Friday, 19 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Umumkan Skema dan Paket Kebijakan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Sebesar Rp 756 Milyar

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER: Didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Dewa Indra umumkan skema dan paket kebijakan penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Denpasar, baliilu.com – Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pemerintah daerah, tanggal 2 April 2020, maka Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan realokasi anggaran kegiatan tertentu/ refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Demikian dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wagub Tjokorda Artha Ardana Sukawati dan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga selaku Sekda Bali Dewa Made Indra saat konferensi pers, Kamis sore (23/4-2020) di Gedung Jaya Sabha Denpasar.

Dikatakan Gubernur Koster, hasil realokasi anggaran kegiatan tertentu/refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 756,0 milyar, yang bersumber dari Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, bantuan keuangan khusus, dan belanja tidak terduga) sebesar Rp 19,0 milyar, Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) sebesar Rp 687,0 milyar, dan Pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp 50 milyar.

Selanjutnya, hasil realokasi anggaran tersebut digunakan untuk 3 kelompok penanganan kegiatan pandemi Covid-19. Pertama penanganan kesehatan terkait Covid-19 dengan pagu anggaran Rp 275,0 milyar, kedua penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran Rp 220,0 milyar, dan ketiga penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial dengan pagu anggaran Rp 261,0 milyar.

Rincian program penanganan Covid-19 kelompok I, kelompok II, dan kelompok III diuraikan masing-masing berikut ini. ‘’Kebijakan ini telah dikirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 April 2020,’’ ujar Gubernur Wayan Koster.

Baca Juga  Update Covid-19 (11/8) di Bali, Persentase Pasien Sembuh Capai 86,90%

SKEMA KEBIJAKAN PENANGANAN KESEHATAN COVID-19

Lebih lanjut Gubernur Koster memaparkan skema kebijakan penanganan kesehatan Covid-19 dengan pagu anggaran Rp 275,0 milyar terdiri dari 2 skema. Skema pertama, penanganan kesehatan berbasis desa adat dengan anggaran Rp 75,0 milyar; terdiri dari 2 paket; paket 1, kegiatan secara niskala; dan paket 2, kegiatan secara sakala.

Kegiatan secara niskala, dilaksanakan dengan Nunas Ica bersama pemangku di Pura Kahyangan Tiga dengan cara Nyejer Daksina di desa adat, mulai 31 Maret 2020 sampai Covid-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut. Memohon kepada Ida Bhatara Sasuhunan sesuai dengan drestha desa adat setempat agar pandemi Covid-19 segera berakhir demi keharmonisan alam, krama, dan budaya Bali.

Sedangkan kegiatan secara sakala, terdiri dari: a). Pencegahan Covid-19 antara lain melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada krama desa adat, membatasi pergerakan krama adat, mengarahkan krama desa adat/ krama tamiu yang termasuk kategori ODP dan PDP Covid-19 agar melaksanakan isolasi mandiri, menyiapkan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. b). Membangun gotong-royong sesama krama desa adat antara lain; mendata krama desa adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari krama desa adat yang mampu secara ekonomi, dengan sukarela dan bergotong-royong.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh desa adat melalui Satgas Gotong Royong bersinergi dengan relawan desa sesuai dengan Petunjuk Teknis Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis desa adat yang dikeluarkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali.

Skema kedua, Penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi Bali dengan anggaran Rp 200,0 milyar yang terdiri dari 5 paket: Paket 1, Pelayanan di RS PTN Unud, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara; Paket 2, Pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 antara lain; alat pelindung diri (APD), rapid test kit, masker, sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan kabupaten/kota; Paket 3, Penyediaan tempat karantina di hotel dan tempat lain bagi tenaga medis, pekerja migran Indonesia (PMI)/anak buah kapal (ABK), dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan kabupaten/kota; Paket 4, Bantuan insentif bagi tenaga medis; dan Paket 5, Dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas Provinsi.

Baca Juga  Kesulitan Pemasaran ke Hotel dan Restoran, Ny. Putri Koster Apresiasi Pasar Tani di Tengah Pandemi Covid

SKEMA KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP EKONOMI

Gubernur Koster mengatakan skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dengan pagu anggaran Rp 220,0 milyar. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan/ penyelamatan kegiatan usaha akibat dampak Covid-19 terhadap dunia usaha yang meliputi 3 skema.

Skema pertama, kelompok usaha informal terdiri dari 2 paket: Paket 1, kelompok usaha informal (warung tradisional, pedagang pasar, industri rumah tangga, nelayan, dan peternak); dan Paket 2, Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Skema kedua, kelompok koperasi terdiri 2 paket: Paket 1, Koperasi Binaan Pemerintah Provinsi Bali; dan Paket 2, Koperasi Binaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Skema ketiga, Kelompok usaha media terdiri dari 2 Paket: Paket 1, Usaha Media Cetak; dan Paket 2, Usaha Media Online. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulus untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

SKEMA KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DALAM BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Gubernur Koster memaparkan skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran Rp 261,0 milyar terdiri dari 2 skema.

Skema pertama, penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin berbasis desa adat berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran Rp 149,0 milyar. Bantuan diberikan kepada krama desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Skema kedua, Penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat miskin dengan pagu anggaran Rp 112,0 milyar.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada kelompok masyarakat terdiri dari 5 paket. Paket 1, Keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra-Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Baca Juga  Satgas Covid-19 MGPSSR Bali Kembali Gelar Bakti Sosial, Minggu (7/6) Ini Sasar Gianyar dan Klungkung

Paket 2, Kelompok pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan, dan industri. Paket 3, Kelompok pekerja informal (buruh lepas, sopir, dan tukang parkir). Paket 4, Bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak Covid-19, dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Paket 5, Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak Covid-19, berupa subsidi biaya pendidikan semester.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 1 berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT); Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 2 dan Paket 3 berupa Bantuan Sosial Tunai (BST); dan Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 4 dan Paket 5 berupa Bantuan/Subsidi Biaya Pendidikan. Bantuan yang diberikan pada para siswa dan mahasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya.

Selanjutnya, kata Gubernur, skema dan paket kebijakan akan dirinci meliputi: jumlah penerima bantuan, besaran bantuan, syarat penerima, dan mekanisme realisasi bantuan serta pertanggungjawaban yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur Bali. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Berikan Penghargaan ASN Purnabhakti

Apresiasi Semangat, Kerja Keras dan Inovasi untuk Kota Denpasar

Published

on

By

Walikota Jaya Negara
SERAHKAN PENGHARGAAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan penghargaan kepada ASN Kota Denpasar yang akan memasuki masa purnabhakti/pensiun di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Denpasar. Penghargaan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terimakasih ini diserahkan serangkaian Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). Tercatat sebanyak 109 ASN menerima penghargaan ini lantaran akan memasuki masa pensiun Periode 1 Juli – 1 November 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudharma, Kepala Taspen Wilayah Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pensiun atau purnabhakti merupakan sesuatu yang pasti tiba dalam setiap pengabdian. Dimana, setiap yang mengabdi pasti akan memasuki masa purnabhakti atau pensiun, tak terkecuali ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian maksimal yang telah diberikan untuk Kota Denpasar sangatlah penting untuk diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat agar seluruh ASN yang akan memasuki masa pensiun dapat tetap produktif.

“Kami sangat menyadari, bahwa kontribusi bapak/ibu dalam pembangunan Kota Denpasar sangatlah besar, capaian dan keberhasilan saat ini merupakan kerja keras bapak/ibu sekalian, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pensiun adalah soal administrasi, tapi sumbangsih pemikiran dan masukan serta saran sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar ini, dan tentu kami sangat mengapresiasi kerja keras, semangat serta inovasi untuk Denpasat tercinta ini,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menjelaskan, kegiatan Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar ini rutin dilaksanakan bagi ASN yang hendak pensiun. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dari Bank BPD Bali, PT. Taspen hingga Pisikolog untuk kesiapan mental pasca purnabhakti.

Baca Juga  Biasakan Menerapkan Protokol Kesehatan, Kelurahan Pedungan Giatkan Sosialisasi dan Edukasi

Dikatakannya juga, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang telah mengabdi bagi Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi awal tentang hak-hak yang diperoleh pasca-pensiun nanti. Dari 109 ASN yang menerima penghargaan sekaligus mengikuti kegiatan ini, secara detail jumlah tersebut terdiri atas Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 67 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 orang.

“Semoga ASN Kota Denpasar yang memasuki masa pensiun dapat terus produktif dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Hadiri Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaraan Bela Negara Kemenhan RI

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa
HADIRI SOSIALISASI: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7).

Gelaran sosialisasi ini menggelorakan semangat untuk mewujudkan kesadaran bela negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling bersinergi, sebagai upaya negara untuk menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di sela-sela kegiatan sosialisasi, menyambut baik sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Denpasar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan ajang peningkatan kesadaran kita terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran bela negara sangat penting guna mengatasi dan mengantisipasi ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto menegaskan, ada 3 ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara, seperti berita hoax, narkoba, pencurian data siber dan lainnya.

Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43 ribu kader bela negara di Indonesia, untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja, maupun pendidikan. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi mewujudkan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Pengunjung Pasar Badung Disemprot Disinfektan

Hoax di media sosial merupakan salah satu bentuk ancaman dan bisa menjadi potensi kerusuhan, apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila, kita tidak tahu bangsa ini akan jadi seperti apa, ” tutur Brigjen TNI G. Eko Sunarto. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sambangi Kediaman Warga, Ny. Antari Jaya Negara Serahkan PMT bagi Lansia dan Balita

Published

on

By

TP PKK Denpasar
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, menyerahkan bantuan saat menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar kembali menyerahkan sejumlah bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT), kepada lansia dan juga balita. Penyerahan ini diserahkan langsung Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, yang menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7).

Maksud pembagian PMT ini adalah untuk pencegahan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Adapun paket bantuan yang diberikan kali ini berupa beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar.

Hadir bersama Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar tidak hentinya melakukan sinergitas dan kolaborasi, untuk dapat bersama mengentaskan kasus kemiskinan ekstrem dan juga upaya persoalan stunting di Kota Denpasar.

“Berbagai program yang dilaksanakan TP PKK Kota Denpasar, salah satunya pemberian PMT ini. Selain sebagai upaya menurunkan stunting, ini juga adalah langkah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ucap Ny. Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut, Ny. Antari Jaya Negara juga berpesan kepada masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang memiliki balita agar secara rutin mengikuti kegiatan posyandu sebagai deteksi awal kesehatan dan tumbuh kembang anak.

“Saya berpesan kepada orang tua, agar tidak bosan untuk selalu mengecek kesehatan dan tumbuh kembang anak, sejak dari dalam kandungan sampai lahir, dan bertumbuh nanti,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ketut Sri Karyawati pada kesempatan yang sama mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

Baca Juga  Kesulitan Pemasaran ke Hotel dan Restoran, Ny. Putri Koster Apresiasi Pasar Tani di Tengah Pandemi Covid

“Kami bersinergi dengan para lurah dan perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan Posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca