Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Bali Terima Aspirasi Kepet Adat Jimbaran, Segera Gelar Rapat dengan Investor dan BPN

BALIILU Tayang

:

dewan
TERIMA ASPIRASI: DPRD Bali pada Senin, 3 Februari 2025 saat menerima aspirasi Kesatuan Penyelamat Tanah Adat atau Kepet Adat Jimbaran yang berlangsung di wantilan Kantor DPRD Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang diwakili Komisi I pada Senin, 3 Februari 2025 menerima Kesatuan Penyelamat Tanah Adat atau Kepet Adat Jimbaran yang menyampaikan aspirasi terkait tanah Hak Milik 130 orang yang tergabung dalam lima kelompok Desa Adat Jimbaran yang dikuasai sejumlah Perusahaan Terbatas (PT), yang kini mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terhadap sejumlah Perusahaan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.

Acara yang berlangsung di wantilan Kantor DPRD Bali ini diterima Wakil Ketua III DPRD Bali Putu Nova Suwi Putra didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, SH bersama anggota lainnya serta dari pihak eksekutif hadir Kabag Hukum Setda Provinsi Bali dan perwakilan dari BPKAD Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi I Budiutama memberi kesempatan kepada Kepet Adat Jimbaran untuk menyampaikan aspirasi. Tiga perwakilan dari Kepet Adat Jimbaran diantaranya I Wayan Bulat, S.H. sebagai penerima Mandat/Koordinator Warga, I Nyoman Wirama, S.H. sebagai Koordinator Kuasa Hukum dan Bendesa Adat Jimbaran menyampaikan aspirasi.

I Wayan Bulat selaku Perwakilan Kelompok Penerima Mandat menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum atau Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) terkait proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan/tanah seluas 280 hektar pada tahun 2010 di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali diduga dilakukan secara melawan hukum. Sebab, ketika diperpanjang, sebagian besar lahan tersebut dalam kondisi terlantar.

“Adanya penyalahgunaan Surat Keputusan Presiden, Menteri, Gubernur Bali dan pejabat lainnya, bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk sarana-prasarana kegiatan multilateral yang diselenggarakan pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini di lokasi itu tidak ada pembangunan sebagaimana dimaksud,” ucapnya.

Baca Juga  Pimpinan dan Anggota DPRD Bali Ucapkan Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan

Untuk itu, lanjutnya patut diduga perpanjangan HGB dipaksakan, karena sebelumnya ada Surat Penetapan Indikası Tanah Terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga sepatutnya tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik hak-hak lama, bukan justru diperpanjang SHGB.

“Dapat kami sampaikan juga, bahwa kami sedang menempuh upaya hukum Perdata dan Pidana dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Wayan Bulat.

Dikatakan lima Perwakilan Kelompok (Class Action) Desa Adat Jimbaran yang tergabung dalam Kepet Adat Jimbaran terdiri dari Penyakap, Waris Penyakap, Pemilik Lama, Krama Desa Adat, dan Krama Subak.

Sementara itu, lanjutnya sejumlah PT yang digugat oleh 5 Perwakilan Kelompok adalah PT JH, PT CTS, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, dan PT BR (Greenwoods Group) serta Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Kuasa Hukum Penggugat, I Nyoman Wirama, S.H., menyebutkan duduk persoalan dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ Perwakilan Kelompok ini adalah pada tahun 1994, saat Pemerintah melakukan pembebasan lahan dengan alasan, untuk kepentingan umum.

Namun, pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan cara-cara represif dan kekerasan serta menggunakan aparatur negara. Menariknya, pembebasan lahan dengan kekerasan yang awalnya dikatakan untuk kepentingan umum, ternyata ditumpangi kepentingan bisnis pribadi.

Anehnya lagi, lahan para Penggugat yang dibebaskan, justru diterbitkan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

TERIMA ASPIRASI: DPRD Bali yang diwakili Komisi I pada Senin, 3 Februari 2025 saat menerima aspirasi Kepet Adat Jimbaran yang berlangsung di wantilan Kantor DPRD Bali. (Foto: gs)

Sementara, Bendesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga mengatakan sesungguhnya tanah-tanah di Jimbaran semua adalah tanah kerajaan yang silih berganti dikusai oleh Kerajaan Badung dan Mengwi. Terakhir kali apa yang kita warisi adalah Pura Kahyangan Jagat Ulun Suwi yang didirikan oleh Kerajaan Mengwi. Karena Mengwi adalah kerajaan agraris semua pura ada pekawisan-nya atau sanan-nya. Dalam Awig-awig Desa Adat Jimbaran disebutkan Pura Ulun Suwi memiliki tanah seluas 25 ha yang diyakini karena sampai tahun 1980-an para penggarap masih menyerahkan hasil garapannya kepada desa adat untuk memenuhi aci di Pura Ulun Suwi.

Baca Juga  DPRD Bali Gelar Rapat ‘’Update’’ Pembangunan Terminal LNG Bali Offshore

Kemudian tanah garapannya dikuasi oleh negara maka terjadi perubahan mendasar karena adanya petiis sejumlah 35 juta yang diberikan kepada desa adat oleh PT CTS pada tahun 1994. ‘‘Bagi kami ini tidak adil karena saat itu nilai tanah di Jimbaran sekitar 7 juta per are. Kalau 35 juta ekuivalen dengan 5 are. Tapi yang dikuasai PT CTS hampir mencapai 200 hektar. Kami sempat meminta peta bidang apa dasarnya penguasaan tanah itu. Sebagai desa adat kami kecewa ternyata sudah terjadi perubahan dari PT CTS ke PT JH yang lebih panjang yang tidak koordinasi dengan desa adat. Inilah yang kami pertanyakan karena tahun 2000 ketika memperbaiki Pura Ulun Suwi kami kewalahan karena pura sangat besar tetapi pekawisan-nya tidak ada dan tanggung jawabnya 100 persen kami Desa Adat Jimbaran,’’ beber Rai Dirga.

Setelah mendengar aspirasi, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Budiutama menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Kepet Adat Jimbaran yang kehadirannya menyampaikan aspirasi dengan tenang, aman dan lancar. Budiutama mengatakan bahwa terkait masalah asal-usul tanah yang disampaikan ia menyarankan agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi. Pihaknya selanjutnya akan mengkaji dan segera memanggil pihak-pihak terkait yang dipermasalahkan yang disebutkan seperti investor dan dari Badan Pertanahan Provinsi Bali.

‘’Kita segera akan sikapi. Intinya begitu oke apalagi ini kan sudah masuk proses persidangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang bapak ajukan dalam aspirasi,’’ ujar Budiutama.

Wakil Ketua III DPRD Bali Putu Komang Sewi Putra menegaskan bahwa tugas dari rumah rakyat ini adalah menerima aspirasi dan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat. ‘’Dan mudah-mudahan bapak ibu bisa menghasilkan sebuah solusi yang terbaik untuk masyarakat,’’ ucapnya.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Bali, Gubernur Koster Sampaikan Dua Raperda Penyertaan Modal Daerah

Pesan-pesan juga disampaikan oleh anggota dewan di antaranya I Ketut Tama Tenaya yang kini sebagai Ketua Bapemperda DPRD Bali yang menyarankan agar dokumen disiapkan apa yang dibutuhkan Komisi I karena akan segera memanggil pihak-pihak seperti investor, BPN, Kanwil Pertanahan, Biro Hukum, BPKAD semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan kasus ini. Bila perlu sampai ke Kementerian harus jalan dan DPRD Bali harus mengawal ini. Pertemuan ini, katanya akan dilaporkan kepada Pj. Gubernur dan Gubenur Bali terpilih.

‘‘Mudah-mudahan tetap solid berjuang jangan mengenal lelah dan kuncinya bersatu aparat, desa adat, desa dinasnya jangan ada yang pro-kontra untuk berjuang untuk anak cucu,‘‘ ujarnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Dorong Nusa Dua Eco Market Jadi Ruang Ekonomi yang Hidup

“UMKM Jangan Pulang Bawa Dagangan”

Loading

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, dan Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 di kawasan The Nusa Dua.
PEMBUKAAN: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga saat membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Suasana kawasan Sidewalk Pulau Peninsula The Nusa Dua, Badung, Bali, terasa berbeda pada Sabtu (8/8) petang. Di tengah kawasan pariwisata berkelas dunia itu, budaya, kreativitas, pelaku UMKM, komunitas, wisatawan, dan masyarakat berbaur dalam satu ruang melalui BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga dengan kompak menimbulkan alu ke lesung sebagai tanda membuka  secara resmi kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua.

