Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura DPRD Bali I Wayan Artha, S.H. saat menyampaikan pandangan umumnya terhadap RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023, Senin, 3 Oktober 2022 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: gs)
Denpasar, baliilu.com – Fraksi Nasdem PSI Hanura mengapresiasi terobosan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah berhasil meningkatkan harga sewa aset tanah Pemprov Bali di ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung. Sewa aset yang senilai Rp 7 miliar di Tahun Anggaran 2017-2021, naik drastis menjadi sebesar Rp 51 miliar per tahun.
Langkah ini dinilai sangat bagus dan tepat karena menyasar kawasan yang kepemilikannya bersifat multinasional dan dikenal sebagai penyelenggara berbagai event internasional.
‘’Terobosan inilah yang kami dorong agar terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasinya guna meningkatkan pendapatan daerah. Perlu juga dilakukan langkah Pemprov yang tidak hanya menyewakan lahan atau menelantarkan aset-aset lahannya. Dengan perhitungan matang, lahan-lahan tersebut juga bisa didirikan bangunan sesuai trend kawasan. Bisa dibangun akomodasi pariwisata, perkantoran ataupun ruang bisnis bersama. Tentunya hal ini memberi peningkatan nilai keekonomian pada aset Pemprov,’’ papar Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura I Wayan Artha, S.H. saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 2023, pada Rapat Paripurna Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 Soma Paing Kulawu, 3 Oktober 2022 di Ruang Sidang Utama Kantr DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3 Niti Mandala Renon Denpasar.
Rapat Paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan para Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali, Dinas, Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemprov Bali, Kelompok Tenaga Ahli DPRD Prov. Bali.
Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura DPRD Bali I Wayan Artha, S.H. (Foto: gs)
Wayan Artha lanjut menyampaikan tahun 2023 harus dijadikan tahun kebangkitan bagi Provinsi Bali. Setelah tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus masing-masing -9,31% dan -2,47%, kini di tahun 2022 pertumbuhan Bali sudah positif di angka 2,27%. Hal ini menunjukkan Bali sudah on the track. Terlebih, Gubernur menargetkan pertumbuhan Bali pada tahun 2023 berada di angka 5%. Oleh karena itu, adalah sangat tepat Pendapatan Daerah Bali ditargetkan lebih besar dibandingkan tahun ini. Jika APBD Induk 2022 dipasang Rp 5,04 triliun lebih, maka pada tahun 2023 dipasang Rp 5,74 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 13,82%.
‘’Namun jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, sebelum pandemi, angkanya masih di bawah dari realisasi pencapaian tahun 2019, sebesar Rp 6,64 triliun lebih. Karena itu Fraksi Nasdem PSI Hanura mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasang lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023. Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan,’’ ujarnya.
Wayan Artha menyebutkan terkait Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp 1,3 triliun lebih, agar Gubernur memperjuangkan ke pusat agar dana untuk Bali tidak mengalami penurunan.
Fraksi Nasdem PSI Hanura juga melihat masih besarnya potensi pajak terhadap kendaraan-kendaraan dari luar Bali yang digunakan oleh berbagai perusahaan nasional. Kendaraan dimaksud berbulan-bulan bahkan bertahun- tahun beroperasi menjalankan usaha di Bali, namun kontribusi terhadap perpajakan tidak masuk di Bali.
Potensi lain adalah bisnis-bisnis yang tidak berkantor di Bali, namun menjalankan usaha dan mendapatkan nilai keekonomian di Bali. Untuk kelompok ini juga harus menjadi objek memberi kontribusi bagi Bali agar tidak terjadi capital flight. Bahkan untuk pajak rokok harus lebih ditingkatkan lagi.
‘’Sikap optimisme yang sedang kita rancang juga harus dibarengi dengan kehati-hatian, mengingat situasi ekonomi global yang dinilai tidak dalam kondisi baik. Perang Rusia dan Ukraina masih berdampak pada perekonomian dunia. Dan yang terasa paling nyata saat ini adalah inflasi yang cukup besar,’’ ujarnya seraya menegaskan pihaknya mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah agar benar-benar memperhatikan masalah inflasi ini. Operasi pasar, pasar murah ataupun program-program berkolaborasi dengan pihak swasta harus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya sembako. Selain itu, Bantuan langsung tunai yang bersumber dari keuangan daerah mohon benar-benar sesuai sasaran dan tidak tumpang tindih dengan BLT dari Kementerian Sosial, sehingga akan lebih banyak warga yang terbantu dengan kondisi perekonomian, terutama pascakenaikan BBM beberapa waktu lalu. (gs/bi)
PANGAN MURAH: Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) saat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sisi utara Alun-alun Kota Gianyar, Kamis (11/6/2026). (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sisi utara Alun-alun Kota Gianyar, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang melibatkan 25 peserta dari unsur UMKM, BUMD, kelompok tani, bulog, dan pelaku usaha pangan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya.
Kepala DKPKP Kabupaten Gianyar, Ir. I Gusti Agung Sri Widyawati, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah strategi pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan kenaikan harga bahan pokok.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang memadai menjelang hari raya. Stabilitas pangan menjadi prioritas agar masyarakat merasa tenang dan daya beli tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, buah-buahan, serta aneka produk pangan lainnya persiapan hari raya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Gerakan Pangan Murah juga menjadi wadah yang mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung. Melalui keterlibatan kelompok tani, distributor, UMKM, dan pelaku usaha pangan, rantai distribusi dapat dipersingkat sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih kompetitif.
Sri Widyawati menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada periode meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan,” tegasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Sejak pagi hari, warga tampak memadati area kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih hemat. Karena permintaan masyarakat, GPM akan dilaksanakan 2 hari (11-12 Juni 2026) khusus untuk buah – buahan.
Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga, tersedianya kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, serta masyarakat dapat menyambut dan menyelenggarakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan aman, nyaman, dan sejahtera. (gs/bi)
PELEPASAN: SLB Negeri 1 Buleleng menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas XII yang dirangkaikan pameran vokasi serta pentas seni di Gedung Sasana Budaya Singaraja, Rabu (10/6). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – SLB Negeri 1 Buleleng menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas XII yang dirangkaikan pameran vokasi serta pentas seni di Gedung Sasana Budaya Singaraja, Rabu (10/6). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perjalanan pendidikan para siswa sekaligus menampilkan berbagai potensi dan kreativitas yang telah dikembangkan selama menempuh pendidikan di sekolah.
Dalam sambutannya, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarsa menyampaikan bahwa saat ini sekolah tersebut memiliki 157 siswa dengan berbagai karakteristik dan kebutuhan khusus. Keberagaman tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal dan inklusif.
Lebih lanjut disampaikan, SLB Negeri 1 Buleleng juga telah memiliki fasilitas asrama yang mampu menampung hingga 40 siswa. Asrama tersebut diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari daerah yang jauh dari sekolah, dengan syarat telah memiliki tingkat kemandirian yang memadai. Kehadiran asrama diharapkan dapat mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng maupun wilayah sekitarnya.
Pada kesempatan tersebut, Winarsa juga memberikan motivasi kepada para orang tua siswa agar tidak pernah merasa putus asa dalam mendampingi anak-anak mereka. Menurutnya, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keistimewaan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila mendapatkan pendampingan yang tepat.
“Di balik keterbatasan yang dimiliki, pasti ada kelebihan yang tertanam dalam diri setiap anak. Tugas kita bersama, khususnya para guru, adalah menggali dan mengangkat potensi tersebut ke permukaan sehingga dapat berkembang secara maksimal. Karena itu, jangan pernah merasa rendah diri dan tetaplah percaya pada kemampuan anak-anak kita,” ujarnya.
Melalui pameran karya dan pentas seni yang ditampilkan, para siswa menunjukkan berbagai kemampuan di bidang seni, keterampilan, dan kreativitas. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mampu berprestasi dan berkarya apabila diberikan kesempatan, dukungan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.
Kegiatan pelepasan ini berlangsung penuh kebanggaan, tidak hanya bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah, tetapi juga bagi orang tua dan para guru yang selama ini mendampingi proses tumbuh kembang mereka. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memberikan perhatian serta dukungan terhadap pendidikan inklusif guna mewujudkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak. (gs/bi)
BERI KETERANGAN: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan usai menerima audiensi dengan pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2026). (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga penyelenggaraan Piala Dunia 2026 agar tetap menjadi ajang hiburan yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola guna mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik perjudian yang memanfaatkan momentum pesta sepak bola dunia tersebut.
“Beberapa waktu lalu kita pernah membentuk Satgas Anti-Mafia Bola. Tentunya satgas ini akan kita hidupkan kembali,” ujar Kapolri usai menerima audiensi dengan pihak TVRI di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
Kapolri menjelaskan, pengaktifan kembali Satgas Anti-Mafia Bola merupakan upaya preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia sebagai sarana melakukan tindak pidana, termasuk perjudian.
Menurutnya, Piala Dunia seharusnya menjadi ajang hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan.
“Jangan sampai momentum hiburan Piala Dunia ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang justru merusak semangat sportivitas,” tegasnya.
Kapolri juga mengimbau masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas dan tidak terlibat dalam aktivitas perjudian selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Ia menekankan bahwa aturan hukum terkait perjudian di Indonesia telah diatur secara tegas sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.
“Perjudian merupakan pelanggaran hukum yang aturannya sudah sangat jelas. Karena itu, masyarakat harus menghindari segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perjudian,” ujarnya.
Selain melakukan langkah pencegahan terhadap praktik perjudian, Polri juga berupaya menghadirkan suasana menonton yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Untuk itu, Polri bekerja sama dengan LPP TVRI dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 di berbagai satuan kewilayahan.
Kegiatan nobar tersebut akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh Indonesia sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memastikan perhelatan Piala Dunia dapat dinikmati secara aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian.
“Kami dari Polri akan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan nobar, mulai dari Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Kapolri. (gs/bi)