Indra saat didaulat menjadi narasumber pada dialog interaktif
virtual RRI Denpasar membahas upaya mengawal penggunaan dana bansos Covid-19,
Rabu (10/6-2020).
Lebih jauh Dewa Indra yang mengikuti dialog secara daring
dari ruang kerjanya menerangkan, secara prinsip pemerintah pusat hingga daerah
punya semangat yang sama dalam penggunaan dana penanganan Covid-19.
“Semangatnya adalah bagaimana dana itu benar-benar digunakan untuk penanganan Covid-19
dan akuntabilitasnya terjamin dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pemprov Bali menggunakan standar yang lebih
dari regulasi yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Deases
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Mengacu pada standar yang diatur
dalam Permendagri, pencairan dana Covid-19 cukup dengan pengajuan rencana
kebutuhan biaya ke BPKAD. Dengan pola ini, dalam waktu 2 kali 24 jam dana
diharapkan sudah bisa cair.
Namun hal itu dianggap belum cukup hingga Pemprov Bali
menambah prosedur tanpa mengurangi kecepatan pencairan dana. “Prosedurnya kita
tambah untuk menjamin akuntabilitas, namun kita jamin tak mengurangi kecepatan
dalam pencairan dana. Kami juga tak ingin hanya mengutamakan akuntabilitas, namun
faktor kecepatan terabaikan,” ucap birokrat asal Buleleng ini.
Prosedur yang ditambahkan dalam proses pencairan dana
penanganan Covid-19 Pemprov Bali adalah dengan adanya proses review dari
inspektorat. Menurut Dewa Indra, setiap OPD yang mengajukan dana Covid-19,
direview dengan cepat oleh inspektorat. Dalam proses review, inspektorat
menganalisa dan selanjutnya memberi saran mana yang boleh dan mana yang tidak
boleh. Setelah melalui proses review, sekda kemudian mengajukan permohonan
penggunaan dana kepada gubernur.
“Meskipun dalam regulasinya tak diatur tentang pengajuan ke
gubernur, namun jangan sampai kepala daerah tidak tahu untuk apa saja dana itu
digunakan,” tambahnya. Dengan pola ini, Sekda Dewa Indra ingin lebih meyakinkan
dan menjamin dana penanganan Covid-19 dialokasikan dalam jumlah yang benar dan
tak ada penyimpangan.
Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah proses pengadaan
barang dan jasa. Di tengah situasi saat ini, banyak barang dan jasa yang
dituntut bisa disediakan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pihaknya
menugaskan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memberi asistensi untuk
menjamin jumlahnya benar dan harganya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
penambahan standar yang diterapkan, Dewa Indra berharap upaya penanganan Covid-19
dapat diselesaikan dengan baik.
DEWA MADE INDRA, Saat dialog virtual di RRI Denpasar
Pria yang banyak berkecimpung dalam penanganan bencana saat menjabat sebagai Kepala BPBD ini punya prinsip, jangan sampai kena bencana setelah menangani bencana. “Artinya, kami tidak berharap ada bencana yang menimpa individu setelah penanganan Covid-19,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas banyaknya lembaga yang melakukan pengawasan dalam penggunaan dana. Menurutnya semakin berlapis pengawasan, maka akuntabilitas penggunaan dana akan makin terjamin.
Dalam dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh
RRI Denpasar itu, Sekda Dewa Indra juga menguraikan besaran dana penanganan Covid-19
yang dialokasikan oleh Pemprov Bali. Sesuai arahan pusat, daerah diminta
melakukan refokusing APBD untuk membiayai upaya penanganan Covid-19.
Dari hasil refokusing, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 756,69 miliar. Dana tersebut tak hanya digunakan untuk penanganan
penyakitnya, tapi juga penanganan dampak yang dihadapi masyarakat. Secara lebih
rinci, dana dialokasikan untuk tiga bidang yaitu kesehatan Rp 274 miliar lebih,
penanganan dampak Rp 220 miliar lebih dan Rp 261 miliar untuk jaring pengaman
sosial.
Alokasi dana untuk tiga bidang itu telah terealisasi dengan
presentase bervariasi. Untuk penanganan kesehatan, hingga Rabu (10/6) telah
terealisasi Rp 133,8 miliar yang digunakan oleh tiga perangkat daerah yaitu
Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan BPBD. Dinkes tak menggunakan anggaran
sendiri, namun juga diarahkan untuk penguatan penanganan Covid-19 di sejumlah
RS seperti RSUP Sanglah, RS PTN Unud dan RS Bali Mandara. “Dana tersebut antara
lain digunakan untuk peningkatan sarana prasarana termasuk pengembangan kamar
isolasi,” katanya.
Selain mengoptimalkan upaya penanganan di RS Rujukan,
Pemprov Bali juga mengupayakan penambahan lab uji swab. Saat ini, uji swab bisa
dilaksanakan di lab RSUP Sanglah, lab RS PTN Unud dan lab Warmadewa. Mencermati
kecenderungan transmisi lokal penyebaran Covid-19 yang makin meningkat, Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali sedang menyiapkan dua lab
untuk pemeriksaan uji swab yaitu Lab Kesehatan Provinsi Bali dan Lab RSBM.
Sementara terkait penanganan dampak ekonomi, dana disalurkan
melalui dinas koperasi, disperindag dan diskominfos. Dari total dana yang
dialokasikan Rp 220 miliar lebih, telah terealisasi Rp 9,4 miliar lebih.
Sedangkan untuk jaring pengaman sosial, telah digunakan masing-masing Rp 100
juta oleh 1.493 desa adat yang tersebar di seluruh Bali. “Untuk bidang
pendidikan, bapak gubernur juga telah menyerahkan kepada peserta didik dari
berbagai jenjang yang terdampak Covid-19,” tambahnya.
Sikap kehati-hatian Pemprov Bali dalam penggunaan dana
penanganan Covid-19 mendapat apresiasi dari Kasatgas IX Korwil KPK Sugeng
Basuki. Menurutnya hal ini sejalan dengan arahan KPK agar jangan terjadi
penyimpangan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu,
Sugeng menggarisbawahi pengadaan barang dan jasa di tengah Covid-19. “Potensi
penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19 harus
diantisipasi. Jangan ada mark up,
jangan sampai ada pejabat menerima suap, ingat selalu jaga integritas,” ujarnya
mengingatkan.
Terkait dengan sumbangan pihak ketiga, ia mengingatkan agar
Pemprov melakukan pencatatan yang baik terkait penerimaan dan penyalurannya. Di
lain pihak, Sugeng juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam
mengawasi dana penanganan Covid-19.
Hal senada diutarakan
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi
Bali Ari Dwikora Tono,Ak, M.Ec.Dev. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa
menjadi kegiatan yang sangat krusial di masa pandemi. Sebab di tengah tuntutan
akan ketersediaan barang dan jasa secara cepat, aparatur negara juga wajib tetap
menjaga akuntabilitas. Ia mengingatkan agar tak ada pihak yang sengaja
mengambil keuntungan di tengah situasi ini.
Oleh sebab itu, BPKP sebagai bagian dari gugus tugas akan
terus melakukan pendampingan agar dana penanganan Covid-19 benar-benar dimanfaatkan
dengan baik dan tepat sasaran. (*/gs)
HADIRI LOMBA: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai saat menghadiri Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno, Lomba Karaoke Lansia, dan Lomba Busana ASN Nuansa Tridatu dalam rangkaian Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan Tahun 2026 di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (24/6). (Foto: Hms tbn)
Tabanan, baliilu.com – Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai rangkaian lomba Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan Tahun 2026 di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (24/6). Di tengah kemeriahan acara, kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menjadi sorotan utama melalui perannya sebagai juri kehormatan, penampil istimewa, sekaligus pemberi apresiasi kepada para peserta.
Bunda Rai hadir dalam kegiatan yang meliputi Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno, Lomba Karaoke Lansia, dan Lomba Busana ASN Nuansa Tridatu. Kehadiran Bunda Rai memberikan semangat tersendiri bagi para peserta yang tampil membawa kreativitas, bakat, dan kecintaan terhadap budaya bangsa.
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, yang mewakili Bupati Tabanan. Turut hadir Ketua GOW Kabupaten Tabanan Ny. Budiasih Dirga, para Asisten Setda Kabupaten Tabanan, pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, BUMD, perbankan, Ketua DWP Kabupaten Tabanan, para Camat se-Kabupaten Tabanan, dewan juri, serta para peserta lomba.
Sekda I Gede Susila, sesuai arahan Bupati, menyampaikan bahwa peringatan Bulan Bung Karno bukan sekadar mengenang sosok Proklamator Bangsa, melainkan momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui ajaran Trisakti. Lomba memasak Mustika Rasa Bung Karno dikatakannya menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap pangan lokal sebagai wujud kemandirian bangsa.
Di sisi lain, lomba karaoke menjadi media memperkuat kebersamaan, kreativitas, serta semangat persatuan melalui seni dan budaya, sementara lomba busana ASN Nuansa Tridatu menjadi simbol pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan keseimbangan, persatuan, dan keharmonisan.
“Melalui lomba masak Mustika Rasa Bung Karno, kita diajak untuk mencintai dan memanfaatkan pangan lokal sebagai wujud kemandirian bangsa. Melalui lomba karaoke, kita menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas serta semangat persatuan melalui seni dan budaya. Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar menjadikan perlombaan ini sebagai sarana mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas, dan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa, budaya, serta produk-produk lokal Indonesia,” ujar Susila.
Namun, salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah final Lomba Karaoke Lansia yang diikuti lima peserta terbaik hasil seleksi video dari 19 perwakilan posyandu se-Kabupaten Tabanan. Dalam ajang tersebut, Bunda Rai dipercaya sebagai Dewan Juri Kehormatan yang memberikan penilaian langsung terhadap para finalis sekaligus memilih juara Favorit.
Dengan penuh perhatian, Bunda Rai menyimak setiap penampilan peserta sebelum akhirnya menentukan Juara Favorit. Setelah melalui proses penilaian, Posyandu Banjar Penatahan, Desa Penatahan, wilayah kerja Puskesmas Penebel II, berhasil meraih Juara I sekaligus Juara Favorit. Sementara Juara II diraih Posyandu Banjar Tengah, Desa Kerambitan, dan Juara III diraih Posyandu Banjar Lebah Belodan, Desa Dajan Peken.
Bunda Rai secara khusus mengapresiasi semangat para peserta lansia yang tampil percaya diri dalam lomba karaoke. Baginya, seni musik mampu menjadi media yang menyatukan masyarakat sekaligus menjaga semangat berkarya tanpa mengenal usia. Tidak hanya menjadi juri kehormatan, Bunda Rai juga memeriahkan suasana dengan menyumbangkan suara emasnya.
Ia membawakan dua lagu, yakni lagu daerah Bali berjudul “Kanti Umur Ngantiang” dan lagu nasional “Aku Makin Cinta”, yang mendapat sambutan hangat serta tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Usai penampilan tersebut, Bunda Rai melanjutkan kegiatannya dengan meninjau Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno.
Ia mengamati secara langsung berbagai kreasi olahan pangan lokal yang disajikan peserta, mulai dari tampilan hingga inovasi menu yang mengangkat cita rasa khas Tabanan. Beragam sajian tradisional yang dikemas menarik menjadi bukti kreativitas peserta dalam melestarikan warisan kuliner nusantara.
Menurut Bunda Rai, rangkaian lomba yang diselenggarakan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah yang efektif untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan hobi, serta memperkuat pelestarian seni dan budaya di tengah masyarakat. Melalui keterlibatan aktif Bunda Rai sebagai juri kehormatan, penampil, sekaligus peninjau kegiatan, rangkaian lomba Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga semakin memperkuat semangat pelestarian budaya, kreativitas, dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh Bung Karno.
“Saya sangat mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Ajang seperti ini menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan hobi, serta melestarikan seni dan budaya. Khususnya pada lomba karaoke, kita bisa melihat bagaimana seni musik mampu menjadi wadah ekspresi yang positif sekaligus mempererat kebersamaan,” tegas Bunda Rai. (gs/bi)
LUNCURKAN KARTU: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sebagai fasilitas layanan kesehatan bagi pekerja di seluruh Indonesia dalam rangkaian kegiatan Puncak Bakti Kesehatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026). (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sebagai fasilitas layanan kesehatan bagi pekerja di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh melalui kemudahan akses layanan kesehatan. Peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh dilakukan dalam rangkaian kegiatan Puncak Bakti Kesehatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengatakan bahwa melalui program tersebut para pekerja dapat memperoleh akses layanan kesehatan di Rumah Sakit Polri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui program Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh, Polri memberikan berbagai layanan kesehatan di Rumah Sakit Polri yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh para buruh, ujar Kapolri.
Kapolri menegaskan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan kalangan pekerja melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi buruh dan keluarganya. Menurutnya, dukungan kepada pekerja tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum dan perlindungan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang dapat dirasakan secara nyata.
“Kami ingin memastikan kehadiran Polri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk para pekerja yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional,” ungkap Kapolri.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyambut baik peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh. Ia menilai program tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi pekerja yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sangat membantu buruh yang ingin berobat ke Rumah Sakit Polri di seluruh Indonesia. Kartu ini menjadi hal yang luar biasa bagi buruh,” kata Andi Gani.
Melalui program ini, Polri berharap akses layanan kesehatan bagi pekerja dapat semakin mudah dan merata, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Polri dan kalangan buruh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
KETERANGAN PERS: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Hasya memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.
“Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers kepada awak media.
Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menjelaskan bahwa sayembara logo HUT Ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih lima desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat.
“Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa selain peluncuran polling logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Wamen Juri menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
“Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Menurut Juri, lima kandidat logo yang dipilih merupakan hasil karya desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah yang telah melalui proses kurasi berdasarkan kesesuaian dengan tema nasional yang telah ditetapkan. Kelima finalis yang dapat dipilih masyarakat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni David Wirawan dari Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Riskiawan dari Malang, dan Tiffany Djohan dari Batam.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan.
“Panitia Peringatan HUT ke-81 RI menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, dan juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih,” ungkap Juri.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi bagian dari proses kreatif nasional, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan kemerdekaan tahun 2026. (gs/bi)