Bagi Gubernur Wayan Koster, kegiatan tersebut bukan sekadar menghadirkan keramaian baru di kawasan pariwisata. Ia melihat Nusa Dua Eco Market sebagai bentuk nyata bagaimana kawasan pariwisata dapat berinteraksi lebih dekat dengan wisatawan sekaligus masyarakat lokal, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Nusa Dua.

“Ini sangat bagus, ini cara ITDC berinteraksi dengan wisatawan dan juga masyarakat di kawasan ini, terutama masyarakat Desa Bualu, agar lebih ramah dengan masyarakat dan juga memberikan wahana yang hidup bagi wisatawan yang berkeinginan keluar dari kamar, ingin duduk-duduk di taman, mungkin juga perlu selingan seperti ini,” ujar Wayan Koster.

Ia bahkan mendorong agar kegiatan semacam itu tidak berhenti pada penyelenggaraan kali ini. Menurutnya, ruang-ruang interaksi seperti Eco Market penting untuk membuat kawasan wisata tetap hidup, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Gubernur Wayan Koster mencontohkan seorang wisatawan asal London yang telah dua minggu berada di Bali dan malam itu keluar bersama anak-anaknya untuk menikmati kegiatan di Nusa Dua Eco Market.

“Jadi malam ini keluar bersama anak-anaknya dan berkesempatan menikmati acara yang tersedia. Di samping itu, dengan wahana begini bisa menolong UMKM yang merupakan basis dari ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kinerja Pansus TRAP DPRD Bali

Pariwisata Bali Harus Terus Dijaga

Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster juga mengingatkan besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Ia menyebut sekitar 66 persen ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Karena itu, ekosistem pariwisata harus dijaga agar tetap aman, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Kontribusi besar ini harus kita jaga baik-baik. Karena itulah saya bekerja keras mengendalikan situasi di Bali agar tetap kondusif dan aman,” tegasnya.

Menurut Wayan Koster, kondisi pariwisata Bali pada 2026 menunjukkan perkembangan yang semakin berkualitas. Hingga 31 Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sekitar 0,4 persen secara year on year, dengan rata-rata 22.000 hingga 24.000 wisatawan per hari.

Sebaliknya, kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu faktor yang disebut Koster adalah meningkatnya harga avtur yang berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat menuju Bali.

Namun, di tengah penurunan wisatawan domestik tersebut, terdapat indikator yang menurut Koster cukup menggembirakan. Tingkat hunian hotel berizin justru meningkat, terutama hotel bintang lima dan bintang lima plus. Rata-rata tingkat hunian hotel berizin kini mencapai sekitar 90 persen, sementara di kawasan ITDC bahkan lebih dari 95 persen.

“Jumlah wisatawannya turun, tapi tingkat hunian hotelnya naik,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Gubernur Bali, juga tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) kabupaten/kota se-Bali. Hingga 31 Juli 2026, PHR telah mencapai sekitar Rp 4,1 triliun, meningkat dibandingkan sekitar Rp 3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2025.

Dari angka tersebut, Kabupaten Badung menyumbang sekitar Rp 2,9 triliun atau sekitar 71 persen.

“Kalau di Badung yang lagi kerja keras untuk ngurusin Bali, terutama sekali di Badung, karena mengurus Badung sama dengan mengurus Bali,” kata Wayan Koster.

Ia menilai ketika Badung mampu menjaga kawasan pariwisatanya tetap baik, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Ikuti Tradisi Siat Yeh di Banjar Teba Desa Adat Jimbaran

Minta UMKM Jangan Pulang Membawa Dagangan

Di tengah sambutannya, Wayan Koster juga memberikan pesan khusus kepada ITDC dan BRI agar keberadaan Eco Market tidak hanya menjadi etalase bagi UMKM, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung kepada para pelaku usaha.

Ia meminta agar produk UMKM yang dibawa ke Nusa Dua Eco Market tidak berakhir kembali ke daerah asal karena tidak terjual.

“Kalau tutup, dia ada barang sisa jangan sampai dibawa pulang. Bapak tanggung jawab beli semua. Nggak boleh ada yang dibawa pulang,” tegasnya.

Koster mencontohkan UMKM yang datang dari daerah yang cukup jauh seperti Jembrana. Menurutnya, tidak mudah bagi pelaku usaha membawa produk dalam jumlah banyak ke kawasan Nusa Dua jika pada akhirnya sebagian besar barang harus dibawa pulang.

“Dia datang ke sini, jadi bapak tanggung jawab. Ini awas ya, Pak Direktur ITDC sama BRI. Saya nggak mau tahu, barang ini nggak boleh balik lagi,” selorohnya yang mengundang senyum para hadirin dilokasi

Ia bahkan mengusulkan agar semangat tersebut dikembangkan menjadi gerakan “berbelanja dan berbagi”, yakni produk UMKM yang tersisa dibeli kemudian dibagikan kepada masyarakat.

“Bapak yang belanja, terus bapak bagikan kepada masyarakat. Kan lebih bagus,” kata Wayan Koster.

Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan manfaat berlapis. UMKM mendapatkan kepastian pasar, masyarakat menerima manfaat, sementara wisatawan juga dapat diberikan suvenir atau produk lokal sebagai kenang-kenangan selama berkunjung ke Bali.

“Jadi cara kita supaya hidup kita itu harmonis, sama-sama mendapat manfaat, sama-sama bahagia,” ujarnya.

Gubernur Bali juga meminta agar kolaborasi serupa kembali digelar pada Desember 2026. Ia berharap Nusa Dua Eco Market tidak berhenti sebagai agenda dua hari, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang terus berkembang.

Nusa Dua sebagai Living Destination

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan BRI Nusa Dua Eco Market 2026 merupakan bagian dari program destination activation yang dikembangkan ITDC untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-25, DPRD Bali Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan 50 tenant UMKM dengan beragam produk kuliner, fesyen, dan produk kreatif lokal. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan komunitas, seni, budaya, olahraga, workshop, yoga, zumba, talk show, kuis, tari Nusantara, Bali Blasting Performance, Bali Shelter, Bali Safari Parade, hingga fashion show.

“BRIMo Nusa Dua Eco Market merupakan salah satu program aktivasi kawasan yang diselenggarakan melalui kolaborasi ITDC bersama BRI sebagai upaya untuk menghadirkan pemberdayaan bagi UMKM, pelaku ekonomi, komunitas lokal, sekaligus memperkaya pengalaman berwisata di wilayah Nusa Dua,” ujar Troy.

Menurutnya, ITDC ingin menjadikan Nusa Dua bukan hanya sebagai kawasan akomodasi berkelas dunia, tetapi juga sebagai living destination yang hidup sepanjang tahun dengan menghadirkan budaya, kreativitas, olahraga, hiburan, dan aktivitas komunitas.

Sementara itu, Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga menyampaikan bahwa bagi BRI, kegiatan tersebut bukan sekadar festival atau pasar temporer, melainkan ruang untuk mempertemukan budaya, komunitas, UMKM, kreativitas, dan semangat keberlanjutan.

“Kami percaya bahwa UMKM merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan ITDC, BRI berharap para pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui ekosistem pariwisata Bali.

Pada akhirnya, Gubernur Wayan Koster berharap semangat kolaborasi yang tercipta di Nusa Dua Eco Market dapat terus tumbuh. Sebab, menurutnya, pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang tinggi, tetapi harus mampu menciptakan manfaat yang terasa hingga ke masyarakat.

“Ini cara kita untuk membangun kebersamaan, harmoni dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan,” pungkas Wayan Koster. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dukung Penguatan Kesiapsiagaan dan Sinergi Hadapi Potensi Bencana, Gubernur Koster Hadiri Manuver Lapangan LKO Kogabwilhan II

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kogabwilhan II di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.
HADIRI LKO: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian latihan yang berlangsung pada 3–9 Agustus 2026, dengan fokus pada simulasi taktis penanganan darurat bencana alam secara terpadu serta penguatan koordinasi lintas matra TNI dan instansi sipil terkait.

Manuver lapangan tersebut juga menjadi sarana untuk menguji kesiapan prosedur posko, koordinasi antarpersonel, serta penerapan berbagai prosedur operasional dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya di wilayah pesisir.

