Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sekda Alit Wiradana Apresiasi Gelaran Sanfest Ke-17

Wadahi UMKM dan Pelaku Ekraf, Berharap Dongkrak Kunjungan Wisatawan di Kota Denpasar

Loading

BALIILU Tayang

:

Sekda Alit Wiradana
PEMBUKAAN SANFEST: Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri Pembukaan Sanur Village Festival ke-17 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga di Kawasan Pantai Mertasari, Sanur Denpasar, Rabu (16/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar mendukung sekaligus memberikan apresiasi penuh gelaran Sanur Village Festival (SVF) ke-17 Tahun 2024. Gelaran berbasis budaya dan pariwisata yang mengusung tema Asta Brateswarya ini diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri Pembukaan Sanur Village Festival ke-17 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga di Kawasan Pantai Mertasari, Sanur Denpasar, Rabu (16/10) dan akan berlangsung selama 5 hari hingga Minggu (20/10) mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, pelaksanaan Sanfest ini merupakan momentum untuk memberikan ruang bagi UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kota Denpasar. Hal ini utamanya dalam mempromosikan produk serta karya untuk lebih dikenal di kancah dunia internasional atau mancanegara.

“Pemerintah Kota Denpasar mendukung dan memberikan aprsiasi atas terselenggaranya Sanur Village Festival ke-17 yang mengangkat tema Asta Brateswarya, momentum ini merupakan gayung bersambut untuk memberikan wadah bagi pelaku UMKM, Ekraf, dan seniman untuk terus bergerak dan go internasional,” ujarnya.

Dikatakan Alit Wiradana, Sanur Village Festival (Festival Desa Sanur) pertama kali digagas dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Festival yang digelar di Kawasan Pesisir Sanur ini menjadi ruang untuk menjembatani antara gerak masyarakat, baik dalam program yang bertumpu pada kehidupan pantai maupun pariwisata.

“Tentunya Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sanur Village Festival ini, yang juga sekaligus mewadahi UMKM, pelaku Ekraf, Seniman dan praktisi lainya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Denpasar,” ujarnya.

Baca Juga  Bangkitkan UMKM, Wagub Cok Ace Dukung Gernas Bangga Buatan Indonesia

Kehadiran SVF ini menurut Alit Wiradana merupakan komitmen untuk memperkuat Sanur sebagai destinasi wisata kelas dunia dengan kegiatan yang konsisten setiap tahun dan berkelanjutan. Sehingga, Sanur harus terus menerus diaktivasi dengan berbagai program dan kegiatan kreatif yang memiliki daya tarik yang khas.

“Pengunjung bisa berbelanja dengan nyaman, menikmati musik dan datang kembali, menceritakan kepada temannya untuk datang ke Sanfest, dan Sanur pada umumnya,” ucapnya.

Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) sekaligus Ketua Panitia SVF 2024 Ida Bagus Gede Sidharta Putra di Sanur mengatakan, Sanur Village Festival merupakan kegiatan tahunan untuk mempromosikan pariwisata Sanur secara khusus dan Denpasar, Bali secara umum.

“Sanur merupakan pionir pariwisata di Denpasar. Setelah mengalami masa sulit, khususnya tragedi bom Bali 2, Sanur kini telah bangkit sehingga kita memilih Sanur Village Festival (SVF) sebagai sebuah ajang untuk promosi pariwisata, khususnya Kota Denpasar dan Bali pada umumnya,” ujarnya.

Menariknya pada ajang SVF tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang lebih difokuskan yaitu lebih memberikan ruang kepada UMKM, pemain ekonomi kreatif, seniman, komunitas dan lainnya. Diharapkan ajang tahunan ini mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM, karena sektor pariwisata ditopang pula oleh UMKM.

”Kami menyadari untuk menjadi even tahunan yang dinanti masyarakat maupun wisatawan mancanegara diperlukan sebuah kreativitas dan inovasi yang selalu berkembang dan tidak boleh stagnan,” ujarnya.

Keberadaan Sanur Village Festival diharapkan dapat dapat mendukung pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini. Untuk itu Panitia penyelenggara dari Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) telah mempersiapkan SVF 2024 ini dengan tema Asta Brateswarya.

Filosifi adalah dalam 8 (asta) sifat kepemimpinan dan kebetulan filosofi ini digunakan oleh Sanur. Delapan Sifat Kepemimpinan diantaranya Dama (penguasaan diri), Arjava (kesederhanaan), Daya (belas kasihan), Ahimsa (tanpa kekerasan), Dana (kemurahan hati), Santosa (kepuasan), Satya (kejujuran), dan Astikya (iman).

Baca Juga  Pimpin Apel, Sekda Alit Wiradana Minta ASN Setda Tingkatkan Disiplin

Adapun kegiatan SFV  2024 kali ini dikemas dengan berbagai kegiatan, diantaranya Beach Clean Up+Turtle, Kite Exhibition, Food Festival, Green Booth, Sanur Bazar, Body Painting, Painting on The Spot, Music and Culture Show, dll.

Untuk deretan musisi ada daerah dan nasional diharapkan menarik animo dan atensi masyarakat untuk menyemarakkan gelaran SVF 2024 diantaranya: Maha Bajra Sandi, Dalang Sidia, seribu penari pendet, Tika Pagraky, Navicula X Endah N Rhesa, XXX Bali, Brewok X Nancy Ponto, Leeyonk Sinantra, Andra N The Back Bone, Sandhy Sondoro, Dul Jaelani, Dewa 19 Experience dan lain-lainnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Dukung Pelaku UMKM Berkontribusi terhadap Perkembangan Ekonomi Bali, Wabup Suiasa Hadiri ‘’Bali Great Sale’’

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Bangkitkan UMKM, Wagub Cok Ace Dukung Gernas Bangga Buatan Indonesia

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dukung Pelaku UMKM Berkontribusi terhadap Perkembangan Ekonomi Bali, Wabup Suiasa Hadiri ‘’Bali Great Sale’’
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Buka FGD LPD Se-Kota Denpasar Bersama BPD Bali

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca