Connect with us

NEWS

LKPJ Bupati Badung 2020, Putu Parwata: Dana 3,8 Triliun Program yang Sudah Dirancang Nampaknya Semua Terlaksana

BALIILU Tayang

:

de
Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. menerima LPJP Bupati Badung Tahun 2020 dari Bupati I Nyoman Giri Prasta saat Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (12/4) di ruang Sidang Utama Gosana DPRD Badung.

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. membuka secara resmi Rapat Paripurna DPRD Badung masa Persidangan Pertama Tahun 2021, Senin, 12 April 2021, di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung dalam acara Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020.

Rapat Paripurna yang digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini dilaksanakan secara terbatas sesuai protokol kesehatan, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

Ketua DPRD Putu Parwata dalam kata pengantarnya mengucapkan selamat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 14 dan 24 April 2021. Semoga dengan perayaan hari raya tersebut, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan pada kita semua sehingga dalam situasi pandemi ini kita tetap dapat melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban sesuai swadharma masing-masing.

Putu Parwata lanjut mengatakan atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Badung serta seluruh jajaran meski di tengah situasi saat ini telah dapat memenuhi kewajiban konstitusinya, dimana laporan LKPJ Bupati Badung 2020 dapat diserahkan sebelum batas terakhir penyampaian yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta dalam laporannya menyatakan sekalipun dihadapkan pada situasi Covid-19 yang berimplikasi terhadap berbagai sektor pembangunan, namun kita juga mencatat adanya berbagai keberhasilan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu 2020. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergitas yang kuat serta keharmonisan antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Badung dalam memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Badung, Ketua Dewan Putu Parwata: Pelaksanaan APBD sudah Berjalan Baik

Giri Prasta memaparkan pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung 2020 adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan” yang di dalamnya terdapat 9 prioritas pembangunan daerah di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, penataan ruang dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan kebudayaan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. ‘’Guna mewujudkan capaian kinerja terhadap sembilan prioritas pembangunan tersebut maka telah dirancang dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan, yang sesungguhnya juga telah mendapat persetujuan DPRD Badung melalui penetapan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,’’ tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M.

Usai rapat paripurna, Putu Parwata menjelaskan dari matrix APBD 4,8 triliun bisa dilaksanakan 3,8 triliun, karena satu kondisi pandemi Covid-19.  Ada beberapa hal pemerintahan kabupaten wajib dasar melaksanakan program seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang dan PU serta lain sebagainya.

‘’Tapi saya melihat dari mandatory itu sudah dilaksanakan karena itu yang pokok. Bagaimana masalah pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum itu merupakan bagian kebutuhan daripada masyarakat secara fisik, sosial, dan ekonomi,’’ paparnya.

Putu Parwata melihat postur itu sudah bagus. Nah kemudian ada kewajiban dasar yang sifatnya tidak wajib seperti penanganan tenaga kerja, sosial semuanya sudah dilakukan. Sehingga, dengan dana 3,8 triliun program yang sudah dirancang di 2020 nampaknya semua terlaksana. Tetapi ada yang tidak wajib yang memang tidak wajib dilaksanakan. Seperti ibah-ibah ke masyarakat itu tidak wajib. Tetapi kewajiban pemerintah daerah yang sifatnya mandatori dan yang sifatnya mendasar, kewajiban wajib dan kewajiban dasar, kewajiban yang tidak dasar itu semua terlaksana. ‘’Dan itu matrix yang saya lihat dari laporan pertanggungjawaban bupati,’’ ungkap politisi asal Dalung Dapil Kuta Utara ini.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Dukung Yayasan LBH CES yang Bergerak secara Sosial

‘’Setelah penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban 2020 maka akan dilakukan pembahasan secara internal di DPRD Badung dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan DPRD tentang rekomendasi dewan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan,’’ pungkas Putu Parwata. (gs)

Advertisements
de

de
Advertisements
de

NEWS

Kedepankan Disiplin Prokes, Kapolresta Denpasar Pimpin Apel Gelar Ops Patuh 2021

Published

on

By

de
SEMATKAN PIN: Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. Senin pagi (20/9/2021) memimpin apel gelar pasukan kesiapan Ops Patuh Agung 2021 di mako Polresta Denpasar, ditandai penyematan PIN pada personil.


Denpasar, baliilu.com – Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. Senin pagi (20/9/2021) memimpin apel gelar pasukan kesiapan Ops Patuh Agung 2021 di mako Polresta Denpasar. Dalam Ops Patuh 2021 ini masih mengutamakan peningkatan disiplin protokol kesehatan cegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang mantap.

Ops Patuh Agung 2021 Polresta Denpasar akan digelar dari tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021 dimana dalam pelaksanaan operasi kali ini melibatkan 120 personil dengan tema ”Kita Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Tertib Berlalulintas Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) serta Mewujudkan Kamseltibcarlantas yang Mantap di Wilayah Hukum Polda Bali”. Permasalahan di bidang lalulintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk, yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan hal tersebut juga diharapkan adanya peningkatan Kamseltibcarlantas, menurunkan angka kecelakaan lalulintas, membangun budaya tertib berlalulintas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam amanatnya Kapolresta Denpasar meminta kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi agar lebih fokus memperhatikan perkembangan Corona Virus Desiase-19 (Covid-19) yang terjadi di wilayah, dimana kita menyadari saat ini sedang dihadapkan dengan situasi pandemi bukan hanya Bali tapi seluruh wilayah Indonesia bahkan global mendunia, Dalam keadaan yang memprihatinkan ini kita harus tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kita, keselamatan bagi pengguna jalan memang sesuatu yang pertama dan utama dalam berlalulintas. Dalam konteks ini, lalulintas dapat dipahami sebagai urat nadi kehidupan, dan sebagai penjaga kehidupan, cermin budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Badung, Ketua Dewan Putu Parwata: Pelaksanaan APBD sudah Berjalan Baik

“Di samping melaksanakan tupoksi bidang lalulintas dalam giat ini kita juga diharapkan dapat melaksanakan education kepada masyarakat terkait pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tegas Kapolresta Denpasar Kombes Jansen Avitus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di tengah pandemi Covid-19, maka operasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis dalam rangka meningkatkan simpati masyarakat terhadap polantas yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di wilayah Polresta Denpasar. (gs)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hanya Tersisa 3 dari 11 Tempat Isoter di Denpasar, Tingkat Huniannya 34,17 Persen

Published

on

By

de
ISOTER: Tempat isolasi terpusat (isoter) untuk OTG/GR di Kota Denpasar terus berkurang. Dimana kini hanya tinggal tiga tempat isoter yang ketiganya berada di wilayah Sanur, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Tempat isolasi terpusat (isoter) untuk OTG/GR di Kota Denpasar terus berkurang. Dimana kini hanya tinggal tiga tempat isoter yang ketiganya berada di wilayah Sanur, Denpasar.
 
Ketiga tempat isoter yang masih beroperasi ini yakni Wisma Werdhapura serta dua hotel yang berada di kawasan Sanur.
 
“Tempat isoter di Denpasar masih tersisa tiga. Dulu ada 11 tempat, kini sebanyak 8 tempat sudah kami tutup,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai saat dihubungi, Minggu 19 September 2021 siang.
 
Menurut Dewa Rai, berkurangnya tempat isoter ini dikarenakan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 harian di Denpasar sudah berkurang.
 
“Yang awalnya sampai tiga digit, sekarang tinggal dua digit. Kasusnya sudah menurun, sementara kesembuhan terus meningkat,” kata Dewa Rai.
 
Dengan tiga tempat Isoter tersebut, jumlah bed yang tersedia yakni 679 bed. Dimana yang terpakai saat ini sebanyak 232 bed atau 34,17 persen, sehingga sebanyak 447 bed kosong.
 
Adapun rincian dan kapasitas dari masing-masing tempat isoter tersebut yakni Wisma Werdhapura memiliki kapasitas 85 bed, dimana yang terisi hanya 3 bed. Hotel di Sanur dengan kapasitas 350 bed, yang terisi hanya 162 bed. Dan satu hotel di Sanur lagi dengan kapasitas 244 bed, kini hanya terisi 232 bed.
 
Dewa Rai mengatakan nantinya jika pasien yang menjalani isoter di Werdhapura Village sudah habis, maka isolasi akan dipusatkan di dua hotel saja. Hotel tersebut dipilih sebagai pusat isoter karena memiliki kapasitas bed yang banyak. Selain itu, juga akan mengurangi persebaran petugas baik dari petugas medis, Satpol PP, dan BPBD.
 
“Akan ada dua hotel yang kami jadikan tempat isoter nanti dan keduanya berada di wilayah Sanur,” katanya.
 
Untuk diketahui, saat terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19, Kota Denpasar memiliki 11 tempat isoter. Kesebelas tempat isoter tersebut yakni Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat (Bapelkesmas) Provinsi Bali, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali, satu hotel di Jalan Veteran, satu hotel di Kuta. Juga di satu hotel di Desa Sidakarya, Werdhapura Sanur, tiga hotel di Jalan Cokroaminoto, serta dua hotel di Sanur. (eka)

Baca Juga  Kontes dan Pameran Bonsai di Pecatu, Suiasa Apresiasi Komitmen Generasi Muda Tingkatkan Perekonomian

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Besok, Kantor Pemerintah Termasuk Mal Pelayanan Publik di Denpasar Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

Published

on

By

de
Barcode Aplikasi PeduliLindungi yang sudah terpasang di Kantor Pemkot Denpasar

Denpasar, baliilu.com – Senin, 20 September 2021 besok kantor pemerintah yang ada di lingkungan Pemkot Denpasar mulai menerapkan aplikasi PeduliLindungi.
 
Beberapa barcode sudah terpasang di beberapa kantor pemerintah di Pemkot Denpasar salah satunya di Kantor Walikota Denpasar.
 
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai mengatakan penerapan aplikasi ini juga diterapkan di kantor desa/kelurahan hingga ke kantor Walikota Denpasar.
 
Tak hanya itu, Mal Pelayanan Publik Sewakadharma Lumintang juga menerapkan aplikasi ini. “Mulai besok kami di Denpasar menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Ini berlaku dari kantor desa/lurah hingga Mal Pelayanan Publik di Lumintang,” katanya, Minggu 19 September 2021.
 
Namun Dewa Rai menambahkan, untuk besok ada beberapa kantor yang belum bisa menerapkan aplikasi ini. Hal ini dikarenakan belum semua kantor mendapat QR Code PeduliLindungi ini.
 
“Tapi yang pasti untuk Kantor Walikota, Mal Pelayanan Publik Sewakadharma dan beberapa kantor besok sudah menerapkan, dan memang ada beberapa yang belum karena usulan QR Code-nya belum turun,” katanya.
 
Dewa Rai mengatakan penggunaan aplikasi ini berlaku bagi pegawai maupun pengunjung yang masuk perkantoran. Ini juga berlaku bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan ataupun dokumen lainnya di Sewakadharma Lumintang.
 
“Mau tidak mau semua nanti harus menerapkan, karena ini akan jadi suatu hal yang wajib dalam upaya pengendalian Covid-19. Dengan aplikasi ini akan membatasi pengunjung yang datang ke kantor, termasuk bagaimana status kesehatan orang tersebut, apakah OTG, sudah divaksin atau bagaimana,” imbuhnya.
 
Pihaknya pun meminta masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi ini karena tak hanya digunakan saat ke kantor pemerintahan, namun juga ke hotel, mal, objek wisata, termasuk perjalanan melalui bandara dan pelabuhan.
 
Penerapan aplikasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. (eka)

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Badung, Ketua Dewan Putu Parwata: Pelaksanaan APBD sudah Berjalan Baik

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca