Connect with us

BUDAYA

Sinergikan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 26 Tahun 2020

BALIILU Tayang

:

de
PERGUB NO. 26/2020, Gubernur Bali Wayan Koster bacakan Pergub No. 26/2020 saat konferensi pers di gedung Gajah Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (10/7-2020). Hadir Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Penglingsir Puri Agung Sukahet, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Provinsi Bali, dan Penyarikan Agung MDA I Ketut Sumarta.

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan Krama  Bali yang sejahtera dan bahagia niskala-sakala sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu  berbasis desa adat (Sipandu Beradat). Dan dalam rangka mewujudkan pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu, perlu dibangun pengamanan wilayah (wewidangan)  dan  krama  desa adat,  krama tamiu, dan tamiu berbasis desa adat.

‘’Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen  sistem pengamanan lingkungan masyarakat  berbasis desa adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,‘’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers di gedung Gajah Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (10/7-2020). Hadir pada kesempatan tersebut Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Penglingsir Puri Agung Sukahet, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Provinsi Bali, dan Penyarikan Agung MDA I Ketut Sumarta.

Gubernur memaparkan Peraturan Gubernur tertanggal 10 Juli 2020 ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman  lingkungan  serta perlindungan wilayah dan  krama  desa adat, krama tamiu, dan tamiu secara berkelanjutan.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi komponen Sipandu Beradat, tata kelola Sipandu Beradat, peningkatan kemampuan pacalang,  sarana prasarana, pemberdayaan, dan pendanaan.

Sipandu Beradat dibentuk di desa adat, di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di provinsi. Komponen Sipandu Beradat di desa adat meliputi unsur pacalang, pelindungan masyarakat (linmas);  Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan/atau Pam Swadaya  terdiri dari  satuan pengamanan (satpam); dan/atau bantuan keamanan desa adat  (Bankamda).

Baca Juga  Update Covid-19 (17/7) di Bali, Dewa Indra: Terapkan Protokol Kesehatan Dimana saja dan Kapan saja

Komponen  Sipandu Beradat di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi beranggotakan unsur-unsur lembaga sesuai tingkatannya. Komponen Sipandu Beradat melaksanakan tugas dan fungsinya di wewidangan desa adat, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan, komponen  Sipandu Beradat  dapat berkoordinasi dengan unsur-unsur lembaga sesuai tingkatannya.

Dalam mengintegrasikan dan mensinergikan tugas Pengamanan  Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dibentuk Forum  Sipandu Beradat di tingkat desa adat, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Forum  Sipandu Beradat memiliki fungsi  pre-emtif  dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban  lingkungan  di desa adat. 

Dalam melaksanakan fungsi  pre-emtif, Forum  Sipandu Beradat  memiliki tugas sebagai berikut:  mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial; menerima laporan terjadinya potensi  gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;  menganalisis data dan laporan mengenai potensi terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;  melaporkan temuan/potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;  menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah; dan  menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum  Sipandu Beradat tingkat desa adat, dapat dilaksanakan kegiatan  preventif terbatas sebagai berikut: pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;  penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; pengawalan kegiatan kemasyarakatan; patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan  masyarakat; dan  pengawasan ketertiban  lingkungan wilayah  krama  desa adat, krama tamiu, dan tamiu di wilayah desa adat.

Kegiatan preventif hanya dilaksanakan oleh pacalang, pam swadaya; dan  bantuan perkuatan dari kepolisian, babinsa, linmas, satuan polisi pamong praja apabila diperlukan dalam koordinasi kepolisian setempat.

Baca Juga  Ciptakan Pariwisata Denpasar Aman Covid-19, Disparda Terapkan Sertifikasi Protokol Kesehatan

Dalam pelaksanaan kegiatan preventif mengikutsertakan sistem keamanan lingkungan di  wewidangan  banjar.  Dalam rangka mendukung kegiatan preventif Forum Sipandu Beradat dilengkapi dengan peralatan berbasis teknologi.

Pacalang sebagai pelaksana tugas pengamanan di desa adat diberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka  meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas pengamanan wilayah dan krama di  wewidangan  desa adat. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha jasa keamanan yang mendapat izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.  Lembaga/badan usaha  jasa keamanan harus mencantumkan prinsip-prinsip pengamanan berbasis Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi di dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar wajib mendapat rekomendasi dari MDA tingkat provinsi. Pendidikan dan pelatihan  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembekalan dan penataran.

Pacalang yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pelatihan berhak mendapatkan Sertifikat Gada Pratama yang diterbitkan oleh lembaga/badan usaha jasa keamanan yang diketahui oleh MDA  tingkat provinsi.  Pacalang yang telah mendapat sertifikat diregistrasi di masing-masing desa adat dengan tembusan kepada kepolisian setempat dan MDA tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas rutin, pacalang  menggunakan seragam busana adat dan atribut sebagaimana ditentukan dalam Pedoman  Sasana Pasikian  Pacalang Adat Bali yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi.  Dalam pelaksanaan tugas kepolisian terbatas,  pacalang  menggunakan rompi yang disesuaikan dengan penugasan.

Lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta yang ada di wewidangan desa adat dapat memberdayakan pacalang, dan/atau bantuan keamanan desa adat (Bankamda) setempat untuk mendukung keamanan di instansi/lembaga masing masing.  Usaha dan jasa pariwisata yang ada di  wewidangan  desa adat memprioritaskan pacalang dan/atau bantuan keamanan desa adat (Bankamda) setempat untuk mendukung pengamanan yang diperlukan.  Lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta, usaha dan jasa pariwisata yang memberdayakan pacalang dan/atau bantuan keamanan desa adat (Bankamda), memberikan kontribusi kepada desa adat setempat sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*/gs)

Baca Juga  Dekranasda Denpasar Distribusikan Bantuan Beras Dekranasda Provinsi

BUDAYA

Wayan Koster Rancang Pelabuhan Sampalan & Bias Munjul Bermotif Ukiran Kuno Khas Nusa Penida

Published

on

By

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Nusa Penida, baliilu.com – Sejarah pembangunan infrastruktur diciptakan Gubernur Bali Wayan Koster di Pulau Nusa Penida. Pulau yang terkenal akan suasana spiritualnya dengan keberadaan Pura Dalem Ped, serta dilengkapi oleh pesona alam yang menjadi daya tarik wisata, tercatat pulau yang berada di tenggara Pulau Bali ini selalu dihadapi oleh kondisi pelabuhan yang tidak memberikan kesan aman dan nyaman bagi masyarakat atau wisatawan yang memasuki pintu gerbang Nusa Penida.

Merujuk dari masalah tersebut, Gubernur Koster akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya tepat pada, hari Purnama, Senin, Soma, Umanis, Tulu (3/8-2020), dimana sejarah yang ia lakukan di tengah pandemi Covid-19 ini ialah berhasil mengajak Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melaksanakan Ground Breaking Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang ke depannya akan menghubungkan langsung ke Pelabuhan Sanur di Matahari Terbit atau dikenal dengan sebutan Pelabuhan Segi Tiga Emas di Bali.

Sejarah selanjutnya yang ingin diciptakan Gubernur Koster, ialah membangkitkan kembali seni arsitektur khas Nusa Penida, yang selama ini tenggelam dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga pembangunan Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang mengambil tema Alam Semesta Segara – Wukir, Tradisi Pulau Guru – Nusa Tiga itu akan memenuhi interior ruangan di kedua pelabuhan tersebut.

“Arsitektur bangunannya, ruang dalamnya/interior, arsitektur ruang luarnya akan didesain dengan muatan kearifan lokal Nusa Penida. Kemudian ukiran kuno Nusa Penida yang terdapat di Pura Batu Medawu, Pura Puncak Mundi, Pura Sahab, Pura Prajapati Sampalan, Pura Puseh Lembongan juga akan ditampilkan di bangunan pelabuhan tersebut. Karena Nusa Penida memiliki Kain Cepuk dan Kain Rangrang, maka desain pelabuhan di Sampalan dan Bias Munjul itu juga akan memiliki motif kain Cepuk dan kain Rangrang yang dikombinasikan dengan ukiran kuno tersebut,” ujar mantan anggota DPR-RI 3 periode ini seraya berharap ukiran ini dilestarikan keberadaannya.

Baca Juga  Ciptakan Pariwisata Denpasar Aman Covid-19, Disparda Terapkan Sertifikasi Protokol Kesehatan

Alasan Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini memasukkan konten kearifan lokal pada gaya bangunan di kedua pelabuhan tersebut, karena Wayan Koster konsisten berpegang teguh pada Perda No.4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang resmi diberlakukan pada, Kamis (16/7) lalu. (gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Gubernur Koster Minta ISI Denpasar Bangkitkan Kekayaan dan Kejayaan Budaya Bali

Published

on

By

de
HADIRI PENGUKUHAN GURU BESAR: Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bidang kebudayaan semakin maju dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan. “Hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Bali dikandung semua di dalam peraturan daerah ini, sehingga kita sekarang telah memiliki aturan yang cukup memadai untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali,” ujarnya.

Gubernur menambahkan Bali memiliki kekayaan tradisi sejak dahulu yang tumbuh dan dimanfaatkan oleh para leluhur. Selama ini kekayaan tradisi ini masih kurang serius dibangkitkan, dijaga, dipelihara serta dimajukan sehingga secara perlahan-lahan semakin mundur, luntur dan mungkin sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat di desa adat. “Karena itu ini harus kita gali kembali, dibangunkan agar dia menjadi satu potensi yang mencerahkan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali serta juga mendorong perekonomian masyarakat Bali,”  kata Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Gubernur mengatakan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah ini serta Peraturan Gubernur sebelumnya yang berkenaan dengan kebudayaan, ISI Denpasar memiliki ruang yang cukup memadai untuk mengaktualisasikan potensi yang ada. 

Menurutnya ISI Denpasar memiliki sumber daya yang mumpuni yakni dosen, mahasiswa serta sembilan 9 orang guru besar. “Saya kira ini sumber daya yang luar biasa untuk mengembangkan seni yang ada di Bali ini termasuk seni tradisi. Saya titip nanti dengan satu skema tertentu seni-seni tradisi yang berakar di desa adat yang tumbuh di desa adat yang digeluti oleh masyarakat desa adat kemudian sekarang ditinggal punah lantas dia tidak lagi muncul sebagai kekayaan seni, mohon supaya ISI Denpasar bergerak ke bawah melalui kegiatan pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata maupun juga kegiatan kemasyarakatan lainnya, turun ke bawah untuk masuk ke wilayah itu agar bersentuhan langsung dengan kekayaan seni yang ada di akar rumput,” katanya.

Baca Juga  GTPP Denpasar Rutin tiap Hari Lakukan Penyemprotan Disinfektan pada Ruang Publik

Menurut Gubernur inilah yang harus dikembangkan oleh ISI Denpasar dalam kegiatan Tri Dharma yang menjadi tugas utama sebagai perguruan tinggi. “Dengan demikian saya kira seni dan budaya di Bali yang berbasis tradisi maupun juga yang berbasis modern itu akan terus maju terus berkembang di tengah-tengah dinamika lokal nasional dan global inilah yang menjadi kekayaan kita,” ujarnya.

Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum mengatakan dalam bidang pengabdian masyarakat tahun 2020 mahasiswa ISI Denpasar mengadakan KKN di desa adat masing-masing sebagai dukungan terhadap program Gubernur Bali.

Hanya dengan situasi pandemi program ngayah ke desa-desa dan pura-pura di Bali dengan berat hati harus dihentikan sementara. “Namun, kami merasa bersyukur karena Bapak Gubernur dan Pemprov Bali telah menginisiasi dan membiayai penciptaan seni virtual yang telah tayang di media sosial dapat kami pastikan dari 202 sanggar seni yang dibantu oleh Bapak Gubernur mendapatkan bantuan penciptaan seni virtual itu 80 persen mahasiswa dan alumni ISI Denpasar,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memberi ucapan selamat kepada dua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. dan Prof. Dr. I Wayan (Kun) Adnyana, S.Sn.M.Sn yang juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. (*/gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta: MGPSSR harus Jadi Organisasi Pemersatu Umat dengan Konsep Trilogi Kepasekan

Published

on

By

de
SERAHKAN SK: Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta, Minggu (26/7-2020) menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pengurus baru bertempat di rumah jabatan bupati, Puspem Badung.

Badung, baliilu.com – Setelah ditetapkan sebagai ketua Mahagotra Pasek Sanak Sapta Resi (MGPSSR) Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 melalui Lokasabha X yang dilaksanakan Minggu, 15 Maret 2020 lalu, I Nyoman Giri Prasta, Minggu (26/7-2020) menyerahkan SK (surat keputusan) kepada pengurus baru bertempat di rumah jabatan bupati, Puspem Badung.

Di depan pengurus yang hadir, Giri Prasta yang juga menjabat sebagai Bupati Badung, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pengurus dan warga Pasek di seluruh wilayah Provinsi Bali atas kepercayaan dan tanggung jawab dalam memimpin MGPSSR provinsi untuk menjalankan roda organinasi yang berbasis kekeluargaan terbesar yang ada di wilayah Provinsi Bali.

‘’MGPSSR adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan srada bakti kepada Ida Bhatara Kawitan dan mewujudkan Bali yang unggul sesuai bhisama untuk pengabdian pada agama, bangsa dan negara. Kita harus tetap komitmen berkonsolidasi membangun masyarakat, daerah dan semoga MGPSSR tetap ajeg ke depannya,’’ terang Giri Prasta.

de
DIABADIKAN: Usai pertemuan, Ketua MGPSSR Bali I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama dengan pengurus MGPSSR Bali 2020-2025.

Ia menyatakan MGPSSR adalah organisasi yang sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yang didasarkan oleh ikatan kekeluargaan/klan sehingga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat internal saja namun juga kepada masyarakat luas daerah dan bangsa. ‘’MGPSSR dan pemerintah akan selalu berjalan bersama menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dengan konsep manusa pada (kesetaraan manusia, red) serta menghindari sikap radikalisme,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Giri Prasta menjelaskan, MGPSSR saat ini telah memiliki struktur lengkap sehingga pengurus punya tanggung jawab besar mendorong dan mendistribusikan warga Pasek untuk ikut berperan aktif membangun daerah ke depannya. MGPSSR harus menjadi organisasi pemersatu umat dengan konsep trilogi kepasekan, bakti ring kawitan, tindih ring bhisama dan wirang ring semeton. ’’Dengan mengaplikasikan Tri Hita Karana tidak hanya kepada sesama warga Pasek tapi juga kepada umat sedharma dan umat lainnya,’’ tegasnya.

Baca Juga  Wawali Jaya Negara Serahkan Bibit Ikan Lele dan Tanaman kepada Penyandang Disabilitas

Ia mengingatkan setelah menerima SK seluruh pengurus harus bekerja sesuai dengan program yang bakal disusun dan ditetapkan oleh organisasi. ‘’Setelah menerima SK ini kita harus bekerja maksimal, keberadaannya harus dibangun melalui penyamaan pola pikir karena keberhasilan organisasi itu lahir dari solidaritas serta peran aktif pengurus dari bawah,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Saba Walaka MGPSSR Bali Wisnu Bawa Temaja menyampaikan rasa bangganya pada kepengurusan yang terbentuk dengan kesadaran tulus ngayah. Kapan pun dipanggil akan mampu dengan tugas suci kepasekan. Ia berharap organisasi yang sudah berdiri tahun 1952 sampai sekarang sebagai organisasi besar jangan sampai terjadi benturan, selisih paham dan jangan ada bibit-bibit perpecahan. ‘’Kita tetap berkolaborasi dan menyatu di setiap kegiatan. Ke depan ada dua momen penting yakni melanjutkan pembangunan Pura Punduk Dawa dan membangun pergeseran Pura Catur Lawa Pasek di Besakih agar lebih luas untuk para pemedek,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Covid-19 MGPSSR Bali Putu Bagus Suryadi melaporkan kegiatan kemanusiaan Satgas MGPSSR Bali selama pandemi Covid-19 yang dilakukan di 7 kabupaten dan kota di Bali berupa penyerahan sembako dan APD kepada semeton Pasek yang membutuhkan yang diperoleh dari donasi semeton Pasek. Selanjutnya sebagai penutup akan dilakukan bakti sosial di Kabupaten Badung.

Acara turut dihadiri oleh Ketua Saba Pandita MGPSSR Provinsi Bali Ida Pandita Mpu Dharmika Sandhi Kerta Satwika, Wakil Ketua I Ida Pandita Mpu Dharmaya Purusa Parama Daksa, Ketua Saba Walaka MGPSSR Bali Wisnu Bawa Temaja, Sekretaris MGPSSR Provinsi Bali Pandu Prapanca Lagosa serta jajaran pengurus MGPSSR Bali masa Bakti 2020-2025 serta Satgas Covid-19 MGPSSR Bali. (*/gs)

Lanjutkan Membaca