Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

“Mafia Tanah Mangrove” Mesti Dibongkar dan Dipenjarakan

Terungkap 106 Sertifikat Terbit di Lahan Mangrove

Loading

BALIILU Tayang

:

mafia tanah mangrove bali
RAPAT KERJA: Pansus Raperda Tata Ruang, Perijinan dan Aset Daerah DPRD Provinsi Bali, pada Selasa, 23 September 2025 saat menggelar rapat kerja dengan beberapa instansi terkait yang berlangsung di ruang ruang rapat gabungan lantai III kantor DPRD Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali Made Suparta teriak. Usai melakukan rapat pemanggilan BPN Bali, BWS Bali Penida, Tahura (Taman Hutan Raya) dan OPD terkait terungkap fakta menyakitkan bagi Bali. Mangrove sudah “diperkosa” bahkan dugaan mafia tanah mangrove terus gerilya. Hingga saat ini 106 sertifikat hak milik (SHM) terbit di area lindung mangrove atau Tahura Ngurah Rai.

“Dugaan permainan mafia tanah yang mengincar area mangrove dan Tahura sudah jelas terlihat. Sebanyak 106 sertifikat sudah terbit, jadi harus dibongkar dan dipenjarakan. Ini masalah masa depan Bali. Kejahatan luar biasa, yang mengancam Bali,” ungkap Suparta.

Politisi asal Tabanan ini mengatakan, banyak mafia yang mengincar area Tahura Ngurah Rai. Baginya ini terjadi karena lahan strategis dan bernilai tinggi. Estimasi harga lahan di pinggir By Pass Ngurah Rai mencapai miliaran rupiah. Kemudian para mafia ini memanfaatkan pihak – pihak yang memohon area lahan Tahura. Setelah terbit sertifikat, ada pihak yang “menadah” atau membeli dengan harga relatif masih murah. Kemudian pemain ini yang mengelola dan nantinya dijual mahal atau cari untung besar.

“Ini sudah seperti sindikat. Melibatkan banyak kalangan sampai oknum pemerintah. Bahkan ini akan terus terjadi, jika tidak ada efek jera sampai dipenjarakan,” sambung politisi yang Ketua Fraksi PDIP di DPRD Bali ini.

Suparta mengatakan tidak habis pikir mengapa sampai BPN mau menerbitkan SHM?. Padahal jelas – jelas sudah melanggar Undang – Undang 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil bahkan ada Perdanya. Jelas disampaikan hutan mangrove atau bakau mesti mendapatkan perlindungan sebagai wilayah resapan air bahkan ketika ada banjir. Semestinya  tetap menjadi kawasan konservasi dan hutan lindung. Tidak boleh beralih fungsi, tidak boleh ada mangrove dipotong, tidak boleh diuruk.

Baca Juga  KEK Kura-Kura Disorot, Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Lingkungan

“Jika dilanggar ada ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda Rp 2 miliar, jelas itu. Sudah ada ancaman pidananya. Mesti segera dibongkar dan dipenjarakan, para pemainnya,” tegas politisi yang adalah advokat senior ini.

Suparta akan mengejar dari 106 SHM yang terbit di BPN. Akan diminta total luasannya, kemudian dikejar siapa saja yang mengajukan permohonan lahan hutan mangrove yang sedang berproses. Termasuk siapa yang memohon di awal dari 106 SHM, kemudian berpindah tangan ke siapa lagi.

“Ada juga tukar guling tanah mangrove, pasti ada permainan? Kita bongkar semua mafia, bahkan dari info yang ada  bahwa satu pengusaha tiba – tiba mampu menguasai 60 hektar lebih hutan mangrove. Akan kami usut?“ tegasnya. “Siapa pemain lapangan, siapa yang menadah lahan – lahan ini, siapa aktor intelektual, siapa unsur pemerintah yang bermain, wajib diberikan ganjaran hukuman,” cetus politisi berlatar advokat ini.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta. (Foto: gs)

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta. (Foto: gs)

Sebelumnya Pansus TRAP melakukan rapat dengan BPN. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Suparta dengan jajaran Pansus, misalnya Ketut Rohchineng, Somvir dan lainnya. Yang dipanggil adalah Kepala Kanwil BPN Bali Made Daging, termasuk Kepala BPN Badung dan BPN Denpasar. Hadir juga pihak Tahura (Taman Hutan Raya), PUPR Bali dan lainnya.

Suparta mengatakan desa – desa yang dilewati Tahura adalah Sanur Kauh, Sidakarya, Seranggan, Pedungan, Sesetan, Pemogan (wilayah Denpasar). Kemudian di Badung ada Benoa, Tanjung Benoa, Kuta, Kedonganan, Tuban, Jimbaran.

Yang heboh adalah, ketika BPN Bali Made Daging menjawab ada terbit sertifikat di wilayah lahan mangrove yang mencapai 106 sertifikat (Badung 71 SHM terbit, Denpasar 35 SHM terbit). Kondisi ini membuat rapat menjadi tambah tegang. Ketika dikejar pertanyaan-pertanyaann; berapa luasannya, mekanisme penerbitannya, siapa yang mohon, apa dasar permohonan? histori permohonannya? oleh Suparta, pihak BPN belum bisa memastikan total luasan dari 106 sertifikat.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-41, DPRD Bali Sampaikan Penjelasan Raperda Produk Hukum Daerah

“Luasan sertifikat ada yang berkisar 60 are, 50, 40, 25 are. Totalnya berapa luasannya dari 106 SHM tersebut? ujar Suparta menohok. “Maaf kami belum bisa pastikan totalnya,” kilah Made Daging.

Ternyata terkait bule Rusia yang membangun usaha di lahan mangrove, dengan PT Greenblocks Sustainable Building, diakui juga menjadi salah satu sertifikat yang terbit. BPN awalnya ingin mengarahkan bahwa tanah itu memang sudah bersertifikat. Namun Suparta tak kalah akal, dia mampu mengupas dan menguliti BPN.

“Bapak jangan hanya ingin mengatakan bahwa itu sudah bersertifikat. Yang menjadi masalah utama adalah, kenapa sertifikat bisa terbit di lahan Tahura Ngurah Rai? Atau lahan mangrove,” cetusnya.

Suparta mengatakan, kanan kiri dan belakang lahan itu masih tetap mangrove. Jika mangrove pasti adalah perairan. Dan jelas secara eksisting di awal tidak ada tanah kapur. Jadi sudah ada pemadatan jalan dan sudah ada pengurukan. “Bapak sudah ke lokasi seolah – olah hanya ingin memberikan gambaran bahwa lahan itu sah dan sudah bersertifikat. Pertanyaan kanan kiri belakang masih mangrove, itu berarti lahan mangrove daerah lindung dan konservasi. Mangrove tumbuh di daerah resapan air bukan di atas batu?” tanya politsi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini. “Di air pak,” jawab Kepala BPN Bali Daging.

“Yang jadi masalah sudah jelas, lahan itu diuruk pakai kapur, dipadatkan. Kasarnya ini sudah melakukan reklamasi secara illegal. Lahan Tahura sudah beralih fungsi,” cetusnya. “Jadi pertanyaannya, ketika ada yang mohon di lahan konservasi mangrove, BPN malah mengeluarkan sertifikat,“ tandasnya tanpa melakukan kajian yang dalam dengan berkoordinasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Bahkan ada info dari masyarakat ketika pengukuran tanpa ada penyanding? Pertanyaan ini tidak mampu dijawab tuntas oleh BPN.

Baca Juga  Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Bali, Bangunan Liar di Kawasan Pantai Bingin Segera Dibongkar

Suparta kemudian membeberkan Undang – Undang 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Jelas disampaikan hutan mangrove atau bakau mesti mendapatkan perlindungan, dan  tetap menjadi kawasan konservasi dan hutan lindung. “Tidak boleh beralih fungsi, tidak boleh dipotong, tidak boleh diuruk. Jika dilanggar ada ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda Rp 2 miliar, jelas itu,” tegas politisi yang adalah advokat senior ini.

Dengan fakta – fakta ini, kesimpulan pertemuan adalah: Pihak Pansus berharap penegak hukum polisi dan kejaksaan maupun penegak perda dan perkada Pol PP untuk mengusut kasus ini. Kemudian tegas Suparta meminta dinas perizinan terkait agar tidak menertibkan izin di 106 sertifikat yang awalnya mangrove menjadi sertifikat Hak Milik (SHM). Kemudian berharap nanti lahan itu bisa dikembalikan ke mangrove.

“Agar kembali fungsinya menjadi green belt (sabuk hijau), alih fungsi lahan Tahura ini menjadi salah satu penyebab banjir. Karena air terbendung oleh bangunan, harus nyambung dari daratan dan lautan bertemu di kawasan mangrove,” tegasnya.

Mal Bali Galeria gimana? “Segera kami akan panggil. Intinya Penegakan tata ruang, aset dan perizinan di wilayah Bali semua harus tuntas satu – satu, sambil terus kami akan melakukan pengecekan dan sidak – sidak,” jawabnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, sempat heboh lahan mangrove disewa oleh orang Rusia dalam bentuk investasi PMA dan ada sungai masuk Gedung Mal Bali Galeria? Selain juga ada hasil sidak pelanggaran lain.

“Lebih lanjut sebagaimana Undang-Undang Negara Kesatuan RI No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-benda Diatasnya, maka SHM tersebut dicabut dan dibatalkan, apalagi ada cacat hukum dan diduga hasil manipulatif,’’ ujar Suparta. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  APBD Bali Hendaknya Didesain Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Berbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Kunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi
KUNJUNGI SRT: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pendam IX)

Karangasem, baliilu.com – Memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada generasi muda, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Aslog, Aster, Kapendam, dan Kazidam IX/Udayana. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung ole Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf I Putu Gede Widarta dan Wakil Kepala Sekolah Rakyat.

Mengawali kunjungannya, Pangdam menerima paparan dari Wakil Kepala Sekolah mengenai pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Selanjutnya, Pangdam meninjau secara langsung aktivitas para siswa, termasuk pelaksanaan makan siang bersama, serta melihat fasilitas asrama guna memastikan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui pengarahan dan perkenalan diri. Dalam arahannya, Pangdam menanamkan pemahaman tentang pentingnya keberanian, ketulusan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam meraih masa depan. Menurutnya, keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

Pangdam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat melalui sistem pendidikan berasrama (boarding school). Pangdam juga mengingatkan bahwa pada masa perjuangan dahulu, keberadaan Sekolah Rakyat turut melahirkan generasi yang disiplin, rajin, dan memiliki semangat juang tinggi hingga mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

“Kita tidak bisa mencapai keberhasilan kalau tidak disiplin dan rajin belajar. Kita juga harus belajar menghargai satu sama lain, menghargai guru, menghargai lingkungan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita capai hari ini,” tegas Pangdam.

Baca Juga  RDP Pansus TRAP DPRD Bali, Wayan Bawa Sentil BTID Soal Mangrove, Adat dan Akses Suci di Serangan

Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa para siswa patut bersyukur karena mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan secara gratis, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, buku-buku hingga perlengkapan penunjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh dan terus berusaha mengembangkan kemampuan diri.

“Rajin-rajinlah belajar untuk mencapai kesuksesan. Jadilah orang yang optimistis, berani bersaing, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Semua profesi itu bagus sepanjang dijalani dengan tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh,” pesan Pangdam.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan sekolah, Kodam IX/Udayana juga memberikan bantuan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih bagi para siswa dan lingkungan sekolah. Selain itu, Pangdam turut memberikan uang saku secara langsung kepada para siswa sebagai bentuk motivasi dan penyemangat agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, serta terus berjuang meraih cita-cita.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama dan yel-yel penuh semangat bersama para siswa, menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan yang semakin mempererat kedekatan antara Pangdam dengan generasi muda penerus bangsa.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa kunjungan Pangdam IX/Udayana ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bali merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam mendukung dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan motivasi dan semangat generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para siswa semakin percaya diri, memiliki karakter disiplin, tekun dalam belajar, serta optimistis dalam menggapai cita-cita. Dukungan terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda menjadi bagian dari upaya TNI dalam turut membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara. (gs/bi)

Baca Juga  APBD Bali Hendaknya Didesain Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Festival Seni Budaya XV Tahun 2026, Langkah Nyata Pemkab Badung Lestarikan Seni dan Budaya Lokal

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Festival Seni Budaya XV
PEMBUKAAN FESTIVAL SENI BUDAYA XV: Bupati Wayan Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta saat pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung XV Tahun 2026 di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Festival Seni Budaya (FSB) Kabupaten Badung XV Tahun 2026. Pembukaan perhelatan akbar ini ditandai secara simbolis lewat prosesi penancapan kayonan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan jajaran Forkopimda Badung di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11).

FSB XV tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 16 November 2026. Ajang tahunan ini mengangkat tema utama Sani Buddhayah Taya Ning Rat, sebuah frasa mendalam yang mengandung arti bahwa Seni Budaya Merupakan Sinar Bagi Hati dan Dunia.

Bupati seusai membuka acara memberikan apresiasi yang tinggi kepada para seniman, budayawan, serta seluruh panitia yang terlibat. Ia menegaskan bahwa festival ini merupakan langkah nyata Pemkab Badung dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Kebijakan ini dinilai sangat strategis sebagai benteng pertahanan identitas diri di tengah gempuran arus globalisasi yang kian masif.

“Tentu saya berharap dengan kekuatan identitas budaya inilah kita bisa menjadi satu pertahanan yang kuat terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan warisan daripada para leluhur kita ini. Festival ini kita jadikan sebagai momentum bagaimana kita berpihak kepada budaya lokal sekaligus juga memberikan ruang kepada para seniman, generasi muda untuk menunjukkan seni dan kreativitasnya hingga nanti di harapkan akan bermunculan hasil-hasil karya yang sekaligus bagian daripada pelestarian seni dan budaya itu sendiri,” jelas Adi Arnawa didampingi Bagus Alit Sucipta.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana menyampaikan bahwa FSB Badung tahun ini dikemas menarik dengan diisi berbagai metode penampilan. Diantaranya adalah Utsawa (Parade), Wimbakara (Lomba), Reksadana (Pagelaran), serta Kandarupa (Pameran).

Baca Juga  DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna, Dengarkan Penjelasan Gubernur tentang Raperda APBD 2026 dan Penyertaan Modal untuk PKB

Sukadana menyebutkan festival kali ini tampil beda karena tidak hanya diikuti oleh seniman lokal di seantero Pulau Bali saja. Ajang ini juga diramaikan oleh sanggar dan seniman dari luar daerah, seperti sekaa kesenian dari Disbudpar Bandung, Jawa Barat, dan sanggar seni asal Provinsi Sumatera Barat.

“Pada kesempatan yang baik ini, perlu juga saya sampaikan mengenai peserta Festival Seni Budaya Kabupaten Badung tahun ini kurang lebih berjumlah 1.925 orang seniman. Berasal dari 1.421 seniman karawitan, 386 seniman tari, 78 seniman musik, 10 seniman seni rupa, dan 30 seniman partisipan dari luar Bali. Selain para seniman, peserta Festival ini diisi dengan 81 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari Kabupaten Badung,” jelasnya.

Acara pembukaan FSB turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Badung, Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua Organisasi kewanitaan beserta anggota, perwakilan Komite Ekonomi Kreatif, Listibiya Badung, jajaran Camat se-Kabupaten Badung, Lurah, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca