Denpasar, baliilu.com – Semangat gotong-royong dan menyama braya kembali menjadi kekuatan krama Desa Adat Kepaon dalam melaksanakan Karya Atma Wedana Baligia Punggel dan Mepandes. Sinergi antara Desa Adat, LPD, Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat menghadiri Upacara Mepandes serangkaian karya di Jaba Pura Dalem Penataran Suwung, Desa Adat Kepaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Senin (7/9).

Karya yang dilaksanakan secara bersama ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan, tetapi juga mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan masyarakat. Kehadiran Pemerintah Kota Denpasar dalam kegiatan tersebut turut menegaskan komitmen untuk terus mendukung keberadaan adat, tradisi dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan kehidupan masyarakat Kota Denpasar.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, semangat kebersamaan yang ditunjukkan krama Desa Adat Kepaon merupakan implementasi nyata nilai gotong-royong dan Vasudhaiva Kutumbakam. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci sehingga pelaksanaan karya dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi semangat gotong-royong dan kebersamaan yang ditunjukkan krama Desa Adat Kepaon. Sinergi antara Desa Adat, LPD, Pemerintah dan seluruh pihak menjadi kekuatan dalam menyukseskan karya sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, semangat tersebut hendaknya terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sebab, pelaksanaan karya secara bersama tidak hanya memperkuat nilai spiritual dan adat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antarkrama.

“Inilah kekuatan masyarakat Bali, ketika semua bersatu dan bergotong-royong, berbagai hal yang berat dapat dilaksanakan bersama. Semangat menyama braya seperti ini harus terus kita jaga,” imbuhnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Kepaon, AA Ketut Wirya didampingi Ketua Panitia, I Gusti Ketut Mayun Mahardika mengatakan, pelaksanaan karya secara bersama merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban krama. Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat kebersamaan serta rasa menyama braya di lingkungan Desa Adat Kepaon.

“Tujuan utama kami adalah meringankan beban masyarakat atau krama desa. Dengan dilaksanakan bersama, rasa kebersamaan dan menyama braya juga semakin kuat,” katanya.

Atma Wedana Baligia Punggel dalam karya ini diikuti sebanyak 104 peserta, sedangkan Mepandes Massal diikuti sebanyak 194 peserta. Puncak Upacara Mepandes dilaksanakan pada Senin (7/9), sementara Puncak Karya Atma Wedana Baligia Punggel akan dilaksanakan pada Buda Umanis Wuku Prangbakat, 16 September 2026 mendatang. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan dan partisipasi seluruh krama serta sinergi bersama berbagai pihak.

AA Ketut Wirya menegaskan, keberhasilan pelaksanaan karya tidak terlepas dari dukungan seluruh krama dan pihak-pihak yang telah bergotong royong sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan.

“Kami berharap karya ini bukan hanya menjadi sebuah kewajiban adat, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, meringankan beban krama, dan semakin menumbuhkan rasa menyama braya di Desa Adat Kepaon,” pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, Putu Agus Jayadi, Camat Denpasar Selatan, I Kadek Ermanto, Bendesa Adat se-Kota Denpasar serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa juga turut menyerahkan Bantuan Dana Hibah untuk mendukung pelaksanaan Karya Atma Wedana Baligia Punggel dan Mepandes Desa Adat Kepaon. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-48 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (Soma Paing, Menail), 7 September 2026. Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Penjelasan Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dihadiri segenap anggota DPRD Bali. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, perwakilan Forkopimda Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra bersama segenap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Staf Ahli Gubernur, Kelompok Ahli DPRD Bali dan undangan lainnya.

Rapat diawali kata pembuka dari Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya yang selanjutnya memberi kesempatan Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 dan Raperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2027.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2026.

Perubahan proyeksi pendapatan, antara lain karena adanya penyesuaian pendapatan PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Sementara, untuk penyesuaian belanja daerah, kita wajib mengalokasikan kembali kewajiban belanja atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, penetapan SiLPA Tahun 2025, adanya belanja daerah yang bersifat wajib, belanja yang diarahkan untuk pelayanan publik, prioritas pembangunan, mempercepat pelaksanaan program yang memiliki daya ungkit tinggi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Gubernur Koster menegaskan, Pendapatan Daerah dalam APBD Induk Tahun 2026 semula ditargetkan sebesar Rp 6,5 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 100 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 6,6 triliun lebih, yang  terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  semula Rp 4,2 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 122 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 4,3 triliun lebih. Retribusi Daerah, semula Rp 614 miliar lebih, menjadi Rp 649 miliar lebih. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, semula Rp 196 miliar lebih menjadi Rp 257 miliar lebih; dan Lain-Lain PAD yang Sah, semula Rp 591 miliar lebih, menjadi Rp 617 miliar lebih.

Pendapatan Transfer semula Rp 2,31 triliun lebih, menjadi Rp  2,27  triliun  lebih  atau  menurun  sebesar Rp 35 miliar dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp 5,70 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 13,4 miliar lebih sehingga menjadi Rp 19,1 miliar lebih.

Belanja Daerah dalam APBD Induk Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 263 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 7,5 triliun lebih. Belanja Modal, semula direncanakan sebesar Rp 806 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 34 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 841 miliar lebih, meliputi: Belanja Modal Tanah, tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp 141 miliar lebih; Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin,  semula Rp 192 miliar lebih, menjadi Rp 203 miliar lebih atau meningkat sebesar Rp 10 miliar lebih; Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan,  semula Rp 266 miliar lebih, menjadi Rp 279 miliar lebih, atau meningkat sebesar Rp 12 miliar lebih; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, semula Rp 164 miliar lebih, menjadi Rp 173 miliar lebih, meningkat Rp 9 miliar lebih; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, pada APBD Induk sebesar Rp 40 miliar lebih, menjadi Rp 42 miliar lebih atau meningkat sebesar Rp 1,9 miliar lebih; dan Belanja Modal Aset Lainnya, semula Rp 400 juta menjadi Rp 520 juta atau meningkat  sebesar Rp 120 juta.

Belanja Tidak Terduga, semula Rp 50 miliar, berkurang sebesar Rp 26 miliar lebih, sehingga  menjadi Rp 23 miliar lebih. Belanja Transfer sebesar Rp 1,09 triliun lebih, meningkat sebesar  Rp  94  miliar  lebih,  sehingga  menjadi Rp 1,18 triliun lebih, meliputi: Belanja Bagi Hasil, semula Rp 685 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 40 miliar lebih sehingga menjadi Rp 725 miliar lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 408 miliar lebih, meningkat sebesar Rp 54,1 miliar sehingga menjadi Rp 462 miliar lebih.

“Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp 842 miliar lebih atau 12,65%,” ujarnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Induk 2026, semula sebesar Rp 1,42 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 162 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 1,58 triliun lebih, yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025 audited sebesar Rp 712 miliar lebih dan rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 873 miliar lebih. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah tetap dianggarkan sebesar Rp 743 miliar lebih.

APBD Induk TA 2027

Sementara itu, gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4,5 triliun lebih, yang meliputi: Pajak Daerah, sebesar Rp 2,9 triliun lebih; Retribusi Daerah, sebesar Rp 645 miliar lebih; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sebesar Rp 317 miliar lebih; dan Lain-Lain PAD yang Sah, sebesar Rp 687 miliar lebih.

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 1,14 triliun lebih, yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, belum termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang memang belum disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan sebesar Rp 6,1 miliar lebih, yang merupakan Pendapatan Hibah.

Untuk  Belanja  Daerah,  direncanakan  sebesar Rp 6,1 triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 4,8 triliun lebih, meliputi: Belanja Pegawai, sebesar Rp 2,1 triliun lebih; Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 1,6 triliun lebih; Belanja Subsidi, sebesar Rp 7,5 miliar lebih; dan Belanja Hibah, sebesar Rp 1 triliun lebih. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 337 miliar lebih, meliputi: Belanja Modal Tanah, sebesar Rp 150 juta; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp 84 miliar lebih; Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar Rp 172 miliar lebih; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar Rp 79 miliar lebih; dan Belanja Modal Aset Lainnya, sebesar Rp 200 juta. Belanja Tidak Terduga, direncanakan sebesar Rp 150 miliar. Belanja Transfer, sebesar Rp 856 miliar lebih, meliputi: Belanja Bagi Hasil, sebesar Rp 688 miliar lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan, sebesar Rp 167 miliar lebih.

“Dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 tersebut,  direncanakan  defisit  anggaran,  sebesar Rp 475 miliar lebih, atau 8,32%,” katanya.

Penerimaan pembiayaan daerah, Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih, yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp 753 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang dari pemerintah Rp 243 miliar lebih dan penyertaan modal Rp 510 miliar. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Aksi warga menjaga kebersihan lingkungan mendapat apresiasi. TP PKK Provinsi Bali melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu di Kota Denpasar, Minggu (6/9) pagi.

Gerakan ini tidak sekadar mengajak masyarakat menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial serta budaya gotong-royong di tengah masyarakat.

Menariknya, warga yang aktif melaksanakan kegiatan bersih-bersih di telajakan rumah masing-masing mendapatkan apresiasi berupa beras 5 kilogram dari Tim Monev.

Apresiasi tersebut diserahkan oleh Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali A.A. Sagung Mas Dwipayani, serta Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali I Nyoman Mendra.

Melalui Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu, masyarakat didorong untuk menjadikan kebersihan, gotong-royong, dan solidaritas sosial sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bukan sekadar bersih-bersih, gerakan ini menjadi upaya menghidupkan kembali semangat gotong-royong, mulai dari lingkungan rumah hingga masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster meninjau sisi timur Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, yang digunakan sebagai tempat berjualan saat Car Free Day (CFD).

Ia menyoroti masih banyaknya sampah yang berserakan dan belum mendapat perhatian maksimal. Untuk itu, ia mengajak para pedagang dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan, terlebih saat pelaksanaan CFD. (gs/bi)