Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mencatatkan sejarah satu-satunya KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang berhasil hattrick tanpa sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya KPU Bali dan KPU Kabupaten Kota di Bali.
‘‘Kita patut berbangga dan berbahagia, karena satu-satunya KPU provinsi dan kabupaten kota yang bisa hattrick tanpa MK hanya KPU Bali dan KPU Kabupaten Kota di Bali. Kita sudah hattrick ya,‘‘ ujar Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menggelar media gathering Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada Senin (23/12) di Istana Taman Jepun, Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
Lidartawan lanjut menjelaskan, pada tahun 2020 Pilkada serentak di 6 kabupaten kota, kita adalah satu-satunya yang terbanyak kabupaten, kota dan provinsi. Waktu itu ada Provinsi Bali, Babel dan DIY, Bali yang terbaik. Berikutnya Pileg Pilpres tahun 2024, satu-satunya KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang tidak ke MK adalah Bali dan Kabupaten Kota ini. Dan terakhir kemarin ada beberapa provinsi, tetapi Balilah yang terbanyak kabupaten kota dan provinsi yang tidak ada sengketa sampai ke MK.
Oleh karena itu, lanjut Lidartawan, legacy dari lima komisioner KPU Bali ini patut tercatat dalam sejarah kepemiluan di Provinsi Bali, dan mudah-mudahan nanti ke depan jauh lebih baik.
Selain itu, sebut Lidartawan, KPU Bali akan mengembalikan sisa anggaran dimana kita akan menghabiskan perkiraan saja maksimal 50%. Jadi sekitar 70-an miliar dari Rp 155 miliar yang sudah ada di NPHB. Artinya apa? Efektif efisien.
Lidartawan menjelaskan dari mana saja pengiritan anggaran itu dan jangan sampai mengembalikan 50% berarti KPU enggak bisa merencanakan anggaran. Jadi pertama, tentu karena calon-calon yang diusung menganggarkan 5 pasang dan bahkan ada calon perseorangan. Ternyata Bali tidak ada calon perseorangan di Pilgub Bali sehingga anggaran itu kita kembalikan. Kita hanya memberikan dukungan utamanya untuk kampanye kepada 2 pasangan calon. Berikutnya adalah kita banyak mengembalikan untuk pokja. Karena Menkeu RI mengeluarkan edaran yang boleh dikeluarkan maksimal 5 pokja setahun dan KPU hanya boleh menikmati maksimal 2 pokja komisioner, dimana pokjanya hampir 20 pokja.
’’Selanjutnya efisiensi terhadap perjalanan dinas yang tidak penting enggak jalan. Pengadaan barang dan jasa saya minta pak sekretaris kalau komputer masih bagus, semua masih bagus, jangan beli kita kembalikan. Selanjutnya barulah karena target kita tidak ke MK, maka anggaran yang cukup besar untuk PHPU itu tidak dikeluarkan Rp 1 pun,’’ ungkapnya.
Maka dari itu, kalau dibilang pilkada mahal, ungkap Lidartawan justru pilkada serentak kali ini sangat murah dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Tidak ada penghambur-hamburan, apalagi temuan dan lain sebagainya.
’’Ya, jadi kami sangat efektif, efisien dan bapak ibu boleh catat dengan baik bahwa pilkada yang hilang itu adalah pertama baliho-baliho yang kita bikin itu hilang nilai uangnya, tapi itu ke rakyat karena ada tukang print baliho yang dapat uangnya. Kemudian nanti selisih antara pembelian surat suara dengan penjualan surat suara kemarin logistik Pemilu nanti akan kita lakukan satu bulan setelah penetapan calon terpilih, satu bulan setelah pelantikan baru kita akan lakukan pemusnahan. Jadi nilai-nilai itu saja yang terbuang, sisanya untuk rakyat semua. Sosialisasi untuk makan minum, kemudian kampanye juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang hilang dan kita bekerja tidak dibiayai cuma-cuma dari pemerintah kayak BLT. Berarti kan enggak kerja pun dikasih uang. Kalau ini jelas PPK, PPS, KPPS kerja untuk bangsa dan negara. Jadi enggak ada biaya pilkada mahal apalagi diselewengkan, saya pastikan itu ya,’’ ujarnya menegaskan.
Kemudian Lidartawan menepis isu bahwa KPU Bali tidak bersosialisasi dengan maksimal, bisa dilihat dari data sosialisasi yang sudah dilakukan, terstruktur, masif dan sistematis. ’’Semua sudah kita lakukan, semua upaya kita coba dan itu datanya luar biasa,’’ ucapnya seraya mengungkapkan partisipasi pemilih di Provinsi Bali tidak berkurang dengan Pilgub Bali 2018.
Untuk mengetahui kenapa pemilih tidak hadir ke TPS, pihak KPU Bali sedang melakukan survey untuk Pileg dan akan disampaikan di akhir tahun 2024, dan untuk pilkada akan dilakukan belakangan. Dari hasil survey ini akan dilihat apakah karena KPU-nya atau masyarakatnya yang tidak mau memilih.
Pada kesempatan itu, Lidartawan juga menyampaikan pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini ada 15 orang petugas kecelakaan, bahkan ada yang keguguran 2 orang setelah melaksanakan tugas, ada yang meninggal 3 orang. ’’Dan hampir semua sudah kami kunjungi dan kita sudah berikan santunan diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk uang duka pribadi dari saya juga sudah jalan untuk yang meninggal, yang patah tulang, dan yang keguguran,’’ ujar Lidartawan.
Selanjutnya, KPU Bali tinggal menyerahkan SK penetapan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti pelantikan. Dan urusan pelantikan adalah urusan pemerintah daerah. Tapi Peraturan Presiden menyebutkan bahwa pelantikan gubernur pada 7 Februari dan pelantikan bupati walikota pada 10 Februari serta belakangan ada informasi pelantikan bakal diundur ke bulan Maret. (gs/bi)
