Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Dugaan Tukar Guling Lahan Mangrove, Rekomendasikan Penghentian Sementara Aktivitas di KEK Kura-Kura Bali

BALIILU Tayang

:

SIDAK: Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan pada Kamis, 23 April 2026. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan pada Kamis, 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan tukar guling lahan mangrove yang telah berlangsung sejak dekade 1990-an.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus I Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Dr. Somvir, serta anggota Pansus I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., Wayan Bawa, S.H., Budi Utama, S.H., Komang Dyah Setuti, M.A.P., dan Zulfikar. Turut hadir pula perwakilan DPRD Badung Wayan Luwir Wiyana, DPRD Kota Denpasar, BPN, Dinas Kelautan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam sidak tersebut, terjadi dialog intens antara Ketua Pansus dengan perwakilan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Perdebatan mencuat saat Pansus mempertanyakan kejelasan dan keberadaan lahan pengganti dalam skema tukar guling yang hingga kini dinilai belum memiliki bukti konkret di lapangan.

Ketua Pansus, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

“Dalam peninjauan sebelumnya di Karangasem, kami tidak menemukan bukti sertifikat atas lahan pengganti yang disebut mencakup sekitar 58,14 hektare perairan dan 4 hektare mangrove. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus, I Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menambahkan bahwa proses tukar guling harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Kami menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut aset daerah harus transparan, terverifikasi, dan tidak menyisakan keraguan publik,” tegasnya.

Baca Juga  Ketegangan Memuncak, Pansus TRAP DPRD Bali Desak PT Jimbaran Hijau Buka Akses Ibadah Warga

Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara dokumen dan kondisi lapangan.

“Ketidaksesuaian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami akan memastikan seluruh dokumen diuji secara menyeluruh,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Pansus, Dr. Somvir, menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam investigasi.

“Persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Kami akan mengkaji dari aspek hukum, tata ruang, hingga lingkungan,” katanya.

Anggota Pansus, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menilai bahwa kejelasan status lahan pengganti menjadi kunci utama.

“Jika lahan pengganti tidak dapat dibuktikan secara sah, maka skema tukar guling patut dipertanyakan,” ujarnya.

Anggota lainnya, Wayan Bawa, S.H., menegaskan komitmen pengawasan DPRD terhadap aset daerah.

“Kami tidak ingin ada potensi kerugian daerah akibat proses yang tidak transparan,” tegasnya.

Budi Utama, S.H., juga menambahkan bahwa aspek legalitas harus menjadi prioritas utama.

“Semua harus berbasis hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, Komang Dyah Setuti, M.A.P., menyoroti dampak lingkungan dari persoalan ini.

“Kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Zulfikar menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan proses.

“Publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana proses ini berjalan dan apa dasar hukumnya,” katanya.

Perwakilan DPRD Badung, Wayan Luwir Wiyana, turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pansus.

“Kami mendukung penuh upaya pengungkapan fakta secara objektif demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Ketegangan meningkat ketika pihak perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen sertifikasi yang diminta secara langsung di lokasi. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait legalitas serta transparansi proses tukar guling yang disebut telah berlangsung sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka.

Meski demikian, pihak PT BTID membantah adanya pelanggaran dan menyatakan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur serta melibatkan instansi pemerintah terkait, termasuk kementerian teknis. Mereka juga menyampaikan bahwa lokasi lahan pengganti berada di wilayah yang sulit diakses sehingga tidak dapat diverifikasi secara cepat dalam kunjungan singkat.

Baca Juga  Pulau Menjangan Diusulkan Jadi Kawasan Lindung Spiritual dan Ekologis

Menanggapi kondisi tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan terus melakukan pendalaman secara komprehensif guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan aset daerah maupun tata ruang.

Sebagai langkah awal, Pansus merekomendasikan penghentian sementara sejumlah aktivitas PT BTID di kawasan KEK Kura-Kura Bali hingga seluruh aspek administrasi dan legalitas dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis strategis,” tutup Ketua Pansus.

Sidak ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi yang lebih luas terhadap dugaan kejanggalan dalam proses tukar guling lahan di kawasan strategis Bali. DPRD Provinsi Bali memastikan akan terus mengawal proses ini secara objektif, transparan, dan berlandaskan hukum demi kepentingan masyarakat luas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Buleleng Raih Opini WTP Ke-12 Kali Berturut-turut, Jadikan Dorongan Tingkatkan Kinerja

Published

on

By

wtp buleleng
TERIMA LHP LKPD 2025: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ngurah Arya hadir langsung menerima LHP LKPD TA 2025 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Senin (8/6) di Kantor DPRD Provinsi Bali. (Foto: Hms Buleleng)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Buleleng berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ngurah Arya hadir langsung menerima LHP LKPD TA 2025 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Senin (8/6) di Kantor DPRD Provinsi Bali.

Opini WTP ke-12 kali berturut-turut ini menjadi bukti komitmen Pemkab Buleleng dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras, integritas, dan sinergi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta aparatur di lingkungan Pemkab Buleleng.

Bupati Sutjidra menegaskan, raihan WTP ini tidak boleh membuat lengah, melainkan harus menjadi pendorong untuk berkinerja lebih baik lagi.

“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh OPD menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan bebas dari potensi penyimpangan.

Pemkab Buleleng berkomitmen menjadikan opini WTP sebagai fondasi untuk mewujudkan good governance dan clean government. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin dan akuntabel, diharapkan setiap program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buleleng.

Baca Juga  Fakta dan Dokumen Tak Sinkron, Pansus TRAP DPRD Bali Hentikan Aktivitas BTID di Kura Kura Bali

Turut hadir mendampingi Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, serta Kepala OPD terkait. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kodam IX/Udayana Laksanakan Penyegaran Organisasi Melalui Sertijab Pejabat Satuan

Published

on

By

Kodam IX/Udayana
SERTIJAB: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Laporan Korps Pejabat Kodam IX/Udayana yang berlangsung khidmat bertempat di Aula Supardi Makodam IX/Udayana, Selasa (9/6/2026). (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Laporan Korps Pejabat Kodam IX/Udayana yang berlangsung khidmat bertempat di Aula Supardi Makodam IX/Udayana, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan guna meningkatkan profesionalisme, kualitas sumber daya manusia, serta kinerja satuan dalam menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

Upacara yang berlangsung dengan penuh nuansa kebanggaan dan penghormatan tersebut turut diwarnai prosesi penciuman Pataka Kodam IX/Udayana sebagai simbol penghormatan dan wujud kecintaan terhadap satuan sebagai wadah pengabdian. Tradisi ini mencerminkan rasa bangga, loyalitas, dedikasi, serta penghargaan terhadap nilai-nilai perjuangan, kehormatan, dan jiwa korsa yang tertanam selama bertugas di Kodam IX/Udayana. Prosesi tersebut juga menjadi penegasan komitmen untuk terus menjaga nama baik satuan dan nilai-nilai Praja Raksaka di manapun penugasan dilaksanakan.

Pangdam IX/Udayana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Brigjen TNI Subagyo W.G. beserta istri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas di lingkungan Kodam IX/Udayana. Pangdam menilai berbagai kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kodam IX/Udayana. Selanjutnya Brigjen TNI Subagyo W.G. mendapat amanah sebagai Staf Khusus Kasad.

“Atas nama pribadi dan seluruh warga Kodam IX/Udayana, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Brigjen TNI Subagyo beserta istri yang telah mendedikasikan pengabdian yang luar biasa selama ini,” ujar Pangdam.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada para pejabat baru, yakni Kolonel Inf Muhamad Dariyanto sebagai Irdam IX/Udayana, Kolonel Ckm dr. I Nyoman Indrawan, Sp.PD., FINASIM. sebagai Karumkit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana, serta Kolonel Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa sebagai Wadanrindam IX/Udayana. Kehadiran para pejabat baru diharapkan mampu memberikan energi, gagasan, dan semangat baru dalam mendukung kemajuan organisasi.

Baca Juga  Pansus TRAP DPRD Bali Perketat Pengawasan di Jatiluwih

Pangdam meyakini para pejabat yang menerima amanah jabatan memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Ia menekankan pentingnya melanjutkan program-program positif yang telah dirintis pejabat sebelumnya, sekaligus menghadirkan inovasi dan terobosan baru guna meningkatkan kualitas kinerja satuan serta memperkuat peran Kodam IX/Udayana dalam mendukung kepentingan pertahanan negara di wilayah Bali, NTB, dan NTT.

“Segera pelajari tugas, temukan terobosan dan gagasan baru serta berikan warna positif yang lebih segar guna meningkatkan kinerja satuan. Tanamkan tradisi satuan sebagai pengingat integritas Prajurit Praja Raksaka sejati,” tegas Pangdam.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution menyampaikan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari proses pembinaan personel dan organisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan, serta memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Serah terima jabatan merupakan momentum strategis dalam proses regenerasi kepemimpinan. Diharapkan para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, memperkuat soliditas organisasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja Kodam IX/Udayana dalam mendukung tugas pokok TNI AD,” ujar Kapendam.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri Kasdam, Kapoksahli, para Danrem, Danrindam, para Asisten Kasdam, Perwira Staf Ahli, para Dan/Kabalakdam  IX/Udayana, Ketua, Wakil Ketua dan pengurus Persit KCK PD IX/Udayana, serta undangan lainnya.

Rangkaian acara serah terima jabatan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat dari seluruh perwira yang hadir. Pergantian ini bukan sekadar rotasi tugas biasa, melainkan momentum penting bagi Kodam IX/Udayana untuk terus menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di masa mendatang. (gs/bi)

Baca Juga  Pulau Menjangan Diusulkan Jadi Kawasan Lindung Spiritual dan Ekologis

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

PLN UP2D Bali Gandeng Desa Dauh Puri Kangin, Perkuat Keamanan Kelistrikan dan Perlindungan Masyarakat

Published

on

By

pln bali
SOSIALISASI: Perbekel Desa Dauh Puri Kangin Ni Ketut Anggreni Wati (kedua dari kanan) memberikan sambutan pada acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh PLN UP2D Bali. (Foto: Hms PLN UID Bali)

Denpasar, baliilu.com – Upaya menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bahaya kelistrikan sekaligus memastikan pasokan listrik yang andal bagi pelanggan terus dilakukan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan audiensi dengan Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan pentingnya perlindungan fasilitas strategis ketenagalistrikan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Team Leader K3L dan Keamanan PLN UP2D Bali tersebut dilaksanakan karena lokasi kantor PLN UP2D Bali berada dalam wilayah administratif Desa Dauh Puri Kangin. Dengan kedekatan tersebut, masyarakat sekitar dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi operasional ketenagalistrikan.

Dalam sosialisasi tersebut, PLN menjelaskan perjalanan energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke pelanggan, potensi bahaya kelistrikan yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, serta langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kecelakaan listrik dan kebakaran akibat instalasi yang tidak memenuhi standar. Materi juga mencakup edukasi mengenai bahaya aktivitas yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, seperti mendirikan bangunan terlalu dekat dengan jaringan tegangan menengah maupun aktivitas lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan keandalan pasokan listrik.

Selain edukasi keselamatan kelistrikan, PLN juga memperkenalkan status kantor PLN UP2D Bali sebagai bagian dari Objek Vital Nasional (Obvitnas) bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya pada fasilitas Distribution Control Center (DCC) dan Server SCADA Bali yang berperan penting dalam pengaturan dan pengendalian sistem distribusi tenaga listrik di Bali. Status tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 385.K/BN.05/MEM.S/2025.

Manajer PLN UP2D Bali, Petrus Irwan Ichwansaputra, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga  Ketegangan Memuncak, Pansus TRAP DPRD Bali Desak PT Jimbaran Hijau Buka Akses Ibadah Warga

“Keandalan pasokan listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keselamatan ketenagalistrikan sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga fasilitas Objek Vital Nasional agar tetap aman dan beroperasi secara optimal. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Petrus.

Menurutnya, fasilitas DCC dan Server SCADA Bali memiliki peran strategis dalam memantau dan mengendalikan sistem distribusi tenaga listrik di Bali sehingga aspek pengamanan menjadi bagian penting untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan.

Sementara itu, Perbekel Desa Dauh Puri Kangin, Ni Ketut Anggreni Wati, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut dan mengapresiasi langkah PLN dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah desa serta masyarakat.

“Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai keselamatan kelistrikan dan pentingnya menjaga fasilitas strategis yang berada di wilayah kami. Kami berharap sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan PLN dapat terus terjalin sehingga tercipta lingkungan yang aman serta mendukung keandalan layanan listrik bagi masyarakat,” ungkap Ni Ketut Anggreni Wati.

Melalui kegiatan ini, PLN UP2D Bali berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan ketenagalistrikan, turut menjaga fasilitas ketenagalistrikan dari potensi gangguan, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sinergi antara PLN dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan Bali sekaligus mendukung pelayanan listrik yang berkualitas bagi seluruh pelanggan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca