Jembrana, baliilu.com – Kekayaan budaya Kabupaten Jembrana kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dua karya budaya khas Bumi Makepung, yakni busana pengantin Payas Dirga dan Kain Tenun Loloan, resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Penetapan ini tertuang dalam sertifikat resmi dengan nomor registrasi 034/WB/KB.00.01/2025 untuk Payas Dirga dan 035/WB/KB.00.01/2025 untuk Kain Tenun Loloan. Dengan tambahan dua karya ini, hingga tahun 2025 total sebanyak 10 budaya asal Jembrana telah tercatat sebagai warisan budaya nasional yang dilindungi.

Payas Dirga merupakan busana pengantin tradisional yang sarat akan sejarah. Lahir dari pernikahan agung putra Raja Jembrana VII pada tahun 1940, busana ini menjadi simbol harmonisasi budaya. Unsur Jawa, Cina, Melayu, dan Bugis berpadu apik, mencerminkan kejayaan jalur perdagangan laut masa lalu. Keunikannya terletak pada penggunaan bunga mendori yang kini mulai langka serta aksesoris gelung tanduk yang khas.

Sementara itu, Kain Tenun Loloan menjadi representasi kuat identitas suku Bugis-Melayu di Kecamatan Negara. Diturunkan secara turun-temurun, tenun ikat ini memiliki aturan adat yang ketat, di mana pengrajin dilarang menggunakan motif hewan atau manusia. Sebagai gantinya, motif tumbuh-tumbuhan dan geometris menjadi pilihan, yang melambangkan kepribadian masyarakat Loloan yang tegas, santun, serta taat beragama.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Anak Agung Komang Sapta Negara, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari proses yang panjang.

“Kami terus menginventarisasi potensi yang ada. Ketika sudah masuk dalam data Ceraken Kebudayaan Bali, kami kaji mana yang memungkinkan untuk diusulkan. Prosesnya cukup ketat karena selain karya fisik, narasumber yang kompeten juga harus tersedia untuk memberikan penjelasan mendalam,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski proses ini dilakukan secara mandiri (non-budget) dan tidak teralokasi khusus dalam DPA, pihaknya tetap berkomitmen penuh. Disparbud Jembrana juga menggandeng tim eksternal dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk membantu penyusunan naskah akademik dan pencarian narasumber ahli.

“Kita juga melibatkan tim eksternal, namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Ini juga membantu mencarikan narasumber untuk membuatkan naskah akademik, karena kemampuan kita juga akan terbatas,” jelas Sapta Negara.

Tidak berhenti di sini, untuk tahun 2026, Pemkab Jembrana kembali mengusulkan sejumlah potensi budaya lokal dalam daftar usulan WBTB berikutnya. Yakni, Jaje Bendu, Arja Sewagati, Arisan Dedara, Angklung Reyong dan Bahasa Melayu Loloan.

Diharapkan dengan penetapan ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga identitas budaya semakin meningkat, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Bali dalam setiap pembangunan infrastruktur kerakyatan. Pembangunan bedah rumah maupun bedah warung harus tetap memperhatikan tata letak bangunan sesuai dengan konsep asta kosala kosali.

Hal ini disampaikan saat menghadiri penyerahan bantuan bedah rumah dan bedah warung oleh BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Kecamatan Melaya di Desa Ekasari, Minggu (8/3).

Dalam arahannya, Bupati Kembang mengingatkan agar pengerjaan bedah rumah tidak hanya mengejar kelaikan fisik, tetapi juga wajib menerapkan konsep Asta Kosala Kosali. Konsep tata laksana arsitektur tradisional Bali ini dinilai krusial untuk menjamin keharmonisan antara penghuni dengan lingkungannya.

“Pembangunan bedah rumah maupun bedah warung harus tetap memperhatikan tata letak bangunan sesuai nilai-nilai budaya kita. Asta Kosala Kosali bukan sekadar aturan arsitektur, tapi cara kita memastikan rumah tersebut memberikan rasa aman, nyaman, dan vibrasi positif bagi penghuninya,” ujar Bupati Kembang Hartawan.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat menjadi standar dalam program bantuan sosial ke depan, sehingga pemenuhan hunian warga kurang mampu yang juga program unggulan di Jembrana tetap berjalan selaras dengan tatanan spiritual dan estetika lokal, terutama dari sisi tata letak.

“Utamakan tata letak terlebih dahulu. Sehingga dengan bantuan bedah rumahnyang diserahkan, kita juga berharap pelan pelan warga yang sudha dibantu mampu meningkatkan tarqf ekonominya, sehingga kedepan bisa memperbaiki hubuannya kembali tanpa membongkar konsep bangunan yang sudah pas,” terang Bupati Jembrana.

Program bantuan yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya ini mencakup: 4 Unit Bedah Rumah dengan alokasi masing-masing Rp 35.000.000. Selain itu juga diserahkan satu Unit Bedah Warung dengan alokasi Rp 30.000.000.

Bupati Kembang mengapresiasi langkah BUMDes Bersama Melaya yang telah berhasil menyisihkan laba usaha untuk kepentingan sosial. Menurutnya, sinergi antara penguatan ekonomi melalui UMKM (bedah warung) dan penguatan papan (bedah rumah) adalah kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

Wayan Ardana, perwakilan BUMDes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya, menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan Bupati terkait standar pembangunan berbasis kearifan lokal.

“Kami memastikan bantuan ini tepat sasaran bagi warga kurang mampu di wilayah Melaya dan ke depannya akan lebih memperhatikan detail teknis sesuai konsep arsitektur Bali yang diamanatkan,” pungkasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Sidang paripurna tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun pelaksanaan pembangunan.

Dalam perayaannya, Bupati Gianyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPJ pada sidang paripurna tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna yang terhormat ini,” ujarnya.
Bupati Gianyar menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. LKPJ merupakan laporan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama satu tahun serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pemaparannya, Bupati Mahayastra menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar pada tahun 2025 mencapai 80,96, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 80,23, dan masuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Bali sebesar 79,37 dan nasional 75,90.

“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan menjadi 3,71 persen pada tahun 2025 dari 4,00 persen pada tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menurun dari 1,98 persen pada tahun 2024 menjadi 1,55 persen pada tahun 2025 atau sekitar 5.036 orang,” paparnya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gianyar mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,89 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,82 persen serta nasional sebesar 5,11 persen. Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, turun dari 0,29 pada tahun 2024 menjadi 0,275 pada tahun 2025, yang tergolong ketimpangan rendah.

Pada sektor keuangan daerah, pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp3,291 triliun, dengan realisasi mencapai Rp3,181 triliun atau 96,65 persen dari target. Realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,997 triliun atau 98,63 persen dari target serta pendapatan transfer sebesar Rp608 miliar lebih.

“Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,306 triliun atau 77,46 persen dari rencana sebesar Rp4,268 triliun. Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp324 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp175 miliar lebih,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati Mahayastra juga memaparkan pencapaian berbagai sektor pembangunan. Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,84 tahun pada 2024 menjadi 9,93 tahun pada 2025, sementara angka harapan lama sekolah mencapai 14,12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,14 tahun.

Capaian pembangunan juga terlihat pada ketahanan sektor pangan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 11,35 persen, peningkatan produksi kelautan dan perikanan 3,9 persen, serta cadangan pangan 164,98 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga meningkat menjadi 71,67 dari sebelumnya 68,95.

Pada bidang reformasi birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar meningkat menjadi 66,82, dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,49 dan Indeks Kepuasan Masyarakat 72,11.

Menutup harmonisasinya, Bupati berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, sehingga terwujudnya kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD,” tutupnya. (gs/bi)