Tuesday, 23 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Bali, Dengarkan Penjelasan Pj. Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD Bali

BALIILU Tayang

:

rapat paripurna dprd bali
RAPAT PARIPURNA DPRD BALI: Wakil Ketua I DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry didampingi Wakil Ketua II DPRD Bali Nyoman Suyasa dan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjok. Gde Asmara Putra Sukawati saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang dihadiri Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Rabu (19/6/2024). (Foto: Hms DPRD Bali)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, pada Rabu, 19 Juni 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali. Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025–2045.

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry didampingi Wakil Ketua II DPRD Bali Nyoman Suyasa dan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjok. Gde Asmara Putra Sukawati. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Ahli DPRD Bali dan undangan lainnya.

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam penjelasannya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 7,24 triliun lebih dan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 6,77 triliun lebih atau 93,45%. Sedangkan belanja daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 7,93 triliun lebih dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terealisasi Rp 6,60 triliun lebih atau 83,29%. ‘’Dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 171,48 miliar lebih,’’ ujar Mahendra Jaya.

Terkait pertanggungjawaban APBD 2023, Mahendra Jaya juga menguraikan tentang neraca Pemprov Bali yang menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas hingga akhir Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga melaporkan arus kas dan perubahan ekuitas.

Baca Juga  DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Selanjutnya, Mahendra Jaya memberi penjelasan terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Ia menjabarkan, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang berisi visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Menurutnya, RPJPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam tiap tahapan periode 5 tahunan dan selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan.

Mahendra Jaya menegaskan, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bersifat imperatif atau wajib selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain regulasi dimaksud, penyusunan RPJPD Provinsi Bali juga telah memperhatikan dokumen sektoral lainnya seperti Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 dan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Dalam kesempatan itu, Mahendra Jaya juga menjelaskan tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 hingga disampaikan dalam bentuk Raperda kepada Ketua DPRD pada tanggal 31 Mei 2024. RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 mengusung visi: “Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan Tetap Berpijak pada Budaya Lokal Bali”. Visi ini selaras dengan visi RPJPN yaitu “Menuju Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Visi RPJPD Provinsi Bali ini kemudian diturunkan dalam 5 Sasaran Visi, 8 Misi Pembangunan Daerah, 17 Arah Pembangunan Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. “Selanjutnya RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dipetakan ke dalam 4 masa RPJMD. Jadi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025- 2045 akan menjadi pedoman bagi 4 periode jabatan Gubernur Bali berikutnya. Tidak melihat dari partai mana Gubernur itu berasal,” tandasnya.

Baca Juga  FP Golkar DPRD Bali Harapkan Gubernur Kembalikan Posisi Pemprov Bali sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank BPD Bali

Selanjutnya, dua Raperda ini akan mendapat tanggapan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Bali yang diagendakan pada Senin (24/6/2024) mendatang.

Sebelum menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025–2045, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyinggung tentang opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. “Kita bersyukur, berkat kerja keras, kerja sama, dan dukungan semua pihak, Bali berhasil meraih opini WTP, 11 kali secara berturut-turut,” ujarnya.

Ia berharap predikat WTP makin memperkuat komitmen jajaran Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kita tentu tidak ingin pencapaian ini hanya menjadi prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus tantangan besar bagi kita untuk terus mempertahankannya, dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” bebernya.

Pada kesempatan itu, secara khusus Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran legislatif yang turut mendorong pencapaian ini. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

layang
TERIMA KOMANDAN LANUD: Pj. Gubernur Mahendra Jaya saat menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, menegaskan akan segera mengambil langkah strategis guna menghindari terulangnya peristiwa helikopter jatuh akibat lilitan tali layangan belum lama ini.

Hal ini tercetus saat Pj. Gubernur menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7).

Pj. Gubernur menekankan kembali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya.

“Tentu ini akan kita sosialisasikan dengan lebih intensif lagi, melibatkan kabupaten/kota dan desa adat serta Satpol PP. Bahwa sudah ada aturan mengenai dimana, pada ketinggian berapa, dan kapan boleh menaikkan layangan,” tandasnya.

Mahendra Jaya mengakui bahwa layang-layang merupakan bagian dari kearifan lokal, budaya yang mengakar dan bahkan menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Namun, ia menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan dan nyawa manusia harus menjadi prioritas.

“Penting untuk dilakukan tindakan pencegahan, dan ditekankan bahwa hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melakukan sinergi guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

Sebagai informasi, Perda Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari bandar udara. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. (gs/bi)

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Adi Wiryatama: Dewan Sangat Mengapresiasi Program dan Kebijakan Gubernur
Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Produksi Lele Capai 339,1 Ton, Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Kelompok Budidaya

Published

on

By

lele
Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kelompok budidaya yang ada. Dari langkah dan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perikanan Denpasar mencatat produksi ikan lele mencapai 339,1 ton pada tahun 2023 lalu.

“Produksi jenis ikan air tawar ini akan terus digenjot sehingga untuk mencukupi konsumsi masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa, yang ditemui di Denpasar, Senin (22/7).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar membutuhkan 8 ton ikan per harinya untuk dikonsumsi. Sementara untuk produksi baru 50 persennya atau sekitar 4 ton per hari. Sisa kebutuhan tersebut selama masih disuplai dari luar kota atau provinsi. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk melalui Kedonganan.

Untuk itu beragam upaya dilakukan untuk menggejot produksi. Salah satunya mendorong terbentuknya kelompok budidaya lele dan nila. Terlebih hal ini dalam pelaksanaan produksi ikan lele tidaklah sulit dan tidak membutuhkan lahan besar. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat, terlebih serapannya di Denpasar juga cukup tinggi.

“Selain lele, prokduksi ikan di Kota Denpasar ada dari perairan tangkap yang mencapai 3 ton per hari. Kemudian ada pula kerapu yang ada di Serangan. Produksi ikan kerapu inipun akan digenjot dengan menumbuhkan kelompok pembudidaya di wilayah tersebut,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Matangkan Raperda Haluan Pembangunan Bali, DPRD Bali Gelar Raker dengan Gubernur Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Komit Cegah dan Tangani Kasus Stunting

Pemkot Denpasar Rancang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting

Published

on

By

wawali
PIMPIN RAPAT: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Kota Denpasar. Pada Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha, Pemkot Denpasar menggelar rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati, Perbekel/Lurah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting.

“Sebelumnya dari data kegiatan intervensi serentak yang dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar terdapat 450 kasus stunting. Karenannya, berbagai upaya terus digalakkan, mulai dari optimalisasi peran posyandu hingga jemput bola dengan door to door di kediaman masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan, bahwa penanganan stunting sebagai program nasional harus ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar dengan upaya intervensi yang konvergen.

Langkah tersebut meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung, dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Hal ini, berkaitan dengan balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penanganannya harus lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Baca Juga  DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

“Dalam pertemuan ini nantinya dapat melakukan perumusan pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah, hingga ketika sudah punya anak. Serta harus ditingkatkan akselerasi agar zero stunting, termasuk optimalisasi program posyandu serta jemput bola pendataan dengan menyasar masyarakat, dan kami mengajak semua pihak, baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil untuk terus menggelorakan cegah stunting,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar IGA Sri Wetrawati menjelaskan, dari hasil kegiatan intervensi serentak menyasar sebanyak 23.311 balita. Dari kegiatan tersebut terdapat sebanyak 450 kasus stunting dengan persentase sebanyak 1,9 persen.

“Dari jumlah tersebut tercatat 273 kasus ber KTP Denpasar dan sebanyak 177 kasus non ber-KTP Denpasar. Kami juga mengimbau untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita, di bulan Agustus mendatang agar membawa anaknya yang  balita hadir ke posyandu terdekat karena ada bulan vitamin A,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati mengatakan, beragam upaya telah dilaksanakan, dimulai dari pendataan sasaran Balita dan Ibu Hamil, Kick Off Posyandu Intervensi penanganan stunting. Di samping itu dilakasanakan kegiatan sweeping dengan menyasar Balita dan Ibu Hamil yang tidak hadir pada Posyandu serentak, serta pendampingan dari Dokter Spesialis dengan menyasar seluruh Puskesmas secara bertahap.

“Semoga dengan beragam upaya ini stunting di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik, dan kami mengajak masyarakat yang memiliki Balita dan Ibu Hamil untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sebagai upaya dini dalam mencegah stunting,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca