Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Surat Terbuka Kasatgas Covid-19 Buat Prajuru Desa Adat Se-Bali, Cahaya di Ujung Kegelapan

BALIILU Tayang

:

de
KASATGAS COVID-19 DEWA MADE INDRA

Om Swastyastu, Rahajeng sareng sami.

Dengan segenap kerendahan hati, saya mohon ijin menyapa seluruh Prajuru Desa Adat di Bali sekaligus menyampaikan salam hormat yang tulus dari saya selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali. Astungkara atas asung waranugraha Hyang Widhi Wasa kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia.

Hampir tidak ada satu orang pun krama Bali yang meragukan pentingnya keberadaan Desa Adat di Bali. Daerah-daerah lain, Pemerintah Indonesia, Dunia, para Ilmuwan Sosial memberikan apresiasi yang positif dan membanggakan tentang keberadaan Desa Adat di Bali dan peranannya yang tetap kuat menyangga Bali di tengah gempuran globalisasi yang amat dahsyat.

Banyak komunitas di daerah/negara lain yang kehilangan identitas budayanya karena tergerus arus budaya global yang semakin kencang dan merasuk masuk mengikis relung-relung nilai budaya lokal. Hari ini….di tengah hiruk-pikuk peradaban dunia yang berubah cepat, dalam posisi Bali sebagai kota dunia/destinasi pariwisata dunia, ternyata Bali masih bisa berdiri tegak penuh percaya diri menunjukan identitas budayanya yang masih sangat kuat.

Banyak warga dunia berupaya menemukan jawaban mengapa Bali masih “Bali” dengan segenap kekuatan budayanya ? Tentu banyak jawaban di ranah diskusi publik, namun kita tidak bisa mengingkari kebenaran satu jawaban yakni Keberadaan dan Peranan Desa Adat adalah pilar penyangga, benteng pertahanan, mesin penggerak budaya dan filter penyaring nilai budaya luar.

Keyakinan akan kebenaran jawaban tersebut bukan hanya menjadi milik Desa Adat, tetapi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali juga memiliki keyakinan yang sama. Itu sebabnya dari dulu hingga saat ini, banyak program pemerintah, program pembangunan, program kemasyarakatan dipercayakan pelaksanaannya kepada Desa Adat, atau sekurang-kurangnya bekerjasama dengan Desa Adat. Dan astungkara program-program itu berjalan dengan baik dan sukses. Keberhasilan ini tentu menumbuhkan kepercayaan diri Desa Adat yang sangat kuat.

Baca Juga  Tingkatkan Disiplin Prokes, Kelurahan Sesetan Libatkan Stake Holder Gelar Operasi Masker

Berangkat dari keyakinan tersebut di atas, maka Pemerintahan Provinsi Bali dari generasi ke generasi selalu memberi perhatian penting dan bekerja untuk melakukan penguatan Desa Adat. Dengan segala hormat kepada para pemimpin pemerintahan terdahulu, upaya-upaya penguatan Desa Adat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali saat ini sangat luas dan mendasar karena memang tuntutan situasi saat ini menghendaki demikian. Harapannya masih tetap sama yakni agar Desa Adat semakin kuat menghadapi arus perubahan global yang semakin kencang.

Para Prajuru Desa Adat yang sangat saya hormati,

Hari ini dunia sedang menghadapi situasi pandemi/wabah global virus corona (Covid-19). Para pemimpin dunia dan juga para pemimpin kita di Tanah Air sedang mengerahkan segenap kemampuan dan sumberdaya kepemimpinannya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui berbagai strategi. Organisasi Kesehatan Dunia, para praktisi dan pemerhati kesehatan, lembaga-lembaga pemerintahan di seluruh dunia sedang berjuang untuk memenangkan “peperangan” melawan Covid-19 yang sampai saat ini masih terasa sulit untuk dikalahkan.

Sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, saya juga tentu mencermati dan mempelajari “strategi perang” Negara-negara lain, daerah-daerah lain di Indonesia dalam menaklukkan musuh bersama dunia saat ini yaitu Covid-19. Di tengah situasi sulit, penuh tantangan, ancaman risiko yang sangat tinggi, sumberdaya yang terbatas, “kurang taat & disiplinnya sebagian warga masyarakat dalam mengikuti arahan kebijakan pemerintah untuk pengendalian Covid-19”, saya teringat akan institusi kebanggaan kita, institusi yang telah dikenal masyarakat dunia karena keberhasilannya dalam banyak hal, yakni DESA ADAT. Saya teringat akan kehebatan Desa Adat mendisiplinkan krama desa untuk melaksanakan Nyepi, baik Nyepi Tahun Saka maupun Nyepi Desa yang merupakan tradisi di banyak Desa Adat. Saya juga teringat akan kemampuan Desa Adat dalam menggerakkan masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19, Kelurahan Tonja Rutin Laksanakan Pendataan Penduduk

Dalam kegelapan situasi pandemi global Covid-19 ini, saya melihat secercah cahaya optimisme. Jika kita telah melihat bukti nyata keberhasilan Desa Adat dalam mendisiplinkan warga untuk tertib pelaksanaan Nyepi, mengapa potensi ini tidak kita manfaatkan. Masalah paling berat yang kita hadapi dalam pencegahan Covid-19 ini adalah kurang taat dan disiplinnya masyarakat melaksanakan arahan pemerintah seperti : mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan keramaian, meniadakan hiburan, meniadakan acara/kegiatan yang melibatkan orang banyak, menjaga jarak (social distancing / physical distancing), perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk/bersin/meludah, dan lain-lain. Padahal ini adalah kunci utama untuk mencegah penularan/penyebaran Covid-19. Saya punya keyakinan, Desa Adat memiliki kemampuan dan wibawa untuk menegakkan hal-hal tersebut bagi Krama Desa.

Secara formal Bapak Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Keputusan Bersama ini bukan bentuk kepanikan, tetapi berangkat dari keyakinan dan kepercayaan Pemerintah Provinsi Bali terhadap Desa Adat. Pembentukan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat ini sebaiknya tidak dimaknai sebagai penugasan, akan lebih baik dimaknai sebagai panggilan kehormatan atas dasar kepercayaan kepada Desa Adat untuk hadir dalam penanggulangan Covid-19 di Bali bersama-sama Pemerintah dan elemen masyarakat lainnya.

Saya membayangkan, jika Desa Adat di Bali berhasil menegakkan disiplin Krama Desa untuk melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan tertib melalui upaya sekala dan niskala, maka penyebaran Covid-19 di Bali pasti bisa kita hentikan, yang berarti kita memenangkan peperangan. Pada saat itu dunia akan mengarahkan pandangannya ke Bali. Semua orang akan merasa kagum dan menaruh rasa hormat kepada Desa Adat.

Baca Juga  Juarai Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19, Bali Raih Dana Insentif Daerah Rp 5 Miliar

Apa yang saya bayangkan itu tentu saja merupakan peluang dan tantangan bagi para Prajuru Desa Adat. Kekaguman masyarakat dunia akan tertuju kepada kepemimpinan Prajuru Desa Adat. Di tengah situasi sulit ini, saya memperlihatkan peluang kepada Prajuru Desa Adat untuk tampil ke depan. Momentum kuat ini hanya sekali, sulit kita dapatkan lagi, karena itu alangkah baiknya kita manfaatkan. Mari kita buat Dunia terkagum-kagum akan kemampuan Desa Adat di Bali yang bisa memenangkan perang melawan Covid-19. Saat yang tepat bagi Desa Adat untuk tampil ke depan.

Inilah cahaya di ujung kegelapan.

Rakyat Bali punya harapan besar untuk segera pulih dari pandemi Covid-19 ini.

Salam hormat untuk semua Prajuru Desa Adat se-Bali

Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali,

Tertanda

Dewa Made Indra

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik KSAD Tandyo
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Baca Juga  Pulihkan Ekonomi Bali, Gubernur Koster Lepas Ekspor Kakao Fermentasi 10 Ton ke Osaka Jepang

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Sebut Menkumham dan Menlu RI Apresiasi Baik Penerapan Protokol Kesehatan Bali

“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolri Suyudi Ario Seto Kunjungi MA, Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum

Published

on

By

Kapolri Kunjungi Mahkamah Agung
KUNJUNGI MA: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua MA RI Sunarto beserta jajaran hakim agung.

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi.

Ia berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,” kata Suyudi.

Melalui kunjungan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Update Covid-19 (24/7), Persentase Pasien Sembuh Tembus 75,93% di Bali
Lanjutkan Membaca