Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna Ke-16 masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dengan agenda utama pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 digelar Selasa, 6 Juli 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon Denpasar.

Rapat rapipurna yang digelar secara hibryd, offline dan online dibuka oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. didampingi Wakil Ketua I Sugawa Korry, Wakil Ketua II I Nyoman Suyasa dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, segenap anggota dewan, anggota Forkopimda Provinsi Bali, Sekda Bali dan jajaran OPD Provinsi Bali.

Lima fraksi mendapat kesempatan menyampaikan pandangan umumnya di depan rapat paripurna yang terbuka untuk umum. Di antaranya menyampaikan apresiasi atas raihan opini WTP dari BPK-RI atas laporan keuangan Pemprov Bali TA 2020 sekaligus raihan delapan tahun berturut-turut, dan juga menyoroti masalah penerapan PPKM Darurat Covid-19.

Seperti yang dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan melalui I Made Rai Warsa, S.Sos. yang memberikan apresiasi atas raihan 8 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas penilaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Pencapaian opini WTP yang kedelapan kali ini merupakan prestasi, kerja keras, tulus, ikhlas dan fokus dari Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

‘’Kami Fraksi PDI Perjuangan, tetap berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable. Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transfaransi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan,’’ ujar Rai Warsa.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Rai Warsa juga menerima dan memberi apresiasi terhadap Neraca Pemerintah Provinsi Bali, yang menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2020. Serta memberikan apresiasi terhadap laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2020.

‘’Namun kami prihatin atas laju kasus Corona di Bali sedang meningkat antara lain imbas penularan dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan transmisi lokal dan memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya Gubernur menerapkan sejumlah strategi yang disiapkan untuk menekan peningkatan ini,’’ ujar Rai Warsa.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan Rawan Atmaja lebih banyak melontarkan pertanyaan dan usul saran di antaranya pertama, soal kelemahan dalam menyusun laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk diperhatikan, mengingat Provinsi Bali berturut-turut mendapat WTP. Kedua, terkait pelaksanaan pupuk organik bersubsidi pada Distanpangan memastikan pupuk sebanyak 19 ton telah didistribusikan dan dimanfaatkan pada masing-masing subak mengingat sektor pertanian adalah sektor yang survival di tengah badai pandemi Covid-19. Ketiga, berkenaan dengan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Sarbagita dalam Perda RTRW menyarankan  pengembangan dilakukan dalam upaya keseimbangan pertumbuhan ekonomi baru  Bali Utara, Barat dan Timur.

Fraksi Golkar juga menyoroti pandemi Covid-19 yang di samping berdampak pada bidang kesehatan juga melumpuhkan sektor ekonomi, dan akan sangat berdampak pada sektor lainnya seperti pendidikan. ‘’Atas kondisi ini agar Gubernur bisa melakukan antisipasi jangan sampai sektor pendidikan lumpuh karena pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa,’’ ujar Rawan Atmaja seraya menegaskan Fraksi Golkar sangat mendukung wacana pembukaan pariwisata pada Juli ini dengan tetap mematuhi secara sungguh-sungguh kebijakan dan aturan pemerintah pusat.   

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui I Ketut Juliarta, S.H. menyampaikan fraksinya mengapresiasi capaian opini WTP. Namun, Fraksi Gerindra berharap capaian WTP yang bersifat administratif tersebut bisa linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Untuk itu kami mengingatkan saudara Gubernur agar benar-benar memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel,’’ ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 1 tahun lebih membuat pertumbuhan ekonomi Bali terpuruk ke jurang yang dalam. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang saat ini minus 9 lebih, artinya ada pengangguran 1,350 juta sampai 1,8 juta orang. ‘’Untuk itu, kami menyarankan agar  mengalokasikan anggaran untuk meng-cover tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tersebut, bukan saja dengan stimulus BLT, tetapi juga memberikan pelatihan kewirusahaan dan menyalurkan hasil usaha mereka. Kurangi proyek-proyek fisik yang bersifat mercusuar, focus kepada pemberdayaan  ekonomi rakyat,’’ ujarnya seraya mengapresiasi program vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat Bali.

Fraksi Demokrat melalui I Komang Nova Sewi Putra, SE juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan lancar walaupun terjadi beberapa kali refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 dan capaian Opini WTP atas penilaian yang diraih dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 secara berturut-turut selama 8 kali.

Fraksi Demokrat juga menyoroti situasi penerapan PPKM Darurat Covid-19, dimana rakyat tidak tahu mesti berbuat apa di dalam mempertahankan hidupnya yang cenderung membuat masyarakat semakin kehilangan harapan hidup. Oleh karena itu, pemberlakuan PPKM Darurat yang saat ini sangat membebani masyarakat krama Bali khususnya masyarakat kecil atau IKM-UKM, Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Gubernur untuk duduk bersama mencari solusi yang bijak untuk kepentingan krama Bali sehingga mana yang menjadi lebih penting antara sakit karena Covid atau sakit karena kelaparan.    

Pandangan umum Fraksi Nasdem-Hanura-PSI melalui Grace Anastasia WS, SE menyampaikan apresiasi atas pencapaian Opini WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Dengan meraih opini WTP, artinya kinerja Pemerintah Provinsi Bali dalam membuat laporan keuangannya adalah baik, rinci dan sesuai aturan. ‘’Namun kami mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tujuan utama. Karena yang jadi tujuan utama itu tetap saja anggaran yang terserap dan sesuai peruntukan seperti yang tercantum dalam perencanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali,’’ ujar Grace.

Selanjutnya Ketua Dewan Adi Wiryatama menyerahkan pandangan umum fraksi-fraksi kepada Gubernur Bali Wayan Koster. (gs)