Tuesday, 16 August 2022
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

APBD Bali Hendaknya Didesain Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Pendapat Akhir DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

BALIILU Tayang

:

kusuma putra
Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., MBA, MM. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Pendapat Akhir DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 disampaikan di depan Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan II Tahun Sidang 2022 pada Senin, 18 Juli 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja Denpasar.

Rapat yang dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, anggota Forkopimda Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, undangan, dan Pokli.

Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., MBA, MM berkesempatan membacakan pendapat akhir DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Gede Kusuma Putra menyampaikan, setelah mengikuti dan menyimak bersama-sama pembahasan Raperda ini, sejak penyampaian Pengantar oleh Gubernur Bali pada Senin, 20 Juni 2022, Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali pada Senin, 27 Juni 2022, Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali pada Senin, 4 Juli 2022, dan Rapat Kerja dengan TAPD Provinsi Bali, Selasa 12 Juli 2022, maka DPRD Provinsi Bali menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB Tahun Anggaran 2021 serta adanya LHP BPK RI  atas  LKPD Provinsi Bali TA. 2021.

kusuma
Kusuma Putra saat menyerahkan dokumen pendapat akhir DPRD Provinsi Bali kepada Ketua Dewan. (Foto: Ist)

Pertama, kualitas opini BPK RI yang WTP sembilan (9) kali berturut- turut tentu makin tahun diharapkan makin baik (makin berkualitas) dengan tolak ukur sederhana adanya temuan pemeriksaan BPK yang tidak mempengaruhi secara signifikan kewajaran penyajian LKPD semakin berkurang.

Baca Juga  Seluruh Fraksi Setujui Penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 serta Perubahan KUA dan PPAS APBD TA. 2022

‘’Semua catatan dan temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, agar ditindaklanjuti segera dengan mengacu kepada rencana aksi (action plan) atas rekomendasi BPK RI dan mengikuti batasan waktu yang diatur dalam perundang- undangan, dalam hal ini 60 (enam puluh) hari,’’ ujarnya.

Kedua, lebih dari 15 tahun (terakhir TA. 2019) APBD Pemprov Bali didisain defisit tetapi realisasinya surplus. Namun sekarang sudah dua tahun berturut-turut (2020-2021) APBD Pemprov Bali didisain defisit dan realisasinya juga betul defisit sehingga keadaan ini memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi. Karenanya mengingat kapasitas fiskal atau celah fiskal keuangan Pemprov Bali saat ini cukup terbatas, Dewan berharap terhadap program-program yang menyerap anggaran besar (di luar yang sudah berjalan atau berproses) bisa dikaji ulang sambil menunggu Perekonomian Bali pulih kembali serta adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.

Ketiga, sudah dua tahun juga pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi, dimana TA. 2020 -9,33% dan TA. 2021 -2,47% karenanya ke depan APBD hendaknya didesain sedemikian rupa melalui politik anggaran untuk mampu mendorong pertumbuhan Ekonomi Bali melalui memperluas kesempatan kerja, mendorong pengeluaran pemerintah daerah, peningkatan dan pemerataan investasi di daerah, mendorong eksport daerah baik hasil kerajinan dan hasil hasil produk pertanian, menekan laju inflasi, dan menumbuhkembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat.

Keempat, mengingat kebutuhan dana atau anggaran untuk pembangunanan dari tahun ke tahun selalu meningkat tentu harus dipersipakan penerimaan pendapatan yang mampu mengimbanginya. Karenanya Dewan mendorong Pemprov Bali melalui OPD terkait untuk selalu mengupayakan penataan perda-perda dan kebijakan-kebijakan yang berpotensi mampu meningkatkan PAD.

‘’Dan kelima, isu-isu kekinian yang ada dan berkembang seperti rabies, PMK yang sudah mendapat penanganan dengan baik perlu selalu dipantau dimonitor guna mencegah meluasnya cakupan wilayah terdampak sehingga secepatnya bisa ditanggulangi, mengingat Bali dalam waktu dekat akan menjadi tempat terselenggaranya beberapa international event,’’ pungkas Kusuma Putra. (gs/bi)

Baca Juga  Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Sampaikan Pandangan Terkait Penyertaan Modal Daerah

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama Terima KPU Bali

Lidartawan Berharap KPU dan DPRD Bersinergi Jalankan Tahapan Pemilu 2024

Published

on

By

kpu
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama foto bersama Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Anggota KPU Bali, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menerima audiensi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang didampingi Anggota KPU Bali, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali, bertempat di ruang Ketua DPRD Provinsi Bali, Senin (8/8/2022).

Usai pertemuan, Agung Lidartawan kepada media menyampaikan Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sampai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Lidartawan berharap KPU dan DPRD dapat saling support bersinergi dan bersama-sama dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024.

Agung Lidartawan juga mengharapkan dialokasikan anggaran renovasi gedung untuk kantor KPU Bali dari Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat kondisi kantor sudah banyak kerusakan. ‘’Dari semenjak dibangun belum pernah direnovasi maupun dilakukan pemeliharaan terhadap gedung yang digunakan sebagai kantor KPU Provinsi Bali semenjak tahun 2003,’’ ujar Lidartawan.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama pada kesempatan ini menyampaikan sudah sedini mungkin melibatkan Komisi I DPRD Provinsi Bali untuk terus mengikuti dan mendampingi KPU Bali dalam pelaksanaan tahapan pemilu agar tidak terjadi miskomunikasi kepada masyarakat.

Wiryatama juga berharap kedepannya jika ada program tahapan pemilu dan permasalahan yang perlu didiskusikan hendaknya disampaikan kepada DPRD lebih awal, agar bisa dicarikan solusinya untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dan menjadi hambatan terhadap kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Baca Juga  Wagub Cok Ace Luncurkan Buku ‘’Padmabhuwana Bali’’, Membangun Bali dengan Spirit Kedewataan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Wagub Cok Ace Harap Parpol Makin Berperan dalam Pembangunan Daerah dan Bangsa

Published

on

By

parpol
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah DPW, DPC, PAC dan Ranting Partai Bulan Bintang Se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Residences Riverview Kuta-Bali. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Peranan Parpol (Partai Politik) disamping sebagai lembaga perumus juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara, tak terkecuali di Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Wilayah DPW, DPC, PAC dan Ranting Partai Bulan Bintang Se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Residences Riverview Kuta-Bali, Minggu, Redite Pon Tambir (31/7). Sehingga, ia berharap rapat kerja wilayah ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi anggota khususnya, pembangunan nasional umumnya, dan Bali pada khususnya.

“Sejalan dengan Visi Pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya,” jelasnya.

Menurut Wagub yang juga Tokoh Puri Ubud ini, peran partai politik dalam perjalanan bangsa ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi.

”Partai politik bukan hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif tetapi partai politik sebagai sarana untuk mengintegrasikan individu maupun kelompok masyarakat ke dalam sistem politik serta memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” jelasnya dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut, ia pun berharap Rapat Koordinasi Wilayah Partai Bulan Bintang yang bertemakan “Sukses Verifikasi -Sukses Kemenangan Pemilu 2024” dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan dari berbagai unsur partai serta dapat dijadikan wahana evaluasi program kerja partai selanjutnya.

“Tidak hanya itu, bahkan dapat dijadikan sebagai wahana pemantapan eksistensi partai pula melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan program kerja, pembenahan, peningkatan kemampuan personil sesuai dinamika tantangan dan isu-isu strategis pembangunan, penyegaran mesin partai politik serta pemantapan demokratisasi baik dalam tatanan lokal, nasional, regional maupun global,” imbuhnya.

Baca Juga  Seluruh Fraksi Setujui Penetapan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 serta Perubahan KUA dan PPAS APBD TA. 2022

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Bulan Bintang, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor mengatakan, Rakorwil PBB Provinsi Bali untuk mempertegas kesiapan PBB ikut dalam Pemilu 2024 mendatang. ”PBB siap 100 persen untuk diverifikasi pada Agustus 2022 ini,” ujar Afriansyah Noor.

Ia pun berharap, ke depan semakin banyak kader-kader Partai Bulan Bintang di Bali yang bisa berkontribusi untuk pembangunan Bali dan Indonesia pada umumnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang memberikan sambutan melalui zoom juga mendorong para kader untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi negara terutama daerah tempat mereka berada, terutama Bali. “Partai Bulan Bintang sangat menjaga ideologi bangsa Bhineka Tunggal Ika dan menghormati keberagaman, meskipun merupakan Partai Agama,” jelasnya. Ia pun berpesan agar seluruh kader mengedepankan dialog kepada semua pihak, karena menurutnya, partainya sangat moderat dan terbuka. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Kawal Pemilu, Bawaslu Badung Minta Dukungan PWI Bali

Published

on

By

pwi
Jajaran Bawaslu Badung saat bertandang ke Kantor PWI Bali di Denpasar, Senin (25/7/2022). (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung minta dukungan kepada wartawan-wartawan yang tergabung di PWI Bali untuk bersama-sama mengawal Pemilu Serentak Tahun 2024. Harapan itu disampaikan saat jajaran Bawaslu Badung bertandang ke Kantor PWI Bali di Denpasar, Senin (25/7/2022).

Kedatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma didampingi Humas I Gusti Bagus Cahya dan beberapa staf diterima Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Bali Budihardjo, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Arief Wibisono, Wakil Ketua Bidang Media Siber I Nyoman Sunaya, dan Seksi Wartawan Siber/Humas PWI Bali Totok Waluyo.

Mengawali pembicaraan, Ketua Bawaslu Badung menyampaikan, sejatinya dalam pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu memerlukan komite pengawas dari unsur media. “Oleh karenanya, pada hari ini kami silaturahmi guna menyamakan persepsi terkait aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu,” ujarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu, I Gusti Bagus Cahya, Humas Bawaslu Badung,  menyebut keterbatasan staf Bawaslu merupakan problem tersendiri.

“Jumlah staf kami tidak memungkinkan untuk masuk ke pelosok-pelosok kampung. Itulah pada pertemuan hari ini, kami berharap sinergitas Bawaslu dengan PWI Bali, bahkan nanti dengan organisasi lainnya seperti AJI dan IJTI,” tegasnya.

Sementara, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra mengungkap, Bawaslu dan pers sebenarnya memiliki semangat yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi. Sebagai pilar demokrasi keempat, kata dia, pers juga memiliki kewajiban agar demokrasi berjalan sesuai koridornya dan terus bertambah baik.

Dwikora Putra yang juga Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali berharap, sinergi Bawaslu Kabupaten Badung dengan PWI Bali bisa dilakukan tidak sebatas pemberitaan. “Paling tidak ke depan bisa membuat diskusi lebih lanjut terkait aturan-aturan dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berguna juga bagi masyarakat, pers, serta Bawaslu itu sendiri,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Sampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

Advertisements
iklan pemprov

iklan dprd badung
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
iklan pemkot ri
Advertisements
logo dies natalis
Advertisements
iklan dtw tanah lot
Lanjutkan Membaca