Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Dewan Apresiasi LKPJ Walikota Denpasar TA 2022

BALIILU Tayang

:

walikota
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Penutupan Sidang Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (13/4). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Penutupan Sidang Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022 digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (13/4).

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede ini turut dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemkot Denpasar.

DPRD Kota Denpasar dalam rekomendasinya yang dibacakan I Ketut Suteja Kumara secara umum berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dari Pidato Pengantar Walikota Denpasar terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah diketahui Rp. 2,1 triliun lebih dengan persentase 105,94 persen, Belanja Daerah sebesar Rp. 2,02 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 367,34 miliar lebih.

“Secara umum berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.

Meskipun demikian terdapat beberapa catatan guna mendukung perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Denpasar. Salah satunya agar Perangkat Daerah lebih cermat dalam mengajukan alokasi anggaran, sehingga dapat mendukung efisiensi, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga  Sidang Paripurna, Walikota Sampaikan Tiga Usulan Ranperda, DPRD Denpasar Usulkan Satu Ranperda Inisiatif

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Denpasar atas kesungguhan dan kerjasamanya telah menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

Jaya Negara mengatakan, kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini kiranya perlu terus dipertahankan dan dioptimalkan. Hal ini dalam rangka mewujudkan suasana kondusif dalam upaya mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Terlebih saat ini dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan akan semakin kompleks.

“Kami menyambut baik dan menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2022. Rekomendasi tersebut akan segera kami tindaklanjuti untuk kinerja pemerintahan yang semakin baik ke depan. Rekomendasi ini juga menjadi salah satu acuan dalam mengambil kebijakan strategis untuk memacu pembangunan demi terwujudnya Denpasar Maju,” ujar Jaya Negara. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

Published

on

By

Posyandu Paripurna
TUTUP POSYANDU: Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4).

Penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian 10 kali pertemuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, Lurah Tonja, I Gede Oka Darmawan, perwakilan Dinas Kesehatan, pengurus TP PKK tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan, serta para lansia dan kader Posyandu Banjar Tangguntiti.

Dalam sambutannya, Ayu Kristi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader serta peserta Posyandu atas terselenggaranya kegiatan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Posyandu Paripurna dengan 6 standar pelayanan minimal ini yang telah berjalan hingga 10 kali pertemuan. Mudah-mudahan tujuan dan manfaatnya dapat benar-benar tercapai,” ungkap Ayu Kristi.

Lebih lanjut, Ayu Kristi menekankan adanya transformasi peran Posyandu di tengah masyarakat. Saat ini, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan bagi ibu, anak, dan lansia, tetapi juga menjadi ujung tombak pelaporan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

“Apapun permasalahan yang ada di lingkungan Banjar Tangguntiti, tidak saja soal kesehatan, bisa dilaporkan di Posyandu. Kader Posyandu nantinya dapat melaporkan masalah tersebut secara berjenjang. Jadi segala persoalan sosial, lingkungan, dan lainnya bisa tercatat dan tertangani,” jelasnya.

Meski program Paripurna ini telah ditutup, TP PKK Kota Denpasar menaruh harapan besar agar pelayanan Posyandu di Banjar Tangguntiti dapat terus berlanjut secara mandiri pada bulan-bulan berikutnya dengan dukungan penuh dari para kader.

Baca Juga  Sidang Paripurna Kedua DPRD Badung, Giri Prasta Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Ranperda

Ditambahkan, seruan pemilahan sampah dari rumah selain fokus pada kesehatan dan fungsi sosial, TP PKK Kota Denpasar juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau untuk secara aktif memilah sampah langsung dari sumbernya, yakni di rumah tangga masing-masing.

“Sistem pengelolaan sampah intinya ada pada pemilahan sampah. Mari kita dukung program pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini agar kita bisa segera terbebas dari masalah tersebut,” ujar Ayu Kristi.

Ditekankan pula bahwa kolaborasi antara pemerintah, kader, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan kualitas kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga Kelurahan Tonja dapat terus meningkat.

Selebihnya Ayu Kristi berharap tujuan dari Posyandu Paripurna ini dapat terwujud, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan. Usai kegiatan Posyandu Paripurna ini, Ayu Kristi mendorong agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Sementara Kepala Lingkungan Banjar Tangguntiti, I Putu Karmana dalam laporannya mengatakan, penutupan ini sekaligus keberhasilan pelaksanaan program Posyandu Paripurna di wilayahnya. Program kesehatan komprehensif ini merupakan bentuk nyata sinergi dan inisiatif dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Denpasar. Pelaksanaan Posyandu Paripurna ini telah berlangsung sukses sebanyak 10 kali pertemuan, terhitung sejak acara pembukaan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu.

Dijelaskan pula, bahwa program ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan di tingkat banjar. Tercatat, selama 10 kali penyelenggaraannya, Posyandu Paripurna di Banjar Tangguntiti telah memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan rutin kepada 50 orang lansia dan pra-lansia, 50 orang balita dan 3 orang ibu hamil.

“Kami berharap dari kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi bapak/ibu lansia, balita, maupun ibu hamil di lingkungan kami. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat semakin bersinergi untuk membangun kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga  Penutupan Sidang Paripurna DPRD Denpasar, Dewan Apresiasi Pendapatan Daerah yang Lampaui Target di Tahun 2021

Lebih lanjut, pihak lingkungan juga memastikan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah disalurkan secara maksimal kepada seluruh sasaran Posyandu selama acara berlangsung. Meski rangkaian 10 kali Posyandu Paripurna telah resmi ditutup, komitmen lingkungan terhadap kesehatan warga tidak berhenti sampai di sini.

“Saya menegaskan bahwa pelayanan Posyandu reguler akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Setelah penutupan hari ini, untuk tiap bulannya kami akan kembali memaksimalkan pelayanan untuk menjangkau warga-warga kami, khususnya mereka yang berada di luar kuota 50 orang lansia dan balita yang belum mendapatkan pelayanan pada periode Posyandu Paripurna ini,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam menekan angka stunting pada balita, menjaga kebugaran lansia, serta memastikan keselamatan ibu hamil di Kota Denpasar, khususnya di kawasan Jalan Nangka. (eka/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Badung Serahkan Bantuan Pemulihan Dampak Bencana Pura Taman Beji Magendra, Tegal Darmasaba

Published

on

By

bantuan pura beji magendra
SERAHKAN BANTUAN: Bupati Adi Arnawa saat menyerahkan bantuan pemulihan dampak bencana Pura Taman Beji Magendra, Desa Adat Tegal Darmasaba, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Rabu (22/4). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan bantuan pemulihan dampak bencana Pura Taman Beji Magendra, Desa Adat Tegal Darmasaba, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Rabu (22/4). Bantuan pemulihan dampak bencana sebesar Rp 550 juta, diserahkan bertepatan dengan upacara mulang dasar perbaikan pondasi penahan tanah. Bantuan diterima Ketua Panitia Pembangunan, I Ketut Subrata bersama panitia dan pengempon Pura.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan, apresiasi atas semangat dari panitia dan krama pengempon pura yang bergotong-royong melakukan perbaikan dengan swakelola. Pemkab Badung berkomitmen dan akan selalu hadir di tengah masyarakat, terlebih yang mengalami musibah. Diharapkan, bantuan ini dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan perbaikan bangunan yang terkena musibah. Ke depan Bupati akan siap membantu pembangunan yang akan direncanakan serta membantu rencana pelaksanaan karya setelah selesainya perbaikan Pura Taman Beji Magendra ini. Selain itu Adi Arnawa juga berharap instansi terkait dalam hal ini BPBD Badung mengawal pembangunan agar secara teknis konstruksinya bagus.

“Kami komitmen dengan krama pengempon pura, mengenai rencana perbaikan pelinggih kedepannya kami akan bantu. Kami minta pengempon Pura tetap menjaga keharmonisan, saling sagilik saguluk salunglung sabayantaka, nunas ica agar jagat Badung rahayu,” pintanya.

Ketua Panitia Pembangunan, Ketut Subrata atas nama pengempon pura menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Bupati Badung untuk perbaikan bangunan di Pura Taman Beji Magendra. Dijelaskan, bencana di Pura Taman Beji diakibatkan oleh banjir. Bangunan yang sedang diperbaiki yaitu bangunan penahan tanah yang berada di sisi barat laut utamaning mandala dan jalan yang ada di depan jembatan di nistaning mandala.

“Bangunan ini telah diperbaiki sejak 12 Maret 2026 dan progresnya terealisasi 30 persen dengan biaya sekitar 160 juta, pengerjaan swakelola,” jelasnya.

Baca Juga  Seluruh Fraksi Setujui Penetapan Ranperda RPJMD Denpasar 2021-2026 dan Rancangan KUA -PPAS 2022

Ditambahkan, Pura Taman Beji Magendra merupakan tempat pesucian Ida Bhatara saat pujawali di Pura Dalem Gegelang, Desa Adat Tegal Darmasaba. Sementara pengempon pura sebanyak 325 KK yang berasal dari Desa Adat Tegal, juga ada dari luar Desa seperti dari Gerih, Anggungan, Sibanggede serta Perang. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Follow Up Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah, Gubernur Koster Temui Tiga Menteri, Pastikan Infrastruktur Bali Segera Dibangun

Published

on

By

AUDIENSI: Gubernur Bali Wayan Koster saat audiensi disambut hangat tiga kementerian. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jakarta, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti (follow up) kesepakatan rapat kerja Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali, pada Selasa 21 April 2025 di Jakarta. Tiga kementerian didatangi Gubernur Koster. Hasil perjuangan Koster untuk masyarakat Bali secara bertahap mulai direstui pemerintah pusat. 

Tiga kementerian yang didatangi yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Audiensi disambut hangat tiga kementerian. Pertemuan untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan/kesepakatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU,Menteri Perhubungan,dan Gubernur Bali pada 8 April 2026 lalu. Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan Infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Usai pertemuan bersama para menteri, Gubernur Koster kepada awak media menjelaskan Menteri PU Dody Hanggodo  dan Menteri Perhubungan  Dudy Purwagandhi serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI. Percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Semua ini akan diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

“Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpas Jimbaran Badung, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, pembangunan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan,jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung,” jelas Koster. 

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Gubernur Koster menambah Kementerian PU akan membangunan jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu,Karangasem.

Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan Menteri Perhubungan juga menegaskan tahun 2026-2027 mulai membangan transportasi taksi laut menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung. Kemudian akan mengembangkan  pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang,dan pariwisata di Buleleng. Kemenhub juga akan melakukan pengembangan pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logaistik, penumpang,dan pariwisata. Kemudian akan membangun  pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung.

Baca Juga  Sidang Paripurna Kedua DPRD Badung, Giri Prasta Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Ranperda

Koster menjelaskan, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov  Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang. Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan. Sementara itu, Jalur gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan. Hal ini diharapkan akan mengurangi kemacetan dan resiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Gubernur Koster menjelaskan Kementerian PU juga menyetujui rencana pembangunan infrastruktur jalan underpas Jimbaran Badung untuk  mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan. Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan  mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur. 

“Pembangunan infrastruktur penghubung antar- kabupaten dan pembangunan sarana prasarana strategis se-Bali akan berlanjut tahun 2028, 2029, dan 2030 untuk mengatasi kemacetan se- Bali serta berdampak pada munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar-wilayah Bali utara, selatan, timur, barat, dan tengah,” jelas Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca