Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi dilantik kembali sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar untuk masa bakti 2025-2030.

Kegiatan pelantikan itu, juga sekaligus dilaksanakan guna melantik Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar, Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Denpasar dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar Masa Bakti 2025-2030. Seluruh kegiatan pelantikan dilaksanakan di Gedung Graha Sewaka Dharma (GSD) Lumintang, Denpasar, pada Jumat (17/4).

Usai dilantik sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kota Denpasar masa bakti 2025-2030, Wawali Arya Wibawa dalam kesempatan yang sama juga melantik sejumlah Badan Kelengkapan dan Pendukung Kwartir Cabang Gerakan  Pramuka Kota Denpasar.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Cok Ace) serta undangan terkait lainnya.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola organisasi Pramuka di tingkat cabang.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kwartir Cabang Pramuka Kota Denpasar yang telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, termasuk perolehan rekomendasi dari Walikota Denpasar untuk susunan kepengurusan Mabicab, Kwarcab, hingga Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK),” katanya.

Cok Ace mengatakan kepada pengurus yang baru dilantik, amanah yang diemban merupakan wujud kepercayaan untuk memajukan pendidikan karakter kaum muda di Kota Denpasar. Tantangan ke depan semakin dinamis, terutama dalam menghadapi era digital.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung adanya Bidang Hubungan Masyarakat, Data, dan Digital dalam struktur kepengurusan ini untuk memastikan Pramuka tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Saya berharap Kwarcab Pramuka Kota Denpasar terus bersinergi dengan Kwarda Pramuka Bali dalam mensukseskan program-program strategis ke depan. Mari kita jadikan semangat kolaborasi sebagai dasar untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, baik dalam pembinaan anggota Pramuka muda maupun pengembangan anggota Pramuka dewasa,” tegas Cok Ace.

Sementara Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar masa bakti 2025-2030, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menyampaikan terima kasih  dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali mengemban amanah sebagai  Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Denpasar Masa Bakti 2025–2030.

“Kepercayaan ini tentu bukan sekedar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus memajukan gerakan Pramuka di Kota Denpasar. Kita semua menyadari bahwa gerakan Pramuka bukan sekadar organisasi kegiatan  kepemudaan, tetapi merupakan wadah pendidikan karakter yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi muda yang beriman, berkarakter kuat, cinta tanah air, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan,” paparnya.

Dalam perjalanan pembangunan Kota Denpasar, lanjut Arya Wibawa, Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berbudaya. Oleh karena itu, pada masa bakti ini para pengurus akan terus memperkuat beberapa fokus pembinaan. pertama, penguatan  karakter generasi muda, kedua, pelestarian seni dan budaya Bali, dan ketiga, kepedulian terhadap lingkungan, khususnya  persoalan sampah.

Kita semua mengetahui bahwa isu lingkungan saat ini menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, Pramuka harus bisa menjadi pelopor gerakan edukasi dan aksi peduli lingkungan. Kegiatan seperti bakti resik serentak di wilayah pesisir dan lingkungan masyarakat harus terus dihidupkan sebagai bentuk nyata pengabdian pramuka kepada alam.

“Saya percaya bahwa pramuka adalah gerakan pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam sekaligus menjaga kelestariannya,” ungkap Arya Wibawa.

Lebih jauh, Arya Wibawa juga mendorong setiap gugus depan untuk aktif melakukan kegiatan peduli lingkungan, mulai dari edukasi disertai aksi pengelolaan sampah sederhana, gerakan mengurangi plastik, hingga aksi bersih lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Arya Wibawa juga menyampaikan, penguatan nasionalisme dan semangat kebangsaan. kelima, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan pembinaan Pramuka tentu tidak lepas dari peran para pembina. Saya percaya bahwa pembina yang kuat akan melahirkan pramuka yang hebat, dan pramuka yang hebat akan melahirkan generasi masa depan yang unggul.

Arya Wibawa juga mengajak seluruh Majelis Pembina Cabang, Para Pengurus Kwartir, Para Pembina, serta seluruh anggota Pramuka untuk bersama-sama menguatkan gerakan pramuka di Kota Denpasar sebagai gerakan pendidikan yang relevan dengan zaman, peduli lingkungan, berakar pada budaya, serta mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing.

“Mari kita  jadikan Pramuka sebagai gerakan pengabdian yang nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial, tetapi melalui aksi-aksi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga amanah ini dapat kita jalankan dengan penuh dedikasi, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab,” katanya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara memimpin langsung rapat penguatan kelembagaan dan kader posyandu di Kota Denpasar melalui zoom meeting yang digelar di Ruang Rapat Dinas DPMD Kota Denpasar pada Jumat (17/4). Dalam kesempatan tersebut Ketua TP Posyandu Kota Denpasar didampingi oleh Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dan Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Budha.

Dalam sambutannya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengungkapkan bahwa Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar sangat mendukung program aksi sosial Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali. Hal ini tentu sangat menginspirasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota untuk terus bersinergi dan bergerak bersama membangun pemberdayaan masyarakat melalui aksi nyata yang dapat menyentuh langsung masyarakat.

“Melalui implementasi Pelaksanaan Enam Standar Pelayanan Minimal sebagai bentuk transformasi layanan posyandu menuju posyandu era baru ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat kita wujudkan bersama-sama,” ungkap Sagung Antari.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Budha selaku pengarah TP Posyandu Kota Denpasar menuturkan pelaksanaan sosialisasi hari ini adalah salah satu bentuk upaya penguatan dan peningkatan pemahaman bersama tentang Pelaksanaan Layanan Posyandu 6 SPM, sebagai bentuk tindak lanjut dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Budha menjelaskan, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi atau imunisasi saja. Posyandu telah bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjadi pusat layanan dasar masyarakat. Sehingga mulai sekarang dan kedepannya peran kader tidak hanya lagi tentang deteksi pertumbuhan dan perkembangan atau memantau pelayanan kesehatan untuk siklus kehidupan.

“Para kader Posyandu memiliki peran yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan medeteksi kebutuhan masyarakat akan layanan 6 SPM meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, hingga Sosial,” ujar Budha.

Lebih lanjut dikatakannya, Kader Posyandu memiliki peran menerima pengaduan dari setiap permasalahan terkait layanan 6 SPM, kemudian kader dapat menyampaikan data yang diperoleh kepada pemerintah Desa/Kelurahan dengan tetap mendapatkan pengawasan kepala dusun/lingkungan. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H.,M.H., mewakili Ketua DPRD Bali menghadiri sosialisasi nasional reformasi hukum pidana yang digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia wilayah Bali, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan berlangsung di Auditorium Widya Sabha Unud Jimbaran, menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej, bersama Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan Rektor Universitas Udayana.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H.,M.H., menegaskan pentingnya kesiapan daerah menghadapi era baru hukum pidana nasional.

“Perubahan KUHP, KUHAP, dan penyesuaian pidana ini bukan sekadar regulasi, tetapi arah baru penegakan hukum. Pemerintah daerah harus siap beradaptasi agar implementasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegas Dr. (c) I Made Supartha, S.H.,M.H., yang juga ketua Fraksi DPRD Bali ini.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, hingga akademisi agar reformasi hukum benar-benar berdampak nyata. “Ini momentum memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus memastikan kepastian hukum di daerah,” tambahnya.

Sosialisasi ini membahas implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menjadi tonggak transformasi sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam pemaparannya, Wamenkum yang kerap disapa Prof. Eddy menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia. Prof. Eddy menekankan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP terbaru tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap perlindungan hak asasi manusia serta praktik penegakan hukum yang lebih modern dan adaptif.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas berlakunya ketiga undang-undang tersebut sejak 2 Januari 2026.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Hukum sebagai narasumber utama. Ia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Implementasi dan Implikasi bagi Profesi Hukum, Pemerintah Daerah, dan Posbankum” ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami arah kebijakan hukum pidana ke depan.

Pemerintah menegaskan, ketiga undang-undang tersebut resmi berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi tonggak besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kehadiran unsur DPRD Bali dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penegakan hukum serta perlindungan masyarakat di tengah dinamika hukum baru. (gs/bi)