NEWS
Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Bali, Wagub Cok Ace Sampaikan Jawaban Gubernur Bali
Terkait Pandangan Umum Fraksi atas Raperda RTRW Provinsi Bali 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SB Provinsi Bali 2021
Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna Ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua I, Sugawa Korry, Wakil Ketua II, I Nyoman Suyasa, dan Wakil Ketua III, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati bersama 38 anggota dewan yang hadir secara luring, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (Soma, Umanis, Wuku Pujut) 4 Juli 2022.
Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Bali, Sekda Bali, pimpinan OPD Provinsi Bali, dan Pokli DPRD Bali, dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur Bali terhadap pandangan dan penjelasan fraksi-fraksi atas Raperda Provinsi Bali mengenai Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali dalam sambutannya terkait Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, menyampaikan bahwa dalam proses realisasi perwujudan pemanfaatan ruang baik untuk lokasi bandara maupun lokasi terminal LNG, masih tetap memerlukan kajian-kajian untuk memastikan kelayakan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut Wagub Cok Ace menyampaikan pembagian zona-zona wilayah dalam RTRW memiliki tingkat kedetailan yang berbeda-beda. Untuk RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota disusun dengan muatan dalam lingkup kawasan dengan skala peta 1:250.000 sampai dengan skala 1:25.000. Pada tingkat Rencana Detail Tata Ruang, pengaturan pemanfaatan ruang disusun dengan muatan yang lebih detail, tegas, dan terperinci dalam lingkup blok dan sub-blok kawasan dengan skala 1:5.000.
Ditambahkannya bahwa Rencana Tata Ruang disusun sebagai perwujudan pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan serta sebagai wujud sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang. ‘’Perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam suatu produk rencana tata ruang tidak hanya memberikan benefit dalam bentuk fisik, namun juga memberikan benefit ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan lain-lainnya,’’ ujar Wagub.
Wagub Cok Ace juga menyampaikan rencana lokasi Bandara Bali Utara di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Karena itu dalam Raperda RTRW diarahkan lokasi Bandara Bali Utara di tempat Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak. Setelah Raperda RTRW ini ditetapkan maka Perda RTRW Kabupaten Buleleng akan mengikuti arahan Perda Provinsi.
Terkait Raperda mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan APBD seluruh tahapannya telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama eksekutif dan DPRD mulai dari pembahasan KUA PPAS, kesepakatan bersama KUA PPAS, rapat-rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemerintah Provinsi Bali, rapat gabungan Komisi-komisi DPRD dengan TAPD dan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan dan persetujuan RAPBD Tahun 2021.
Wagub juga menyampaikan terkait komposisi besaran SiLPA Tahun 2021, jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA per 31 Desember 2021 lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat. Kondisi ini memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap APBD tahun 2022. Besaran SiLPA terikat Tahun 2021 sebesar 684,43 miliar rupiah lebih yang tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan merupakan SiLPA terikat yang pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, selain yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai petunjuk teknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Di samping SiLPA terikat tersebut di atas, terdapat Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal per 31 Desember 2021 yang wajib dianggarkan Tahun 2022 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari SiLPA Tahun 2021 baik SiLPA yang ada di Kas Daerah dan SiLPA BLUD.
Dikatakan, langkah-langkah yang diambil untuk membiayai program atau kegiatan yang bersumber dari SiLPA tahun 2021, dalam APBD 2022 yaitu mendorong optimalisasi pencapaian realisasi pendapatan daerah melalui berbagai upaya serta strategis yang tepat, mengendalikan realisasi belanja daerah secara keseluruhan kecuali belanja yang bersifat wajib dan atau kegiatan strategis prioritas untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak secara selektif dengan memperhatikan ketersediaan dana pada kas daerah. Mencermati kembali belanja di seluruh perangkat daerah yang tidak mendesak atau dapat ditunda.
Wagub Cok Ace juga memberikan tanggapan terkait pandangan umum fraksi di luar dua raperda yakni pengelolaan SMA/SMK Bali Mandara tetap mengedepankan aspek berkeadilan dan kemampuan anggaran sehingga semua siswa miskin dapat terbantu secara maksimal. (gs/bi)
