NEWS
LPD Bali Bagian dari Kultur dan Bangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi
Denpasar, baliilu.com – Forum Media Peduli Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menggelar diskusi nasional bertajuk Forum Media Peduli LPD-BKS LPD dengan mengangkat tema ‘’Eksistensi LPD dalam Pembangunan Perekonomian Desa Adat di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Bali Bangkit’’ bertempat di Gedung PWI Bali Lumintang Denpasar, Kamis (17/2/2022). Diskusi yang dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra ini menghadirkan narasumber dari unsur historis, akademisi, praktisi, unsur penegak hukum, unsur BKS-LPD, MDA serta PHDI.
Keynote speaker sekaligus akademisi, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., mengatakan keberadaan LPD pertama kali digagas oleh Gubernur Bali Prof. Dr. IB Mantra, dimana untuk menjaga perekonomian dan pemberdayaan desa adat.
“Keberadaan LPD sangat membantu perekonomian Bali, sebagai salah satu kesatuan yang masih ada, dan menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Dewa Palguna, dalam diskusi yang diketuai Nyoman Sarmawa dari Forum Media Peduli LPD.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan, mantan Gubernur Bali Prof. IB Mantra yang menempatkan LPD di desa adat, bukan di desa dinas merupakan ide yang cerdas. Dengan diletakkan di bawah desa adat atau desa pakraman, LPD menganut prinsip semi-autonomous social field. “LPD diatur berdasarkan hukum adat, tetapi juga mengadopsi hukum negara,” kata Dosen Fakultas Hukum Unud ini.
Dewa Palguna menerangkan, LPD sebagai upaya memberikan akses dan perekonomian bagi masyarakat adat. Masyarakat adat berhak mengatur kehidupan berdasarkan keyakinannya. Dengan karakteristiknya yang hanya melayani komunitas, LPD termasuk lembaga forum internum.
Pemerhati LPD IB Rai Dharmawijaya Mantra menuturkan eksistensi LPD menjadi bagian dari kebudayaan, dimana visi misi pembangunan di Bali tidak lepas dari identitas kebudayaan Bali itu sendiri.
“Jika kita membahas LPD, kita anggap menjadi salah satu mata pencaharian ekonomi lokal. Secara kultur, LPD sangat melekat dengan kebudayaan, kita tidak bisa melepaskan masalah ekonomi LPD dengan kebudayaan (saling keterkaitan),” ucapnya.
Di tengah modernisasi, ekonomi dan budaya terus berkembang dan berjalan beriringan, maka pembangunan ekonomi ini harus pula dapat menjaga kelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat di Bali, sehingga LPD berperan strategis dalam kontribusi pembangunan sekaligus pertumbuhan dan sistem ekonomi lokal masyarakat di Bali. “LPD ini didirikan untuk membantu desa adat dalam menjalani fungsi-fungsi kultural di Bali,” tegasnya.
Ditambahkan Sekretaris Nayaka MDA Bali Drs. I Gede Nurjaya, M.M., bahwa Bali yang selama ini masih tergantung dengan sektor pariwisata, kini harus berjuang memperkuat ekonomi lokalnya kembali. Maka kehadiran LPD di Bali, tentu menjadi jawaban untuk memperkuat ekonomi Bali.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini, dimana diharapkan membuat eksistensi LPD ini sebagai jantung untuk menghidupkan dan memperkuat ekonomi desa adat di Bali,” harapnya.
Sementara itu Kabidkum Polda Bali Kombes Pol. I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, S.H., menyampaikan, LPD sebagai lembaga keuangan komunitas dan memiliki dasar hukum adat atau pararem di desa adatnya masing-masing yang berbeda-beda. Eksistensi LPD ke depannya memerlukan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga profesional di desa adatnya masing-masing, sesuai perkembangan zaman termasuk teknologi informasi kekinian.
“Pengembangan LPD sangat diperlukan (mencegah kesalahan tata kelola). LPD dapat dibangun dengan melibatkan pemerintah, lewat stimulus-stimulus, dan masalah hukumnya juga perlu diskusikan (mencegah pelanggaran keuangan). Jadi, sifat penegak hukum itu sebenarnya pasif, kalau tidak ada laporan dari masyarakat dan krama adatnya sendiri, kita tidak akan bertindak juga. Sebab, banyak ketidakjelasan dan kerugian yang besar, kalau itu dibiarkan terus kan tidak ada efek jera,” katanya.
Sedangkan, Wakajati Bali Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., menilai kasus-kasus yang kerap menimpa oknum individu di suatu LPD di Bali, dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan yang merugikan keuangan suatu LPD. Tata kelola keuangan LPD dia harapkan jangan sampai tertutup dan mesti terlibat terbuka untuk dilakukan pengawasan tata kelola profesional keuangan, hingga memanfaatkan digitalisasi.
“LPD memiliki karakteristik sendiri. Kita semua berharap jangan gunakan uang APBD untuk setoran awal pengelolaan keuangan. Harus ada efek jera (jika ada tindak korupsi), selain itu untuk pencegahan permasalahan, LPD dapat melibatkan pihak pemerintahan dan lembaga pengawasan (audit) semacamnya, hingga MoU, sebelum masalah itu tiba di aparat hukum,” katanya.
Dosen FEB Unud Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, AK., MM., CPA., menerangkan LPD menjadi social enterprise sebagai lembaga keuangan mikro yang sudah diakui Bank, yang tujuan misinya adalah sosial.
Ia menyinggung saat ini masih ada kasus hukum menimpa LPD, dimana menimpa individu di LPD, termasuk masalah permodalan suatu LPD. ‘’Misi LPD sebagai social enterprise untuk membantu desa adat dalam menjaga fungsi kulturalnya. Ada 1.436 LPD dan 130 lebih BPR, serta simpan pinjam koperasi. Jika dilihat persentase bermasalah LPD itu lebih kecil, tetapi yang menjadi trending topic-nya lebih sering LPD,” terangnya.
Ketua BKS LPD Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., mendukung keberadaan LPD di Bali, yang mana berdasarkan data pendukung eksistensi 1984-2022 sudah berjalan 38 tahun, berdasarkan data LP LPD Per 31 Desember 2021.
“Jumlah LPD mencapai 1.436 LPD, dengan jumlah karyawan 8.356 orang, tabungan 8,5 Triliun, deposito 10,4 Triliun, pinjaman diberikan 15,7 Triliun, total aset 23,2 Triliun, dan laba 300,3 Miliar,” tegasnya.
Menurut pinandhita Drs. I Ketut Pasek Swastika dari unsur PHDI Bali, kehadiran LPD memiliki tujuan kemakmuran untuk jagat Bali. Kemampuan dalam mengelola keuangan ini sesuai tujuan untuk meningkatkan bhakti hingga upacara umat, lewat hasil keuangan di LPD yang dikelola sesama masyarakat desa adat.
“LPD bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran umat Hindu di Bali. Kearifan lokal dari pemikiran Gubernur IB Mantra, maka kehadiran LPD untuk menuju kemakmuran dan dharma,” ucapnya.
Narasumber terakhir, Kepala Divisi Dana dan Jasa BPD Bali Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara mengatakan kerja sama technical assistance BPD Bali adalah kegiatan pengayoman dari Bank BPD Bali kepada LPD dengan melakukan kegiatan atau peran dalam penyatuan atau pengumpulan dana (pooling of fund). Dan dukungan teknis (technical assistance) dalam digitalisasi LPD dan pembangunan perekonomian desa di masa pandemi Covid-19.
“Tujuan dari technical assistance untuk pengembangan teknologi dan produk, pelatihan SDM LPD, dan kerja sama dalam pemanfaatan produk atau jasa bank berbasis teknologi informasi,” tandasnya. (gs/bi)
NEWS
BI Bali & PHRI Bali Dorong Produk Lokal & Pelindungan Konsumen Guna Membangun Pariwisata Aman, Kreatif dan Berkelanjutan
