Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Raker Pansus Retribusi PBG DPRD Badung, Berharap Biaya yang Ditimbulkan Bisa Lebih Meringankan Beban Masyarakat

BALIILU Tayang

:

de
RAKER PANSUS: Raker Pansus Retribusi PBG dipimpin Ketua Pansus I Nyoman Dirgayusa, S.E. didampingi I Gusti Ngurah Shaskara, S.E., M.M. dan I Made Yudana, S.T., di Ruang Gosana Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (9/9).

Badung, baliilu.com – Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) digelar di Ruang Gosana Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (9/9). Rapat kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mematangkan materi Ranperda sehingga menjadi lebih komprehensif.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I Nyoman Dirgayusa, S.E. didampingi I Gusti Ngurah Shaskara, S.E., M.M. dan I Made Yudana, S.T. Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) IB Surya Suamba beserta jajaran, Kabag Hukum AA Asteya Yudhya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Nyoman Satria, S.Sos., M.Si., anggota pansus Kadek Suastiari, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Ketua Pansus I Nyoman Dirgayusa saat membuka raker menyampaikan harapannya agar raker ini bisa mematangkan materi ranperda, dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diundang untuk memberikan masukan-masukan terkait ranperda ini.

Dirgayusa menyampaikan, ranperda ini bisa mempermudah proses PBG yang merupakan penjelmaan dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia berharap biaya yang ditimbulkan dari ranperda ini bisa lebih meringankan beban masyarakat. “Jangan sampai masyarakat justru lebih terbebani oleh ranperda ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Bapemperda I Nyoman Satria menyampaikan, rapat kerja pertama ini merupakan langkah baik ke depan. “Mudah-mudahan dengan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung ini bisa mempermudah investasi kita ke depan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi ini juga mengajukan pertanyaan, terkait bagaimana nantinya jika ada bangunan-bangunan gedung yang sudah terbangun akan tetapi tidak sesuai dengan peraturan daerah, seperti bangunan-bangunan yang didirikan di daerah jalur hijau. Dari target pemerintah sendiri dalam hal ini PUPR sampai kapan harus selesai, sebab sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja batas peraturan daerah ini seharusnya sudah jadi pada 2 Agustus 2021, apa yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Baca Juga  Rancangan KUA dan PPAS 2022, Putu Parwata: Bupati Badung Sungguh-sungguh Berjuang Melihat Kondisi Masyarakatnya

Nyoman Satria juga menanyakan seandainya tidak selesai tahun ini, retribusi ijin mendirikan bangunan sesuai perda lama apakah tidak bisa dipakai untuk sementara, sampai terbentuknya peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung ini. “Kalau kita tidak melakukan pungutan retribusi IMB berarti orang berinvestasi di Kabupaten Badung ini akan terhambat, lalu langkah apa yang dilakukan Dinas PUPR dalam hal ini?” tanyanya lagi.

Sementara itu, anggota Pansus Kadek Suastiari juga menyampaikan, masyarakat akan terbebani lagi akibat adanya sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan. Hal ini karena SLF harus dikeluarkan oleh konsultan yang tentu saja memerlukan biaya tambahan.

Kepala Dinas PUPR Ida Bagus Surya Suamba menjawab sejumlah pertanyaan tersebut dan berharap ranperda ini segera rampung. Hal ini disebabkan ada 200 lebih pemohon yang menunggu untuk mendapatkan PBG. Ia menyebut, yang menyebabkan keterlambatan pembahasan itu dikarenakan sistem yang lambat.

Menyoal SLF, Surya Suamba tidak memungkiri bahwa warga akan terkena biaya tambahan. Hal ini dikarenakan ranperda ini hanya berupa izin registrasi bangunan bukan memberi jaminan kualitas bangunan. Diperlukan arsitektur serta teknik sipil yang memiliki sertifikat keahlian dalam hal kualitas bangunan. Akan tetapi, ada poin yang mempermudah karena PBG ini tidak lagi perlu penyanding.

Mengenai bangunan yang berubah, Surya Suamba mengatakan, pemilik bangunan wajib mengajukan perubahan PBG dan biaya yang dikenakan adalah untuk perubahannya saja. “Jadi biayanya hanya untuk yang berubah atau diperluas saja,” katanya.

Soal bangunan di jalur hijau, dikarenakan OSS masih belum sempurna akan membuat peluang keluarnya ijin tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa trial yang diijinkan oleh mesin terutama daerah- daerah yang belum ada rencana detail tata ruangnya.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Apresiasi Fraksi-fraksi DPRD Badung

Kabag Hukum AA Asteya Yudhya menyatakan, Ranperda PBG ini harus segera diselesaikan agar pemerintah memiliki landasan hukum untuk memungut retribusi. Struktur tarif berubah sehingga penyesuaian ini mendesak,” tegasnya.

Seusai Rapat Kerja, I Nyoman Dirgayusa menambahkan, ini baru rapat permulaan belum ada yang substansi tetapi yang pasti ini adalah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan kebut tetapi tidak mengurangi makna.

“Saya dengan tim pansus begitu urgen karena ini berkaitan dengan peluang apalagi sudah disampaikan tadi oleh Kadis PUPR ada 200 yang menunggu untuk mendapatkan PBG. Karena kebetulan saya diamanatkan untuk mengomandani tim pansus ini, saya ingin kebut dari segi waktu. Saya harap masukan dari teman-teman pers juga, karena ini amat penting dan kita akan pastikan bahwa perda ini kita tidak hanya meng-collect dana. Tetapi lebih daripada itu bahwa ini dalam rangka untuk menjaga gawang daripada tata ruang ini, karena ini berkaitan. Nanti segera sebelum retribusi ini akan ada bangunan gedung, disana secara teknis nanti akan dibahas,” pungkas Politisi PDI Perjuangan Dapil Abiansemal ini. (eka/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Di Depan PC KMHDI Badung, Putu Parwata Dorong KMHDI Bina UMKM di Masing-masing Desa

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  PAD Turun Drastis, Pansus DPRD Badung Rekomendasi Bupati Lakukan Pemulihan Sektor Pariwisata

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Rancangan KUA dan PPAS 2022, Putu Parwata: Bupati Badung Sungguh-sungguh Berjuang Melihat Kondisi Masyarakatnya

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca