Thursday, 18 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sosialisasi Saber Pungli di Jembrana, Ciptakan Inovasi Cerdas dan Selalu Cek dan Ricek

BALIILU Tayang

:

se
SOSIALISASI SABER PUNGLI: Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. (Foto:Ist)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Ketua I UPP Provinsi Bali selaku Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengatakan dalam merancang kinerja yang baik dan fokus maka setiap kepala desa, bendesa, tingkat banjar dan dusun harus mampu menciptakan inovasi yang cerdas, yang nantinya mampu melahirkan hasil berupa karya dan tidak lupa untuk melakukan cek dan ricek ke lapangan secara langsung.

Hal itu dikatakannya saat sosialisasi sapu bersih pungutan liar Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali bersinergi dengan UPP Kabupaten Jembrana di Gedung Soekarno Jembrana, Selasa (10/3-2020).

Sosialisasi disampaikan langsung oleh Inspektur Provinsi Bali selaku Wakil Ketua Tim UPP Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana dan Pokja penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar dihadiri segenap prajuru desa, mulai dari bendesa adat, kelihan banjar, kelihan lingkungan, kelihan dinas, kepolisian dan instansi lain terkait.

Wayan Sugiada menegaskan sosialisasi sapu bersih pungutan liar dilakukan sebagai upaya pencegahan awal penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya yang terdapat pada tujuh (7) area layanan publik rawan pungli, yakni pada layanan perijinan, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pengadaan barang dan jasa, pada layanan hibah dan bansos serta pada bagian layanan jasa.

Sementara itu, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya mengatakan dasar dari Saber Pungli adalah UU tentang Suap. Pelaksanaan Saber Pungli sudah banyak dilakukan namun saat ini akan dipertegas melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2018, yang memayungi secara hukum untuk melakukan tindakan tegas dan langsung kepada oknum OTT.

Ditambahkan oleh Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana yang mengatakan pembentukan aturan desa harus memiliki standar hukum dari kepala daerah, sehingga peraturan daerah secara sinergitas harus dievaluasi agar memenuhi legalitas formal.

Baca Juga  Tiga Pasien Covid-19 Meninggal di Denpasar (13/9), Pasien Sembuh Bertambah 21 Orang

Kedudukan desa adat diakui secara subyek hukum sehingga aliran dana bantuan ke desa harus memiliki pertanggungjawaban berupa laporan dan bukti hitam di atas kertas, dengan maksud menghindari hal-hal buruk atau dampaknya di kemudian hari.

Asisten Administrasi Umum Setda Jembrana I Ketut Kariadi Erawan menyatakan layanan publik merupakan prioritas utama dan menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan sikap dan perilaku dalan memberi layanan publik terhadap masyarakat luas, terutama mengubah stigma bahwa layanan lambat, layanan mahal, layanan yang berbelit sekaligus sikap dari sumber daya manusianya yang sedang bertugas.

Dikatakan, pemerintah daerah dilarang memungut iuran di luar pajak, sehingga apabila terjadi di lapangan, masyarakat diperkenankan untuk melaporkan secara langsung kepada instansi terkait di wilayahnya. Selain itu kontrol masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan budaya korupsi.

Kegiatan ini dilakukan bergilir di seluruh Bali untuk pencegahan dini agar semua daerah tidak melakukan pungutan yang tidak ada berdasarkan hukum, dan lebih memfokuskan pada tindak-lanjut Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan karena ingin menjaga bendesa agar tetap bermartabat dan berwibawa.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar ke Kabupaten Jembrana dihadiri langsung oleh Wakil ketua UPP sekaligus selaku Inspektur Prov Bali I Wayan Sugiada, Sekretaris I Urban Wil I Pemprov Bali AA Eka Putri Kusumayoni, Ketua Pokja Yustisi sekaligus sebagai Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Nyoman Sucitrawan, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana, Pokja Intelijen (Polda Bali) Made Mundra, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali I Made Witaya dan Asisten Pengawas Kejati Bali Rudi Pailang.

Baca Juga  Kasus Sembuh dan Positif Covid-19 Bertambah 19 Orang, 2 Pasien Dinyatakan Meninggal

Secara umum Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 41 desa, 58 kelurahan hanya mencatat sebanyak 39 kasus. Dengan kondisi ini, Jembrana diharapkan terus meningkatkan layanan publik sehingga semakin meningkatkan kesadaran dan gairah masyarakat untuk membayar pajak dan kewajibannya kepada negara. (*/balu1)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Berikan Penghargaan ASN Purnabhakti

Apresiasi Semangat, Kerja Keras dan Inovasi untuk Kota Denpasar

Published

on

By

Walikota Jaya Negara
SERAHKAN PENGHARGAAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan penghargaan kepada ASN Kota Denpasar yang akan memasuki masa purnabhakti/pensiun di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Denpasar. Penghargaan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terimakasih ini diserahkan serangkaian Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). Tercatat sebanyak 109 ASN menerima penghargaan ini lantaran akan memasuki masa pensiun Periode 1 Juli – 1 November 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudharma, Kepala Taspen Wilayah Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pensiun atau purnabhakti merupakan sesuatu yang pasti tiba dalam setiap pengabdian. Dimana, setiap yang mengabdi pasti akan memasuki masa purnabhakti atau pensiun, tak terkecuali ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian maksimal yang telah diberikan untuk Kota Denpasar sangatlah penting untuk diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat agar seluruh ASN yang akan memasuki masa pensiun dapat tetap produktif.

“Kami sangat menyadari, bahwa kontribusi bapak/ibu dalam pembangunan Kota Denpasar sangatlah besar, capaian dan keberhasilan saat ini merupakan kerja keras bapak/ibu sekalian, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pensiun adalah soal administrasi, tapi sumbangsih pemikiran dan masukan serta saran sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar ini, dan tentu kami sangat mengapresiasi kerja keras, semangat serta inovasi untuk Denpasat tercinta ini,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menjelaskan, kegiatan Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar ini rutin dilaksanakan bagi ASN yang hendak pensiun. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dari Bank BPD Bali, PT. Taspen hingga Pisikolog untuk kesiapan mental pasca purnabhakti.

Baca Juga  Rakor dengan Gugus Tugas Nasional, Gubernur Koster: Hasil Swab Warga Abuan 275 Negatif, Nunggu Hasil Swab 139 Orang Lagi

Dikatakannya juga, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang telah mengabdi bagi Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi awal tentang hak-hak yang diperoleh pasca-pensiun nanti. Dari 109 ASN yang menerima penghargaan sekaligus mengikuti kegiatan ini, secara detail jumlah tersebut terdiri atas Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 67 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 orang.

“Semoga ASN Kota Denpasar yang memasuki masa pensiun dapat terus produktif dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Hadiri Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaraan Bela Negara Kemenhan RI

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa
HADIRI SOSIALISASI: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7).

Gelaran sosialisasi ini menggelorakan semangat untuk mewujudkan kesadaran bela negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling bersinergi, sebagai upaya negara untuk menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di sela-sela kegiatan sosialisasi, menyambut baik sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Denpasar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan ajang peningkatan kesadaran kita terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran bela negara sangat penting guna mengatasi dan mengantisipasi ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto menegaskan, ada 3 ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara, seperti berita hoax, narkoba, pencurian data siber dan lainnya.

Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43 ribu kader bela negara di Indonesia, untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja, maupun pendidikan. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi mewujudkan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Kasus Sembuh dan Positif Covid-19 Bertambah 19 Orang, 2 Pasien Dinyatakan Meninggal

Hoax di media sosial merupakan salah satu bentuk ancaman dan bisa menjadi potensi kerusuhan, apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila, kita tidak tahu bangsa ini akan jadi seperti apa, ” tutur Brigjen TNI G. Eko Sunarto. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sambangi Kediaman Warga, Ny. Antari Jaya Negara Serahkan PMT bagi Lansia dan Balita

Published

on

By

TP PKK Denpasar
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, menyerahkan bantuan saat menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar kembali menyerahkan sejumlah bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT), kepada lansia dan juga balita. Penyerahan ini diserahkan langsung Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, yang menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7).

Maksud pembagian PMT ini adalah untuk pencegahan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Adapun paket bantuan yang diberikan kali ini berupa beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar.

Hadir bersama Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar tidak hentinya melakukan sinergitas dan kolaborasi, untuk dapat bersama mengentaskan kasus kemiskinan ekstrem dan juga upaya persoalan stunting di Kota Denpasar.

“Berbagai program yang dilaksanakan TP PKK Kota Denpasar, salah satunya pemberian PMT ini. Selain sebagai upaya menurunkan stunting, ini juga adalah langkah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ucap Ny. Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut, Ny. Antari Jaya Negara juga berpesan kepada masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang memiliki balita agar secara rutin mengikuti kegiatan posyandu sebagai deteksi awal kesehatan dan tumbuh kembang anak.

“Saya berpesan kepada orang tua, agar tidak bosan untuk selalu mengecek kesehatan dan tumbuh kembang anak, sejak dari dalam kandungan sampai lahir, dan bertumbuh nanti,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ketut Sri Karyawati pada kesempatan yang sama mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

Baca Juga  Kasus Sembuh dan Positif Covid-19 Bertambah 19 Orang, 2 Pasien Dinyatakan Meninggal

“Kami bersinergi dengan para lurah dan perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan Posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca