Saturday, 13 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Cegah Penyimpangan Dana Covid-19, Sekda Dewa Indra: Kedepankan Azas Kehati-hatian dan Akuntabilitas

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengingatkan agar penggunaan dana untuk penanganan Covid-19 tetap mengedepankan azas kehati-hatian dan akuntabilitas.

Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan timbulnya persoalan di kemudian hari. Penekanan tersebut disampaikan Dewa Indra saat didaulat menjadi narasumber pada dialog interaktif virtual RRI Denpasar membahas upaya mengawal penggunaan dana bansos Covid-19, Rabu (10/6-2020).

Lebih jauh Dewa Indra yang mengikuti dialog secara daring dari ruang kerjanya menerangkan, secara prinsip pemerintah pusat hingga daerah punya semangat yang sama dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. “Semangatnya adalah bagaimana dana itu benar-benar digunakan untuk penanganan Covid-19 dan akuntabilitasnya terjamin dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Bali menggunakan standar yang lebih dari regulasi yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deases  2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Mengacu pada standar yang diatur dalam Permendagri, pencairan dana Covid-19 cukup dengan pengajuan rencana kebutuhan biaya ke BPKAD. Dengan pola ini, dalam waktu 2 kali 24 jam dana diharapkan sudah bisa cair.

Namun hal itu dianggap belum cukup hingga Pemprov Bali menambah prosedur tanpa mengurangi kecepatan pencairan dana. “Prosedurnya kita tambah untuk menjamin akuntabilitas, namun kita jamin tak mengurangi kecepatan dalam pencairan dana. Kami juga tak ingin hanya mengutamakan akuntabilitas, namun faktor kecepatan terabaikan,” ucap birokrat asal Buleleng ini. 

Prosedur yang ditambahkan dalam proses pencairan dana penanganan Covid-19 Pemprov Bali adalah dengan adanya proses review dari inspektorat. Menurut Dewa Indra, setiap OPD yang mengajukan dana Covid-19, direview dengan cepat oleh inspektorat. Dalam proses review, inspektorat menganalisa dan selanjutnya memberi saran mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah melalui proses review, sekda kemudian mengajukan permohonan penggunaan dana kepada gubernur.

Baca Juga  Dewa Rai: Pasien Sembuh dan Kasus Positif Covid-19 masih Fluktuatif di Kota Denpasar

“Meskipun dalam regulasinya tak diatur tentang pengajuan ke gubernur, namun jangan sampai kepala daerah tidak tahu untuk apa saja dana itu digunakan,” tambahnya. Dengan pola ini, Sekda Dewa Indra ingin lebih meyakinkan dan menjamin dana penanganan Covid-19 dialokasikan dalam jumlah yang benar dan tak ada penyimpangan.

Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Di tengah situasi saat ini, banyak barang dan jasa yang dituntut bisa disediakan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pihaknya menugaskan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memberi asistensi untuk menjamin jumlahnya benar dan harganya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penambahan standar yang diterapkan, Dewa Indra berharap upaya penanganan Covid-19 dapat diselesaikan dengan baik.

de
DEWA MADE INDRA, Saat dialog virtual di RRI Denpasar

Pria yang banyak berkecimpung dalam penanganan bencana saat menjabat sebagai Kepala BPBD ini punya prinsip, jangan sampai kena bencana setelah menangani bencana. “Artinya, kami tidak berharap ada bencana yang menimpa individu setelah penanganan Covid-19,” ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas banyaknya lembaga yang melakukan pengawasan dalam penggunaan dana. Menurutnya semakin berlapis pengawasan, maka akuntabilitas penggunaan dana akan makin terjamin.

Dalam dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh RRI Denpasar itu, Sekda Dewa Indra juga menguraikan besaran dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan oleh Pemprov Bali. Sesuai arahan pusat, daerah diminta melakukan refokusing APBD untuk membiayai upaya penanganan Covid-19.

Dari hasil refokusing, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 756,69 miliar. Dana tersebut tak hanya digunakan untuk penanganan penyakitnya, tapi juga penanganan dampak yang dihadapi masyarakat. Secara lebih rinci, dana dialokasikan untuk tiga bidang yaitu kesehatan Rp 274 miliar lebih, penanganan dampak Rp 220 miliar lebih dan Rp 261 miliar untuk jaring pengaman sosial.

