Denpasar, baliilu.com – Meski secara
akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, namun harus ada
evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran yaitu
kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made
Indra mengatakan hal itu saat menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3-2020).
‘’Jika dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung
menurun, sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik. Kenapa
menurun, apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus
betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,’’ ujar Dewa Indra seraya mengapresiasi kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai
penanggungjawab pengukuran IDI.
Dikatakan, indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan trend
peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada tahun 2018 indeks demokrasi
Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori baik. Angka ini
melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39. Ada tiga kelompok nilai dalam
pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah
berhasil mencapai posisi tertinggi.
‘’Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komponen dalam
memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari
semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,’’ katanya.
FGD yang digelar 2 hari ini diharapkan dapat
menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi
penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab bisa jadi belum semua fenomena demokrasi
terekam oleh media. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan menghasilkan
kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat
terungkap. Semakin lengkap, maka nilainya akan semakin baik.
‘’Seluruh peserta saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara
kuantitatif, namun hingga hari ini pengukuran secara kuantitatif itu masih
menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di daerah,’’ terang Dewa Indra.
Kepala BPS Bali Adi Nugroho menyatakan pengukuran IDI
dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan. FGD bertujuan
melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI.
Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya
tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan
variabel pengukuran IDI. FGD menghasilkan resume untuk menjadi data rujukan pengukuran IDI.
FGD hari pertama melibatkan Ombudsman RI
Perwakilan Bali, akademisi, FKUB, media, perwakilan mahasiswa dan OPD terkait
di lingkungan Pemprov Bali.
(*/balu1)