NEWS
Gunung Jadi Kawasan Suci di Ranperda RTRW Bali 2023-2043, Gubernur Koster: Sangat Sesuai dengan Harapan Saya
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD Bali atas pandangannya terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Pandangan, pendapat, dan saran serta masukan, melalui dialog, diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi serta proses klarifikasi, telah dihasilkan selama proses pembahasan dengan forum Dewan yang terhormat. Akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima Raperda tersebut.
‘’Saya melihat secara keseluruhan semua aspek yang menjadi kepentingan dalam pengaturan tatat ruang di Bali untuk saat ini sudah bisa diakomodir dengan cukup memadai, dan isinya pun sangat bijak,’’ terang Gubernur Wayan Koster saat memberikan pendapat pada Rapat Paripurna III DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun 2023 pada Senin, 30 Januari 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Renon Denpasar.
Dengan telah disetujuinya Ranperda Provinsi Bali tentang RTRW Provinsi Bali 2023-2043, selanjutnya sesuai perundang-undangan, Gubernur Wayan Koster akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi.
‘’Saya berharap dalam proses evaluasi dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Ranperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,’’ ucap Gubernur.
Gubernur Wayan Koster lanjut menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Provinsi Bali ini sudah lama kita tunggu dan memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Karena, pembangunan Bali ke depan dikelola dengan satu tatanan yang makin baik. Tentu yang utama adalah tata kelola yang bersumber dari peraturan yang berkaitan dengan tata ruang. Lebih lanjut nanti akan diturunkan menjadi rencana detail tata ruang di Kota/Kabupaen se-Bali.
Terkait arahan perdanya, pertama ada aspek kawasan suci yang diatur termasuk ada gunung, mulai dari bawah sampai ke puncak gunung dijadikan sebagai kawasan suci. ‘’Ini saya baru dapat detail terang mengenai informasi ini hari ini. Dan sangat sesuai dengan harapan saya sebagai gubernur karena para sulinggih telah berkumpul dan memberikan keputusan sejumlah gunung di Bali supaya dijadikan kawasan suci yang direkomendasikan kepada gubernur Bali,‘‘ paparnya.
Karena itu, apa yang diatur dalam rencana tata ruang sudah mengakomodir. Gubernur menyebutkan dalam kearifan lokal Bali, gunung itu tidak bisa kita pisahkan karena jaman dahulu para leluhur, tetua, guru-guru suci menjadikan gunung sebagai tempat melakukan ritual keagamaan, beryoga semadi sampai membangun tempat suci. Para pengelingsir, leluhur, guru-guru suci beryoga di puncak gunung sehingga menemukan tatanan untuk membangun Bali.
“Jadi seyogyanya gunung di Bali dijadikan menjadi kawasan suci, bukan kawasan yang disucikan. Dengan pengaturan ini saya akan berdiskusi karena semula merancang peraturan daerah khusus untuk menjadikan gunung sebagai kawasan suci supaya aktivitas di gunung dapat dikendalikan, tidak lagi bebas masuk, dijadikan destinasi wisata menggunakan sepeda motor sampai ke puncak gunung. Ini kebablasan,‘‘ ujarnya.
Karena itu, dengan pengaturan ini saya akan menimbang kembali apakah perlu dengan peraturan daerah atau cukup dengan peraturan gubernur atau cukup dengan surat edaran agar menjadikan gunung ini sebagai kawasan suci. Karena gunung ini menjadi kekuatan kita di Bali yang memberi aura, taksu dan spirit Bali ini yang menjadi suci dan indah.
‘‘Jangan ini terlalu dikomersialkan. Harus dikendalilan aktivitasnya hanya untuk kepentingan ritual atau kaitannya secara khusus penanganan kebencanaan. Itu yang akan saya lakukan dalam waktu cepat ini sesuai dengan surat dari para sulinggih dan diperkuat oleh perda. Terimakasih pak pimpinan, anggota dewan terhormat atas kepeduliannya terhadap alam beserta isinya yang harus kita jaga dan kita sucikan bersama,‘‘ ujarnya.
Begitu juga berkaitan dengan Teluk Benoa, tersus LNG, Bandara Bali Baru, Tol Gilimanuk – Mengwi, dan begitu juga kebutuhan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk tata ruang sudah bisa diatur dengan sangat bijak. Semuanya sudah terakomodir, mudah-mudahan ini akan menjadi pengaturan yang cukup untuk melakukan agenda pembangunan dalam beberapa puluh tahun ke depan. Tentu dinamika akan selalu terjadi dan itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam tata ruang.
Sebelumnya Adhi Ardhana, selaku Koordinator Pembahasan yang beranggotakan Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, menyampaikan bahwa telah melakukan pertama Pembahasan Redaksional dan Sinkronisasi dengan Peraturan Terbaru. Kedua, tentang Pembahasan Muatan Prinsip yang Substantif.
Setelah melalui pembahasan yang panjang, Dewan akhirnya berpendapat bahwa dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang RTRWP Bali tahun 2023-2043, untuk dilanjutkan dengan tahap evaluasi di Kemendagri RI sesuai dengan tahapan penyusunan RTRWP, ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD Bali Tjok. Gede Asmara Putra serta segenap anggota DPRD Bali. Dari pihak eksekutif hadir Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekda Bali Dewa Made Indra, dan pimpinan OPD terkait serta staf ahli dan Pokli Gubernur Bali. (gs/bi)
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
NEWS
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama
NEWS
Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga
Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu
