NEWS
LKPJ Bupati Badung 2020, Putu Parwata: Dana 3,8 Triliun Program yang Sudah Dirancang Nampaknya Semua Terlaksana
Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. membuka secara resmi Rapat Paripurna DPRD Badung masa Persidangan Pertama Tahun 2021, Senin, 12 April 2021, di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung dalam acara Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2020.
Rapat Paripurna yang digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini dilaksanakan secara terbatas sesuai protokol kesehatan, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.
Ketua DPRD Putu Parwata dalam kata pengantarnya mengucapkan selamat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada 14 dan 24 April 2021. Semoga dengan perayaan hari raya tersebut, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan pada kita semua sehingga dalam situasi pandemi ini kita tetap dapat melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban sesuai swadharma masing-masing.
Putu Parwata lanjut mengatakan atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Badung serta seluruh jajaran meski di tengah situasi saat ini telah dapat memenuhi kewajiban konstitusinya, dimana laporan LKPJ Bupati Badung 2020 dapat diserahkan sebelum batas terakhir penyampaian yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta dalam laporannya menyatakan sekalipun dihadapkan pada situasi Covid-19 yang berimplikasi terhadap berbagai sektor pembangunan, namun kita juga mencatat adanya berbagai keberhasilan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu 2020. Hal ini menunjukkan komitmen dan sinergitas yang kuat serta keharmonisan antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Badung dalam memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.
Giri Prasta memaparkan pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung 2020 adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Inovasi Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan” yang di dalamnya terdapat 9 prioritas pembangunan daerah di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, penataan ruang dan lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan kebudayaan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. ‘’Guna mewujudkan capaian kinerja terhadap sembilan prioritas pembangunan tersebut maka telah dirancang dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan, yang sesungguhnya juga telah mendapat persetujuan DPRD Badung melalui penetapan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,’’ tegasnya.
Usai rapat paripurna, Putu Parwata menjelaskan dari matrix APBD 4,8 triliun bisa dilaksanakan 3,8 triliun, karena satu kondisi pandemi Covid-19. Ada beberapa hal pemerintahan kabupaten wajib dasar melaksanakan program seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang dan PU serta lain sebagainya.
‘’Tapi saya melihat dari mandatory itu sudah dilaksanakan karena itu yang pokok. Bagaimana masalah pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum itu merupakan bagian kebutuhan daripada masyarakat secara fisik, sosial, dan ekonomi,’’ paparnya.
Putu Parwata melihat postur itu sudah bagus. Nah kemudian ada kewajiban dasar yang sifatnya tidak wajib seperti penanganan tenaga kerja, sosial semuanya sudah dilakukan. Sehingga, dengan dana 3,8 triliun program yang sudah dirancang di 2020 nampaknya semua terlaksana. Tetapi ada yang tidak wajib yang memang tidak wajib dilaksanakan. Seperti ibah-ibah ke masyarakat itu tidak wajib. Tetapi kewajiban pemerintah daerah yang sifatnya mandatori dan yang sifatnya mendasar, kewajiban wajib dan kewajiban dasar, kewajiban yang tidak dasar itu semua terlaksana. ‘’Dan itu matrix yang saya lihat dari laporan pertanggungjawaban bupati,’’ ungkap politisi asal Dalung Dapil Kuta Utara ini.
‘’Setelah penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban 2020 maka akan dilakukan pembahasan secara internal di DPRD Badung dan selanjutnya akan diterbitkan keputusan DPRD tentang rekomendasi dewan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya. Penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan,’’ pungkas Putu Parwata. (gs)
NEWS
“Karya Ngenteg Linggih“ di Balai Banjar Selat
Bupati Adi Arnawa Ingatkan Warga Optimalkan Ruang Adat dan Budaya
