NEWS
DPRD Bali Terima Audiensi PD GMNI Denpasar soal Impor Beras, Dewan segera Programkan Bahas di Bamus
Denpasar, baliilu.com – DPRD Provinsi Bali yang diwakili Wakil Ketua III Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, SIP menerima Pimpinan Dewan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar dalam rangka audiensi menyampaikan kajian dan sikap terkait polemik impor beras, Jumat (7/5) di Kantor DPRD Bali, Renon Denpasar.
Wakil Ketua III DPRD Bali Asmara Putra didampingi wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangkas Sugiarta dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diwakili Kabid Perkebunan Lanang Aryawan. Sementara DP GMNI Denpasar dipimpin Sekretaris I Dewa Agung Putra Agung didampingi Wakabid Buruh Tani I Putu Edi Suastawan, Sekretaris Bidang Agitasi dan Propaganda Dafa Daifulah dan pengurus lainnya.
Pada audiensi yang digelar ketat menerapkan protokol kesehatan, DP GMNI Denpasar menyampaikan kajian perihal impor beras. Di antaranya kebijakan impor beras yang mungkin dilaksanakan pada 2021 sangat bertentangan dengan UUD ‘45 yang menyatakan seharusnya pemerintah mementingkan kemajuan umum, masyarakat secara luas. ‘’Apalagi kita mempraktekkan sebagai negara agraris, kalau impor beras tetap dilakukan dengan angka statistik produksi beras surplus, itu berarti pemerintah telah mendegradasi petani,’’ papar Edi Suastawan.
GMNI, kata Edi akan terus mengawal UU Cipta Kerja yang salah satu pasalnya mensejajarkan beras impor dengan beras produksi dalam negeri dalam hubungan ketahanan pangan nasional. Ini tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih lagi paham Trisakti Bung Karno yaitu berdikari secara ekonomi. Begitu juga bertentangan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Khususnya poin pertama pembangunan tentang sandang, pangan dan papan, tentang kemandirian pangan.
Oleh karena itu, GMNI Denpasar mengambil sikap pertama, menolak impor beras saat panen raya, surplus. Kedua, menolak aturan yang merugikan petani. Ketiga, mendesak alokasi dana APBN atau APBD dalam bentuk penyaluran bantuan langsung subsidi untuk petani seperti stimulus peningkatan produksi beras nasional daerah, bukan digunakan untuk membeli beras impor.
Keempat, mendesak pemerinah daerah untuk merealisasikan cita-cita kemandirian pangan sebagai mana yang diatur dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kelima, meminta pemerintah daerah untuk melibatkan organisasi pemuda atau mahasiswa secara langsung dalam pemberdayaan ketahanan pangan. Keenam, Gubernur Bali melakukan koordinasi kepada kepala daerah lainnya untuk melakukan distribusi, dari daerah yang surplus beras ke daerah yang defisit produksi.
Menjawab kajian dan sikap GMNI Denpasar, Wakil Ketua III DPRD Bali Asmara Putra secara pribadi menyampaikan dukungan dan setuju dengan kajian dan sikap GMNI terhadap impor beras. Politisi dari Partai Demokrat asal Gianyar ini menegaskan bahwa Mensekneg mengatakan Indonesia tidak mengimpor beras sampai bulan Juni. Selain itu, sampai saat ini Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan belum pernah mengusulkan impor beras karena stok di bulog masih memadai. Indonesia mempunyai satu kerjasama dengan Vietnam dan Thailand untuk menjaga stok nasional. Dimana perjanjian itu berlaku apabila kita kekurangan stok beras dan mereka mempunyai surplus beras atau sebaliknya.
Asmara Putra mengungkapkan sikapnya, saat panen raya di Bali dan Jawa sebaiknya tidak ada impor beras. Apalagi kondisi pandemi Covid dengan lumpuhnya pariwisata dan kini bergantung pada pertanian sudah semestinya harus memberikan peluang, menyerap hasil panen petani.
Sebagai wakil rakyat, dewan pasti akan mendorong pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya petani. Seperti mendorong izin hotel yang memiliki anak asuh petani sehingga hasil panennya akan ada yang mengambil. Namun hasil produksinya mesti menjaga kualitas seperti hasil pertanian organik.
Sementara itu, Tangkas Sugiarta dari Disperindag Bali mengatakan kaitan dengan impor beras, salah satu tugas disperindag adalah bagaimana tetap menekan, mengetahui berapa sesungguhnya ada stok di pasaran. Ditegaskan yang mengeluarkan persetujuan impor kementerian pertanian sedangkan yang mengeksekusi atau melakukan impor adalah kementerian perdagangan.
Ditambahkan, stok beras Bali sampai bulan Mei relatif aman. Itupun didapatkan dari beras produksi Bali dan yang datang dari luar daerah khususnya Jawa Timur.
Sedangkan Lanang Aryawan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali memaparkan kita mesti berpikir realistis. Tidak dan mau mengimpor beras, mesti melihat potensi di Bali seperti apa. Bila potensi yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah kita setuju dengan tidak mengimpor beras. ‘’Bukan berarti saya mendukung impor. Artinya buat saya, kita betul-betul save akan kebutuhan yang kita miliki,’’ ujarnya.
Lanang menguraikan, penduduk Bali sekitar 4,3 juta jika kebutuhan per kapita rata-rata 10 kg, akan membutuhkan 450 ribu ton. Sementara produksi gabah kering giling Bali saat ini kurang dari 800 ribu ton dalam setahun atau produksi beras akan kurang dari 500 ribu ton. Dibandingkan dengan kebutuhan 450 ribu ton berarti surplusnya sesungguhnya dalam setahun tidak banyak.
Dikatakan Lanang, dalam setahun ada 12 bulan dengan kebutuhan 450 ribu ton dibagi satu musim 4 bulan berarti kebutuhan per satu musim 150 ribu ton. ‘’Nah, jika surplus kita kurang 150 ribu ton maka akan rawan dalam satu musim itu. Idealnya kita harus save dalam konteks dua musim,’’ terangnya seraya menandaskan ketersediaan tak boleh kurang dari 750 sampai 800 ribu ton.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bali, Lanang menyebutkan harus ada areal lain lagi atau bisakah meningkatkan 3 kali panen dalam setahun, sehingga menghasilkan surplus yang aman. Alternatif ini mungkin bisa sejauhmana melakukan pengawalan, sinergi di semua sektor.
Alternatif kedua, lahan pertanian di Bali lebih dari 200 ribu hektar. Sebanyak 67 ribu ha lahan pertanian basah dan 160 ribu ha di luar sawah. Ini merupakan potensi untuk bisa menghasilkan pangan. Lahan perkebunan ini dioptimalkan untuk menghasilkan pangan bukan beras seperti umbi-umbian, jagung atau porang.
Di akhir pertemuan, Tjok. Gede Asmara Putra secara pribadi setuju dengan kajian dan sikap GMNI Denpasar. Namun secara kelembagaan kajian dan sikap GMNI Denpasar terhadap impor beras segera akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk didiskusikan dengan memanggil seluruh anggotanya. ‘’Kebetulan saya menyusun program kerja di DPR sehingga saya akan programkan di Badan Musyawarah supaya bisa dimasukkan di dalam program kerja untuk bisa diturunkan ke diskusi-diskusi secara formal di DPRD sehingga outputnya pun formal,‘’ pungkasnya. (gs)
NEWS
“Karya Ngenteg Linggih“ di Balai Banjar Selat
Bupati Adi Arnawa Ingatkan Warga Optimalkan Ruang Adat dan Budaya
