Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung pada Rabu, 9 Oktober 2024, menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan Pertama dengan agenda mendengarkan penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda APBD Badung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, AA Ngurah Ketut Nadhi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta. Hadir Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa, Forkopimda Badung, Pj. Sekda Badung IB Surya Suamba, Pimpinan Perangkat Daerah Badung, Pimpinan Instansi Vertikal, Kelompok Ahli DPRD Badung, dan undangan lainnya.
Disebutkan bahwa postur rancangan APBD Badung tahun 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp 10,4 triliun lebih, meningkat Rp 897 miliar lebih atau 9,36% dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih. Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD dirancang Rp 9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 799 miliar lebih. Untuk Belanja Daerah dirancang Rp 10,5 triliun lebih, meningkat Rp 861 miliar lebih atau 8,93% dari anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp 5,5 triliun lebih, belanja modal Rp 3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 72 miliar lebih dan belanja transfer Rp 1,7 triliun lebih. Pembiayaan terdiri dari, penerimaan pembiayaan dirancang Rp 115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp 100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti kepada awak media menyampaikan, bahwa ini baru rancangan APBD yang terdiri dari 3 unsur yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. ‘‘Kalau ditarik APBD Badung 2 tahun ke belakang itu kan surplus. Nah mungkin di tahun 2025 ini dipasang lebih kecil dari tahun perubahan 2024, kenapa? Karena ini menunjukkan kehati-hatian dari rekan-rekan kita yang ada di dinas terkait atau OPD terkait,’’ ujar Gumanti.
Gumanti lanjut menegaskan bahwa rancangan baru ini di dewan baru masuk dan nanti kita akan bahas. Kalau memang itu sifatnya realistis, yang terpenting bagi kami sebagai parameter adalah satu kebutuhan dasar, apakah sudah dilaksanakan. Dua, biaya mandatori seperti pendidikan dan kesehatan. ’’Tadi saya sudah jelaskan sudah di atas dari biaya mandatori yang dipasang, kemudian yang terakhir tentu ada program-program yang berskala prioritas yang tentu yang kami harus prioritaskan terutama adalah tentang infrastruktur,’’ ujarnya.
Gumanti memaparkan ada 4 hal yang krusial yang harus kita selesaikan di Badung di antaranya satu masalah kemacetan, dua masalah sampah, tiga masalah air, dan keempat tentu tidak terlepas dari pariwisata ini harus tetap eksis di Badung.
’’Mengenai asumsi dari pendapatan untuk tahun 2025, silahkan teman-teman eksekutif untuk merancang itu dan kita coba nanti akan membahas lebih dalam lagi apa yang menjadikan dasar dalam penetapan APBD ini,’’ ujarnya seraya mengingatkan bahwa tidak satu orang pun bisa memprediksi bagaimana pariwisata kita ke depan, karena pariwisata rentan dengan isu dan lain sebagainya. ’’Kita harus mencermati dan hati-hati dalam pengalokasian anggaran ini. Nanti kita lihat setelah pembahasan,’’ katanya.
Namun, Gumanti menegaskan Rancangan APBD 2025 ini diyakini teman-teman OPD dan pihaknya pun masih optimis bahwa angka itu masih bisa tercapai. ’’Ingat bulan masih berjalan. Akhir tahun belum sampai. Ya kita berikan kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman di sektor dinas pendapatan untuk bekerja lebih maksimal lagi. Astungkara ini bisa terwujud sehingga semuanya bisa terbiayai. Tapi jika nanti misalnya menghadapi sesuatu hal, tentu masih harus berkonsultasi dengan dewan,’’ ujarnya seraya mengajak mari kita lihat, optimis dulu demi rakyat Badung karena semua program ini untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Badung, demi kesejahteraan masyarakat Badung.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan bahwa proses penyusunan rancangan APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah. “Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Mulai dari bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata hingga bidang infrastruktur.
Terkait APBD 2025 yang dirancang justru lebih rendah dibandingkan dengan APBD Perubahan 2024, Suiasa menyebutkan pihaknya harus merancang lebih realistis. Karena anggaran yang lebih realistis itu akan dapat menjaga stabilitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal.
Usai menyampaikan penjelasan, Plt. Bupati Suiasa menyerahkan naskah penjelasan Bupati Badung kepada Ketua DPRD, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Fraksi-Fraksi untuk menjadi referensi dalam penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi. (gs/bi)