Kehadiran Gubernur Bali dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Kegiatan turut dihadiri Pangdam IX/Udayana, Kasdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Wadan Diklat Pusat, Danlanal, Danlanud, Pangkogabwilhan II, serta Wakapolda Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dinobatkan Sebagai Destinasi Terbaik Dunia, Ketua DPRD Bali: Hasil Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kesiapsiagaan Bencana Diuji di Bali

Kodam IX/Udayana Bersama Kogabwilhan II Mantapkan Respons Terpadu

Loading

Published

on

By

Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
LATIHAN: Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Setelah lima hari melaksanakan rangkaian latihan Mako, mulai dari penyusunan Rencana Operasi (RO), penentuan Cara Bertindak (CB), penyempurnaan Rencana Operasi, Tactical Floor Game (TFG), hingga Gelar Pasukan Kogasgabpad, Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Kogabwilhan II Tahun 2026 memasuki tahap aplikasi lapangan.

Memasuki hari keenam, Sabtu (8/8/2026), Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Merta Sari, Denpasar, Bali. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk menguji secara langsung kesiapan personel, efektivitas prosedur operasi, komando dan pengendalian, serta kemampuan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi skenario bencana berskala besar.

Latihan tersebut dihadiri langsung Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto selaku Pangkogasgabpad, serta para pejabat di lingkungan Mabes TNI, Kogabwilhan II dan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaannya, latihan melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara di jajaran Kogabwilhan II, serta bersinergi dengan BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, pemerintah daerah, unsur kesehatan, kementerian/lembaga terkait dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sesuai tugas, peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan LKO dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kondisi tersebut menuntut seluruh unsur terkait untuk senantiasa memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan bertindak secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi.

“Latihan Kesiapsiagaan Operasional ini bertujuan menguji kesiapan prosedur, komando dan pengendalian, interoperabilitas, serta sinergi antarinstansi dalam menghadapi skenario bencana berskala besar. Melalui latihan ini, kami ingin memastikan seluruh unsur memiliki kesamaan persepsi, mampu bekerja sama secara efektif dan memberikan respons yang optimal demi keselamatan masyarakat,” ujar Pangkogabwilhan II.

Baca Juga  Anggota Komisi II DPRD Bali Tjokorda Gede Agung Dukung Program Pensertifikatan Tanah

Menurutnya, Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki karakteristik geografis dengan potensi ancaman gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas tektonik di wilayah Indonesia bagian tengah. Di sisi lain, Bali merupakan destinasi pariwisata internasional dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi kebutuhan yang sangat penting.

“Yang tidak kalah penting, kita ingin membangun dan memperkuat sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Polri dan seluruh komponen bangsa, sehingga sistem penanggulangan bencana nasional semakin tangguh, responsif dan efektif. Yang paling utama, melalui latihan ini kita ingin memastikan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi masyarakat,” ungkap Pangkogabwilhan II.

Memperkuat dimensi kemanusiaan, puncak latihan juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Sebanyak 1.200 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar wilayah latihan.

Selain itu, dilaksanakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon yang dalam skenario latihan disimulasikan sebagai lokasi pengungsian. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan antusiasme masyarakat Denpasar yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution menegaskan bahwa keterlibatan Kodam IX/Udayana dalam LKO Kogabwilhan II merupakan wujud kesiapan TNI AD dalam mendukung penanggulangan bencana sekaligus memperkuat sistem respons terpadu di wilayah Bali.

“Latihan ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel dan satuan, termasuk efektivitas komando dan pengendalian serta kemampuan Kodam IX/Udayana dalam mengintegrasikan kekuatan TNI dan unsur terkait agar mampu memberikan respons yang cepat, tepat dan terkoordinasi ketika menghadapi bencana,” ujar Kapendam.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, tenaga kesehatan serta seluruh komponen masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

Baca Juga  Diharapkan Jadi Provinsi Layak dan Ramah Anak, F-PDI Perjuangan DPRD Bali Setujui Raperda Perlindungan Anak

“Pada prinsipnya, kesiapsiagaan yang kita bangun harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan secara cepat kepada masyarakat apabila terjadi bencana,” tegas Kolonel Inf Amrizal Nasution.

Melalui latihan ini, Kogasgabpad Kodam IX/Udayana bersama seluruh unsur yang terlibat tidak hanya menguji kemampuan operasional, tetapi juga memantapkan sinergi dan kesiapan menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Seluruh rangkaian latihan pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan utama, yaitu keselamatan dan perlindungan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca