Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Syukuran HUT Ke-59, IKWI Siap Dirikan Koperasi Sembako dan Simpan-Pinjam

BALIILU Tayang

:

de
SYUKURAN HUT IKWI: Syukuran yang digelar secara virtual via zoom memperingati Hari Ulang Tahun ke-59 IKWI di Ruang Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (19/7-2020).

Jakarta, baliilu.com – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Pusat tengah menyiapkan pembentukan koperasi berskala nasional. Pendirian koperasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menggairahkan gerak roda organisasi yang anggotanya tersebar di 22 provinsi itu.

Ketua Umum IKWI Pusat Indah Kirana mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada syukuran memperingati Hari Ulang Tahun ke-59 IKWI di Ruang Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (19/7-2020). 

Acara tersebut digelar secara virtual via zoom dan diikuti sekitar 300 peserta dari jajaran pengurus dan anggota IKWI di 22 provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Hadir dalam acara tersebut antara lain Pembina IKWI Pusat yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Penasihat IKWI Pusat Aas Tarman Azam, Ketua PWI Peduli M Nasir, dan Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari.

“PP IKWI akan mengurus pendirian Koperasi IKWI berskala nasional. Pertama, mendaftar ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, menyiapkan Koperasi IKWI berbasis teknologi sehingga dapat melayani anggotanya secara online,” kata Indah yang tidak lain juga istri Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Indah mengatakan salah satu unit usaha Koperasi IKWI ialah penjualan sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang kompetitif. Untuk itu, Koperasi IKWI akan menjalin kemitraan dengan dunia usaha, khususnya BUMN, termasuk Bulog. Unit usaha lainnya ialah simpan-pinjam. Menurut Indah, usaha simpan-pinjam sesungguhnya telah berjalan, namun masih terbatas untuk pengurus.

“Ibu-ibu yang terdaftar sebagai anggota IKWI, nanti otomatis terdaftar sebagai anggota koperasi unit usaha simpan-pinjam. Artinya, koperasi simpan-pinjam akan lebih terbuka, bukan hanya sebatas pengurus aktif saja,” jelas Indah.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Minta Pelaku UMKM segera Lakukan Transformasi Digital

Dalam sambutannya, Indah mengingatkan kelahiran IKWI pada 19 Juli 1961 didorong oleh semangat menjalin hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan di lingkungan keluarga pers, khususnya wartawan. IKWI juga lahir untuk memberikan penguatan dukungan para istri wartawan terhadap para suami dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. 

Meski telah menempuh perjalanan panjang sejak berdirinya pada 59 tahun silam, sebagai organisasi, perkembangan IKWI masih tertinggal jauh dari PWI. Hal itu terutama dari sisi jumlah anggota dan sebaran daerahnya. PWI menjangkau hingga 34 provinsi ditambah satu cabang istimewa, yakni Solo sebagai tempat kelahiran organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu. 

Jumlah anggota PWI mencapai puluhan ribu. PWI juga telah menjalin kerja sama dengan asosiasi wartawan negara-negara ASEAN dalam wadah Confederation of ASEAN Journalist (CAJ). Indah memaparkan saat ini jumlah anggota IKWI yang terdaftar 728 orang dari 22 provinsi. “Dengan usianya yang sudah 59 tahun, jumlah anggota tersebut masih sedikit, belum sampai 1.000,” ujar Indah.

Dia berharap pendirian Koperasi IKWI dapat menjadi daya tarik bagi para ibu keluarga wartawan pada khususnya dan pers pada umumnya untuk bergabung ke IKWI. Kehadiran Koperasi IKWI diharapkan juga dapat menyejahterakan para anggotanya dan menggairahkan gerak roda organisasi.

“Ketertarikan seseorang menjadi anggota terletak pada manfaat yang didapatkan. Kalau manfaatnya jelas, misalnya, mengapa wartawan berlomba menjadi anggota PWI? Karena mereka merasa terlindungi dan mendapat support pada saat menemui masalah, sehingga wartawan akan tertarik menjadi anggota PWI. Itu adalah contoh yang paling sederhana,” ungkapnya.

Indah berharap kehadiran Koperasi IKWI yang unit usahanya bersentuhan langsung dengan para ibu dapat memantik minat para istri wartawan bergabung dalam IKWI. “Biasanya ibu-ibu akan mengejar kalau ada selisih harga ketika berbelanja sembako atau bisa mendapatkan pinjaman dengan cara mudah dan lunak berbasis kekeluargaan,” pungkasnya. (*/gs)

Baca Juga  Update Covid-19 (9/7) di Bali, Jumlah Pasien Sembuh makin Meningkat, Hari Ini Bertambah 92 Orang

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

Wujudkan Ketertiban dan Kenyamanan, Satpol PP Denpasar Tertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Tukad Badung

Published

on

By

Satpol PP Denpasar
TERTIBKAN PKL: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar saat menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan Jalan Tukad Badung, Selasa (16/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan Jalan Tukad Badung, Selasa (16/7).

Penertiban ini melibatkan Kelurahan Renon beserta Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Regu Cakra Camat Denpasar Selatan, dan Regu Induk.

Kasatpol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra, menjelaskan bahwa dalam aksi ini, pihaknya menertibkan 8 pelanggar. Dari jumlah tersebut, 5 orang diberikan pembinaan sementara 3 orang lainnya mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena sudah pernah melanggar sebelumnya.

“3 orang yang mendapatkan SP akan mengikuti Sidang Pidana Ringan atau Tipiring di Pengadilan Negeri Jumat 19 Juli mendatang,” ungkap Agung Nendra.

Bawa Nendra menegaskan bahwa berjualan di atas trotoar dan badan jalan merupakan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan penertiban guna menciptakan kenyamanan dan keamanan di wilayah Kota Denpasar, khususnya bagi pejalan kaki.

“Kami terus berupaya menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Denpasar. Kami berharap masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku demi kebaikan bersama,” ujar Ngurah Bawa Nendra. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Satpol PP Denpasar Tertibkan PKL yang Berjualan di Atas Trotoar
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Jokowi dan PM Marape Bahas Kerja Sama Bilateral dan Kawasan Pasifik

Published

on

By

presiden jokowi
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape memberikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: BPMI Setpres/Vico)

Bogor, baliilu.com – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG) James Marape membahas berbagai isu penting terkait kerja sama bilateral dan Kawasan Pasifik. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan PNG antara lain dalam bidang pertahanan, energi, hingga perdagangan.

“Berlakunya perjanjian kerja sama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan joint business forum yang kedua dan penandatanganan dua MoU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama PM Marape di Ruang Teratai Istana Kepresidenan Bogor, dikutip dari presidenri.go.id.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembahasan preferential trade agreement. Hal tersebut penting untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan PNG.

“Pembaharuan perjanjian kerja sama kesehatan dan penandatanganan kerja sama pendidikan untuk mempererat kolaborasi dua negara,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, salah satu pencapaian konkret dari pertemuan ini adalah dimulainya pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung. Presiden memastikan bahwa Wutung telah mendapatkan aliran listrik mulai hari ini.

“Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya melalui berbagai program hibah yang telah dilakukan dan masih terus berjalan. Di antaranya adalah renovasi rumah sakit di Port Moresby dan pembangunan fasilitas publik di wilayah Sepik Barat.

Baca Juga  Tatanan Kehidupan Era Baru Tahap Pertama Resmi Dibuka, Gubernur Koster: Selamat Beraktivitas dengan Tertib

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Marape turut membahas terkait pentingnya kerja sama Kawasan Pasifik. Presiden menyebut bahwa Indonesia mengapresiasi dan mengharapkan dukungan PNG dalam kerja sama Pasifik.

“PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerja sama dengan Pasifik termasuk MSG (Melanesian Spearhead Group) dan PIF (Pacific Island Forum),” ucap Presiden Jokowi. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Baca Juga  Walikota Rai Mantra Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19 di Pasar Rakyat, Satgas Pemecutan Kelod Awasi Aktivitas Pasar Abiantimbul

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca