Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Peluncuran ULD-PB, Provinsi Bali Menginspirasi Perubahan Transformatif untuk Penanggulangan Bencana

BALIILU Tayang

:

ULD-PB
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si. saat memberikan keterangan pers. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Hari ini, 24 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan bekerjasama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Dengan mengusung prinsip Nothing Without Us, pembentukan ULD-PB menandakan sebuah perubahan transformatif bagi Provinsi Bali—dimana upaya penanggulangan bencana kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra tak terpisahkan, dimana wawasan dan pengalaman yang dimiliki merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.

Inisiatif pembentukan ULD-PB di Bali merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan inklusivitas dalam penanggulangan bencana, sekaligus sebagai solusi guna memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagai provinsi yang kerap dilanda bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap aspek penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pencegahan, respons, hingga pemulihan akan dapat memastikan penguatan pemahaman masyarakat akan risiko bencana. Selain itu, melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan serta keberlangsungan hidup mereka.

“Kehadiran ULD-PB ini diharapkan akan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat didalamnya, serta mewakili 26.000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Namun angka tersebut akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dikarenakan mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia ataupun penyandang disabilitas non-fisik.” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si., dalam sambutan pembukaannya.

Pembentukan ULD-PB ini juga sekaligus menjadi sebuah tonggak penting pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana, yang mencerminkan keselarasan upaya pemerintah Bali dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif yakni, data terpilah; aksesibilitas; partisipasi yang bermakna; peningkatan kapasitas; dan prioritas perlindungan. Pilar-pilar tersebut memastikan bahwa proses perencanaan mencerminkan keragaman kebutuhan dan memastikan alokasi upaya perlindungan ke dalam anggaran, operasionalisasi dan pengawasan.

Baca Juga  Pemprov Bali Salurkan Bantuan "Bali Peduli Bencana" untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi

Peluncuran ini menandai perubahan penting, dari sekedar wacana kebijakan menuju aksi nyata. Bersama dengan BPBD Provinsi Bali dan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra utama lainnya, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan akan berbasis pada pemenuhan hak yang partisipatif. Bersama pemerintah daerah, ULD-PB akan mendorong tersedianya aksesibilitas informasi, kesiapsiagaan bencana yang inklusif, dan partisipasi aktif  penyandang disabilitas dalam berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman bencana, hingga pemulihan pasca-bencana.

“Pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2025, yang sekaligus sebagai cerminan nyata dari komitmen Pemerintah Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka dapat dipastikan bahwa strategi tersebut akan lebih efektif, manusiawi, dan mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat,” kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB. Ia juga menambahkan “Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, maka kita akan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Bali, sekaligus memastikan akses terhadap informasi, layanan darurat, serta mekanisme respons dan pemulihan bencana yang lebih baik.”

Kegiatan ini juga turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, sebagai bagian dari upaya kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif. Dalam sambutannya, Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer mengatakan bahwa peresmian ULD-PB Bali merupakan sebuah langkah nyata untuk mewujudkan sistem dalam penanggulangan bencana yang inklusif. Ia juga mengungapkan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif ini, dan berharap agar ULD-PB akan dapat menjadi sebuah praktik baik yang bisa dicontoh oleh daerah lain.

Baca Juga  Peserta Pemberdayaan Masyarakat Bidang SAR Lakukan Simulasi Hadapi Erupsi Gunung Api Agung

ULD-PB Bali melalui komponen pelibatan publik, akan membantu mengarahkan bagaimana penanggulangan bencana yang inklusif dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di Bali. Termasuk dalam membangun komunitas yang saling terhubung, tangguh, serta mampu merespons bencana secara cepat dan efektif. Dengan demikian, kita semua dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal saat menghadapi bencana.

“Kami juga menghaturkan rasa terima kasih yang tulus atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia termasuk dengan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga pembentukan dan pengukuhan pengurus ULD Bali dapat terwujud pada hari ini. Semoga kemitraan ini dapat terus berjalan, demi perwujudan inklusivitas penanggulangan bencana di Bali,” tambah Teja. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Kalaksa BPBD Bali Pimpin Rapat Tikor Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Pemprov Bali Salurkan Bantuan "Bali Peduli Bencana" untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  BPBD Bali Raih 3 Penghargaan Nasional pada Peringatan Bulan PRB 2023

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca