Nusa Penida, Klungkung – Seorang warga terjatuh dan terhempas ombak saat memancing di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Jumat (24/4/2026). Korban diketahui bernama Nyoman Rame (49), seorang petani asal Desa Bunga Mekar.

Peristiwa bermula saat korban bersama anaknya memancing di Pantai Kelingking. Mereka melakukan aktivitas memancing di atas tebing, tiba-tiba sang ayah terhempas ombak hingga terseret ke laut dan menghilang.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 06.00 Wita dari Bapak Pageh. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.00 Wita. Lokasi kejadian tepatnya berada di koordinat 8°45’3.03″S – 115°28’26.60″E, dengan kondisi saat ini berawan dengan jarak pandang mencapai 12,6 kilometer.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 06.25 Wita, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Nusa Penida. Tim SAR gabungan berjumlah 6 personel, terdiri dari 5 personel Unit Siaga Nusa Penida dan 1 personel TNI AL Pos Nusa Penida bergerak dengan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 05 Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Upaya pencarian juga didukung dari keluarga korban serta masyarakat setempat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan potensi yang ada untuk melakukan pencarian secara maksimal.

“Upaya pencarian dilakukan dengan penyisiran dari lokasi terakhir korban terlihat hingga sekitarnya, menyesuaikan kekuatan juga arah arus dan angin,” ujar I Nyoman Sidakarya.

Selain pergerakan di laut,  ada juga tim yang melakukan pemantauan dari darat. Operasi SAR hingga saat ini masih terus berlangsung dengan harapan korban dapat segera ditemukan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com — Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan pada Kamis, 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan tukar guling lahan mangrove yang telah berlangsung sejak dekade 1990-an.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus I Gede Harja Astawa, S.H., M.H., Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Dr. Somvir, serta anggota Pansus I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., Wayan Bawa, S.H., Budi Utama, S.H., Komang Dyah Setuti, M.A.P., dan Zulfikar. Turut hadir pula perwakilan DPRD Badung Wayan Luwir Wiyana, DPRD Kota Denpasar, BPN, Dinas Kelautan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam sidak tersebut, terjadi dialog intens antara Ketua Pansus dengan perwakilan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Perdebatan mencuat saat Pansus mempertanyakan kejelasan dan keberadaan lahan pengganti dalam skema tukar guling yang hingga kini dinilai belum memiliki bukti konkret di lapangan.

Ketua Pansus, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

“Dalam peninjauan sebelumnya di Karangasem, kami tidak menemukan bukti sertifikat atas lahan pengganti yang disebut mencakup sekitar 58,14 hektare perairan dan 4 hektare mangrove. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus, I Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menambahkan bahwa proses tukar guling harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Kami menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut aset daerah harus transparan, terverifikasi, dan tidak menyisakan keraguan publik,” tegasnya.

Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara dokumen dan kondisi lapangan.

“Ketidaksesuaian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami akan memastikan seluruh dokumen diuji secara menyeluruh,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Pansus, Dr. Somvir, menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam investigasi.

“Persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Kami akan mengkaji dari aspek hukum, tata ruang, hingga lingkungan,” katanya.

Anggota Pansus, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menilai bahwa kejelasan status lahan pengganti menjadi kunci utama.

“Jika lahan pengganti tidak dapat dibuktikan secara sah, maka skema tukar guling patut dipertanyakan,” ujarnya.

Anggota lainnya, Wayan Bawa, S.H., menegaskan komitmen pengawasan DPRD terhadap aset daerah.

“Kami tidak ingin ada potensi kerugian daerah akibat proses yang tidak transparan,” tegasnya.

Budi Utama, S.H., juga menambahkan bahwa aspek legalitas harus menjadi prioritas utama.

“Semua harus berbasis hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, Komang Dyah Setuti, M.A.P., menyoroti dampak lingkungan dari persoalan ini.

“Kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Zulfikar menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan proses.

“Publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana proses ini berjalan dan apa dasar hukumnya,” katanya.

Perwakilan DPRD Badung, Wayan Luwir Wiyana, turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pansus.

“Kami mendukung penuh upaya pengungkapan fakta secara objektif demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Ketegangan meningkat ketika pihak perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen sertifikasi yang diminta secara langsung di lokasi. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait legalitas serta transparansi proses tukar guling yang disebut telah berlangsung sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka.

Meski demikian, pihak PT BTID membantah adanya pelanggaran dan menyatakan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur serta melibatkan instansi pemerintah terkait, termasuk kementerian teknis. Mereka juga menyampaikan bahwa lokasi lahan pengganti berada di wilayah yang sulit diakses sehingga tidak dapat diverifikasi secara cepat dalam kunjungan singkat.

Menanggapi kondisi tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan terus melakukan pendalaman secara komprehensif guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan aset daerah maupun tata ruang.

Sebagai langkah awal, Pansus merekomendasikan penghentian sementara sejumlah aktivitas PT BTID di kawasan KEK Kura-Kura Bali hingga seluruh aspek administrasi dan legalitas dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis strategis,” tutup Ketua Pansus.

Sidak ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi yang lebih luas terhadap dugaan kejanggalan dalam proses tukar guling lahan di kawasan strategis Bali. DPRD Provinsi Bali memastikan akan terus mengawal proses ini secara objektif, transparan, dan berlandaskan hukum demi kepentingan masyarakat luas. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi di tengah gejolak geopolitik, pada 21 April 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan BALINOMICS, di The Meru Sanur.

Kegiatan tersebut dibuka dengan penyampaian welcoming remarks oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja serta keynote speech oleh Sekretaris Daerah, Dewa Made Indra dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, akademisi, konjen negara sahabat, perbankan, dan pelaku usaha. Sejumlah narasumber baik tingkat daerah dan nasional hadir dalam BALINOMICS yakni, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (Indra Gunawan Sutarto); Dekan FEB Universitas Udayana (Prof. Wiwin Setyari); Ekonom Senior Samuel Sekuritas (Fithra Faisal Hastiadi); dan Redaktur Pelaksana Media Investor Daily (Nasori).

Pada kesempatan tersebut, Erwin Soeriadimadja menyampaikan apresiasi atas pencapaian pertumbuhan ekonomi di Bali kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholders di Bali sehingga pada tahun 2025 ekonomi Bali mampu tumbuh 5,82% (yoy), di atas nasional dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 7 (tujuh) tahun terakhir yang turut didukung dengan inflasi yang terkendali. Namun demikian, perlu dicermati eskalasi konflik Timur Tengah yang terjadi pada awal tahun 2026.

Lebih lanjut, konflik tersebut diprakirakan berdampak terutama pada sektor pariwisata sebagai backbone pertumbuhan ekonomi Bali, antara lain melalui terganggunya konektivitas penerbangan internasional, khususnya dari kawasan Eropa, serta kenaikan harga tiket pesawat. Berdasarkan asesmen terkini, kondisi ini diprakirakan menimbulkan loss ekonomi Bali pada tahun 2026 sebesar 0,05%. Terdapat Four Strategic Pilars untuk menjaga ekonomi Bali tetap berdaya tahan yakni: (i) Menjaga kinerja backbone ekonomi Bali yakni Sektor Pariwisata, (ii) mendorong kinerja new hero ekonomi Bali untuk menciptakan multiplier yakni investasi, (iii) memperkuat sektor pertanian untuk diversifikasi sumber pertumbuhan, (iv) mendorong UMKM dan digitalisasi sebagai penyangga dan katalisator ekonomi.

Dewa Made Indra, juga mengapresiasi dedikasi Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian Bali tumbuh berkelanjutan di tengah gejolak global. Dalam sesi diskusi para narasum

Dalam sesi diskusi para narasumber menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah. Fithra Faisal menyampaikan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan I 2026 tetap membutuhkan dorongan supply side seperti stimulus fiskal di tengah tantangan melambatnya permintaan masyarakat akibat gejolak geopolitik Timur Tengah. Strategi front-loaded fiscal menjadi salah satu langkah percepatan perputaran modalitas dari sisi supply.

Hal ini terkonfirmasi oleh Supendi (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali) yang menyampaikan bahwa pada triwulan I 2026 transaksi belanja APBN di Bali tumbuh positif, utamanya pada belanja modal.

Indra Gunawan Sutarto memandang bahwa digitalisasi menjadi game changer katalisator pertumbuhan ekonomi. Fenomena transformasi digital diprakirakan semakin akseleratif menyusul pergeseran preferensi transaksi masyarakat kearah digital yang ditopang oleh meningkatnya partisipasi ekonomi Gen Y, Z, dan Alpha, serta prospek ekonomi yang terus membaik. Pada sektor pariwisata transaksi melalui kanal digital QRIS cross border perlu dioptimalkan, sebagai kemudahan dan kenyamanan bertransaksi wisatawan.

Selain digitalisasi, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di Bali perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Prof. Wiwin Setyari mengungkapkan bahwa 50% kontribusi pariwisata nasional bersumber dari Bali. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran Bali dalam menopang sektor pariwisata nasional, namun sekaligus menegaskan tingginya ketergantungan perekonomian daerah terhadap pariwisata. Berkaca pada masa pandemi, struktur ekonomi Bali yang sangat terkonsentrasi pada pariwisata terbukti rentan terhadap shock, meskipun proses pemulihannya relatif cepat. Oleh karena itu, meskipun Bali hingga saat ini tetap menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, Pemerintah Provinsi Bali perlu terus mendorong transformasi ekonomi agar diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, berdaya tahan serta mampu berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Ke depan, gejolak geopolitik yang berpotensi mengganggu kinerja sektor pariwisata juga dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan. Respons Pemerintah dan persepsi publik atas resiliensi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak geopolitik tidak terlepas dari peran media. Dalam prospektif media, headline eskalasi konflik Timur Tengah menjadi sinyal respons publik.

Nasori menyampaikan bahwa untuk menjaga persepsi kondisi perekonomian di Bali tetap kondusif, diperlukan keseimbangan penyampaian fakta yang juga menjadi poin penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan tentunya menjaga konteks dan akurasi. Dalam sesi diskusi, secara keseluruhan, pandangan narasumber mengarah pada pentingnya penguatan sisi supply, digitalisasi, dan diversifikasi ekonomi untuk menjaga resiliensi Bali.

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan kick off Program Pendidikan Kebanksentralan tahun 2026 dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi di Bali. Program Pendidikan Kebanksentralan ini terdiri atas tiga pilar utama yaitu; Pembelajaran, Penelitian, dan Pemberdayaan, selaras dengan area Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, kapasitas akademik, serta pengembangan SDM unggul yang berkontribusi pada efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan tercapainya visi Bank Indonesia. (gs/bi)