NEWS
DPRD Bali Sepakat dan Setujui Raperda Perlindungan Anak Ditetapkan Menjadi Perda
Wagub Cok Ace: Raperda Perlindungan Anak Ini akan Disampaikan kepada Mendagri untuk Dilakukan Proses Fasilitasi
Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah ini diharapkan dapat berfungsi responsif, progresif, dan implementatif dalam memberikan perlindungan kepada anak, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia, sehingga Daerah Provinsi Bali diharapkan menjadi Daerah Provinsi Layak dan Ramah Anak.
Hal itu disampaikan oleh Ni Wayan Sari Galung, S.Sos. saat membacakan Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 pada Senin, 10 April 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Renon Denpasar.
Sari Galung lanjut memaparkan, persetujuan atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Perda berdasarkan hasil konsultasi Dewan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak dan Perlindungan Anak RI serta koordinasi dengan Pemerintah Jawa Timur, serta rapat-rapat pembahasan dengan perangkat daerah dan KPPAD.
Dari pembahasan dan juga hasil konsultasi tersebut, Sari Galung menyampaikan bahwa Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa poin perubahan meliputi: 1) Perubahan Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Perubahan Nomenklatur KPPAD menjadi KPAD; 3) Perubahan atas Sumber Pendanaan; 4) beberapa penyesuaian dasar hukum lainnya sesuai perubahan peraturan perundang-undangan seperti, Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU Nomor 6 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
‘’Kami juga menyetujui atas perubahan Nomenklatur pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam upaya memperluas jangkauan Perangkat Daerah yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,’’ ujarnya seraya sangat mengapresiasi strategi kebijakan Gubernur beserta jajarannya, telah dengan benar-benar bekerja memberikan pendampingan penanganan kasus-kasus anak dengan baik untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya, karena anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.
Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi terhadap pembahasan dua Raperda Provinsi Bali yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima Raperda tersebut.
Dengan telah disetujuinya Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Raperda ini akan Saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi. ‘’Saya berharap dalam proses fasilitasi dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,‘‘ ujarnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua II, I Nyoman Suyasa, ST dan Wakil Ketua III, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati bersama segenap anggota DPRD Bali. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali. (gs/bi)
NEWS
“Karya Ngenteg Linggih“ di Balai Banjar Selat
Bupati Adi Arnawa Ingatkan Warga Optimalkan Ruang Adat dan Budaya
