Denpasar, baliilu.com – Meski secara
akumulatif, Bali telah berhasil menempati posisi terbaik, namun harus ada
evaluasi terhadap tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran yaitu
kebebasan sipil, hak politik dan kelembagaan demokrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made
Indra mengatakan hal itu saat menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) 2019 Provinsi Bali di Tabanan Room Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (11/3-2020).
‘’Jika dicermati satu per satu, ternyata indikator kebebasan sipil cenderung
menurun, sedangkan hak politik dan kelembagaan demokrasi angkanya naik. Kenapa
menurun, apa aktifitasnya yang menurun atau tidak terekam. Grafik ini harus
betul-betul kita cermati untuk penentuan langkah selanjutnya,’’ ujar Dewa Indra seraya mengapresiasi kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai
penanggungjawab pengukuran IDI.
Dikatakan, indeks demokrasi Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan trend
peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis, pada tahun 2018 indeks demokrasi
Provinsi Bali tercatat sebesar 82,37 atau masuk kategori baik. Angka ini
melampaui rata-rata nasional sebesar 72,39. Ada tiga kelompok nilai dalam
pengukuran IDI yaitu buruk, sedang dan baik. Dengan angka 82,37, Bali telah
berhasil mencapai posisi tertinggi.
‘’Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komponen dalam
memenuhi indikator penilaian. Capaian yang diraih merupakan kontribusi dari
semua pihak, termasuk dukungan dan peran aktif dari masyarakat,’’ katanya.
FGD yang digelar 2 hari ini diharapkan dapat
menggali dan melengkapi informasi media terkait dengan indikator yang menjadi
penilaian dalam pengukuran IDI. Sebab bisa jadi belum semua fenomena demokrasi
terekam oleh media. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan menghasilkan
kompilasi data yang lebih lengkap sehingga seluruh fenomena berdemokrasi dapat
terungkap. Semakin lengkap, maka nilainya akan semakin baik.
‘’Seluruh peserta saya harapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Meskipun para ahli politik belum sepakat kalau indeks demokrasi diukur secara
kuantitatif, namun hingga hari ini pengukuran secara kuantitatif itu masih
menjadi cerminan kualitas demokrasi kita di daerah,’’ terang Dewa Indra.
Kepala BPS Bali Adi Nugroho menyatakan pengukuran IDI
dimulai dari kompilasi surat kabar yang dijadikan rujukan. FGD bertujuan
melengkapi dan mengkonfirmasi data terkait pengukuran IDI.
Hasil FGD bukan penentu skor, tapi hanya
tahapan pengumpulan data sehingga diperoleh kejelasan data yang dijadikan
variabel pengukuran IDI. FGD menghasilkan resume untuk menjadi data rujukan pengukuran IDI.
FGD hari pertama melibatkan Ombudsman RI
Perwakilan Bali, akademisi, FKUB, media, perwakilan mahasiswa dan OPD terkait
di lingkungan Pemprov Bali.
(*/balu1)
PRESS TOUR: Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung bersama 14 media online diterima Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H. di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis, 21 September 2023. (Foto: ist)
Badung, baliilu.com – Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online yang sehari-hari ngepos di dewan menggelar Press Tour selama dua hari pada 21-22 September 2023 ke Kota Kembang Bandung, Jawa Barat.
Pada hari pertama, Kamis, 21 September 2023, rombongan Press Tour yang dipimpin Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Nengah Nurjana mengunjungi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang diterima oleh Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana memaparkan, tujuan kunjungan untuk melakukan sharing terkait dengan bidang kehumasan dan kerja sama dengan media meliputi media cetak, elektronik, maupun media online.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana (dari kanan ke kiri) bersama Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan. (Foto: gs)
Selain sarana bertukar informasi, lanjutnya kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam rangka peliputan tentang pembangunan di Kabupaten Badung.
“Selain itu, kami juga ingin mengeratkan tali silaturahmi dengan melibatkan wartawan dari sejumlah media khususnya dari media online,” terangnya.
Saat ini, ungkapnya, jalinan kerja sama antara DPRD Badung dengan kalangan media sangat baik. Media sudah menjadi partner kerja bagi DPRD Badung, terutama untuk mempublikasikan semua kegiatan yang digelar di DPRD Badung, baik kegiatan pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Badung.
“Bagaimana dengan DPRD Kota Bandung terkait kerja sama dengan media. Bagaimana teknisnya, termasuk penyediaan materi-materi publikasinya,” ucap Nengah Nurjana.
Sementara itu, Koordinator Media Nyoman Sarmawa mempertanyakan komposisi DPRD Kota Bandung, potensi Kota Bandung, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor mana saja. Demikian juga dengan jumlah APBD-nya.
“Paling penting kami ingin tahu terkait kerja sama dengan media seperti apa. Apakah hanya kerja sama advertorial dan iklan-iklan ucapan saja atau ada kerja sama lainnya,” terangnya.
Devi Vaulana Hakim yang menerima kunjungan Press Tour Sekretariat DPRD Badung mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Badung yang telah mengunjungi Kota Bandung. “Terima kasih sudah menjadikan Sekretariat Kota Bandung sebagai lokus kunjungan,” paparnya.
Sama dengan Badung, katanya, Kota Bandung mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan daerah. Bahkan, pihaknya menyebutkan APBD sekitar Rp 7 triliun mayoritas berasal dari sektor pariwisata, terutama PHR.
Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online berfoto bersama usai diterima Setwan DPRD Kota Bandung, Kamis (21/9). (Foto: gs)
“Karena itu, saat pandemi Covid-19, pendapatan daerah kami terjun bebas. Itu kami rasakan sama dengan Badung,” katanya.
Mengenai komposisi DPRD Kota Bandung terdiri atas 50 kursi dan Ketua DPRD saat ini adalah H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua didampingi tiga wakil ketua masing-masing Ir. Kurnia Solihat, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Sanjaya, S.E., M.M., serta DPRD Kota Bandung terdiri atas tujuh Fraksi.
Terkait kerja sama media, DPRD Kota Bandung juga sudah melakukan kerja sama dengan media, baik untuk publikasi kegiatan, iklan-iklan ucapan. Pihaknya juga merekrut teman-teman praktisi dari media untuk menyediakan materi yang menjadi referensi bagi media. Selain itu, pihaknya juga segera menggelar bimtek bagi wartawan serta outbond.
“Kegiatan ini segera kami gelar untuk menjalin silaturahmi dengan kalangan wartawan dan media,” pungkasnya. (gs/bi)
PENGHARGAAN: Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta saat menerima penghargaan perpustakaan terbaik se – Indoenisa dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Desa Tegal Harum kembali sukses menorehkan prestasi tingkat nasional. Kali ini, Desa yang sukses menjadi pemenang lomba desa tingkat nasional ini meraih Penghargaan Perpustakaan Terbaik Nasional dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia, yang digelar di Hotel Alana Yogyakarta pada Kamis (21/9).
Penghargaan diterima langsung Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM (Peer Learning Meeting) Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara saat dikonfirmasi menjelaskan, melalui Aplikasi Perpustakaan Digital Desa Tegal Harum (SIPESAT) memperoleh Juara Satu kategori Inovasi Bentuk lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Inovasi diciptakan mengingat pentingnya perpustakaan dalam menambah literasi baca, maka Perpustakaan Mahottama Desa Tegal Harum hadir untuk memfasilitasi minat tersebut.
‘‘Perpustakaan Sastra Mahottama menjadi satu-satunya perpustakaan di Provinsi Bali yang memperoleh penghargaan sebagai perpustakaan dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, inovasi SIPESAT hadir untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online. Sehingga mampu mendukung optimalisasi budaya literasi bagi masyarakat.
“Untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online SIPESAT,” tuturnya. (eka/bi)
RAPAT RUTIN: Rapat rutin Pilot Project Smart Weter Management Indonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Negara Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berkomitmen melakukan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan saat melakukan rapat rutin Pilot Project Smart Weter ManagementIndonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk dan Dirut Perumda Air Minum Denpasar (Tirta Sewakadarma) di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, Dirut Perumda Tirta Sewakadarma, Ida Bagus Gde Arsana, Lee Jae-seung, Assistant Manager, K-Water dan OPD terkait.
Pada kesempatan tersebut disampaikan, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan terima kasih atas dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Adapun peningkatan pelayanan akan difokuskan pada pengelolaan air yang baik dan untuk menekan kebocoran yang tinggi.
“Pilot Project Smart Water Management akan dilaksanakan di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Setelah pelaksanaan di kawasan Padangsambian berhasil, akan menjadi contoh bagi PDAM lainnya di Indonesia. Bagaimana cara menangani aliran air dengan baik”, ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Yoon Jae-hyuk, Deputy Manager, K-Water menyampaikan proyek Ini akan dilaksanakan sampai tahun 2026 dengan total biaya Rp. 61 miliar. Adapun progress saat ini sudah memasuki tahap pencarian kebocoran dan pemeliharaan jaringan pipa dan pembuatan blok.
“Untuk mendukung pelaksanaan kerja maka membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak Pemerintah untuk bekerjasama. Terutama dalam hal perizinan dan pengawasan,” ujarnya.
Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, Ida Bagus Gde Arsana menyampaikan saat ini Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran pipa cukup tinggi. Salah satunya di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Sebab, selama ini untuk mengalirkan air bersih ke kawasan Padangsambian, PDAM Denpasar membeli air dari SPAM Penet yang dikelola oleh Pemprov Bali.
Bagus Arsana berharap, dengan adanya bantuan dari Korea ini bisa menurunkan tingkah NRW di Kota Denpasar. NRW Denpasar saat ini masih cukup tinggi yakni 36,56 kendati sudah mengalami penurunan dari awal tahun dengan NRW mencapai 38. “Saya inginnya NRW Denpasar bisa turun ke 20,” tandasnya. (eka/bi)