Connect with us

BUDAYA

Gubernur Koster Minta ISI Denpasar Bangkitkan Kekayaan dan Kejayaan Budaya Bali

BALIILU Tayang

:

de
HADIRI PENGUKUHAN GURU BESAR: Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bidang kebudayaan semakin maju dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan. “Hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Bali dikandung semua di dalam peraturan daerah ini, sehingga kita sekarang telah memiliki aturan yang cukup memadai untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali,” ujarnya.

Gubernur menambahkan Bali memiliki kekayaan tradisi sejak dahulu yang tumbuh dan dimanfaatkan oleh para leluhur. Selama ini kekayaan tradisi ini masih kurang serius dibangkitkan, dijaga, dipelihara serta dimajukan sehingga secara perlahan-lahan semakin mundur, luntur dan mungkin sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat di desa adat. “Karena itu ini harus kita gali kembali, dibangunkan agar dia menjadi satu potensi yang mencerahkan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali serta juga mendorong perekonomian masyarakat Bali,”  kata Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Gubernur mengatakan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah ini serta Peraturan Gubernur sebelumnya yang berkenaan dengan kebudayaan, ISI Denpasar memiliki ruang yang cukup memadai untuk mengaktualisasikan potensi yang ada. 

Menurutnya ISI Denpasar memiliki sumber daya yang mumpuni yakni dosen, mahasiswa serta sembilan 9 orang guru besar. “Saya kira ini sumber daya yang luar biasa untuk mengembangkan seni yang ada di Bali ini termasuk seni tradisi. Saya titip nanti dengan satu skema tertentu seni-seni tradisi yang berakar di desa adat yang tumbuh di desa adat yang digeluti oleh masyarakat desa adat kemudian sekarang ditinggal punah lantas dia tidak lagi muncul sebagai kekayaan seni, mohon supaya ISI Denpasar bergerak ke bawah melalui kegiatan pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata maupun juga kegiatan kemasyarakatan lainnya, turun ke bawah untuk masuk ke wilayah itu agar bersentuhan langsung dengan kekayaan seni yang ada di akar rumput,” katanya.

Baca Juga  Terkait RUU Provinsi Bali: Gubernur NTB dan NTT Setuju, namun Jangan Sampai Hilangkan Sejarah Berdirinya 3 Provinsi

Menurut Gubernur inilah yang harus dikembangkan oleh ISI Denpasar dalam kegiatan Tri Dharma yang menjadi tugas utama sebagai perguruan tinggi. “Dengan demikian saya kira seni dan budaya di Bali yang berbasis tradisi maupun juga yang berbasis modern itu akan terus maju terus berkembang di tengah-tengah dinamika lokal nasional dan global inilah yang menjadi kekayaan kita,” ujarnya.

Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum mengatakan dalam bidang pengabdian masyarakat tahun 2020 mahasiswa ISI Denpasar mengadakan KKN di desa adat masing-masing sebagai dukungan terhadap program Gubernur Bali.

Hanya dengan situasi pandemi program ngayah ke desa-desa dan pura-pura di Bali dengan berat hati harus dihentikan sementara. “Namun, kami merasa bersyukur karena Bapak Gubernur dan Pemprov Bali telah menginisiasi dan membiayai penciptaan seni virtual yang telah tayang di media sosial dapat kami pastikan dari 202 sanggar seni yang dibantu oleh Bapak Gubernur mendapatkan bantuan penciptaan seni virtual itu 80 persen mahasiswa dan alumni ISI Denpasar,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memberi ucapan selamat kepada dua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. dan Prof. Dr. I Wayan (Kun) Adnyana, S.Sn.M.Sn yang juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. (*/gs)

BUDAYA

Dharma Wacana Ida Pandita Terkait Hare Krishna, MDA Bali Menyambut Baik

Published

on

By

de
Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Denpasar, baliilu.com -Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengungkapkan apa yang disampaikan Ida Pandita Mpu Jaya Prema pada saat dharma wacana terkait membahas persoalan Hare Krishna, pastinya cukup menarik untuk disimak dan dipahami bersama, terutama buat masyarakat Bali yang beragama Hindu.

Ida Panglingsir mengatakan pada saat dharma wacana Ida Pandita menyebutkan kalau keberadaan Hindu mulai diadaptasikan dengan banyak sebutan terutamanya Hindu yang ada di luar Bali seperti Hindu Tengger utawi Jawa, Hindu Sunda Wiwitan, Hindu Kaharingan, dan Hindu Toraja.

“Walau diadaptasikan dengan banyak sebutan tidak berarti mengganti, apalagi sampai menghilangkan Hindu Dharma. Hindu dengan ciri khas daerah masing-masing patut tetap disebut, dan juga tetap diingat sesuai dengan desa kala patra, kapan menyebut Hindu Bali dan kapan menyebut Hindu Dharma,” terangnya, Rabu (12/8-2020).

Dijelaskan, kalau kita berkumpul sesama Hindu Bali atau untuk menyebut Hindu daerah, maka akan tetap menyebut diri Hindu Bali. Tetapi saat kita secara nasional atau nusantara sedang berkumpul, maka kita disana berkumpul sebagai Umat Hindu Dharma.

“Sama halnya istilah Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Allah, Tuhan Yesus, Tian, Sang Budha dan sebagainya tidak akan pernah mengganti atau menghilangkan sebutan Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Lanjutnya, sama halnya menyebut soroh di Bali tidak berarti menghilangkan identitas Bali secara keseluruhan. Menyebut diri orang Papua, Ambon, Bali, Jawa, Sunda sampai Aceh tidak berarti mengganti atau menghilangkan sebutan kita orang Indonesia.

“Itulah Bhineka Tunggal Ika, baik dalam Hindu, dan di dalam Bali sendiri tetap berada di bawah NKRI. Sehingga tidak jadi masalah menyebut Hindu Bali atau Hindu Dharma sebagai identitas,” imbuhnya.

Baca Juga  Pemulihan Pasca-Corona, Wagub Cok Ace Setuju Keberhasilan Bali Tangani Covid-19 Diangkat sebagai Salah Satu Promosi Pariwisata

Ditambahkan, Hare Krishna dilarang di wewengkon desa adat, dan diusulkan tetap dilarang di Indonesia bukanlah titik beratnya. Karena Hare Krishna sangat berbeda dengan Hindu Bali ataupun Hindu Nusantara atau Hindu Dharma.

“Bahkan, 5 agama lain juga berbeda dengan Agama Hindu Bali ataupun Hindu Nusantara atau Hindu Dharma. Namun semuanya bisa menganut kepercayaan dengan baik, tanpa pernah mengganggu kepercayaan agama lainnya,” tambahnya.

Sementara Hare Krishna sendiri ciri keyakinannya sangat berbeda yakni provokatif dan massif melaksanakan usaha penyebaran ajaran ke komunitas umat yang sudah beragama dengan keyakinan sangat berbeda, dalam hal ini sasarannya adalah Hindu Bali dan Hindu Nusantara.

“Menjelek-jelekkan penganut Hindu Bali terutama upacara, adat, dan desa adat, melakukan tindakan memanipulasi ajaran Agama Hindu Bali yang sengaja dikonversi menjadi ajaran Hare Krishna dalam buku pedoman Agama Hindu untuk di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (*/gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wayan Koster Rancang Pelabuhan Sampalan & Bias Munjul Bermotif Ukiran Kuno Khas Nusa Penida

Published

on

By

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Nusa Penida, baliilu.com – Sejarah pembangunan infrastruktur diciptakan Gubernur Bali Wayan Koster di Pulau Nusa Penida. Pulau yang terkenal akan suasana spiritualnya dengan keberadaan Pura Dalem Ped, serta dilengkapi oleh pesona alam yang menjadi daya tarik wisata, tercatat pulau yang berada di tenggara Pulau Bali ini selalu dihadapi oleh kondisi pelabuhan yang tidak memberikan kesan aman dan nyaman bagi masyarakat atau wisatawan yang memasuki pintu gerbang Nusa Penida.

Merujuk dari masalah tersebut, Gubernur Koster akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya tepat pada, hari Purnama, Senin, Soma, Umanis, Tulu (3/8-2020), dimana sejarah yang ia lakukan di tengah pandemi Covid-19 ini ialah berhasil mengajak Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melaksanakan Ground Breaking Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang ke depannya akan menghubungkan langsung ke Pelabuhan Sanur di Matahari Terbit atau dikenal dengan sebutan Pelabuhan Segi Tiga Emas di Bali.

Sejarah selanjutnya yang ingin diciptakan Gubernur Koster, ialah membangkitkan kembali seni arsitektur khas Nusa Penida, yang selama ini tenggelam dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga pembangunan Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang mengambil tema Alam Semesta Segara – Wukir, Tradisi Pulau Guru – Nusa Tiga itu akan memenuhi interior ruangan di kedua pelabuhan tersebut.

“Arsitektur bangunannya, ruang dalamnya/interior, arsitektur ruang luarnya akan didesain dengan muatan kearifan lokal Nusa Penida. Kemudian ukiran kuno Nusa Penida yang terdapat di Pura Batu Medawu, Pura Puncak Mundi, Pura Sahab, Pura Prajapati Sampalan, Pura Puseh Lembongan juga akan ditampilkan di bangunan pelabuhan tersebut. Karena Nusa Penida memiliki Kain Cepuk dan Kain Rangrang, maka desain pelabuhan di Sampalan dan Bias Munjul itu juga akan memiliki motif kain Cepuk dan kain Rangrang yang dikombinasikan dengan ukiran kuno tersebut,” ujar mantan anggota DPR-RI 3 periode ini seraya berharap ukiran ini dilestarikan keberadaannya.

Baca Juga  Update Covid-19 (2/4) di Bali, Tak Ada Tambahan Pasien Positif, 1 Orang Sembuh Lagi

Alasan Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini memasukkan konten kearifan lokal pada gaya bangunan di kedua pelabuhan tersebut, karena Wayan Koster konsisten berpegang teguh pada Perda No.4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang resmi diberlakukan pada, Kamis (16/7) lalu. (gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta: MGPSSR harus Jadi Organisasi Pemersatu Umat dengan Konsep Trilogi Kepasekan

Published

on

By

de
SERAHKAN SK: Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta, Minggu (26/7-2020) menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pengurus baru bertempat di rumah jabatan bupati, Puspem Badung.

Badung, baliilu.com – Setelah ditetapkan sebagai ketua Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi (MGPSSR) Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 melalui Lokasabha X yang dilaksanakan Minggu, 15 Maret 2020 lalu, I Nyoman Giri Prasta, Minggu (26/7-2020) menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pengurus baru bertempat di rumah jabatan bupati, Puspem Badung.

Di depan pengurus yang hadir, Giri Prasta yang juga menjabat sebagai Bupati Badung, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pengurus dan warga Pasek di seluruh wilayah Provinsi Bali atas kepercayaan dan tanggung jawab dalam memimpin MGPSSR provinsi untuk menjalankan roda organinasi yang berbasis kekeluargaan terbesar yang ada di wilayah Provinsi Bali.

‘’MGPSSR adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan srada bakti kepada Ida Bhatara Kawitan dan mewujudkan Bali yang unggul sesuai bhisama untuk pengabdian pada agama, bangsa dan negara. Kita harus tetap komitmen berkonsolidasi membangun masyarakat, daerah dan semoga MGPSSR tetap ajeg ke depannya,’’ terang Giri Prasta.

de
DIABADIKAN: Usai pertemuan, Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama dengan pengurus MGPSSR Bali 2020-2025.

Ia menyatakan MGPSSR adalah organisasi yang sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yang didasarkan oleh ikatan kekeluargaan/klan sehingga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat internal saja namun juga kepada masyarakat luas daerah dan bangsa. ‘’MGPSSR dan pemerintah akan selalu berjalan bersama menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dengan konsep manusa pada (kesetaraan manusia, red) serta menghindari sikap radikalisme,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Giri Prasta menjelaskan, MGPSSR saat ini telah memiliki struktur lengkap sehingga pengurus punya tanggung jawab besar mendorong dan mendistribusikan warga Pasek untuk ikut berperan aktif membangun daerah ke depannya. MGPSSR harus menjadi organisasi pemersatu umat dengan konsep trilogi kepasekan, bakti ring kawitan, tindih ring bhisama dan wirang ring semeton. ’’Dengan mengaplikasikan Tri Hita Karana tidak hanya kepada sesama warga Pasek tapi juga kepada umat sedharma dan umat lainnya,’’ tegasnya.

Baca Juga  KB PHDI dan MDA Bali, Semua Upacara Panca Yadnya Ngawangun Ditunda Sampai Status Pandemi Covid-19 Dicabut

Ia mengingatkan setelah menerima SK seluruh pengurus harus bekerja sesuai dengan program yang bakal disusun dan ditetapkan oleh organisasi. ‘’Setelah menerima SK ini kita harus bekerja maksimal, keberadaannya harus dibangun melalui penyamaan pola pikir karena keberhasilan organisasi itu lahir dari solidaritas serta peran aktif pengurus dari bawah,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Saba Walaka MGPSSR Bali Wisnu Bawa Temaja menyampaikan rasa bangganya pada kepengurusan yang terbentuk dengan kesadaran tulus ngayah. Kapan pun dipanggil akan mampu dengan tugas suci kepasekan. Ia berharap organisasi yang sudah berdiri tahun 1952 sampai sekarang sebagai organisasi besar jangan sampai terjadi benturan, selisih paham dan jangan ada bibit-bibit perpecahan. ‘’Kita tetap berkolaborasi dan menyatu di setiap kegiatan. Ke depan ada dua momen penting yakni melanjutkan pembangunan Pura Punduk Dawa dan membangun pergeseran Pura Catur Lawa Pasek di Besakih agar lebih luas untuk para pemedek,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Covid-19 MGPSSR Bali Putu Bagus Suryadi melaporkan kegiatan kemanusiaan Satgas MGPSSR Bali selama pandemi Covid-19 yang dilakukan di 7 kabupaten dan kota di Bali berupa penyerahan sembako dan APD kepada semeton Pasek yang membutuhkan yang diperoleh dari donasi semeton Pasek. Selanjutnya sebagai penutup akan dilakukan bakti sosial di Kabupaten Badung.

Acara turut dihadiri oleh Ketua Saba Pandita MGPSSR Provinsi Bali Ida Pandita Mpu Dharmika Sandhi Kerta Satwika, Wakil Ketua I Ida Pandita Mpu Dharmaya Purusa Parama Daksa, Ketua Saba Walaka MGPSSR Bali Wisnu Bawa Temaja, Sekretaris MGPSSR Provinsi Bali Pandu Prapanca Lagosa serta jajaran pengurus MGPSSR Bali masa Bakti 2020-2025 serta Satgas Covid-19 MGPSSR Bali. (*/gs)

Lanjutkan Membaca