Baca Juga  Namsore Band di Tengah Covid-19, Luncurkan Lagu ‘’Jangan Bandel’’

Alokasi dana untuk tiga bidang itu telah terealisasi dengan presentase bervariasi. Untuk penanganan kesehatan, hingga Rabu (10/6) telah terealisasi Rp 133,8 miliar yang digunakan oleh tiga perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan BPBD. Dinkes tak menggunakan anggaran sendiri, namun juga diarahkan untuk penguatan penanganan Covid-19 di sejumlah RS seperti RSUP Sanglah, RS PTN Unud dan RS Bali Mandara. “Dana tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan sarana prasarana termasuk pengembangan kamar isolasi,” katanya.

Selain mengoptimalkan upaya penanganan di RS Rujukan, Pemprov Bali juga mengupayakan penambahan lab uji swab. Saat ini, uji swab bisa dilaksanakan di lab RSUP Sanglah, lab RS PTN Unud dan lab Warmadewa. Mencermati kecenderungan transmisi lokal penyebaran Covid-19 yang makin meningkat, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali sedang menyiapkan dua lab untuk pemeriksaan uji swab yaitu Lab Kesehatan Provinsi Bali dan Lab RSBM.

Sementara terkait penanganan dampak ekonomi, dana disalurkan melalui dinas koperasi, disperindag dan diskominfos. Dari total dana yang dialokasikan Rp 220 miliar lebih, telah terealisasi Rp 9,4 miliar lebih. Sedangkan untuk jaring pengaman sosial, telah digunakan masing-masing Rp 100 juta oleh 1.493 desa adat yang tersebar di seluruh Bali. “Untuk bidang pendidikan, bapak gubernur juga telah menyerahkan kepada peserta didik dari berbagai jenjang yang terdampak Covid-19,” tambahnya.

Sikap kehati-hatian Pemprov Bali dalam penggunaan dana penanganan Covid-19 mendapat apresiasi dari Kasatgas IX Korwil KPK Sugeng Basuki. Menurutnya hal ini sejalan dengan arahan KPK agar jangan terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Sugeng menggarisbawahi pengadaan barang dan jasa di tengah Covid-19. “Potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19 harus diantisipasi. Jangan ada mark up, jangan sampai ada pejabat menerima suap, ingat selalu jaga integritas,” ujarnya mengingatkan.

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar (4/9), Kasus Positif Nambah 26 Orang dan Kasus Sembuh Nambah 13 Orang

Terkait dengan sumbangan pihak ketiga, ia mengingatkan agar Pemprov melakukan pencatatan yang baik terkait penerimaan dan penyalurannya. Di lain pihak, Sugeng juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dana penanganan Covid-19.

 Hal senada diutarakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Provinsi Bali Ari Dwikora Tono,Ak, M.Ec.Dev. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang sangat krusial di masa pandemi. Sebab di tengah tuntutan akan ketersediaan barang dan jasa secara cepat, aparatur negara juga wajib tetap menjaga akuntabilitas. Ia mengingatkan agar tak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi ini.

Oleh sebab itu, BPKP sebagai bagian dari gugus tugas akan terus melakukan pendampingan agar dana penanganan Covid-19 benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. (*/gs)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ciptakan Tertib Administrasi Kependudukan, Tim Gabungan Kelurahan Penatih Gelar Pendataan Penduduk Non Permanen

Published

on

By

pendataan penduduk penatih
PENDATAAN: Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur saat menggelar pendataan penduduk non permanen di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur menggelar pendataan penduduk non permanen. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan yang juga melibatkan Tim Gabungan dari Linmas, Polsek Denpasar Timur, dan Pecalang yang berlangsung di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam.

Kepala Kelurahan Penatih I Wayan Murda, S.Ag mengatakan, dalam kegiatan yang menjadi titik fokus pelaksanaan sidak adalah rumah kontrakan dan kos-kosan. Tercatat sebanyak 24 orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) tinggal di Lingkungan Tembau Kaja.

“Mereka telah terdata dan memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen, meskipun demikian kami tetap memberikan sosialisasi agar mentaati aturan yang berlaku,” ungkap Murda.

Pendataan akan dilaksanakan secara bertahap di satu lokasi, dan selanjutnya akan rutin dilakukan, dengan harapan setiap penduduk non permanen agar tertib melaporkan kepada kelian setempat, sehingga tercipta tertib administrasi serta keamanan bersama.

Dengan dilaksanakan pendataan ini, Mudra berharap kedepan di wilayah Kelurahan Penatih khususnya dan Denpasar pada umumnya semakin kondusif dan tertib administrasi kependudukan.

Sementara itu, Maria, salah satu warga yang terdata mengaku tak keberatan dengan langkah yang dilakukan instansi terkait.

Menurutnya sidak ini langkah yang tepat guna menciptakan tertib administrasi penduduk non permanen karena dapat bermanfaat juga dalam mencegah gangguan kamtibmas di lingkungan Tembau Kaja. “Diharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan,” harapnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Webinar dengan KPK RI, Rai Mantra Siap Sinergikan Program, Dukung Aksi Nasional Pencegahan Korupsi
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Buka Festival Beraban 2024 “Saguna Prawerthi”

Harapkan Jadi Langkah Pelestarian Seni Budaya Kalangan Muda

Published

on

By

festival beraban 2024
HADIRI FESTIVAL: Walikota Jaya Negara saat menghadiri Festival Beraban tahun 2024 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh pada Sabtu (13/4). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi membuka Festival Beraban tahun 2024 bertema “Saguna Prawerthi”, yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Sabtu (13/4). Festival tersebut bertabur sederet acara kesenian dan Jaya Negara berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan seni dan budaya di kalangan anak muda Kota Denpasar.

Selain Walikota Jaya Negara, tampak hadir pada kesempatan itu, Anggota DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, pemilik Krisna Oleh Oleh, Gusti Ngurah Anom atau Ajik Krisna, Senator DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 Arya Wedakarna, serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara.

Dalam kesempatan itu, Jaya Negara juga menyampaikan, Pemkot Denpasar sangat mendukung ajang kreatifitas anak muda yang dikemas dalam bentuk festival berbalur kesenian seperti ini.

“Pemkot Denpasar sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kreatifitas anak-anak muda Banjar Beraban dalam menyelenggarakan Festival Beraban Tahun 2024 ini. Hal ini tentu merupakan langkah pelestarian budaya yang terus harus didukung,” ujarnya.

Ketua Panitia Festival Beraban, Yoga Diputra menjelaskan, kegiatan ini sendiri diawaki oleh Sekaa Truna (ST) Dharmaputra. Beberapa artis kondang Bali, lanjutnya, seperti Bagus Wirata, dan Lintang Band turut meramaikan puncak festival ini.

“Festival Beraban merupakan wahana untuk menyatukan pemuda dan krama banjar, serta memberikan dampak positif bagi para pemuda Banjar Beraban, serta pemuda Kota Denpasar secara umum,” ujarnya.

Puncak Festival Beraban sendiri menurut Yoga akan berlangsung pada 13 dan 14 April 2024. Beragam kegiatan dan perlombaan juga diselenggarakan serangkaian acara ini.  Antara lain lomba ogoh-ogoh, pertandingan tenis meja, lomba gayor mini, kontes layangan, dan Lomba Baleganjur Bebarongan.

Baca Juga  Tumbuhkan Rasa Persaudaraan dan Sifat Gotong-royong untuk Menepis Paparan Radikalisme dan Terorisme

Khusus pada pelaksanaan Lomba Ogoh-Ogoh Mini, kata Yoga, seluruh peserta akan bersaing untuk memperebutkan piala bergilir Walikota Denpasar sebagai upaya untuk meningkatkan semangat peserta dalam berlomba.

“Kami berharap semangat penyelenggaraan festival ini nantinya akan dapat menular pada rekan rekan ST banjar lainnya. Sehingga, upaya pelestarian seni budaya dan kreatifitas anak-anak muda tetap terjaga,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Libur Lebaran, Polda Bali Amankan Kawasan Pantai Kuta

Published

on

By

polda bali
PENGAMANAN: Personel Pamwisata (Tourism Police) Polda Bali saat melaksanakan pengamanan di kawasan obyek wisata Pantai Kuta. (Foto: Hms Polda Bali)

Badung, baliilu.com – Dalam rangka upaya pengamanan obyek vital khususnya destinasi pariwisata saat libur lebaran, personel Polda Bali yang terlibat dalam Ops Ketupat Agung-2024 melaksanakan pengamanan pada kawasan obyek wisata Pantai Kuta.

Keberadaan personel Pamwisata (Tourism Police) di Pantai Kuta sejalan dengan program Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri tentang penguatan fungsi polisi pariwisata guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan domestik maupun internasional yang berlibur di Pulau Dewata.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. menjelaskan, ada 10 personel yang ditugaskan tiap harinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan di Pantai Kuta.

“Kegiatan ini merupakan upaya Polda Bali dan jajaran untuk menjamin dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya wisatawan yang liburan di Pulau Dewata saat libur hari raya lebaran 1445 H,” kata Kabid Humas pada Jumat (12/4/2024).

“Personel Polisi Pamwisata ini juga mempunyai tugas untuk penegakan hukum, hanya saja mereka dibekali kemampuan bahasa asing,” sambungnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  201 ABK di Pelabuhan Serangan Dirapid Test, Satu Orang Reaktif
Lanjutkan Membaca