Sunday, 14 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sosialisasi Saber Pungli di Jembrana, Ciptakan Inovasi Cerdas dan Selalu Cek dan Ricek

BALIILU Tayang

:

se
SOSIALISASI SABER PUNGLI: Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. (Foto:Ist)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Ketua I UPP Provinsi Bali selaku Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengatakan dalam merancang kinerja yang baik dan fokus maka setiap kepala desa, bendesa, tingkat banjar dan dusun harus mampu menciptakan inovasi yang cerdas, yang nantinya mampu melahirkan hasil berupa karya dan tidak lupa untuk melakukan cek dan ricek ke lapangan secara langsung.

Hal itu dikatakannya saat sosialisasi sapu bersih pungutan liar Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali bersinergi dengan UPP Kabupaten Jembrana di Gedung Soekarno Jembrana, Selasa (10/3-2020).

Sosialisasi disampaikan langsung oleh Inspektur Provinsi Bali selaku Wakil Ketua Tim UPP Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana dan Pokja penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar dihadiri segenap prajuru desa, mulai dari bendesa adat, kelihan banjar, kelihan lingkungan, kelihan dinas, kepolisian dan instansi lain terkait.

Wayan Sugiada menegaskan sosialisasi sapu bersih pungutan liar dilakukan sebagai upaya pencegahan awal penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya yang terdapat pada tujuh (7) area layanan publik rawan pungli, yakni pada layanan perijinan, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pengadaan barang dan jasa, pada layanan hibah dan bansos serta pada bagian layanan jasa.

Sementara itu, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya mengatakan dasar dari Saber Pungli adalah UU tentang Suap. Pelaksanaan Saber Pungli sudah banyak dilakukan namun saat ini akan dipertegas melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2018, yang memayungi secara hukum untuk melakukan tindakan tegas dan langsung kepada oknum OTT.

Ditambahkan oleh Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana yang mengatakan pembentukan aturan desa harus memiliki standar hukum dari kepala daerah, sehingga peraturan daerah secara sinergitas harus dievaluasi agar memenuhi legalitas formal.

Baca Juga  Dukung Walikota, Gubernur Koster Bentuk Tim Kecil Atasi Lonjakan Covid-19 di Denpasar

Kedudukan desa adat diakui secara subyek hukum sehingga aliran dana bantuan ke desa harus memiliki pertanggungjawaban berupa laporan dan bukti hitam di atas kertas, dengan maksud menghindari hal-hal buruk atau dampaknya di kemudian hari.

Asisten Administrasi Umum Setda Jembrana I Ketut Kariadi Erawan menyatakan layanan publik merupakan prioritas utama dan menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan sikap dan perilaku dalan memberi layanan publik terhadap masyarakat luas, terutama mengubah stigma bahwa layanan lambat, layanan mahal, layanan yang berbelit sekaligus sikap dari sumber daya manusianya yang sedang bertugas.

Dikatakan, pemerintah daerah dilarang memungut iuran di luar pajak, sehingga apabila terjadi di lapangan, masyarakat diperkenankan untuk melaporkan secara langsung kepada instansi terkait di wilayahnya. Selain itu kontrol masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan budaya korupsi.

Kegiatan ini dilakukan bergilir di seluruh Bali untuk pencegahan dini agar semua daerah tidak melakukan pungutan yang tidak ada berdasarkan hukum, dan lebih memfokuskan pada tindak-lanjut Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan karena ingin menjaga bendesa agar tetap bermartabat dan berwibawa.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar ke Kabupaten Jembrana dihadiri langsung oleh Wakil ketua UPP sekaligus selaku Inspektur Prov Bali I Wayan Sugiada, Sekretaris I Urban Wil I Pemprov Bali AA Eka Putri Kusumayoni, Ketua Pokja Yustisi sekaligus sebagai Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Nyoman Sucitrawan, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana, Pokja Intelijen (Polda Bali) Made Mundra, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali I Made Witaya dan Asisten Pengawas Kejati Bali Rudi Pailang.

Baca Juga  Senin Ini, Ground Breaking 2 Pelabuhan di Nusa Penida Hasil Perjuangan Gubernur Koster Resmi Dimulai

Secara umum Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 41 desa, 58 kelurahan hanya mencatat sebanyak 39 kasus. Dengan kondisi ini, Jembrana diharapkan terus meningkatkan layanan publik sehingga semakin meningkatkan kesadaran dan gairah masyarakat untuk membayar pajak dan kewajibannya kepada negara. (*/balu1)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ciptakan Tertib Administrasi Kependudukan, Tim Gabungan Kelurahan Penatih Gelar Pendataan Penduduk Non Permanen

Published

on

By

pendataan penduduk penatih
PENDATAAN: Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur saat menggelar pendataan penduduk non permanen di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur menggelar pendataan penduduk non permanen. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan yang juga melibatkan Tim Gabungan dari Linmas, Polsek Denpasar Timur, dan Pecalang yang berlangsung di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam.

Kepala Kelurahan Penatih I Wayan Murda, S.Ag mengatakan, dalam kegiatan yang menjadi titik fokus pelaksanaan sidak adalah rumah kontrakan dan kos-kosan. Tercatat sebanyak 24 orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) tinggal di Lingkungan Tembau Kaja.

“Mereka telah terdata dan memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen, meskipun demikian kami tetap memberikan sosialisasi agar mentaati aturan yang berlaku,” ungkap Murda.

Pendataan akan dilaksanakan secara bertahap di satu lokasi, dan selanjutnya akan rutin dilakukan, dengan harapan setiap penduduk non permanen agar tertib melaporkan kepada kelian setempat, sehingga tercipta tertib administrasi serta keamanan bersama.

Dengan dilaksanakan pendataan ini, Mudra berharap kedepan di wilayah Kelurahan Penatih khususnya dan Denpasar pada umumnya semakin kondusif dan tertib administrasi kependudukan.

Sementara itu, Maria, salah satu warga yang terdata mengaku tak keberatan dengan langkah yang dilakukan instansi terkait.

Menurutnya sidak ini langkah yang tepat guna menciptakan tertib administrasi penduduk non permanen karena dapat bermanfaat juga dalam mencegah gangguan kamtibmas di lingkungan Tembau Kaja. “Diharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan,” harapnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2564 BE/2020
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Buka Festival Beraban 2024 “Saguna Prawerthi”

Harapkan Jadi Langkah Pelestarian Seni Budaya Kalangan Muda

Published

on

By

festival beraban 2024
HADIRI FESTIVAL: Walikota Jaya Negara saat menghadiri Festival Beraban tahun 2024 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh pada Sabtu (13/4). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi membuka Festival Beraban tahun 2024 bertema “Saguna Prawerthi”, yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Sabtu (13/4). Festival tersebut bertabur sederet acara kesenian dan Jaya Negara berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan seni dan budaya di kalangan anak muda Kota Denpasar.

Selain Walikota Jaya Negara, tampak hadir pada kesempatan itu, Anggota DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, pemilik Krisna Oleh Oleh, Gusti Ngurah Anom atau Ajik Krisna, Senator DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 Arya Wedakarna, serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara.

Dalam kesempatan itu, Jaya Negara juga menyampaikan, Pemkot Denpasar sangat mendukung ajang kreatifitas anak muda yang dikemas dalam bentuk festival berbalur kesenian seperti ini.

“Pemkot Denpasar sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kreatifitas anak-anak muda Banjar Beraban dalam menyelenggarakan Festival Beraban Tahun 2024 ini. Hal ini tentu merupakan langkah pelestarian budaya yang terus harus didukung,” ujarnya.

Ketua Panitia Festival Beraban, Yoga Diputra menjelaskan, kegiatan ini sendiri diawaki oleh Sekaa Truna (ST) Dharmaputra. Beberapa artis kondang Bali, lanjutnya, seperti Bagus Wirata, dan Lintang Band turut meramaikan puncak festival ini.

“Festival Beraban merupakan wahana untuk menyatukan pemuda dan krama banjar, serta memberikan dampak positif bagi para pemuda Banjar Beraban, serta pemuda Kota Denpasar secara umum,” ujarnya.

Puncak Festival Beraban sendiri menurut Yoga akan berlangsung pada 13 dan 14 April 2024. Beragam kegiatan dan perlombaan juga diselenggarakan serangkaian acara ini.  Antara lain lomba ogoh-ogoh, pertandingan tenis meja, lomba gayor mini, kontes layangan, dan Lomba Baleganjur Bebarongan.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2564 BE/2020

Khusus pada pelaksanaan Lomba Ogoh-Ogoh Mini, kata Yoga, seluruh peserta akan bersaing untuk memperebutkan piala bergilir Walikota Denpasar sebagai upaya untuk meningkatkan semangat peserta dalam berlomba.

“Kami berharap semangat penyelenggaraan festival ini nantinya akan dapat menular pada rekan rekan ST banjar lainnya. Sehingga, upaya pelestarian seni budaya dan kreatifitas anak-anak muda tetap terjaga,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Libur Lebaran, Polda Bali Amankan Kawasan Pantai Kuta

Published

on

By

polda bali
PENGAMANAN: Personel Pamwisata (Tourism Police) Polda Bali saat melaksanakan pengamanan di kawasan obyek wisata Pantai Kuta. (Foto: Hms Polda Bali)

Badung, baliilu.com – Dalam rangka upaya pengamanan obyek vital khususnya destinasi pariwisata saat libur lebaran, personel Polda Bali yang terlibat dalam Ops Ketupat Agung-2024 melaksanakan pengamanan pada kawasan obyek wisata Pantai Kuta.

Keberadaan personel Pamwisata (Tourism Police) di Pantai Kuta sejalan dengan program Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri tentang penguatan fungsi polisi pariwisata guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan domestik maupun internasional yang berlibur di Pulau Dewata.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. menjelaskan, ada 10 personel yang ditugaskan tiap harinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan di Pantai Kuta.

“Kegiatan ini merupakan upaya Polda Bali dan jajaran untuk menjamin dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya wisatawan yang liburan di Pulau Dewata saat libur hari raya lebaran 1445 H,” kata Kabid Humas pada Jumat (12/4/2024).

“Personel Polisi Pamwisata ini juga mempunyai tugas untuk penegakan hukum, hanya saja mereka dibekali kemampuan bahasa asing,” sambungnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Sebut Tiongkok Sebagai Nyama Kelihan
Lanjutkan Membaca